Medan, PB – Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, menilai bahwa pernyataan seorang tokoh yang menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara merupakan bentuk manipulasi informasi yang menyesatkan publik.
Rahmad Situmorang menegaskan bahwa jika berbicara soal uang rakyat, maka harus dibuka semuanya secara terang dan tidak hanya menggiring opini publik pada satu sisi saja. Ia menyebutkan bahwa tunjangan pejabat OPD di Provinsi jauh lebih fantastis, seperti Sekretaris Daerah Provinsi Sumut yang bisa mengantongi tunjangan hingga Rp125 juta per bulan.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan yang menyudutkan DPRD seperti upaya mengalihkan perhatian dari rekam jejak buruk saat tokoh tersebut menjabat sebagai Wali Kota Medan, dengan sejumlah proyek infrastruktur mangkrak yang menelan ratusan miliar rupiah.
Rahmad menyebutkan beberapa proyek mangkrak tersebut, seperti Stadion Teladan, Islamic Center, Lampu Hias Jalan (lampu pocong), dan Basemen Lapangan Merdeka.
Rahmad menambahkan bahwa ini bukan lagi soal DPRD, tetapi soal tanggung jawab terhadap anggaran publik dan mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak yang terjadi selama kepemimpinan tokoh tersebut.(RZ)
