
Banda Aceh, PB- Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mengecam keras kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran untuk Aceh.
Fauzan menilai keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan pengingkaran terhadap komitmen pemulihan Aceh pascakonflik.
“Dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam membangun kembali Aceh yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Pemotongan ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengkhianati hak rakyat Aceh,” tegas Fauzan.
Ia menegaskan bahwa sejak perjanjian damai, Dana Otsus menjadi instrumen utama dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor di Aceh. Kebijakan pemotongan ini mengancam harapan rakyat Aceh untuk kesejahteraan.
SAPA mendesak pemerintah pusat mengembalikan anggaran yang dipotong dan menambah alokasi Dana Otsus demi percepatan pembangunan di Aceh.
Fauzan juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan agar lebih transparan dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Aceh adalah daerah modal bagi NKRI. Seharusnya, Aceh menjadi prioritas pembangunan, bukan justru diperlakukan sebaliknya. Apa yang diberikan kepada Aceh saat ini tidak sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan Aceh untuk republik ini,” katanya.
Fauzan juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.
“Jangan biarkan hak kita dirampas secara sepihak. Semua pihak harus melakukan protes agar pemerintah pusat sadar bahwa kebijakan yang tidak adil ini harus dihentikan,” tutupnya.
Semoga pemerintah pusat mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh dan mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan anggaran Otsus.