PJI meminta agar kemungkinan adanya pembiaran atau pembekingan terhadap aktivitas yang dipersoalkan diuji melalui mekanisme pemeriksaan resmi. “Desakan ini bukan vonis terhadap Kapolres Morowali maupun personel tertentu, melainkan tuntutan agar persoalan yang berkembang memperoleh kejelasan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum,” tegas Dzoel SB.

Slogan Harus Dibuktikan dengan Tindakan Nyata

PJI menegaskan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” tidak boleh berhenti sebagai slogan semata. Masyarakat berhak mengetahui status laporan mereka, tindak lanjut yang telah dilakukan, serta hasil pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan pun perlu dijelaskan secara terbuka dan proporsional.

PJI meminta pemeriksaan mencakup lima poin mendasar:

– ✅ Tindak lanjut laporan masyarakat
– ✅ Legalitas perizinan pertambangan
– ✅ Dasar hukum pembukaan akses hauling
– ✅ Kesesuaian tindakan aparat dengan prosedur
– ✅ Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparat

Sejalan dengan Arahan Presiden: Tambang Ilegal Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Sorotan terhadap persoalan Seba-Seba juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pertambangan ilegal harus diberantas tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pihak berpengaruh maupun mantan pejabat. “Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI.

Pengaduan terkait persoalan ini telah resmi tercatat di Kementerian Sekretariat Negara dengan nomor register 26YM-4FLLQN. Pelapor meminta verifikasi langsung dari Satgas PKH ke lokasi, bukan hanya mengandalkan informasi sepihak, serta klarifikasi dari PT Vale Indonesia Tbk terkait aktivitas di kawasan yang diklaim sebagai tanah adat masyarakat Bungku.

PJI menekankan: hukum tidak boleh berhenti pada mediasi. Legalitas pertambangan harus diperjelas, laporan masyarakat ditindaklanjuti, dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti. Publik kini menunggu langkah konkret Kapolri.

Artikel PJI Desak Kapolri Periksa Penanganan Tambang Ilegal Seba-Seba pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Rifqi Maulana, Koordinator Presidium Persatuan Pemuda Mahasiswa Aceh Serantau, menilai pencapaian ini bukan sekadar soal angka. Ia menekankan pentingnya melihat keseluruhan proses — dari ketersediaan benih, dukungan kebijakan, hingga bagaimana hasil akhirnya dirasakan langsung di tingkat petani.

“Yang menarik bukan hanya angka produksinya. Ada proses yang harus kita lihat, mulai dari akses benih, dukungan pemerintah, komunikasi dengan pemerintah pusat sampai bagaimana hasil akhirnya dirasakan petani,” ujar Rifqi.

Dalam masa kepemimpinan pertama Bupati Safaruddin, pemerintah daerah berhasil mengamankan 25 ton benih padi bersumber dari pemerintah pusat. Dukungan ini dinilai menjadi bukti bahwa kemampuan menjalin koordinasi antar-pemerintahan sangat menentukan laju pembangunan di daerah.

“Daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kemampuan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi penting agar program nasional bisa ditarik dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat daerah,” tambahnya.

Tak hanya pertanian, Abdya juga mendapat alokasi program perbaikan rumah tidak layak huni yang dibiayai APBN. Rifqi menegaskan dua hal ini saling melengkapi — pertanian menopang pangan dan ekonomi, sementara hunian layak menyentuh kualitas hidup dasar masyarakat.

“Pertanian menyangkut ekonomi dan ketahanan pangan, sementara rumah layak menyangkut kualitas hidup. Kalau keduanya bergerak bersama, pembangunan akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat,” kata dia.

Namun, Rifqi mengingatkan capaian tinggi ini belum boleh membuat lengah. Produktivitas harus diiringi kebijakan pascapanen, jaminan harga, akses pasar, serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Tanpa itu, angka tinggi hanya akan menjadi catatan sesaat.

“Kalau ingin menjadikan Abdya sebagai daerah pertanian yang kuat, produktivitas harus konsisten. Setelah produksi tinggi, pemerintah perlu memastikan petani mendapatkan harga yang baik, akses pasar, teknologi dan pendampingan,” tegasnya.

