Dalam dokumen Legal Opinion yang disusunnya, Adit menjelaskan bahwa secara hukum dan konstitusional, program ini memiliki landasan yang kuat karena merupakan bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sah secara hukum dan konstitusional. Tujuannya sangat strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyoroti beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti efektivitas penggunaan anggaran negara, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan bahan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, pencegahan praktik KKN, serta perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan bergizi.

Sebagai alternatif penyempurnaan, Adit mengusulkan konsep “MBG Berbasis Ketahanan Pangan Keluarga” yang menggabungkan bantuan bahan pangan bergizi dengan sistem voucher atau kartu gizi digital. Model ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi karena seluruh transaksi dapat dilacak dan diaudit, sekaligus menekan biaya operasional serta mengurangi risiko masalah kesehatan akibat makanan yang tidak layak konsumsi.

Ia juga menekankan pentingnya memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasokan bahan pangan program, yang tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Adit mendorong adanya sistem audit terbuka dan pengawasan publik yang melibatkan lembaga pengawas negara, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media massa agar laporan penggunaan anggaran dapat dipublikasikan secara berkala.

“Melalui pengawasan yang kuat, transparansi yang lebih luas, dan sistem yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tujuan besar Program MBG diyakini dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya. ( Deni)

Artikel Pemerhati Hukum Sebut Program MBG Memiliki Tujuan Mulia, Perlu Evaluasi untuk Optimalisasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan yang melibatkan pengurus DPW HIMAS Kalimantan Utara berfokus pada pembersihan area pantai dari sampah plastik dan jenis sampah lainnya yang mengotori bibir pantai. Saenuddin, selaku Ketua HIMAS Kaltara, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen organisasi terhadap kelestarian lingkungan.

“Kami ingin menginspirasi masyarakat bahwa kebersihan pantai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kita bersama demi menjaga ekosistem laut yang sehat,” ujarnya.

Selain membersihkan pesisir, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar pengurus, memperkuat konsolidasi organisasi, serta mengunjungi warga Sinjai yang berada di Kalimantan Utara yang membutuhkan uluran tangan. Sampah yang terkumpul, yang didominasi oleh sampah anorganik dan plastik, selanjutnya dibakar secara teratur.

HIMAS berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar keindahan pesisir pantai tetap terjaga dan memberikan dampak positif bagi warga pesisir. ( O)

Artikel HIMAS Kaltara Gelar Bakti Sosial Bersihkan Pantai Tanah Kuning, Dorong Kesadaran Lingkungan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam arahannya, Sekprov Denny mengingatkan seluruh ASN untuk tetap mengikuti apel pagi secara tertib serta menjaga kerapian dan kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial, termasuk penggunaan atribut dan pakaian dinas yang harus sesuai ketentuan, dengan menyatakan bahwa setiap pelanggaran akan menjadi perhatian pimpinan.

“Seluruh pegawai agar menjaga kebersamaan, kekompakan, dan semangat kerja sama dalam mendukung pencapaian target organisasi,” kata Denny.

Selain itu, ia meminta seluruh pegawai menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan ruang kerja. Sebelum meninggalkan kantor, pegawai diwajibkan memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi aman, termasuk peralatan listrik. Pegawai yang bekerja lembur hingga pukul 21.00 WITA juga diminta melaporkan identitas diri kepada petugas Satpol PP sebagai bagian dari prosedur pengamanan.

Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Denny menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan air dan listrik. Namun, pegawai yang melaksanakan WFA tetap diwajibkan aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja.

Sekprov juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini membutuhkan pengelolaan anggaran lebih efisien, mengingat penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan meningkatnya kebutuhan belanja pegawai termasuk untuk lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan efisiensi, termasuk memaksimalkan pelaksanaan rapat secara daring,” ujarnya.

Denny menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tanpa pengurangan, meskipun sistem pemberiannya akan terus disempurnakan berbasis kinerja. Namun, pembayaran Gaji Ketiga Belas tidak dapat memasukkan komponen TPP mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Di akhir kegiatan, Denny memperkenalkan pejabat baru yang telah dilantik dan berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan tugas yang diemban. Turut hadir mendampinginya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., serta Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si. ( O)

Artikel Sekprov Kaltara Tegaskan Pentingnya Disiplin dan Efisiensi Kerja Bagi ASN pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Ajakan tersebut disampaikan Sekprov Denny saat memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (15/6) pagi.

Mengawali amanatnya, Denny menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti apel pagi. Ia kemudian mengingatkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai dan membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, termasuk ASN.

“Apabila diminta memberikan data, berikan data dengan jujur dan benar karena data tersebut sangat bermanfaat bagi Kalimantan Utara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ke depan,” kata Denny.

