MAHAKAM ULU, PB – Perjalanan yang memakan waktu hampir sembilan jam harus ditempuh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., untuk mencapai Kilometer (KM) 95 di jalur perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) – Kaltara pada Kamis (2 Juli). Rombongan harus berjibaku melewati jalan berlumpur, tanjakan curam, hingga ruas yang rusak parah.
Peninjauan tersebut bukan sekadar kunjungan lapangan, melainkan upaya untuk melihat langsung kondisi akses yang selama ini menjadi urat nadi penghubung masyarakat di wilayah perbatasan. Bersama rombongan, Wagub Ingkong menyusuri ruas jalan milik PT. Adindo hingga ke titik yang dikenal memiliki medan paling berat.
Sepanjang perjalanan, kendaraan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat melanjutkan perjalanan. Medan yang sulit ini menjadi gambaran nyata tantangan yang setiap hari dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan menjangkau wilayah perbatasan.
Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai menjadi kunci untuk memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Ingkong mengatakan bahwa hasil peninjauan lapangan akan menjadi dasar evaluasi pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan infrastruktur bersama pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, serta perusahaan yang berada di sekitar kawasan tersebut. “Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan kedua provinsi. “Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat,” katanya.
Melalui peninjauan langsung di lapangan, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan konektivitas wilayah perbatasan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ( O)
