Tiga Kader Gerindra Maju di Pilkada Sinjai, Muncul Kegalauan dan Kemungkinan “Pembelotan”

Sinjai,PB- Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 menimbulkan kegalauan di internal kader Gerindra Sinjai. Hal ini disebabkan tiga kader partai tersebut maju sebagai calon Wakil Bupati Sinjai.

Ketiga kader tersebut adalah:

  • Andi Mahyanto Mazda: Mendampingi Hj. Ratnawati Arif (Usungan DPP Gerindra).
  • Lukman Arsal: Mantan ketua DPRD dari Partai Gerindra Sinjai, mendampingi Hj. Nursanti.
  • Muzakkir: Alumni Hambalang, berpasangan dengan Hj. Andi Kartini Ottong.

Tidak sedikit kader Gerindra Sinjai memilih untuk mendukung kandidat lain daripada mengikuti usungan DPP Gerindra yang mengusung Hj. Ratnawati Arif-Andi Mahyanto Mazda.

Beberapa kader Gerindra yang membelot mengungkapkan kekecewaan terhadap putusan DPP yang mengusung kader hanya sebagai Cawabup.

Dinamika Politik Sinjai:

Pengamat politik Dedi Alamsyah Mannaro mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal biasa, terutama di Sinjai yang merupakan pertarungan bebas.

“Tidak ada masalah ketika ada 2 atau 3 kader Gerindra maju, itu justru akan menambah dinamika politik yang bagus. Sehingga tidak ada yang bisa mengklaim penuh bahwa dirinya adalah representasi Gerindra. Itu bisa jadi, tapi semuanya tergantung DPP partainya, riak di tataran kader itu biasa saja, tapi tidak bisa jadi acuan, semuanya tergantung keputusan DPP, Terlebih di Sinjai pertarungan bebas, tidak ada yang bisa klaim,” ungkapnya.

Sikap Tegas DPC Gerindra Sinjai:

Ketua DPC Partai Gerindra Sinjai, Fachriandi Matoa, menegaskan bahwa dirinya dan kader tulen Gerindra tunduk pada keputusan DPP.

Fachriandi menyatakan bahwa kader yang melenceng dari keputusan DPP bukan lagi kader Gerindra, dan DPP akan memberikan sanksi.

“Sesuai keputusan DPP partai Gerindra, pasangan calon usungan partai Gerindra di Pilkada Sinjai adalah Hj. Ratnawati Arif-Andi Mahyanto Mazda, dan itu yang akan kami perjuangkan, kami tidak paham soal laen (Kader yang membelot), karena kader Gerindra adalah anggota Partai Gerindra yang berjuang untuk dan atas nama Partai Gerindra.

Adapun Soal sanksi menjadi kewenangan DPP, yang pasti bahwa mereka bukan lagi kader sebab berjuang bukan untuk dan atas nama Partai Gerindra, termasuk Cawabup yang bukan usungan Gerindra,” jelasnya.

Situasi ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks di Sinjai menjelang Pilkada. Keputusan DPP Gerindra akan menentukan arah perjuangan Gerindra di Pilkada Sinjai.( Red)