Dalam kesempatan itu, Denny juga menyampaikan rasa syukur atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Menurutnya, raihan 12 kali opini WTP secara berturut-turut bukan sekadar prestasi, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.

“Kita mendapatkan opini WTP 12 kali berturut-turut. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi kewajiban kita semua untuk menjaga komitmen dan memperkuat tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Denny juga mengingatkan perangkat daerah untuk tetap menyelesaikan kewajiban penilaian terhadap penyedia, termasuk bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah berpindah perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan dan disampaikan secara manual apabila sistem yang tersedia telah ditutup.

Menutup arahannya, Denny mengajak seluruh ASN memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Waktu adalah uang, tetapi uang bukan waktu. Kita bisa menghitung sisa uang yang kita miliki, tetapi tidak bisa menghitung sisa waktu yang kita punya. Mari terus niatkan melakukan hal-hal baik dan bermanfaat bagi banyak orang,” tutupnya. ( O)

Artikel Sekprov Kaltara Ajak ASN Dukung Sensus Ekonomi 2026, Apresiasi Raihan WTP ke-12 Berturut-turut pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Upacara persemayaman yang berlangsung di rumah duka berlokasi di Jalan Abu Bakar AT pada Senin (16/6/2026), dihadiri oleh keluarga besar almarhum, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sinjai, rekan kerja, serta masyarakat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir.

Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum. Menurutnya, Ir. Tjetjep Maman merupakan sosok birokrat yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Kabupaten Sinjai, khususnya saat mengemban amanah sebagai Kepala Dinas PUPR.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Sinjai, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Ir. Tjetjep Maman. Beliau adalah sosok yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, dan pengabdiannya untuk kemajuan daerah ini,” ujarnya.

Bupati menuturkan bahwa selama menjalankan tugasnya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang disiplin, pekerja keras, serta memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Sinjai.

Menurutnya, berbagai karya dan pengabdian yang telah ditinggalkan almarhum menjadi bagian dari perjalanan pembangunan daerah yang akan selalu dikenang oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kepergian beliau tentu meninggalkan duka bagi kita semua. Namun semangat pengabdian, dedikasi, dan keteladanan yang beliau tunjukkan selama bertugas akan menjadi inspirasi bagi generasi penerus aparatur sipil negara di Kabupaten Sinjai,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ratnawati juga mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan almarhum agar segala amal ibadah dan pengabdiannya diterima di sisi Allah SWT. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan diharapkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.

Usai upacara persemayaman, jenazah Ir. Tjetjep Maman kemudian diberangkatkan menuju tempat pemakaman di Mangngottong, diiringi doa dan penghormatan terakhir dari keluarga, sahabat, dan para pelayat yang hadir.

Kepergian Ir. Tjetjep Maman menjadi kehilangan bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai. Almarhum dikenang sebagai salah satu putra terbaik daerah yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sinjai.

Artikel Wafatnya Mantan Kadis PUPR Sinjai Ir. Tjetjep Maman, Bupati Ratnawati Pimpin Upacara Persemayaman pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, puluhan usulan dari masyarakat berhasil diserap dan akan diparipurnakan. Sebagai anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Sinjai, Fachriandi Matoa berjanji akan mengawal semua masukan dan aspirasi dari kedua dusun tersebut.

“Iya ini aspirasinya akan kami paripurnakan dan akan kami kawal di Daerah hingga ke pusat,” jelas Fachriandi Matoa.

Adapun usulan prioritas yang diajukan masyarakat antara lain:

1. Peningkatan jalan produksi pertanian Kelompok Tani Bulu Marannu seluas satu kilometer
2. Pengadaan jaringan listrik ke wisata air terjun Laliako Dusun Tonrong Desa Terasa
3. Pengecoran jalan penghubung Dusun Tonrong – Dusun Soppeng seluas satu kilometer
4. Pemeliharaan jalan poros Desa Turungan Baji
5. Pelatihan pengelolaan tanaman pirang Dusun Soppeng
6. Pelatihan lapangan kerja kepemudaan Sinjai Barat
7. Prioritas PPPK Paruh waktu Kabupaten Sinjai
8. Pembangunan jembatan beton batu cidu Dusun Soppeng ke Dusun Tonrong
9. Rehabilitasi atau pembangunan jembatan beton sungai tangka penghubung Dusun Tonrong Desa Terasa – Dusun Soppeng Desa Turungan Baji
10. Pembangunan pustu Dusun Tonrong
11. Hibah pembangunan teras masjid Al-ikhlas Dusun Tonrong
12. Pembangunan jembatan beton penghubung Sinjai Barat – Bonto Cani Kabupaten Bone

Artikel Anggota DPRD Sinjai Fachriandi Matoa Serap Aspirasi Masyarakat, Janji Kawal Semua Usulan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Pertamax naik itu nggak bisa dibilang urusan orang kaya. Banyak sopir taksi online dan ojol yang kendaraannya keluaran baru, wajib isi Pertamax. Pendapatan mereka langsung kepotong,” tegas Moelyadi.

