Temuan sebelumnya menunjukkan aktivitas PAUD berlangsung di area kantor desa dengan kursi dan meja kecil yang tersusun seperti ruang kelas. Melalui pesan WhatsApp kepada redaksi, Kepala Desa Bulu Soma menjelaskan, “Itu sistemnya sementara pak, cuma numpang gedung buat sementara, mengingat pentingnya program pendidikan usia dini.”

Ia menegaskan bahwa pihak desa telah menyiapkan lokasi baru dan berjanji akan segera menghentikan penggunaan kantor desa. “Insyaallah mulai besok, gedung kantor desa tidak lagi kami pakai pak,” ujarnya.

Kepala desa juga mengakui bahwa desanya belum memiliki gedung khusus PAUD, dan pembangunan fasilitas tersebut masih dalam proses pengupayaan lahan hibah. “Untuk pembangunan gedung PAUD belum ada terealisasi, saat ini masih kami upayakan lahan hibah pak,” jelasnya.

Terkait legalitas, ia menyatakan bahwa PAUD Permata Bulu Soma telah terdaftar di Dinas Pendidikan dan penggunaan kantor desa sebagai langkah sementara telah diberitahukan kepada pihak dinas. Kegiatan PAUD akan dipindahkan ke gedung pinjaman milik pribadi, meskipun tidak merinci lokasi dan identitas pemiliknya.

Fenomena serupa juga terjadi di Desa Aek Nangali dan Desa Rao-Rao, di mana PAUD juga memanfaatkan kantor desa. Penggunaan aset desa untuk pendidikan harus memiliki dasar hukum dan tidak mengganggu fungsi pelayanan publik sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang layak.

Kondisi ini memperlihatkan dilema antara kebutuhan pendidikan anak usia dini dan keterbatasan infrastruktur desa. Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan verifikasi untuk menemukan solusi yang tepat dan sesuai regulasi. (Magrifatulloh)

Artikel PAUD di Desa Bulu Soma Gunakan Kantor Desa Sebagai Ruang Belajar, Disebut Sementara Akibat Keterbatasan Fasilitas pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Desakan ini disampaikan setelah PMII Madina menyampaikan laporan terkait kasus tersebut kepada Kodam I/Bukit Barisan pada tanggal 9 Maret 2026. Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, sejumlah oknum TNI diduga terlibat dalam aktivitas tersebut, antara lain Serka berinisial MRS yang diduga membentengi pengusaha PETI dan memiliki pertambangan sendiri dengan alat berat jenis Hitachi dan Sany, serta Kopral berinisial HS yang juga diduga terlibat.

Aktivitas PETI tersebut diduga beroperasi di Desa Aek Baru, Kecamatan Batang Natal, dengan cara memperkecil aliran sungai menggunakan alat berat untuk mempermudah pengambilan emas. Praktik ini dinilai berbahaya karena dapat merusak ekosistem sungai, meningkatkan potensi banjir, dan mengganggu sumber air bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, oknum MRS diduga menjual nama pejabat TNI seperti Dandim dan Danrem untuk pengumpulan setoran dari pelaku PETI. Pengumpulan tersebut diduga dilakukan oleh Serda berinisial J dari Koramil 16 Batang Natal.

PMII Mandailing Natal mendesak Pangdam I/Bukit Barisan untuk segera memanggil dan memeriksa ketiga oknum tersebut, yaitu Serka MRS, Kopral HS, dan Serda J. Mereka juga meminta agar dilakukan penyelidikan dan penyidikan jika terbukti melanggar kode etik atau terlibat dalam aktivitas ilegal, serta mengajak Inspektorat Kodam I/Bukit Barisan untuk melakukan pengawasan internal terhadap jajaran di Kodim 0212/Tapanuli Selatan.

PMII menegaskan bahwa keterlibatan oknum aparat dalam PETI tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, mereka berharap dugaan ini dapat diusut secara tuntas, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.( M)

Artikel PMII Mandailing Natal Desak Kodam I/Bukit Barisan Periksa Oknum TNI yang Diduga Terlibat PETI di Batang Natal pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Aksi dipimpin oleh Ketua Forum Pemuda Tonggurambang, Muksin Kota, yang menyatakan bahwa konflik agraria di desa mereka bermula dari terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1980 atas nama TNI Angkatan Darat. Sertifikat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi 171 kepala keluarga yang tinggal di atas tanah tersebut.

