Lebak, Banten, PB – Aliansi Rakyat Menggugat Lebak (Alarm Lebak) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Lebak pada Rabu (8/4/2026). Kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat ini bertujuan menyampaikan kepedulian terhadap kondisi tata kelola pemerintahan daerah.
Massa menyampaikan harapan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Aspirasi juga berkaitan dengan pernyataan Bupati Lebak yang dinilai memunculkan polemik, dengan harapan adanya klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka untuk menjaga kondusivitas dan keharmonisan daerah.
Koordinator aksi sekaligus Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Lebak, Ade Surnaga (King Naga), menyatakan bahwa kepala daerah diharapkan menjadi teladan dalam menjaga etika komunikasi publik dan memperkuat persatuan. “Kami berharap pemerintah daerah dapat terus menjaga etika dalam setiap pernyataan publik, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan perwakilan massa diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Selain terkait etika kepemimpinan, Alarm Lebak juga menyampaikan 10 poin tuntutan, antara lain:
– Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan secara merata
– Klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka serta komitmen menjaga etika publik
– Penataan kembali kebijakan relokasi pedagang Pasar Semi
– Penguatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek APBD
– Penegakan hukum terhadap penyimpangan anggaran
– Percepatan penyelesaian pematangan lahan Huntara Cigobang
– Penanganan persoalan tambang pasir di Desa Jayasari
– Penguatan nilai-nilai daerah sesuai semangat “Lebak Bertauhid”
– Peningkatan kesejahteraan penambang rakyat (gurandil)
– Peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan di RSUD Adjidarmo
Aliansi menegaskan bahwa seluruh aspirasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Deni)
