SINJAI_PB— Beberapa waktu lalu, di berbagai media Kepala Dinas Sosial, Andi Muhammad Idnan mengungkapkan akan melakukan verifikasi dan validasi angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sinjai yang disebutnya mencapai angka 72.743 jiwa.
Kemudian berapa hari kemudian, Andi Muhammad Idnan membeberkan pada media hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukannya, dimana terdapat penurunan angka menjadi 55.098 jiwa.
Sementara itu, sebagai pembanding, Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai menyebut angka kemiskinan di Sinjai per Maret 2023 sebesar 21.014 jiwa, sehingga pasca verval masih terdapat selisih sebesar 34.084 jiwa.
Hal ini diungkapkan direktur Sinjai Geram, Awaluddin Adil saat ditemui di pelataran Kantor Bupati Sinjai, Senin (18/12/2023).
Menurut Awaluddin, besaran dan akurasi data ini menjadi sangat penting artinya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sinjai yang menjadi salah satu dari 8 (delapan) program prioritas Pj Bupati SInjai, TR Fahsul Falah.

“Karena hanya dengan data yang akurat dapat menentukan kebijakan dan langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Pj Bupati dalam mengentaskan kemiskinan. Sebaliknya dengan sandungan ketidakpastian data, akan menjadi pelecut kegagalan”Jelasnya.
“Oleh karenanya Pj Bupati Sinjai sudah seharusnya bersikap lebih tegas dan terbuka dalam memastikan akurasi data kemiskinan, serta dapat lebih konsisten pada komitmen penerapan kebijakan strategis dan langkah-langkah taktis percepatan pengentasan kemiskinan”Harap Awaluddin.
Kita tentu berharap untuk tidak larut terlalu lama dengan perbedaan data tersebut, pulbaket yang diinginkan oleh Pj Bupati mungkin sudah lebih dari cukup, sehingga saatnya untuk segera melakukan rekonsiliasi data dengan mendudukkan bersama antara BPS dan Dinas Sosial serta pihak terkait lainnya.
Lanjut Awal menuturkan, jangan karena perbedaan data tersebut membuat langkah pemerintah daerah menjadi terhenti atau sekadar melaksanakan aksi-aksi seremoni berbalut upaya pengentasan kemiskinan yang justru tidak produktif.
“Karena apabila hal ini tetap dibiarkan, maka hampir dapat dipastikan jika pada akhirnya Pj Bupati hanya akan menyuguhkan kesuksesan semu jika tidak ingin dinyatakan sebagai kegagalan dalam mewujudkan program prioritasnya termasuk 7 agenda program prioritas lainnya” Pungkasnya