Kehadiran Wagub Ingkong menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kepada kontingen daerah yang mengikuti ajang nasional tersebut.

Pembukaan Pesparawi Nasional XIV dilakukan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming Raka, ditandai dengan pemukulan alat musik tifa di hadapan lebih dari 5.000 peserta dan tamu undangan dari 38 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan program sosial di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

Menurutnya, pembangunan membutuhkan situasi yang aman, damai, dan kondusif agar berbagai program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pembangunan membutuhkan suasana yang damai dan kondusif. Karena itu saya mengapresiasi tema Pesparawi tahun ini yang mengangkat perdamaian dan persaudaraan di Tanah Papua,” kata Gibran.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga berbagai fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah, termasuk Lapangan Borarsi yang menjadi lokasi pembukaan Pesparawi.

Selain itu, Gibran mencontohkan sejumlah program pembangunan yang telah berjalan, seperti rumah sakit, Jalan Trans Papua, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Harapannya program-program tersebut dapat mengurangi ketimpangan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Pesparawi Nasional XIV mempertandingkan 12 kategori lomba yang berlangsung selama 10 hari di empat venue di Kota Manokwari. Kegiatan ini dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026.

Turut mendampingi Wagub Ingkong dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kaltara Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara Jonilius, S.STP. (O)

Artikel Wagub Kaltara Hadiri Pembukaan Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Dukung Kontingen Daerah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Lahir di Kampala, Kabupaten Sinjai, pada 3 Maret 1977, Dr. Arifin menempuh pendidikan tinggi di bidang Manajemen Pendidikan secara berjenjang. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Sebagai akademisi, Dr. Arifin memiliki fokus kepakaran pada bidang Manajemen Mutu Pendidikan. Komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan diwujudkan melalui berbagai penelitian, publikasi ilmiah, serta penulisan buku yang berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam perjalanan karier akademiknya, Dr. Arifin aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan strategis tingkat nasional. Beberapa di antaranya adalah Diklat Training of Trainers (TOT) Penyiapan Penguatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS Solo, Asesor PPK Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah, Master Trainer LPPKS Solo pada program Penguatan Kepala Sekolah, serta Pengajar Nasional Diklat Calon Kepala Sekolah.

Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Instruktur Nasional Diklat Penguatan Karakter Guru dan Siswa, Narasumber Penyusunan SOP Mutu Sekolah Kota Gorontalo, Narasumber Pelatihan Pekerti dan Applied Approach (AA), serta fasilitator berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan pada sejumlah instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan.

Dedikasi dan kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusia menjadikan Dr. Arifin sebagai salah satu akademisi yang konsisten mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Baginya, guru merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Ia meyakini bahwa “Guru adalah pilar pendidikan suatu bangsa, mengabaikan gurunya berarti meruntuhkan bangsanya.”

Melalui kiprah akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Dr. Arifin terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia, sekaligus mengharumkan nama daerah asalnya, Kabupaten Sinjai, di tingkat nasional.( S)

Artikel Dr. Arifin, S.Pd., M.Pd.: Putra Daerah Sinjai yang Mengabdi untuk Kemajuan Mutu Pendidikan Nasional pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Gelar Teknologi yang berada di lahan seluas 9,2 hektar tersebut menampilkan beragam teknologi terbaru di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, H. Kamaruddin, S.P., M.Si, bersama Kepala Bidang Hj. Suryati, S.P., M.Si, serta peserta kontingen Sinjai.

H. Kamaruddin mengatakan, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi petani dan penyuluh untuk menambah wawasan serta mempelajari teknologi yang dapat diterapkan di Kabupaten Sinjai guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Melalui kunjungan tersebut, peserta kontingen Sinjai tampak antusias mengikuti berbagai demonstrasi teknologi dan berdiskusi dengan para praktisi serta peneliti pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. ( S)

Artikel Kontingen Sinjai Pelajari Teknologi Pertanian Modern di Gelar Teknologi PENAS KTNA XVII Gorontalo pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dan memicu sorotan tajam sejumlah pihak. Warga menilai bahwa double job atau rangkap jabatan yang dilakukan oknum Sekdes tersebut berpotensi tinggi merugikan keuangan negara dan rawan korupsi.

