Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pengurus DPP BPPKB Banten, para Ketua DPC se-Provinsi Banten, serta perwakilan DPAC dari berbagai kecamatan dan kabupaten/kota se-Banten.

DPAC Cibadak Hadir Mewakili Kabupaten Lebak
Perwakilan dari Kabupaten Lebak turut hadir dalam momentum ini. DPAC BPPKB Kecamatan Cibadak hadir langsung dipimpin oleh Ketua DPAC Cibadak, Tomo. Kehadirannya menjadi bukti dukungan nyata sekaligus bentuk loyalitas pengurus daerah terhadap kepengurusan pusat.

“Alhamdulillah, peringatan Milad ke-28 ini berjalan lancar, tertib, dan penuh kebersamaan. Kami dari DPAC Cibadak hadir untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan menegaskan kesiapan mendukung setiap program yang digulirkan DPP maupun DPC,” ujar Tomo di lokasi acara.

Lebih dari Sekadar Seremoni
Lebih lanjut, Tomo menegaskan bahwa peringatan usia ke-28 ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merenungkan perjalanan serta menyusun langkah pengabdian yang lebih nyata ke depan.

“Milad ke-28 ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah waktu yang tepat untuk introspeksi dan mengevaluasi kinerja organisasi, agar kita dapat bergerak bersama dalam memberikan pengabdian yang lebih bermakna bagi masyarakat Banten,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa di usia yang ke-28, BPPKB Banten harus semakin kokoh menjaga jati diri sebagai wadah pemersatu, penjaga kondusivitas wilayah, serta garda terdepan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“BPPKB harus senantiasa hadir di tengah masyarakat. Kita jaga Banten tetap kondusif, kita bantu warga yang memerlukan bantuan, dan kita jaga nama baik organisasi. Itulah pesan yang kami bawa dari Cibadak,” tambahnya.

Rangkaian Acara dan Harapan Kebersamaan
Rangkaian peringatan milad diisi dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan organisasi, pemotongan tumpeng, penyerahan santunan kepada anak yatim, serta orasi kebangsaan dari pimpinan DPP BPPKB Banten.

Mengusung semangat “Satu Komando, Satu Tujuan”, seluruh keluarga besar BPPKB Banten berkomitmen untuk terus menjaga kekompakan, berkontribusi aktif, dan tanggap terhadap perkembangan sosial di lingkungan masyarakat.

Di akhir acara, seluruh peserta yang hadir bersepakat untuk terus mempererat komunikasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan konsolidasi demi kemajuan BPPKB Banten di masa yang akan datang. (Deni)

Artikel Satu Komando Satu Tujuan, BPPKB Banten Rayakan Milad ke-28   pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam pernyataannya kepada media, Arman mengatakan Gusti Riadi bukan warga Desa Ululere dan tidak pernah tercatat sebagai penduduk desa tersebut. “Tidak ada warga atas nama Gusti Riadi, itu cuma mengaku-ngaku saja, tapi bukan warga Ululere,” ujar Arman. Ia juga menyampaikan bahwa hasil verifikasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa tidak menemukan riwayat tanah adat maupun tanah ulayat di kawasan Seba-seba.

Gusti: Persoalannya Bukan Status Penduduk
Menanggapi hal tersebut, Gusti Riadi membantah pernah mengaku sebagai warga Desa Ululere. Ia menegaskan dirinya hadir sebagai pihak yang memperjuangkan hak ahli waris almarhum Raja Abdurabbie melalui jalur LASAFI. “Saya tidak pernah mengaku sebagai warga Desa Ululere. Kehadiran saya semata-mata untuk memperjuangkan hak ahli waris almarhum Raja Abdurabbie melalui jalur LASAFI berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki,” katanya.

Menurut Gusti, inti persoalan bukan mengenai status administrasi kependudukan, melainkan keberadaan dokumen-dokumen negara yang memuat riwayat tanah adat Kerajaan Bungku.

Dokumen Resmi dari 1941 hingga 2025
Gusti menyebut perjuangannya didasarkan pada sejumlah dokumen resmi, di antaranya:

1. Arsip administrasi Pemerintah Hindia Belanda tahun 1941 mengenai Kerajaan Bungku;
2. Surat Keterangan Tanah Leluhur Desa Ululere Nomor 121/26/50.15.05/XII/2012;
3. Surat Keterangan Tanah Leluhur Desa Mahalona Tahun 2013;
4. Surat Keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali Tahun 2015;
5. Surat Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2022;
6. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.2/061/Ro.Huk tertanggal 10 Februari 2025 mengenai penyelesaian permasalahan pertanahan ahli waris almarhum Raja Abdurabbie.

