MAKASSAR, PB — Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Kamis (19/11/2026). Aksi ini menyoroti dugaan persoalan pengelolaan air limbah serta legalitas penggunaan air tanah oleh PT Nandi Indonesia dan PT Crown Seafood Indonesia.
Massa menyampaikan sejumlah tuntutan dan mendesak DLH Kota Makassar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas kedua perusahaan, khususnya terkait keberadaan dan kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mekanisme pembuangan air limbah, serta izin penggunaan air tanah.
MPK menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif. “Pengelolaan limbah industri dan penggunaan sumber daya air menyangkut kepentingan masyarakat luas serta keberlanjutan lingkungan hidup. Karena itu, diperlukan pengawasan langsung dan transparansi dari instansi berwenang,” ujar perwakilan MPK.
Dalam audiensi dengan pihak DLH Kota Makassar, MPK menyerahkan surat tuntutan sekaligus menyepakati rencana tindak lanjut berupa pemeriksaan langsung ke lokasi kedua perusahaan pada Senin (23/11/2026).
MPK menyambut baik rencana tersebut, namun menegaskan akan terus mengawal pelaksanaannya. Pemeriksaan lapangan diharapkan tidak sekadar seremonial, melainkan benar-benar menguji fungsi dan kapasitas IPAL, proses pengolahan, titik pembuangan akhir, serta dokumen legalitas pengambilan air tanah.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada janji turun lapangan. Harus ada pemeriksaan nyata, hasil yang transparan, dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” tegas perwakilan MPK.
MPK juga menegaskan tidak mendahului hasil pemeriksaan, namun setiap dugaan yang berpotensi mencemari lingkungan wajib mendapat respons serius. “Perlindungan lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan, melainkan tanggung jawab yang harus dipastikan pelaksanaannya oleh pemerintah dan seluruh pelaku usaha,” pungkasnya.( S)