Sejumlah warga menyebutkan bahwa berdasarkan aturan regulasi, seseorang dilarang melakukan double job atau memperoleh dua kali penghasilan resmi yang bersumber dari keuangan negara. “Adil Halomoan sudah jadi sekdes beberapa tahun ini, namun terlihat masih rakus jadi guru sertifikasi yang kedua profesi itu mendapatkan penghasilan yang bersumber dari keuangan negara APBN,” ucap seorang warga bermarga Batubara yang tidak ingin disebutkan namanya kepada wartawan pada Selasa (02/06).

Menurut pria paruh baya tersebut, selain dinilai congok, rangkap jabatan Adil Halomoan berpeluang menimbulkan konflik kepentingan. “Bagaimana mungkin seorang sekdes bisa fokus dan memanajemen waktu sedangkan dia juga adalah guru sertifikasi. Pantas saja Desa Malintang gak karu-karuan jadinya,” ungkapnya.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa alangkah lebih baik Adil Halomoan melepaskan salah satu profesinya. “Dia harus memilih salah satu jabatannya sekdes atau guru sertifikasi serta mengundurkan diri salah satu jabatannya dan memberikan peluang tersebut kepada ahlinya ketimbang menjadi masalah krusial di kemudian hari, termasuk indikasi temuan dari BPK yang berpotensi pengembalian uang ke kas negara atau dijerat dengan hukum pidana,” jelasnya.

Sumber lain bermarga Matondang yang ditemui media menyebut bahwa tindakan Sekdes itu terkesan disengaja untuk pamer arogansi dan unjuk kekuatan di mata warga. “Kami tidak mempersoalkan orang mencari nafkah, tapi kalau sudah menjadi perangkat desa dengan gaji tetap dari pemerintah, apalagi merangkap sebagai guru sertifikasi yang bersumber dari anggaran pemerintah di instansi lain. Hal ini jelas tidak adil dan melanggar aturan,” jelas pria paruh baya tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait dugaan rangkap jabatan melalui WhatsApp, Sekdes Malintang Adil Halomoan memilih bungkam dan enggan merespon meskipun pesan telah dibaca. Sementara itu, Pj Kades Malintang Amran ketika dikonfirmasi menyebutkan akan segera menjawab pertanyaan pers. “Nanti saya jawab setelah jumpa dengan sekdes ya,” tulis Amran.

Hingga berita ini diterbitkan, jawaban konfirmasi dari pihak terkait belum kunjung diterima. Pers akan terus melakukan konfirmasi untuk mendapatkan informasi yang sehat dan berimbang sesuai kaedah jurnalistik. Dalam pemberitaan lanjutan, pers akan meminta keterangan resmi dari pihak terkait lainnya seperti Camat Malintang, Kepala MTs GUPPI Malintang, Kepala Sekolah Muhammadiyah Gunung Tua, Kadis PMD Kab Madina, Pj Sekda Kab Madina, Kakan Kemenag Madina, Inspektorat Madina, Kapolres Madina, serta Perwakilan BPK Sumut untuk mendalami kasus ini secara objektif dan proporsional, khususnya terkait pasal larangan rangkap jabatan Sekdes sesuai aturan hukum yang berlaku.

(Magrifatulloh)

Artikel Dugaan Rangkap Jabatan Sekdes Malintang Kab Mandailing Natal Mencuat, Warga Khawatir Merugikan Keuangan Negara pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Permintaan tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah memperkuat penegakan hukum di sektor sumber daya alam, serta penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang bersih, transparan, berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

Perhatian publik terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Hutabargot semakin meningkat. Selain diduga menimbulkan dampak lingkungan, aktivitas tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai aliran dana dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang diduga melanggar perundang-undangan.