Muksin menegaskan bahwa tanah tersebut adalah warisan leluhur mereka dan solusi atas permasalahan ini belum ditemukan meski sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah. Rencana pembangunan Brigif dikhawatirkan akan mempersempit ruang hidup masyarakat adat, termasuk akses ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang digunakan secara turun-temurun.

Selain menolak pembangunan Brigif, warga menyampaikan tujuh poin tuntutan, termasuk:

1. Pembentukan tim kajian internal bersama Suku Dhawe untuk menelusuri sejarah dan status hukum tanah Tonggurambang.
2. Penjaminan akses penuh tanpa larangan terhadap TPU.
3. Realisasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nagekeo untuk menangani sengketa tanah.
4. Peninjauan ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1980.

Warga memberi tenggat waktu 30 hari kepada Pemkab Nagekeo untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika tidak ada kejelasan, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.

Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan warga melalui mekanisme yang berlaku dan berjanji akan membentuk tim kajian sebagai langkah awal untuk merumuskan penyelesaian atas konflik lahan tersebut dengan mengedepankan perlindungan hak masyarakat adat.(O)

Artikel Warga Nagekeo Tolak Pembangunan Brigif, Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kepengurusan DPD TMI Bulukumba yang baru ini dipimpin oleh Andi Aso Syahrial. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPW TMI Sulsel, Abd. Jalal Bohari, didampingi oleh Sekretaris Wilayah Alfian R.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh camat se-Kabupaten Bulukumba. Bupati Bulukumba, yang juga berperan sebagai Ketua Dewan Pembina DPD TMI setempat, turut hadir memberikan dukungan penuh terhadap organisasi ini.

Abd. Jalal Bohari menekankan pentingnya peran TMI dalam mengadvokasi kebijakan dan memperkuat ekonomi kerakyatan petani di wilayah Sulawesi Selatan. Ia berharap kepengurusan baru di Bulukumba dapat menjalankan program kerja yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi pertanian modern dan praktik ramah lingkungan.

Andi Aso Syahrial menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Tani Merdeka Indonesia di Bulukumba sebagai pelopor bagi petani lokal dalam mengadopsi pendekatan agribisnis yang inovatif. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan sektor pertanian di Bulukumba, sejalan dengan visi TMI untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani,” ujarnya.

Kehadiran berbagai tokoh pemerintahan dan unsur Forkopimda menunjukkan dukungan kolektif terhadap upaya TMI dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, serta mendorong regenerasi petani muda agar tidak memandang profesi petani secara negatif.

Artikel DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bulukumba Dilantik, Usung Semangat Agribisnis Smart dan Inovatif pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Sejumlah warga mengaku resah karena aktivitas balap liar ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Selain memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, para pelaku balap liar juga sering menimbulkan kebisingan akibat knalpot yang digunakan.

“Hampir setiap malam Minggu pasti ada. Kadang sampai lewat tengah malam. Suara motor sangat berisik dan mengganggu istirahat warga,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Jamaliah, pada Minggu, 7 Desember 2025.

Warga juga menyoroti dampak keamanan lalu lintas. Beberapa kali pengguna jalan dikabarkan hampir tertabrak akibat aksi kebut-kebutan yang dilakukan para pelaku balap liar tersebut.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat berharap pihak kepolisian Polres Barru dapat melakukan langkah tegas dan patroli rutin pada titik-titik rawan aksi balap liar. “Kami berharap adanya patroli dan penindakan. Jangan menunggu ada korban dulu,” tambah warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih terus menerima laporan dan masukan dari warga terkait kondisi tersebut. Masyarakat berharap upaya pencegahan dapat segera dilakukan demi menciptakan kondisi aman, nyaman, dan tertib lalu lintas di wilayah Kabupaten Barru.

Masyarakat berharap perhatian serius dari pihak kepolisian agar fenomena balap liar di jalur utama ini dapat diminimalisir dan keamanan lingkungan tetap terjaga.( F)

Artikel Masyarakat Barru Keluhkan Aksi Balap Liar di Jalan Poros Makassar-Barru, Minta Tindakan Tegas dari Polisi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pelapor sekaligus perwakilan para anggota dewan, Hj. Adriani Alimuddin Page, S.E., menegaskan bahwa langkah itu diambil karena para legislator menilai Ketua DPRD telah mencederai marwah lembaga serta mengabaikan prinsip kolektif kolegial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Para pelapor menilai sejumlah kebijakan dan tindakan Ketua DPRD tidak lagi mencerminkan semangat kebersamaan lembaga dan sikap Ketua DPRD yang menolak keputusan fraksi bertentangan dengan Pasal 164 ayat (2) juncto Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 65 Tata Tertib DPRD Bone Tahun 2024.

