Kutim, PB – Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua DPD II Partai Golkar Kutim dalam sarasehan dan silaturahmi bersama kader serta tokoh senior Golkar. Ia menegaskan bahwa langkahnya bukan sebatas ambisi pribadi, melainkan upaya menjaga soliditas partai menghadapi tantangan politik ke depan.
Dukungan terbuka mengalir dari para senior partai seperti H. Hasanuddin...
Opini, PB - Tan Malaka dalam sebuah epilog; “Bahwa kemerdekaan itu hanya di rancang oleh sebagian kelompok elit, agar terlihat benar-benar merdeka, wahai sahabatku Soekarno, saya datang untuk menyampaikan kepadamu, bahwa kita belum benar-benar merdeka” pesan monolog yang imajener ini memberi isyarat, kalau fakta-fakta yang dilihat dan dirasakan Tan Malaka adalah wujud kepedulian dan rasa nasionalisme yang kuat terhadap...
Medan , PB – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) Kota Padangsidimpuan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Padangsidimpuan, Ismail Fahmi Siregar, kembali memanas. Dalam nota pembelaan (pledoi) pribadinya, Ismail mengaku terjebak dalam “permainan hukum” yang dilakukan jaksa dan meminta majelis hakim membebaskannya.
Ismail menyebut uang Rp 500 juta yang disebut jaksa...
Aceh Barat , PB – Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H, menilai DPRK dan Bupati Aceh Barat terlalu terburu-buru dalam menyikapi persoalan rekomtek tanpa memahami konteks hukum yang berlaku dan justru yang muncul hanyalah narasi penghukuman yang tidak dewasa.
Menurut Muhammad Nur, kasus yang dipersoalkan ini membentang hingga 24 kilometer, sehingga tidak semudah itu langsung...
Jakarta , PB – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperkuat sistem subsidi pupuk dan memastikan distribusi yang transparan dan tepat sasaran.
Menurutnya, langkah PT Pupuk Indonesia dalam membuka pendaftaran calon pelaku usaha distribusi (PUD) secara terbuka merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga integritas penyaluran pupuk bersubsidi.
Don Muzakir...
Jakarta, PB – Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah mencatatkan prestasi gemilang dengan menerima tujuh piagam penghargaan dari berbagai lembaga negara sebagai simbol pengakuan atas dedikasi dan kerja keras PKN dalam membantu aparat penegak hukum membongkar kasus-kasus korupsi di seluruh Indonesia.
Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, menjelaskan bahwa piagam penghargaan yang diterima PKN berasal dari institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian...
Sinjai, PB – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar, secara resmi membuka Pelatihan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai, yang dilaksanakan di Aula Wisma Sanjaya, pada Selasa (9/9/2025).
Andi Ilham Abubakar menyampaikan bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan bukan hanya sebuah pilihan, melainkan merupakan kewajiban bersama yang diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28H...
Samarinda, PB – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H Seno Aji, menerima kunjungan rombongan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34 di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (10/9/2025). Rombongan dipimpin Brigjen Pol Dicky Patria Negara bersama 12 peserta.
Wagub Seno Aji menyampaikan ucapan selamat datang dan mengapresiasi kunjungan tersebut....
Sinjai,PB – Pernyataan Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, yang menyatakan tidak ada kenaikan PBB saat aksi demonstrasi penolakan kenaikan PBB di Gedung DPRD Kabupaten Sinjai beberapa hari lalu menuai sorakan "bohong" dari pengunjuk rasa. Hal ini menjadi sorotan publik dan berkembang ke berbagai media sosial dan warung kopi, tidak hanya pada permasalahan kenaikan PBB, tetapi juga menyangkut “keberanian” Bupati...
Sinjai , PB – LBH Sinjai Bersatu menilai kebijakan kenaikan PBB P2 oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai melanggar Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/ 4528/sj tertanggal 14 Agustus tahun 2025 tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana Pemda diarahkan untuk menunda keberlakuan penyesuaian NJOP yang mengakibatkan naiknya Pajak (PBB P2) dan berkonsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah...