Nasaruddin, kader muda Partai Golkar, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya menyasar aktivitas pertambangan ilegal di lapangan. Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu melakukan pendalaman terhadap dugaan aliran dana hasil tambang ilegal yang berpotensi mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

“Sejalan dengan komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemberantasan tambang ilegal, perhatian khusus perlu diberikan terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang terjadi di wilayah Hutabargot,” ujar Nasaruddin.

Ia menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan PPATK RI diharapkan dapat melakukan pendalaman dan penegakan hukum secara menyeluruh, tidak hanya terhadap mafia pertambangan ilegal tetapi juga terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kegiatan tersebut.

Menurutnya, pengungkapan dugaan TPPU menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai kejahatan pertambangan ilegal. Dengan menelusuri sumber, pergerakan, hingga penggunaan dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal, aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara sekaligus memperkuat efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat.

Penegakan hukum yang komprehensif juga dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengingat aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi merusak ekosistem, mencemari aliran sungai, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah dalam mengusut setiap dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Langkah tegas terhadap pelaku tambang ilegal dan pihak yang menikmati hasil kejahatan tersebut diyakini menjadi bagian penting dalam mendukung agenda nasional pemberantasan mafia tambang.
(M)

Artikel Masyarakat Mandailing Natal Minta Aparat Usut Dugaan Pencucian Uang dari Tambang Ilegal di Hutabargot pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog publik untuk membahas arah kebijakan pemerintah, khususnya terkait program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi muda Indonesia. Forum diskusi tersebut menghadirkan berbagai pandangan kritis dan konstruktif dari kalangan aktivis mahasiswa nasional mengenai pentingnya pengawalan terhadap setiap kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi rakyat.

Koordinator Pusat (Korpus) BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Indonesia (PTMAI), Yogi Syahputra Alidrus, menyampaikan bahwa pemuda dan mahasiswa harus menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan negara.

“Kebijakan pemerintah harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus hadir mengawal, mengkritisi, dan memastikan program-program negara berjalan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat SEMA PTKIN (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), Muhammad Rafli, menegaskan pentingnya kolaborasi pemuda dalam menjaga arah pembangunan bangsa.

“Indonesia cerah lahir dari generasi muda yang peduli terhadap persoalan bangsa. Diskusi seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan gagasan, membangun kesadaran kolektif, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan sosial dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Founder Pemuda Berdampak Bagas Yulianto menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar ruang berkumpul, tetapi menjadi bentuk nyata kontribusi pemuda dalam membangun budaya intelektual dan demokrasi yang sehat.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pembahasan terkait efektivitas program MBG, pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi, hingga pentingnya transparansi dan pengawasan dalam implementasi kebijakan pemerintah.

Melalui kegiatan ini, seluruh elemen yang hadir berharap agar kebijakan negara benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas serta membuka ruang partisipasi aktif bagi generasi muda dalam pembangunan nasional.

“Menuju Indonesia Cerah bukan hanya harapan, tetapi perjuangan bersama untuk memastikan setiap kebijakan hadir demi kesejahteraan rakyat,” ucap salah satu peserta diskusi.( Deni)

Artikel Pemuda Berdampak Gelar Kopdar, Bahas Program MBG Menuju Indonesia Cerah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Makam yang dibongkar adalah milik almarhumah Hj. Nur Hayati dan suaminya, H. Fahrizal Piliang, yang selama ini dimakamkan di lahan pemakaman keluarga di Huta Lombang Lubis.

Proses pembongkaran yang berlangsung dari siang hingga sore hari disaksikan langsung oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, alim ulama, serta warga setempat yang merasa prihatin.

Rajab Lubis, cucu dari almarhumah Hj. Nur Hayati, mengungkapkan rasa sedih dan kecewa yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa pembongkaran ini merupakan tuntutan dari saudara sepupunya, Sakti Matondang, yang juga merupakan cucu dari keluarga tersebut.

“Dari awal lahan ini dibeli memang ada konflik pembagian (warisan). Ujung-ujungnya muncul desakan untuk memindahkan makam ini sejak setahun lalu. Ada dua makam; satu sudah sepuluh tahun dimakamkan, dan satu lagi baru satu tahun (Bibinya),” ujar Rajab di lokasi pemakaman.

