Kutai Timur, Kaltim, PB – Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Ia menilai kondisi ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan mencerminkan krisis komunikasi politik dan lemahnya tata kelola fiskal di pemerintah daerah.
“APBD kita sudah disahkan sejak November tahun lalu. Namun hingga pertengahan Juli ini, belum terlihat adanya tanda-tanda pembangunan yang berarti. Belanja daerah hanya terkonsentrasi pada operasional, sementara belanja modal yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, nyaris nihil,” ujar Prayunita.
Prayunita juga menyoroti penyimpangan pola penganggaran dari kerangka perencanaan nasional. Pemerintah daerah seharusnya sudah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat bulan Juli, namun hingga kini dokumen tersebut belum juga masuk ke legislatif.
“Saya khawatir bukan hanya pembangunan yang tertunda, tetapi kepercayaan publik juga ikut tergerus. Pemerintah terkesan bekerja dalam ruang yang tertutup, tanpa transparansi dan tanpa kemitraan yang sehat dengan lembaga legislatif,” katanya.
Ia menambahkan bahwa stagnasi ini diperparah oleh berbagai faktor yang belum dibenahi secara mendasar, mulai dari koordinasi internal hingga lemahnya eksekusi kebijakan di lapangan. ( MJ)
