Medan, PB – Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang digelar untuk membahas pengesahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi sorotan publik karena sikap Gubernur Sumatera Utara yang dinilai arogan, tidak terbuka, dan terkesan kekanak-kanakan saat menanggapi kritik dari wakil rakyat.
Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, menyebut Gubernur tidak menunjukkan sikap negarawan dalam forum resmi dan ketika dikritik soal pergeseran anggaran, bukannya memberi penjelasan yang masuk akal, malah terkesan defensif dan kekanak-kanakan.
Kritik tajam juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra terkait pergeseran anggaran dari tahap pertama hingga ketujuh yang tidak pernah dijabarkan secara rinci kepada DPRD.
KAPIR mempertanyakan prioritas Gubernur terkait anggaran hibah sebesar Rp41 miliar yang digeser ke Universitas Sumatera Utara (USU) dari Biro Kesejahteraan Rakyat, sementara anggaran koperasi Merah Putih yang nyata-nyata menyentuh ekonomi rakyat justru dikurangi.
Gubernur juga sempat menyindir besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut dalam pidatonya dan dibalas tegas oleh KAPIR.
KAPIR menegaskan akan terus mengawal setiap proses pengesahan dan pelaksanaan APBD Sumut 2025 agar tidak diselewengkan dan akan membuka penyimpangan jika ada.(RZ)
