Makassar, PB – Penjabat Bupati Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, bersama Kepala BKPSDMA Lukman Mannan, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahap I TA. 2024 di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (5/2/2025).
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Wakil Menteri Purwadi Arianto, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda beserta anggota (termasuk Taufan Pawe), Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Pj Gubernur Sulsel Prof. Fadjry Djufry, Kepala Kanreg IV BKN Makassar, para Bupati/Walikota se-Sulsel, dan Kepala BKD Sulsel.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahap I tahun 2024, sekaligus berdiskusi soal blueprint penyelesaian tenaga non-ASN.
“Kita harus segera menyelesaikan amanat Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, dimana masalah tenaga non ASN itu harus selesai di Desember 2024 yang lalu. Tapi pemerintah membuat diskresi, sehingga diundur sampai Bulan Juli 2025 mendatang,” terangnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menambahkan bahwa kunjungan kerja ini perlu dilaksanakan lagi setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Hal ini bertujuan agar kepala daerah terpilih tidak salah menginterpretasikan soal pengangkatan PPPK.
“Kita minta kepala daerah terpilih nanti tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait PPPK,” katanya.
Taufan Pawe juga menyoroti banyaknya keluhan terkait rekrutmen PPPK, mulai dari pemalsuan ijazah hingga manipulasi, serta kondisi fiskal atau keuangan pemerintah daerah mengingat PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Pj Bupati Sinjai Andi Jefrianto Asapa, berharap aspirasi dari daerah dapat terserap maksimal, sehingga persoalan pegawai non-ASN yang selama ini belum menemukan solusi dapat segera teratasi.
“Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan diwariskan ke generasi pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.
Semoga kunjungan kerja ini dapat menghasilkan solusi yang tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tenaga non-ASN dan memastikan proses seleksi CPNS dan PPPK berjalan dengan baik dan adil.
