Deliserdang, PB – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) melakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (4/9/25), menuntut agar Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dan anggota DPRD Deliserdang mengembalikan uang perjalanan dinas mulai dari bulan Januari sampai Agustus 2025 sebesar Rp 10,2 miliar. Massa juga menyoroti anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Sahri, sebesar Rp 1,1 miliar.
Massa meminta Kejaksaan Negeri Deliserdang agar mengusut anggaran perjalanan dinas DPRD Deliserdang, termasuk Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Ketua Umum AMPK, Rahman JP. Hutabarat, menyoroti mobil dinas Ford ketua DPRD Deliserdang yang mencapai Rp 4 miliar dan menuntut agar dana perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan Deliserdang sebesar Rp 10 M sangat bermanfaat jika diberikan kepada rakyat Deliserdang.
Setelah melakukan aksi sekitar 30 menit, anggota dewan yang terdiri dari M.Dhanil Ginting, H.Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Iwan Salewa menemui pengunjukrasa.
Namun, karena Ketua DPRD Zakky Shari tidak hadir, massa meminta minimal satu orang pimpinan dewan bisa hadir. Setelah melakukan negoisasi, 10 perwakilan massa diterima diruang rapat anggota DPRD Deliserdang, namun karena tak satupun pimpinan dewan yang hadir, Rahman JP Hitabarat dan anggotanya meninggalkan ruang rapat.
Anggota dewan yang hadir, M. Dhanil Ginting, H Purwa Ningrum dan Merry Sitepu, Gendro Judo Buono, mengatakan bahwa mereka sudah menerima aspirasi massa dan tidak bisa menjawab kenapa pimpinan dewan tidak hadir. ( RZ)