Menurutnya, seluruh dokumen tersebut telah diterbitkan jauh sebelum Arman menjabat sebagai Kepala Desa Ululere. “Kalau sekarang dikatakan tidak pernah ada sejarah tanah adat, silakan tanyakan kepada kepala desa terdahulu yang menerbitkan dokumen itu. Tanyakan juga kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan arsip negara yang menyimpan dokumen sejak tahun 1941. Dokumen-dokumen itu ada jauh sebelum Pak Arman lahir, apalagi menjadi Kepala Desa,” ujar Gusti.

Ia menambahkan bahwa apabila terdapat perbedaan pandangan, keabsahan dokumen seharusnya diuji melalui mekanisme hukum, penelitian sejarah, dan pembuktian administrasi, bukan hanya melalui pernyataan di ruang publik.

Balasan Somasi PT Vale Soroti Bahodopi
Perbedaan administrasi juga muncul dalam surat balasan somasi PT Vale Indonesia Tbk Nomor 01214/CEO-J/VI/2026 tertanggal 24 Juni 2026 yang ditandatangani Presiden Direktur Bernardus Irmanto bersama Direktur Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer Budiawansyah. Dalam surat tersebut, PT Vale menyatakan seluruh kegiatan operasional perusahaan telah memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menolak dalil-dalil dalam somasi.

Namun, menurut Gusti, surat itu beberapa kali menyebut objek yang dipersoalkan berada di Bahodopi, sementara dokumen Pemerintah Desa Ululere, Pemerintah Desa Mahalona, Pemerintah Kabupaten Morowali, hingga surat Gubernur Sulawesi Tengah secara konsisten menyebut lokasi tersebut berada di Seba-seba, Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur. Menurutnya, perbedaan penyebutan lokasi tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian administrasi dan hukum.

Dua Pertanyaan Terbuka
Gusti juga mengajukan dua pertanyaan kepada Pemerintah Desa Ululere. Pertama, apakah Pemerintah Desa Ululere mengakui keberadaan masyarakat adat Kerajaan Bungku di wilayah Desa Ululere. Kedua, bagaimana sikap resmi pemerintah desa terhadap penyebutan kawasan Seba-seba yang dikaitkan dengan Bahodopi. “Apakah Pak Kades Arman mengakui keberadaan masyarakat adat Kerajaan Bungku atau tidak? Kalau tidak, apa dasar hukumnya? Dan apakah pemerintah desa rela jika wilayah Ululere disebut sebagai bagian dari Bahodopi? Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Landasan Konstitusi
Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Minta Verifikasi Terbuka
Gusti menegaskan dirinya tidak meminta publik menerima begitu saja seluruh dokumen yang dimiliki. Ia justru meminta dilakukan verifikasi secara independen oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), akademisi, sejarawan, dan aparat penegak hukum. “Biarkan dokumen, arsip pemerintahan, fakta sejarah, dan ketentuan hukum yang berbicara. Jangan pendapat mengalahkan arsip negara. Kalau memang ada perbedaan, mari diuji secara objektif agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Ululere maupun PT Vale Indonesia Tbk belum memberikan tanggapan lanjutan terhadap perbedaan antara pernyataan Kepala Desa Ululere dan berbagai dokumen pemerintahan yang dijadikan dasar oleh pihak Gusti Riadi.

Berita ini memuat pernyataan para pihak yang telah disampaikan ke ruang publik. Apabila terdapat penjelasan atau klarifikasi tambahan dari Pemerintah Desa Ululere maupun PT Vale Indonesia Tbk, redaksi membuka ruang pemberitaan lanjutan sesuai prinsip keberimbangan. ( S)

Artikel Polemik Tanah Adat Kerajaan Bungku di Morowali: Kades Sebut Tak Ada Sejarah, Gusti Riadi Tunjukkan Dokumen Resmi 1941-2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Mengusung tema “Silaturahmi dalam Siyasah: Mengubah Pola Pikir ‘Tongkrongan’ Menjadi Poros Moralitas dan Akademik”, acara dihadiri oleh sejumlah kader, alumni, serta mahasiswa lintas angkatan yang memiliki semangat sama dalam membangun tradisi intelektual di lingkungan kampus.