Pihak keluarga mengaku telah mengupayakan berbagai jalan damai, termasuk mediasi yang melibatkan keluarga dekat hingga tokoh adat desa selama setahun terakhir. Namun, Sakti Matondang tetap bersikukuh agar makam tersebut segera dikosongkan dari lahan yang kini dikuasainya.

Karena tak ada titik temu, Rajab akhirnya berinisiatif membeli lahan baru di sekitar lokasi tersebut sebagai tempat peristirahatan terakhir yang baru bagi bibi dan pamannya.

Peristiwa ini memicu reaksi emosional dari warga Huta Lombang Lubis dan Panyabungan Jae. Banyak warga, terutama kaum ibu, yang merasa miris melihat jenazah yang sudah menyatu dengan tanah harus kembali diangkat karena persoalan harta.

Di akhir prosesi, Rajab berpesan agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mengedepankan ego, terutama jika menyangkut urusan orang yang telah meninggal dunia.

“Ini pelajaran untuk kita semua. Orang sudah meninggal, sudah lama tenang, kenapa harus diganggu? Apalagi ini masih keluarga sendiri,” pungkasnya.( M)

Artikel Konflik Warisan Harta, Dua Makam Pasangan Suami Istri di Madina Dibongkar pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Menurut Ketua IPM, Tan Gozali Nasution, hal ini terkait efek maraknya penangkapan yang dilakukan oleh Polres Padangsidimpuan beberapa waktu belakangan ini dan aksi swiping yang dilakukan masyarakat langsung ke rumah-rumah bandar narkoba.

“Kita tentu mengapresiasi setiap tindakan dalam pemberantasan peredaran narkoba ini, baik oleh masyarakat maupun kepolisian,” kata Tan, Senin (11/5/2026) di Panyabungan.

Tan meminta Polres Mandailing Natal untuk mewanti-wanti dan mencegah upaya bandar-bandar dari Kota Padangsidimpuan memperluas wilayah hingga ke Mandailing Natal (Madina). Menurutnya, saat ini bandar-bandar tersebut belum merasa aman mengedarkan narkoba di daerah asalnya.

“Sebagai garda dalam melindungi generasi muda. Ikatan Pemuda Mandailing memiliki tanggungjawab menolak penyakit masyarakat ini datang ke Madina dan beraktivitas di sini,” ungkapnya.

Tan juga mengaitkan beberapa nama yang diduga jadi bandar narkoba di Kota Padangsidimpuan, yakni B dan Bt. Menurutnya, kedua nama ini punya rumah dan keluarga di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga berpotensi membuka peredaran narkoba di daerah tersebut saat kondisi tidak nyaman di Kota Padangsidimpuan.

“Karena itu. Kami berharap, Polres Madina lebih aktif memberantas peredaran narkoba ini. Tidak hanya terhadap dua nama ini, tetapi bandar-bandar yang ada khususnya di kecamatan dan desa yang kaya akan potensi alamnya,” pungkasnya.

IPM menolak keras agar limbah atau sampah penyakit masyarakat berupa narkoba dari Padangsidimpuan tidak berpindah ke Mandailing Natal. ( M)

Artikel IPM Mendesak Polisi Cegah Bandar Narkoba Padangsidimpuan Pindah ke Mandailing Natal pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“INI BUKAN LAGI KELALAIAN. INI ADALAH BENTUK PEMBIARAN YANG MENGARAH PADA KEJAHATAN TERHADAP KESELAMATAN ANAK,” tegas Muhammad Saleh.

