Tarakan, PB- Pentingnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat semakin meningkat. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kepentingan publik.
Salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik adalah keterbukaan informasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
Staf ahli bidang hukum, kesatuan bangsa, dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T, menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam meraih kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah akan menjadi kunci peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Robby Yuridi Hatman menjelaskan bahwa keterbukaan informasi masih menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi yang ada. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman di kalangan pegawai terkait pentingnya keterbukaan informasi dan cara mengelolanya. Banyak pegawai yang merasa ragu untuk memberikan informasi karena ketidakpahaman terhadap informasi mana yang boleh atau tidak boleh dibuka.
Dengan upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, diharapkan kualitas pengelolaan informasi publik dapat ditingkatkan. Para PPID diharapkan lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, menjawab pertanyaan dengan cepat dan akurat, sehingga akan memberikan dampak positif bagi citra pemerintah di mata masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh komisioner Komisi Informasi Pusat, pengelola aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri, komisioner Komisi Informasi Kaltara, serta peserta PPID dari provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara.