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, para peserta tidak hanya menjadikan pertemuan sebagai ajang temu kangen, tetapi juga sebagai ruang bertukar gagasan, memperkuat nilai-nilai keislaman, serta membangun kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan kebangsaan.

Demisioner Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Nabiel, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh terjebak pada budaya tongkrongan yang minim substansi. “Mahasiswa harus mampu mengubah paradigma tongkrongan menjadi ruang dialektika, ruang berbagi gagasan, dan ruang pembentukan karakter. Dari tempat sederhana seperti ini dapat lahir pemikiran-pemikiran besar yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Nabiel.

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga idealisme, integritas, serta menjadi agen perubahan di tengah berbagai tantangan zaman. “Silaturahmi seperti ini bukan sekadar berkumpul, tetapi menjadi sarana memperkuat nilai moralitas, memperdalam wawasan akademik, dan menumbuhkan semangat kepemimpinan. Kampus harus tetap menjadi kawah candradimuka lahirnya pemimpin masa depan yang berintegritas,” tambahnya.

Menurutnya, di era digital saat ini, mahasiswa dituntut untuk lebih adaptif dan produktif dalam memanfaatkan ruang-ruang diskusi, baik secara formal maupun nonformal, sehingga budaya intelektual dapat terus tumbuh dan berkembang.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif, penyampaian gagasan dari para peserta, serta komitmen bersama untuk terus menjaga tradisi akademik dan memperkuat peran mahasiswa sebagai penjaga moral serta kontrol sosial di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Komisariat UIN Bandung berharap semangat kebersamaan, intelektualitas, dan nilai-nilai moral dapat terus terpelihara, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi mampu tampil sebagai pelopor peradaban yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara. (Deni)

Artikel Komisariat Mahasiswa UIN Bandung Gelar Silaturahmi, Dorong Perubahan Paradigma “Tongkrongan” Menjadi Poros Moralitas dan Akademik pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengapresiasi berbagai inovasi dan teknologi baru yang dikembangkan di sektor pertanian. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Optimisme terhadap masa depan pertanian Indonesia juga disampaikan Presiden. Dengan dukungan teknologi dan inovasi yang terus berkembang, Indonesia diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan rantai produksi pangan melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi. Penerapan teknologi pertanian juga akan terus diperluas hingga berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan dari tingkat desa hingga nasional.

Artikel Presiden Prabowo Tinjau Teknologi Pertanian Modern di PENAS 2026, Yakin Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Selain aktif sebagai akademisi, ia juga dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Umum BPW KKSS Provinsi Gorontalo, sekaligus sebagai pendiri HIMAS Gorontalo, Ketua Yayasan Cendekia Paripurna Bangsa, dan Founder Sikola Inspirasi Alam.

Melalui berbagai peran tersebut, Dr. Faisal konsisten mendorong penguatan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta mempererat persaudaraan masyarakat Sulawesi Selatan yang berada di tanah rantau.

Dengan motto hidup, “Hidup adalah pengabdian kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk,” Dr. Muhammad Faisal Lutfi terus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya, mengabdi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kiprah dan dedikasinya menjadi bukti bahwa putra daerah Sinjai mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan dan sosial, tidak hanya di Provinsi Gorontalo, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.( S)

Artikel Putra Sinjai Muhammad Faisal Lutfi Berkontribusi Nyata di Gorontalo Melalui Pendidikan, Organisasi, dan Kemanusiaan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kehadiran Wagub Ingkong menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kepada kontingen daerah yang mengikuti ajang nasional tersebut.

Pembukaan Pesparawi Nasional XIV dilakukan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming Raka, ditandai dengan pemukulan alat musik tifa di hadapan lebih dari 5.000 peserta dan tamu undangan dari 38 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan program sosial di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

Menurutnya, pembangunan membutuhkan situasi yang aman, damai, dan kondusif agar berbagai program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pembangunan membutuhkan suasana yang damai dan kondusif. Karena itu saya mengapresiasi tema Pesparawi tahun ini yang mengangkat perdamaian dan persaudaraan di Tanah Papua,” kata Gibran.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga berbagai fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah, termasuk Lapangan Borarsi yang menjadi lokasi pembukaan Pesparawi.

