Aceh, PB - Pemerintah pusat diduga mengabaikan kewenangan pengelolaan migas Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 90 PP Nomor 23 Tahun 2015. Blok-blok migas strategis seperti Kuala Simpang Barat, Kuala Simpang Timur, dan Rantau Perlak masih dikelola Pertamina EP melalui SKK Migas, bukan BPMA, sehingga transparansi pendapatan dan hak Aceh atas sumber daya alamnya menjadi kabur.
Produksi migas di...
Pandeglang, PB – Sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya menggelar aksi demonstrasi di depan kampus pada Rabu (18/6/2025) untuk menolak program Studi Luar Kampus semester 4. Aksi yang berlangsung di tengah hujan deras ini dikawal langsung oleh pihak kepolisian.
Mahasiswa mengekspresikan kekecewaan dengan meletakkan puluhan almamater di tanah sebagai simbol protes terhadap kebijakan...
Sinjai, PB – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI) Sinjai melakukan kunjungan audiensi dengan Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Rabu (18/6/2025).
Ketua DPC AMJI-RI Sinjai, Elang Suganda, menyampaikan beberapa program kegiatan kepada Bupati, yaitu rencana pelaksanaan pendidikan jurnalistik bagi pelajar SMP, mahasiswa, aparat desa, dan staf humas OPD...
Tanjung Selor, PB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara kembali menggelar program listrik gratis tahun ini, dengan total 292 rumah yang akan mendapatkan bantuan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., melalui Kabid Ketenagalistrikan, Abdul Muis, menjelaskan bahwa saat ini sedang dalam proses penetapan SK Gubernur.
Abdul Muis memperkirakan SK...
Tanjung Selor, PB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membentuk Tim Kaji Cepat untuk menanggulangi dampak keterisolasian akses jalan di Krayan, Kabupaten Nunukan, akibat bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, S.Sos, M.Si., menjelaskan tim akan meninjau tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk membuka kembali akses transportasi darat.
Pembentukan tim ini merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin...
Tanjung Selor, PB – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri Sidang ke-26 (7) Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) Kaltara-Sabah Tahun 2024 di Gedung Gadis II, Rabu (18/6). Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, MP., mengikuti kegiatan secara daring dan luring.
Sidang membahas tiga bidang strategis:...
Sinjai, PB – Sinjai Geram (Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat) mengecam pembangunan pabrik porang di kawasan pesisir Larea-rea, Kecamatan Sinjai Utara, yang diduga dilakukan tanpa izin lengkap. Meskipun dalam rapat gabungan Komisi DPRD Sinjai (16/6) disepakati investor akan melengkapi izin terlebih dahulu, aktivitas penimbunan lahan telah berlangsung pada Selasa (17/6).
Aktivis lingkungan, Awaluddin Adil, menyebut tindakan ini...
Serang, Banten , PB – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi damai di depan Gedung Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten pada Senin (16/6/2025) untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat dan Pandeglang.
Dede Hasan Basri, Formatur Ketua Umum Komisariat STIA Banten, menyatakan aksi ini didasarkan pada surat perintah Pengurus Besar...
“ … belum mendapat perhatian utama dalam pembahasan badan-badan PBB yang berwenang…. Lebih jauh lagi, karena masalah lingkungan manusia semakin serius setiap harinya… karena itu, ada kebutuhan yang tidak terbantahkan untuk menciptakan dasar bagi pertimbangan yang komprehensif dalam PBB mengenai masalah lingkungan manusia.”
Hal tersebut di atas adalah surat tertanggal 20 Mei 1968 dari Perwakilan Tetap Swedia yang ditujukan kepada...
Tanjung Selor, PB – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kaltara pada Senin (16/6/2025).
Gubernur Zainal menjelaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD 2024 merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun...