Menurutnya, kemampuan makanan berulat untuk lolos dari dapur, pengemasan, hingga sampai ke tangan siswa menunjukkan bahwa sistem pengawasan tidak berjalan, atau sengaja dibiarkan rusak. Untuk itu, pihaknya menyampaikan sejumlah sikap dan tuntutan:

1. TUTUP TOTAL dapur MBG Panyabungan Panggorengan sekarang juga. Tidak ada kompromi untuk dapur yang gagal menjamin kelayakan makanan anak.
2. Copot dan evaluasi seluruh penanggung jawab SPPG. Jangan lindungi pihak yang lalai. Lakukan investigasi terbuka, bukan sekadar klarifikasi di atas kertas. Turun ke lapangan, uji dapur, bongkar fakta.
3. Satgas MBG jangan hanya jadi penerima laporan. Jika tidak mampu bekerja, lebih baik dibubarkan.
4. Pemerintah daerah harus bertindak tegas. Diam berarti ikut bertanggung jawab.

Kami mengingatkan bahwa program ini menyasar anak sekolah, bukan objek percobaan dapur kotor. “Jika hari ini ulat bisa masuk ke makanan siswa dan dianggap hal sepele, maka besok bukan tidak mungkin yang terjadi adalah keracunan massal,” ucapnya.

Pihaknya menegaskan tidak akan menunggu korban berikutnya. Apabila tuntutan ini diabaikan, SATMA AMPI Mandailing Natal memastikan akan turun langsung dengan aksi terbuka dan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Jangan beri makan anak-anak dengan kelalaian. Tutup dapur bermasalah, sekarang juga!” pungkasnya.
(Magrifatulloh)

Artikel SATMA AMPI Mandailing Natal: Ulat dalam Makanan MBG Bukan Kelalaian, Ini Bentuk Pembiaran yang Mengarah pada Kejahatan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Jalur Alat Berat Diduga Terstruktur

Berdasarkan hasil kajian, mobilisasi alat berat menuju lokasi tambang disebut diduga dilakukan melalui jalur lintas provinsi dari arah Sarolangun, Jambi. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana alat berat dapat masuk hingga kawasan hutan dan titik tambang ilegal tanpa terdeteksi. Selain itu, juga disinyalir adanya dugaan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan untuk menopang operasional tambang ilegal, yang menunjukkan sistem operasional yang terstruktur.

“Jika aktivitas sebesar ini terus berlangsung, maka publik wajar bertanya: apakah negara benar-benar hadir, atau justru kalah oleh kepentingan ekonomi ilegal?” demikian isi kajian tersebut.

TNKS dan Sungai Rawas Dalam Ancaman

Aktivitas tambang ilegal dilaporkan mulai merambah kawasan hutan lindung hingga area Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan hutan dan bantaran sungai, pencemaran air akibat bahan kimia berbahaya, penurunan kualitas air bersih masyarakat, ancaman banjir bandang dan longsor, serta risiko kesehatan jangka panjang bagi warga.

Penegakan Hukum Jadi Sorotan

Ruang Sinergy Institute menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama masih bertahannya aktivitas PETI. Sebelumnya, isu ini bahkan sempat memicu aksi massa masyarakat yang mendesak penertiban. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu konflik sosial jika tidak ditangani secara serius, transparan dan berkeadilan.

“Ketika masyarakat melihat hukum tajam ke bawah namun tumpul terhadap aktivitas besar yang merusak lingkungan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya alam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara,” tulis kajian itu.

WPR Jangan Jadi Celah “Pemutihan” Tambang Ilegal

Pemerintah Kabupaten Muratara tengah mendorong pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), namun Ruang Sinergy Institute mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berubah menjadi legitimasi terselubung terhadap aktivitas ilegal yang telah lama berlangsung.

Desakan Penindakan Tegas

Dalam rekomendasinya, lembaga tersebut mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh aktivitas ilegal mining, mengevaluasi pihak-pihak yang diduga terlibat, mengawasi secara ketat rencana WPR, mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat, serta memperkuat komitmen perlindungan lingkungan dan penegakan hukum.

“Kerusakan alam bisa dipulihkan bertahun-tahun. Tapi ketika kepercayaan masyarakat terhadap hukum runtuh, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya,” tutup rilis tersebut.( R)

Artikel PETI di Ulu Rawas Muratara Diduga Terorganisir, Merambah TNKS dan Sungai Rawas pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.