Selain itu, Gibran mencontohkan sejumlah program pembangunan yang telah berjalan, seperti rumah sakit, Jalan Trans Papua, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Harapannya program-program tersebut dapat mengurangi ketimpangan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Pesparawi Nasional XIV mempertandingkan 12 kategori lomba yang berlangsung selama 10 hari di empat venue di Kota Manokwari. Kegiatan ini dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026.

Turut mendampingi Wagub Ingkong dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kaltara Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara Jonilius, S.STP. (O)

Artikel Wagub Kaltara Hadiri Pembukaan Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Dukung Kontingen Daerah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Lahir di Kampala, Kabupaten Sinjai, pada 3 Maret 1977, Dr. Arifin menempuh pendidikan tinggi di bidang Manajemen Pendidikan secara berjenjang. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Sebagai akademisi, Dr. Arifin memiliki fokus kepakaran pada bidang Manajemen Mutu Pendidikan. Komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan diwujudkan melalui berbagai penelitian, publikasi ilmiah, serta penulisan buku yang berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam perjalanan karier akademiknya, Dr. Arifin aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan strategis tingkat nasional. Beberapa di antaranya adalah Diklat Training of Trainers (TOT) Penyiapan Penguatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS Solo, Asesor PPK Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah, Master Trainer LPPKS Solo pada program Penguatan Kepala Sekolah, serta Pengajar Nasional Diklat Calon Kepala Sekolah.

Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Instruktur Nasional Diklat Penguatan Karakter Guru dan Siswa, Narasumber Penyusunan SOP Mutu Sekolah Kota Gorontalo, Narasumber Pelatihan Pekerti dan Applied Approach (AA), serta fasilitator berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan pada sejumlah instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan.

Dedikasi dan kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusia menjadikan Dr. Arifin sebagai salah satu akademisi yang konsisten mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Baginya, guru merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Ia meyakini bahwa “Guru adalah pilar pendidikan suatu bangsa, mengabaikan gurunya berarti meruntuhkan bangsanya.”

Melalui kiprah akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Dr. Arifin terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia, sekaligus mengharumkan nama daerah asalnya, Kabupaten Sinjai, di tingkat nasional.( S)

Artikel Dr. Arifin, S.Pd., M.Pd.: Putra Daerah Sinjai yang Mengabdi untuk Kemajuan Mutu Pendidikan Nasional pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Gelar Teknologi yang berada di lahan seluas 9,2 hektar tersebut menampilkan beragam teknologi terbaru di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, H. Kamaruddin, S.P., M.Si, bersama Kepala Bidang Hj. Suryati, S.P., M.Si, serta peserta kontingen Sinjai.

H. Kamaruddin mengatakan, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi petani dan penyuluh untuk menambah wawasan serta mempelajari teknologi yang dapat diterapkan di Kabupaten Sinjai guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Melalui kunjungan tersebut, peserta kontingen Sinjai tampak antusias mengikuti berbagai demonstrasi teknologi dan berdiskusi dengan para praktisi serta peneliti pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. ( S)

Artikel Kontingen Sinjai Pelajari Teknologi Pertanian Modern di Gelar Teknologi PENAS KTNA XVII Gorontalo pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dan memicu sorotan tajam sejumlah pihak. Warga menilai bahwa double job atau rangkap jabatan yang dilakukan oknum Sekdes tersebut berpotensi tinggi merugikan keuangan negara dan rawan korupsi.

Sejumlah warga menyebutkan bahwa berdasarkan aturan regulasi, seseorang dilarang melakukan double job atau memperoleh dua kali penghasilan resmi yang bersumber dari keuangan negara. “Adil Halomoan sudah jadi sekdes beberapa tahun ini, namun terlihat masih rakus jadi guru sertifikasi yang kedua profesi itu mendapatkan penghasilan yang bersumber dari keuangan negara APBN,” ucap seorang warga bermarga Batubara yang tidak ingin disebutkan namanya kepada wartawan pada Selasa (02/06).