Di mata Rifqi, momen ini justru ujian nyata kepemimpinan Safaruddin — apakah mampu menjadikan keberhasilan awal sebagai fondasi kebijakan jangka panjang.

“Yang kita harapkan adalah capaian hari ini menjadi fondasi untuk langkah yang lebih besar. Petani semakin produktif, masyarakat semakin sejahtera, dan Abdya semakin kuat secara ekonomi,” pungkasnya.

Pada akhirnya, keberhasilan sejati tetap diukur dari satu hal sederhana: seberapa nyata perubahan yang dirasakan warga dalam kesehariannya.( R)

Artikel Produktivitas Padi 10,2 Ton/Ha Abdya: Capaian Awal, Tantangan Keberlanjutan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pengurus DPP BPPKB Banten, para Ketua DPC se-Provinsi Banten, serta perwakilan DPAC dari berbagai kecamatan dan kabupaten/kota se-Banten.

DPAC Cibadak Hadir Mewakili Kabupaten Lebak
Perwakilan dari Kabupaten Lebak turut hadir dalam momentum ini. DPAC BPPKB Kecamatan Cibadak hadir langsung dipimpin oleh Ketua DPAC Cibadak, Tomo. Kehadirannya menjadi bukti dukungan nyata sekaligus bentuk loyalitas pengurus daerah terhadap kepengurusan pusat.

“Alhamdulillah, peringatan Milad ke-28 ini berjalan lancar, tertib, dan penuh kebersamaan. Kami dari DPAC Cibadak hadir untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan menegaskan kesiapan mendukung setiap program yang digulirkan DPP maupun DPC,” ujar Tomo di lokasi acara.

Lebih dari Sekadar Seremoni
Lebih lanjut, Tomo menegaskan bahwa peringatan usia ke-28 ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merenungkan perjalanan serta menyusun langkah pengabdian yang lebih nyata ke depan.

“Milad ke-28 ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah waktu yang tepat untuk introspeksi dan mengevaluasi kinerja organisasi, agar kita dapat bergerak bersama dalam memberikan pengabdian yang lebih bermakna bagi masyarakat Banten,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa di usia yang ke-28, BPPKB Banten harus semakin kokoh menjaga jati diri sebagai wadah pemersatu, penjaga kondusivitas wilayah, serta garda terdepan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“BPPKB harus senantiasa hadir di tengah masyarakat. Kita jaga Banten tetap kondusif, kita bantu warga yang memerlukan bantuan, dan kita jaga nama baik organisasi. Itulah pesan yang kami bawa dari Cibadak,” tambahnya.

Rangkaian Acara dan Harapan Kebersamaan
Rangkaian peringatan milad diisi dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan organisasi, pemotongan tumpeng, penyerahan santunan kepada anak yatim, serta orasi kebangsaan dari pimpinan DPP BPPKB Banten.

Mengusung semangat “Satu Komando, Satu Tujuan”, seluruh keluarga besar BPPKB Banten berkomitmen untuk terus menjaga kekompakan, berkontribusi aktif, dan tanggap terhadap perkembangan sosial di lingkungan masyarakat.

Di akhir acara, seluruh peserta yang hadir bersepakat untuk terus mempererat komunikasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan konsolidasi demi kemajuan BPPKB Banten di masa yang akan datang. (Deni)

Artikel Satu Komando Satu Tujuan, BPPKB Banten Rayakan Milad ke-28   pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam pernyataannya kepada media, Arman mengatakan Gusti Riadi bukan warga Desa Ululere dan tidak pernah tercatat sebagai penduduk desa tersebut. “Tidak ada warga atas nama Gusti Riadi, itu cuma mengaku-ngaku saja, tapi bukan warga Ululere,” ujar Arman. Ia juga menyampaikan bahwa hasil verifikasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa tidak menemukan riwayat tanah adat maupun tanah ulayat di kawasan Seba-seba.

Gusti: Persoalannya Bukan Status Penduduk
Menanggapi hal tersebut, Gusti Riadi membantah pernah mengaku sebagai warga Desa Ululere. Ia menegaskan dirinya hadir sebagai pihak yang memperjuangkan hak ahli waris almarhum Raja Abdurabbie melalui jalur LASAFI. “Saya tidak pernah mengaku sebagai warga Desa Ululere. Kehadiran saya semata-mata untuk memperjuangkan hak ahli waris almarhum Raja Abdurabbie melalui jalur LASAFI berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki,” katanya.

