Kutai Timur, PB – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmy, mengungkapkan keprihatinannya terhadap realisasi aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh anggota dewan periode sebelumnya.
“Aspirasi masyarakat harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama kasihan teman-teman yang sudah mendapat amanah dari rakyat, untuk menyampaikan jalur formal sebelum mereka purna tugas. Itu sebagai suatu kekuatan hukum yang perlu direalisasikan oleh pemerintah. Sampai saat ini kita perlu kejelasan dari pemerintah, semua tadi sudah disampaikan, permasalahan yang ada dan itu akan menjadi kekuatan hukum bagi kita,” tegas Jimmy.
Jimmy menjelaskan bahwa DPRD tidak memiliki akses langsung terhadap data realisasi program yang telah disampaikan oleh anggota dewan periode sebelumnya. “Karena kami bukan operator SPD-Nya, kami tidak tahu, itu barang yang mana yang tidak direalisasikan. Jadi bahasannya begini, sebenarnya bukan hilang. Artinya, ini kemampuan pemerintah melakukan realisasinya. Maksudnya, ada yang direalisasikan, ada yang gak gitu. Itukan menjadi PR, terutama yang di PU dan perkim,” ujarnya.
Jimmy menambahkan bahwa kebanyakan aspirasi yang disampaikan terkait dengan infrastruktur. “Itukan kebanyakan memang infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan kita semua dari bahan untuk disampaikan ke pemerintah kenapa tidak direalisasikan.”
Terkait solusi, Jimmy mengatakan bahwa belum ada solusi yang jelas karena pemerintah belum bisa menerima aspirasi dari anggota dewan.
“Belum ada karena pemerintah belum bisa menerima apa unjuk-uneknya teman-teman,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur.
Jimmy menjelaskan bahwa DPRD akan segera menyampaikan secara formal aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh anggota dewan periode sebelumnya kepada pemerintah.
“Makanya kami secepatnya formal, menyampaikan itu dari hasil pembahasan Raperda hari ini, kami secara formal menyampaikan itu kepada pemerintah, permasalahan itu untuk disikapi,” tegasnya.
Pernyataan Jimmy menunjukkan bahwa DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mereka mengharapkan agar pemerintah dapat menerima aspirasi tersebut dan segera menindaklanjutinya dengan langkah-langkah konkret.(MJ)