Dampak Kenaikan Pertamax di Jalan

Moelyadi menyebut, anggota Serikat Sopir Banten yang terdampak kenaikan harga Pertamax bukan sedikit:

– Taksi Online & Ojol: Kenaikan Rp300-Rp500 per liter berarti tambahan biaya Rp15 ribu-Rp25 ribu per hari. Dalam sebulan bisa hilang Rp450 ribu-Rp750 ribu dari pendapatan bersih.
– Angkot Peremajaan: Banyak angkot baru di Banten sudah pakai mesin injeksi yang disarankan menggunakan Pertamax. Sopir kejepit antara isi Pertamax atau risiko mesin rusak kalau paksa menggunakan Pertalite.
– Picu Kenaikan Tarif: Kalau biaya operasional naik terus, cepat atau lambat tarif transportasi ikut naik dan beban pindah ke penumpang.

Namun Moelyadi juga menekankan masalah yang lebih darurat: stok Pertalite dan Solar. “Pertamax naik kami masih bisa atur rit jalan. Tapi kalau Pertalite susah, Solar susah, sopir angkot dan truk bisa berhenti total. Itu yang harus dijaga pemerintah,” ujarnya.

Tuntutan Serikat Sopir Banten

Serikat Sopir Banten mengajukan tiga tuntutan utama:

1. Evaluasi Berkala Kenaikan BBM Non-Subsidi: Jangan tiap bulan naik tanpa penjelasan transparan ke publik soal komponen harga.
2. Jamin Stok Pertalite & Solar: Kenaikan Pertamax jangan sampai membuat BBM subsidi ikutan langka di SPBU. Distribusi jalur angkutan umum harus diprioritaskan.
3. Awasi SPBU Nakal: Banyak laporan SPBU sengaja menahan Pertalite agar warga terpaksa beli Pertamax. BPH Migas harus turun sidak.

“Silakan Pertamax naik kalau harga minyak dunia naik. Tapi tolong, hak rakyat atas Pertalite dan Solar jangan dikorbankan. Itu nyawa angkutan rakyat,” tutup Moelyadi.

Serikat Sopir Banten meminta BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga terbuka soal skema harga dan distribusi, agar tidak muncul gejolak di lapangan. Jika kelangkaan Pertalite dan Solar terus terjadi, Moelyadi tak menutup kemungkinan adanya aksi dari ribuan sopir di Banten.

Penulis: Deni

Artikel Ketua Serikat Sopir Banten: Kenaikan Pertamax Hantam Kantong Sopir Taksi Online hingga Angkot pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Klarifikasi tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung di Aula Multatuli, Kabupaten Lebak, pada 12 Juni 2006.

Dalam sambutannya, Asep Royani mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi kelancaran distribusi program di lapangan. Menurutnya, hambatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi dan terjadinya miskomunikasi antar pemangku kepentingan, khususnya antara pemerintah desa, pihak kecamatan, dan unsur pelaksana program.

“Kami menyadari masih terdapat beberapa hambatan dalam pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis. Setelah dilakukan evaluasi, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif di lapangan. Ke depan, hal ini akan menjadi perhatian serius untuk diperbaiki agar pelaksanaan program berjalan lebih profesional dan tepat sasaran,” ujar Asep.

Pada kesempatan tersebut, Asep juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila terdapat pernyataannya yang menimbulkan kesalahpahaman atau dianggap menyudutkan pihak tertentu.

“Saya selaku Korwil BGN Kabupaten Lebak menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pihak yang merasa tersinggung atau tersudutkan oleh pernyataan saya. Tidak ada niatan untuk menyalahkan siapa pun. Pernyataan yang saya sampaikan lebih ditujukan sebagai evaluasi internal terkait operasional dapur dan pelaksanaan program di lapangan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dalam penyampaiannya tidak pernah bermaksud menyinggung insan pers maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya, kritik dan masukan dari berbagai pihak justru menjadi bagian penting dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah tersebut.

“Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun. Semua pihak memiliki hak untuk memberikan koreksi demi kebaikan bersama. Program Makan Bergizi Gratis ini adalah program untuk masa depan anak-anak bangsa, sehingga diperlukan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar tujuan mencetak generasi emas Indonesia dapat terwujud,” tegasnya.

