Kutai Timur, PB – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan melalui juru bicaranya, Hj. Mulyana, menyampaikan pandangan fraksi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rapat paripurna DPRD pada Jumat (22/11).
Dalam penyampaiannya, Hj. Mulyana menegaskan pentingnya APBD difokuskan pada kepentingan rakyat, sesuai dengan fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan.
“Kami memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah harus menjaga akuntabilitas serta memastikan kegiatan yang dibiayai memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Hj. Mulyana dengan nada tegas namun tenang.
Fraksi Gelora Amanat Perjuangan memberikan beberapa masukan strategis terkait optimalisasi APBD. Hj. Mulyana menekankan perlunya efisiensi belanja, evaluasi kinerja modal, dan penguatan kemandirian fiskal untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami meminta agar penyusunan APBD tidak hanya berhenti di tataran formalitas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya hingga pelosok desa. Hal ini harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran,” tambahnya.
Dalam pandangan fraksi, sektor pariwisata menjadi salah satu area strategis yang perlu dioptimalkan.
Peningkatan retribusi dari sektor ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan.
Selain itu, fraksi juga mendorong analisis kinerja daerah, termasuk pengelolaan gaji pegawai, agar lebih transparan dan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami juga meminta agar pemerintah daerah memperhatikan efektivitas program dan memastikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hj. Mulyana.
Rapat tersebut berlangsung lancar dengan harapan masukan yang disampaikan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengelolaan APBD mendatang.
Pernyataan Hj. Mulyana menunjukkan bahwa Fraksi Gelora Amanat Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan APBD digunakan secara efektif dan transparan.
Harapannya, masukan yang disampaikan dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.(MJ)
