SINJAI , PB — DPC HIPPMAS Bulupoddo bersama DPC HIPPMAS Sinjai Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian RI di Sulsel. Kasus ini menyasar anggaran sebesar Rp243,6 miliar untuk periode 2024–2025.
Kedua organisasi mendesak penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih. Berdasarkan perkembangan penyelidikan Kejati Sulsel, sebanyak 74 pihak — mulai dari kelompok tani hingga jajaran dinas pertanian — telah diperiksa. Penyidik juga menemukan indikasi penebusan alat kepada oknum tertentu serta manipulasi data kelompok tani penerima bantuan.
Perwakilan DPC HIPPMAS Bulupoddo, Muh Fadli, menegaskan pengusutan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan saksi dan dokumen saja.
“Anggaran Rp243,6 miliar bukan jumlah yang sedikit. Ini uang negara dan hak petani yang harus dipertanggungjawabkan. Kami mendesak Kejati Sulsel menelusuri seluruh mata rantai pengadaan dan distribusi. Jangan hanya pihak di tingkat bawah yang diperiksa, sementara pihak yang berwenang justru luput dari penelusuran,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah, Wahyu, secara khusus meminta penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai turut diperiksa. Berdasarkan data yang dihimpun, bantuan di Sinjai meliputi 310 unit hand sprayer, lima traktor roda dua, tiga traktor roda empat, serta bantuan tahun 2026 berupa combine harvester, hand tractor, power thresher, dan mesin perajang tembakau.
“Kami meminta seluruh bantuan tersebut diverifikasi secara faktual — mulai dari kelompok tani penerima, keberadaan fisik alat, kesesuaian spesifikasi, hingga pemanfaatannya. Pastikan bantuan yang tercatat di dokumen benar-benar diterima dan dimanfaatkan petani. Jangan sampai hak petani hanya tercatat di atas kertas,” ungkap Wahyu.
Ia menegaskan, permintaan pemeriksaan di Sinjai bukan berarti menuduh telah terjadi penyimpangan. Namun, verifikasi diperlukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan negara. HIPPMAS juga mendesak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai membuka data penerima bantuan Alsintan kepada publik.
DPC HIPPMAS Bulupoddo dan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah berkomitmen akan terus mengawal perkembangan perkara ini. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
“Uang negara bukan bancakan, hak petani bukan komoditas. Usut tuntas dugaan korupsi Alsintan Rp243,6 miliar. Bongkar seluruh mata rantai penyimpangan dan pastikan penyaluran bantuan di Kabupaten Sinjai turut diperiksa!”( S)