Menurut Gusti, inti persoalan bukan mengenai status administrasi kependudukan, melainkan keberadaan dokumen-dokumen negara yang memuat riwayat tanah adat Kerajaan Bungku.

Dokumen Resmi dari 1941 hingga 2025
Gusti menyebut perjuangannya didasarkan pada sejumlah dokumen resmi, di antaranya:

1. Arsip administrasi Pemerintah Hindia Belanda tahun 1941 mengenai Kerajaan Bungku;
2. Surat Keterangan Tanah Leluhur Desa Ululere Nomor 121/26/50.15.05/XII/2012;
3. Surat Keterangan Tanah Leluhur Desa Mahalona Tahun 2013;
4. Surat Keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali Tahun 2015;
5. Surat Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2022;
6. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.2/061/Ro.Huk tertanggal 10 Februari 2025 mengenai penyelesaian permasalahan pertanahan ahli waris almarhum Raja Abdurabbie.

Menurutnya, seluruh dokumen tersebut telah diterbitkan jauh sebelum Arman menjabat sebagai Kepala Desa Ululere. “Kalau sekarang dikatakan tidak pernah ada sejarah tanah adat, silakan tanyakan kepada kepala desa terdahulu yang menerbitkan dokumen itu. Tanyakan juga kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan arsip negara yang menyimpan dokumen sejak tahun 1941. Dokumen-dokumen itu ada jauh sebelum Pak Arman lahir, apalagi menjadi Kepala Desa,” ujar Gusti.

Ia menambahkan bahwa apabila terdapat perbedaan pandangan, keabsahan dokumen seharusnya diuji melalui mekanisme hukum, penelitian sejarah, dan pembuktian administrasi, bukan hanya melalui pernyataan di ruang publik.

Balasan Somasi PT Vale Soroti Bahodopi
Perbedaan administrasi juga muncul dalam surat balasan somasi PT Vale Indonesia Tbk Nomor 01214/CEO-J/VI/2026 tertanggal 24 Juni 2026 yang ditandatangani Presiden Direktur Bernardus Irmanto bersama Direktur Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer Budiawansyah. Dalam surat tersebut, PT Vale menyatakan seluruh kegiatan operasional perusahaan telah memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menolak dalil-dalil dalam somasi.

Namun, menurut Gusti, surat itu beberapa kali menyebut objek yang dipersoalkan berada di Bahodopi, sementara dokumen Pemerintah Desa Ululere, Pemerintah Desa Mahalona, Pemerintah Kabupaten Morowali, hingga surat Gubernur Sulawesi Tengah secara konsisten menyebut lokasi tersebut berada di Seba-seba, Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur. Menurutnya, perbedaan penyebutan lokasi tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian administrasi dan hukum.

Dua Pertanyaan Terbuka
Gusti juga mengajukan dua pertanyaan kepada Pemerintah Desa Ululere. Pertama, apakah Pemerintah Desa Ululere mengakui keberadaan masyarakat adat Kerajaan Bungku di wilayah Desa Ululere. Kedua, bagaimana sikap resmi pemerintah desa terhadap penyebutan kawasan Seba-seba yang dikaitkan dengan Bahodopi. “Apakah Pak Kades Arman mengakui keberadaan masyarakat adat Kerajaan Bungku atau tidak? Kalau tidak, apa dasar hukumnya? Dan apakah pemerintah desa rela jika wilayah Ululere disebut sebagai bagian dari Bahodopi? Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Landasan Konstitusi
Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Minta Verifikasi Terbuka
Gusti menegaskan dirinya tidak meminta publik menerima begitu saja seluruh dokumen yang dimiliki. Ia justru meminta dilakukan verifikasi secara independen oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), akademisi, sejarawan, dan aparat penegak hukum. “Biarkan dokumen, arsip pemerintahan, fakta sejarah, dan ketentuan hukum yang berbicara. Jangan pendapat mengalahkan arsip negara. Kalau memang ada perbedaan, mari diuji secara objektif agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Ululere maupun PT Vale Indonesia Tbk belum memberikan tanggapan lanjutan terhadap perbedaan antara pernyataan Kepala Desa Ululere dan berbagai dokumen pemerintahan yang dijadikan dasar oleh pihak Gusti Riadi.