Menurut pria paruh baya tersebut, selain dinilai congok, rangkap jabatan Adil Halomoan berpeluang menimbulkan konflik kepentingan. “Bagaimana mungkin seorang sekdes bisa fokus dan memanajemen waktu sedangkan dia juga adalah guru sertifikasi. Pantas saja Desa Malintang gak karu-karuan jadinya,” ungkapnya.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa alangkah lebih baik Adil Halomoan melepaskan salah satu profesinya. “Dia harus memilih salah satu jabatannya sekdes atau guru sertifikasi serta mengundurkan diri salah satu jabatannya dan memberikan peluang tersebut kepada ahlinya ketimbang menjadi masalah krusial di kemudian hari, termasuk indikasi temuan dari BPK yang berpotensi pengembalian uang ke kas negara atau dijerat dengan hukum pidana,” jelasnya.

Sumber lain bermarga Matondang yang ditemui media menyebut bahwa tindakan Sekdes itu terkesan disengaja untuk pamer arogansi dan unjuk kekuatan di mata warga. “Kami tidak mempersoalkan orang mencari nafkah, tapi kalau sudah menjadi perangkat desa dengan gaji tetap dari pemerintah, apalagi merangkap sebagai guru sertifikasi yang bersumber dari anggaran pemerintah di instansi lain. Hal ini jelas tidak adil dan melanggar aturan,” jelas pria paruh baya tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait dugaan rangkap jabatan melalui WhatsApp, Sekdes Malintang Adil Halomoan memilih bungkam dan enggan merespon meskipun pesan telah dibaca. Sementara itu, Pj Kades Malintang Amran ketika dikonfirmasi menyebutkan akan segera menjawab pertanyaan pers. “Nanti saya jawab setelah jumpa dengan sekdes ya,” tulis Amran.

Hingga berita ini diterbitkan, jawaban konfirmasi dari pihak terkait belum kunjung diterima. Pers akan terus melakukan konfirmasi untuk mendapatkan informasi yang sehat dan berimbang sesuai kaedah jurnalistik. Dalam pemberitaan lanjutan, pers akan meminta keterangan resmi dari pihak terkait lainnya seperti Camat Malintang, Kepala MTs GUPPI Malintang, Kepala Sekolah Muhammadiyah Gunung Tua, Kadis PMD Kab Madina, Pj Sekda Kab Madina, Kakan Kemenag Madina, Inspektorat Madina, Kapolres Madina, serta Perwakilan BPK Sumut untuk mendalami kasus ini secara objektif dan proporsional, khususnya terkait pasal larangan rangkap jabatan Sekdes sesuai aturan hukum yang berlaku.

(Magrifatulloh)

Artikel Dugaan Rangkap Jabatan Sekdes Malintang Kab Mandailing Natal Mencuat, Warga Khawatir Merugikan Keuangan Negara pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Permintaan tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah memperkuat penegakan hukum di sektor sumber daya alam, serta penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang bersih, transparan, berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

Perhatian publik terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Hutabargot semakin meningkat. Selain diduga menimbulkan dampak lingkungan, aktivitas tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai aliran dana dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang diduga melanggar perundang-undangan.

Nasaruddin, kader muda Partai Golkar, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya menyasar aktivitas pertambangan ilegal di lapangan. Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu melakukan pendalaman terhadap dugaan aliran dana hasil tambang ilegal yang berpotensi mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

“Sejalan dengan komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemberantasan tambang ilegal, perhatian khusus perlu diberikan terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang terjadi di wilayah Hutabargot,” ujar Nasaruddin.

Ia menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan PPATK RI diharapkan dapat melakukan pendalaman dan penegakan hukum secara menyeluruh, tidak hanya terhadap mafia pertambangan ilegal tetapi juga terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kegiatan tersebut.

Menurutnya, pengungkapan dugaan TPPU menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai kejahatan pertambangan ilegal. Dengan menelusuri sumber, pergerakan, hingga penggunaan dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal, aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara sekaligus memperkuat efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat.

Penegakan hukum yang komprehensif juga dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengingat aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi merusak ekosistem, mencemari aliran sungai, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah dalam mengusut setiap dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Langkah tegas terhadap pelaku tambang ilegal dan pihak yang menikmati hasil kejahatan tersebut diyakini menjadi bagian penting dalam mendukung agenda nasional pemberantasan mafia tambang.
(M)

Artikel Masyarakat Mandailing Natal Minta Aparat Usut Dugaan Pencucian Uang dari Tambang Ilegal di Hutabargot pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.