Sementara itu, Aktivis Lebak, Umaedi, S.Pd., yang hadir dalam kegiatan tersebut membenarkan bahwa pernyataan Asep Royani lebih banyak mengarah pada evaluasi internal pelaksanaan program dan bukan ditujukan kepada wartawan maupun LSM.

“Saya mengikuti langsung jalannya rapat. Apa yang disampaikan Korwil BGN lebih kepada evaluasi internal agar pelaksanaan program ke depan semakin baik. Saya melihat ada semangat keterbukaan, perbaikan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi di lapangan,” ujar Umaedi.

Menurutnya, sikap terbuka terhadap kritik serta keberanian untuk melakukan evaluasi merupakan langkah positif dalam memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut berlangsung dalam suasana penuh inspirasi, refleksi, dan semangat perbaikan. Para peserta yang hadir sepakat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaksana program, masyarakat, media, hingga organisasi sosial.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak sebagai fondasi menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Penulis: Deni

Artikel Korwil BGN Lebak Klaim Hambatan MBG Disebabkan Kurang Optimalnya Koordinasi, Minta Maaf atas Kesalahpahaman pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu sorotan saat Wakil Ketua KI Kaltara, Niko Ruru, S.P., C.Med., Sp.AP., mewakili Gubernur Kaltara membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, di Gedung Gadis Lantai 2 dan Aula Dinas Perpustakaan Provinsi Kaltara, Kamis (11/6).

Niko menjelaskan, pelaksanaan Monev tahun ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan KI Kaltara sejak lembaga tersebut berdiri pada 2018. Ia menilai kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi terus menunjukkan tren positif.

Pada 2024, dari target 221 badan publik, tingkat partisipasi baru mencapai 43,9 persen. Angka tersebut meningkat signifikan pada 2025, di mana dari 256 badan publik yang menjadi sasaran, sebanyak 204 badan publik berhasil mendaftar dan terverifikasi atau mencapai 79,6 persen.

“Peningkatan ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Niko.

Ia menerangkan, pada 2024 peserta monev hanya mencakup perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Kemudian pada 2025 diperluas dengan melibatkan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.

Memasuki tahun 2026, KI Kaltara kembali melakukan pengembangan dengan menambah badan publik vertikal sebagai objek monitoring dan evaluasi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen KI Kaltara dalam mendorong penerapan keterbukaan informasi yang lebih merata, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Niko juga mengapresiasi capaian badan publik di Kaltara. Pada 2024, BKAD Kaltara berhasil meraih peringkat pertama kategori badan publik tingkat provinsi. Sementara pada 2025, Dinas Kesehatan Kaltara berhasil mencapai tahap akhir presentasi monev dan memperoleh predikat “Menuju Informatif”.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat daerah dan badan publik lainnya untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola informasi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Niko menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Kaltara.

“Semoga upaya yang kita lakukan bersama dapat semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Utara,” pungkasnya. ( O)

Artikel Partisipasi Badan Publik dalam Monev KIP Kaltara Naik Signifikan, Tahun 2025 Capai 79,6 Persen pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Infrastruktur Strategis Jaringan Kereta Api di Kaltara yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (11/6).

Gubernur Zainal menjelaskan, forum ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan bersama PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA). Menurutnya, rencana pembangunan jaringan kereta api logistik menjadi peluang besar dalam mendukung efisiensi distribusi hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara.

“Bagi pengusaha tambang maupun kelapa sawit nantinya dapat memanfaatkan kereta api ini sehingga biaya angkut menjadi lebih murah menuju kawasan industri maupun pelabuhan,” kata Zainal.

Ia menilai keberadaan jalur kereta api logistik akan menjadi solusi jangka panjang dalam menghubungkan kawasan produksi di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan. Selain meningkatkan efisiensi distribusi, moda transportasi berbasis rel juga dinilai mampu mengurangi beban lalu lintas dan kerusakan pada jalan umum akibat mobilitas angkutan barang berkapasitas besar.

Zainal berharap FGD ini dapat menghasilkan kesepahaman awal antara PT. INTRA dengan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menjadi pengguna jasa atau off-taker. “Semoga pertemuan ini membuka peluang kerja sama jangka panjang yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap pembangunan jaringan kereta api tidak hanya difokuskan untuk distribusi komoditas unggulan daerah, tetapi juga berkembang menjadi moda transportasi penumpang yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan hingga negara tetangga.

“Mudah-mudahan nanti ada rel kereta api untuk barang dan rel kereta api untuk penumpang. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Brunei terkait rencana jalur kereta api Kalimantan, Malaysia, dan Brunei,” tutupnya.( O)

Artikel Realisasi Investasi Kaltara Capai Rp11 Triliun Triwulan I 2026, Gubernur Dorong Pembangunan Kereta Api Strategis pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.