Berita ini memuat pernyataan para pihak yang telah disampaikan ke ruang publik. Apabila terdapat penjelasan atau klarifikasi tambahan dari Pemerintah Desa Ululere maupun PT Vale Indonesia Tbk, redaksi membuka ruang pemberitaan lanjutan sesuai prinsip keberimbangan. ( S)

Artikel Polemik Tanah Adat Kerajaan Bungku di Morowali: Kades Sebut Tak Ada Sejarah, Gusti Riadi Tunjukkan Dokumen Resmi 1941-2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Mengusung tema “Silaturahmi dalam Siyasah: Mengubah Pola Pikir ‘Tongkrongan’ Menjadi Poros Moralitas dan Akademik”, acara dihadiri oleh sejumlah kader, alumni, serta mahasiswa lintas angkatan yang memiliki semangat sama dalam membangun tradisi intelektual di lingkungan kampus.

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, para peserta tidak hanya menjadikan pertemuan sebagai ajang temu kangen, tetapi juga sebagai ruang bertukar gagasan, memperkuat nilai-nilai keislaman, serta membangun kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan kebangsaan.

Demisioner Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Nabiel, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh terjebak pada budaya tongkrongan yang minim substansi. “Mahasiswa harus mampu mengubah paradigma tongkrongan menjadi ruang dialektika, ruang berbagi gagasan, dan ruang pembentukan karakter. Dari tempat sederhana seperti ini dapat lahir pemikiran-pemikiran besar yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Nabiel.

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga idealisme, integritas, serta menjadi agen perubahan di tengah berbagai tantangan zaman. “Silaturahmi seperti ini bukan sekadar berkumpul, tetapi menjadi sarana memperkuat nilai moralitas, memperdalam wawasan akademik, dan menumbuhkan semangat kepemimpinan. Kampus harus tetap menjadi kawah candradimuka lahirnya pemimpin masa depan yang berintegritas,” tambahnya.

Menurutnya, di era digital saat ini, mahasiswa dituntut untuk lebih adaptif dan produktif dalam memanfaatkan ruang-ruang diskusi, baik secara formal maupun nonformal, sehingga budaya intelektual dapat terus tumbuh dan berkembang.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif, penyampaian gagasan dari para peserta, serta komitmen bersama untuk terus menjaga tradisi akademik dan memperkuat peran mahasiswa sebagai penjaga moral serta kontrol sosial di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Komisariat UIN Bandung berharap semangat kebersamaan, intelektualitas, dan nilai-nilai moral dapat terus terpelihara, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi mampu tampil sebagai pelopor peradaban yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara. (Deni)

Artikel Komisariat Mahasiswa UIN Bandung Gelar Silaturahmi, Dorong Perubahan Paradigma “Tongkrongan” Menjadi Poros Moralitas dan Akademik pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengapresiasi berbagai inovasi dan teknologi baru yang dikembangkan di sektor pertanian. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Optimisme terhadap masa depan pertanian Indonesia juga disampaikan Presiden. Dengan dukungan teknologi dan inovasi yang terus berkembang, Indonesia diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan rantai produksi pangan melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi. Penerapan teknologi pertanian juga akan terus diperluas hingga berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan dari tingkat desa hingga nasional.

Artikel Presiden Prabowo Tinjau Teknologi Pertanian Modern di PENAS 2026, Yakin Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Selain aktif sebagai akademisi, ia juga dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Umum BPW KKSS Provinsi Gorontalo, sekaligus sebagai pendiri HIMAS Gorontalo, Ketua Yayasan Cendekia Paripurna Bangsa, dan Founder Sikola Inspirasi Alam.

Melalui berbagai peran tersebut, Dr. Faisal konsisten mendorong penguatan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta mempererat persaudaraan masyarakat Sulawesi Selatan yang berada di tanah rantau.

