TANJUNG SELOR , PB – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memperkuat perdagangan di wilayah perbatasan sekaligus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar ekspor. Komitmen ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim), Bagus Nugroho Tamtomo Putro, di Ruang Kerja Gubernur pada Rabu (1 Juli).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal menyambut baik kunjungan Kakanwil DJBC Kalbagtim yang baru serta membahas sinergi antara Bea Cukai dan Pemprov Kaltara dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di kawasan perbatasan.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan ialah perlunya penataan sistem perdagangan internasional antara Indonesia dan Malaysia agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan. “Perbaikan sistem perdagangan ini harus berorientasi pada kemudahan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Zainal.
Ia menilai bahwa masih terdapat sejumlah regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, Pemprov Kaltara akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak serta menyampaikan berbagai kendala tersebut kepada pemerintah pusat. “Negara harus hadir di tengah masyarakat perbatasan. Untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, sinergi yang nyata, rasa saling percaya, dan komitmen bersama untuk membangun Provinsi Kaltara ini,” tegasnya.
Selain membahas kawasan perbatasan, Zainal juga menekankan pentingnya hilirisasi dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Ia mengapresiasi peran Bea Cukai dalam memberikan pembinaan ekspor bagi pelaku usaha. Menurutnya, potensi besar Kaltara di sektor perikanan, pertanian, dan komoditas unggulan lainnya harus mendapat pendampingan agar mampu bersaing di pasar internasional.
“Saya ingin agar UMKM Kaltara tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Zainal menegaskan bahwa setiap kebijakan Pemprov Kaltara akan terus mengedepankan kepentingan masyarakat melalui percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, terutama bagi wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ( O)