Hj. Adriani A. Page mengungkapkan bahwa 35 anggota DPRD, termasuk tiga pimpinan DPRD Bone, ikut menandatangani surat tersebut karena menilai Ketua DPRD kerap mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi.

Artikel 35 Anggota DPRD Bone Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Ketua DPRD pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Petugas PLN UID Aceh melakukan penyesuaian pada valve jaringan dan mengerahkan 839 personel yang bekerja tanpa lelah siang dan malam.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Mundhakir, menyampaikan keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi dan semangat juang para personel PLN.

PLN juga terus melakukan evaluasi menyeluruh agar sistem kelistrikan Aceh semakin tangguh dan berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik demi kenyamanan masyarakat.

PLN mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile jika mengalami kendala atau membutuhkan layanan kelistrikan.(A)

Artikel PLN Pulihkan 100 Persen Sistem Kelistrikan Aceh Pascagangguan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Jamaluddin Idham menilai kondisi ini mencerminkan adanya kelalaian serius dalam pengawasan oleh pihak Lapas dan Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh dan bila praktik seperti ini terus dibiarkan, hak dasar warga binaan jelas terlanggar.

Jamaluddin Idham menegaskan bahwa persoalan ini akan segera dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan makanan di rutan Kajhu serta Lapas-lapas lain di Aceh.

Jamaluddin Idham menegaskan bahwa Negara wajib menjamin hak dasar warga binaan, termasuk makanan yang layak dan Komisi XIII akan terus mengawasi dan mendesak perbaikan agar tata kelola pemasyarakatan berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan.( A)

Artikel Anggota Komisi XIII DPR RI Soroti Kondisi Jatah Makan Warga Binaan di Rutan Kajhu Banda Aceh pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Patar Sihotang menjelaskan bahwa kejaksaan tinggi sudah menahan 3 orang pelaku tindak pidana korupsi ini yaitu Inisial H menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen JT sebagai Pengendali Penyedia dan SR sebagai Mantan Kadisdik jatim. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan korupsi pada kegiatan belanja hibah di Dinas Pendidikan Jawa timur. PKN meminta dokumen Kontrak pengadaan barang dan jasa kepada Kadisdik Pendidikan jatim dan mengunakan mekanisme UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi.

Setelah dokumen kontrak didapatkan, PKN melakukan Investigasi lapangan dan melakukan Analisa kewajaran harga (Mark up) dan menghitung kerugian negara sementara. PKN membuat konstruksi hukum dan laporan dugaan korupsi ke Kajati jawa timur. Laporan ini memakan waktu lama sampai PKN melakukan aksi ke Kantor Kejaksaan tinggi di Surabaya.

Patar sihotang menjelaskan bahwa PKN adalah Perkumpulan masyarakat yang terpanggil untuk membantu pemerintah untuk mencegah dan membrantas korupsi sesuai dengan pasal 41 UU no 31 Tahun 1999 dan pasal 2 PP 43 Tahun 2018 tentang Peran rakyat brantas korupsi dan berharap para Hakim menghukum para pelaku dengan hukuman yang seberat beratnya.(P)

Artikel Hudiyono Mantan Pj Bupati Sidoarjo Ditahan Kejati Jawa Timur Atas Laporan PKN pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Bupati Al-Farlaky menyampaikan harapannya agar PT ATEM menjadi stimulus baru dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah, dengan fokus utama legalisasi sumur-sumur tua (sumur idle) di wilayah Aceh Timur.

Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah melaporkan 796 sumur tahap pertama ke Kementerian ESDM melalui Gubernur Aceh dan masih terdapat potensi sumur-sumur peninggalan Belanda yang siap dimanfaatkan.

Pemerintah membuka peluang investasi luas bagi investor yang ingin bermitra dengan PT ATEM melalui tiga skema pengelolaan sumur: kontrak kerja sama (KKS), koperasi, dan UKM.

Direktur PT ATEM, Muntasir, menekankan komitmennya menjalankan perusahaan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi serta meyakinkan bahwa keamanan untuk investor akan terjamin.

Selain manfaat ekonomi, PT ATEM juga diharapkan memberikan dampak sosial nyata bagi masyarakat Aceh Timur—menjadi BUMD yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi arti dan kontribusi sosial kearah kesejahteraan masyarakat. (A)

Artikel Bupati Aceh Timur Lantik Pengurus PT ATEM, Fokus Legalisasi Sumur Minyak Tua untuk Dongkrak PAD pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.