Dugaan Diskriminasi Politik di Pasar Lawawoi, Sidrap, Warga Desak Bupati Berlaku Adil

Sidrap, PB – Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mendapat desakan keras dari sejumlah warganya untuk berlaku adil kepada seluruh masyarakat, tanpa membeda-bedakan latar belakang dukungan politik saat Pilkada lalu.

Desakan ini mencuat setelah muncul dugaan diskriminasi terhadap pedagang Pasar Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, pasca rehabilitasi pasar yang dibiayai oleh dana swadaya masyarakat.

Dalam proses relokasi ke bangunan baru, sejumlah pedagang lama justru tidak kebagian lapak. Ironisnya, pedagang-pedagang yang tidak mendapat tempat tersebut sebagian besar diketahui bukan pendukung Syaharuddin saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) lalu.

“Mereka yang tidak kebagian tempat itu bukan pendukung Syahar waktu pemilihan. Muncul isu bahwa hanya pendukungnya yang dikasih lapak, sedangkan yang bukan akan dihadang dengan berbagai persoalan agar tersingkir,” ungkap seorang warga kepada media ini.

Lebih lanjut sumber tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah alasan dibuat untuk menggagalkan pedagang non-pendukung mendapatkan tempat, seperti tudingan tidak mau membayar biaya relokasi, terlalu menekan pengelola pasar, hingga berbagai dalih lain.

“Padahal, yang terjadi banyak pedagang baru yang justru dengan mudah mendapat lapak, sementara pedagang lama dibiarkan tersingkir,” tambahnya.

Beberapa pedagang lama yang ditemui membenarkan kondisi ini. Mereka mengaku kini terpaksa berhenti berdagang dan mempertimbangkan untuk merantau, lantaran kehilangan sumber mata pencaharian.

“Iya, kami berhenti jualan karena tidak dikasih lapak. Alasannya berbelit-belit. Katanya kami tidak mau bayar, padahal kami siap bayar sesuai tarif yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp1,9 juta, Rp4 juta, dan Rp8 juta,” ujar Viena, salah seorang pedagang lama di Pasar Lawawoi. Ungkapan Viena diamini pedagang lainnya.

Viena bahkan mengungkapkan bahwa ada pihak yang meminta pembayaran hingga Rp35 juta untuk mendapatkan lapak. “Tentu kami tolak karena harga itu jauh di atas ketetapan pemerintah. Tapi malah itu dijadikan alasan untuk menyingkirkan kami,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan dari Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Upaya untuk mengonfirmasi hal ini masih terus dilakukan. (LA)