Dengan motto hidup, “Hidup adalah pengabdian kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk,” Dr. Muhammad Faisal Lutfi terus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya, mengabdi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kiprah dan dedikasinya menjadi bukti bahwa putra daerah Sinjai mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan dan sosial, tidak hanya di Provinsi Gorontalo, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.( S)

Artikel Putra Sinjai Muhammad Faisal Lutfi Berkontribusi Nyata di Gorontalo Melalui Pendidikan, Organisasi, dan Kemanusiaan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kehadiran Wagub Ingkong menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kepada kontingen daerah yang mengikuti ajang nasional tersebut.

Pembukaan Pesparawi Nasional XIV dilakukan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming Raka, ditandai dengan pemukulan alat musik tifa di hadapan lebih dari 5.000 peserta dan tamu undangan dari 38 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan program sosial di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

Menurutnya, pembangunan membutuhkan situasi yang aman, damai, dan kondusif agar berbagai program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pembangunan membutuhkan suasana yang damai dan kondusif. Karena itu saya mengapresiasi tema Pesparawi tahun ini yang mengangkat perdamaian dan persaudaraan di Tanah Papua,” kata Gibran.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga berbagai fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah, termasuk Lapangan Borarsi yang menjadi lokasi pembukaan Pesparawi.

Selain itu, Gibran mencontohkan sejumlah program pembangunan yang telah berjalan, seperti rumah sakit, Jalan Trans Papua, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Harapannya program-program tersebut dapat mengurangi ketimpangan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Pesparawi Nasional XIV mempertandingkan 12 kategori lomba yang berlangsung selama 10 hari di empat venue di Kota Manokwari. Kegiatan ini dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026.

Turut mendampingi Wagub Ingkong dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kaltara Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara Jonilius, S.STP. (O)

Artikel Wagub Kaltara Hadiri Pembukaan Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Dukung Kontingen Daerah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Lahir di Kampala, Kabupaten Sinjai, pada 3 Maret 1977, Dr. Arifin menempuh pendidikan tinggi di bidang Manajemen Pendidikan secara berjenjang. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Sebagai akademisi, Dr. Arifin memiliki fokus kepakaran pada bidang Manajemen Mutu Pendidikan. Komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan diwujudkan melalui berbagai penelitian, publikasi ilmiah, serta penulisan buku yang berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam perjalanan karier akademiknya, Dr. Arifin aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan strategis tingkat nasional. Beberapa di antaranya adalah Diklat Training of Trainers (TOT) Penyiapan Penguatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS Solo, Asesor PPK Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah, Master Trainer LPPKS Solo pada program Penguatan Kepala Sekolah, serta Pengajar Nasional Diklat Calon Kepala Sekolah.

Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Instruktur Nasional Diklat Penguatan Karakter Guru dan Siswa, Narasumber Penyusunan SOP Mutu Sekolah Kota Gorontalo, Narasumber Pelatihan Pekerti dan Applied Approach (AA), serta fasilitator berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan pada sejumlah instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan.

Dedikasi dan kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusia menjadikan Dr. Arifin sebagai salah satu akademisi yang konsisten mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Baginya, guru merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Ia meyakini bahwa “Guru adalah pilar pendidikan suatu bangsa, mengabaikan gurunya berarti meruntuhkan bangsanya.”

Melalui kiprah akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Dr. Arifin terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia, sekaligus mengharumkan nama daerah asalnya, Kabupaten Sinjai, di tingkat nasional.( S)

Artikel Dr. Arifin, S.Pd., M.Pd.: Putra Daerah Sinjai yang Mengabdi untuk Kemajuan Mutu Pendidikan Nasional pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Gelar Teknologi yang berada di lahan seluas 9,2 hektar tersebut menampilkan beragam teknologi terbaru di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, H. Kamaruddin, S.P., M.Si, bersama Kepala Bidang Hj. Suryati, S.P., M.Si, serta peserta kontingen Sinjai.

H. Kamaruddin mengatakan, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi petani dan penyuluh untuk menambah wawasan serta mempelajari teknologi yang dapat diterapkan di Kabupaten Sinjai guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Melalui kunjungan tersebut, peserta kontingen Sinjai tampak antusias mengikuti berbagai demonstrasi teknologi dan berdiskusi dengan para praktisi serta peneliti pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. ( S)

Artikel Kontingen Sinjai Pelajari Teknologi Pertanian Modern di Gelar Teknologi PENAS KTNA XVII Gorontalo pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.