Pernyataan itu disampaikan saat Gubernur Zainal didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kaltara Usman, SKM., M.Kes., menerima audiensi Deputi Direksi Wilayah VIII Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dr. Herman Dinata Mihardja, AAAK., beserta jajarannya di ruang rapat kerja gubernur, Selasa (9/6).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal menyatakan bahwa Program JKN memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

“Program JKN memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, kami akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan agar manfaat program ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kaltara,” ucapnya.

Selain itu, Zainal juga mengajak perusahaan yang beroperasi di Kaltara untuk berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membantu mendaftarkan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan menjadi peserta JKN.

“Perusahaan-perusahaan di Kaltara harus dilibatkan melalui program CSR, bagaimana masyarakat sekitarnya dapat didaftarkan dan ikut program JKN. Sehingga hal ini bisa menjadi tanggungan perusahaan dalam bentuk CSR,” jelasnya.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Gubernur menginstruksikan perangkat daerah terkait agar segera melakukan koordinasi dan merumuskan langkah teknis yang diperlukan, termasuk penyusunan surat edaran bagi perusahaan.

Sementara itu, dr. Herman Dinata Mihardja menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Kaltara terhadap pelaksanaan Program JKN. Ia mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kaltara telah mencapai lebih dari 100 persen berdasarkan data penduduk semester II tahun 2025.

“Dukungan luar biasa terutama dari sisi kepesertaan, karena kepesertaan ini pintu masuk awal. Di Kaltara tingkat kepesertaannya sudah sangat baik,” ujar Herman.

Menurutnya, BPJS Kesehatan juga mendukung keterlibatan perusahaan melalui dana CSR untuk membantu masyarakat sekitar menjadi peserta JKN. Langkah ini dipercaya dapat meningkatkan keaktifan peserta sekaligus menekan angka masyarakat yang belum terlindungi program jaminan kesehatan.

Selain membahas kepesertaan, pertemuan tersebut juga membahas berbagai langkah penguatan Program JKN, antara lain peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan koordinasi dengan fasilitas kesehatan, serta optimalisasi data kepesertaan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Kinerja JKN di Kaltara menunjukkan capaian yang membanggakan, dimana tingkat keaktifan peserta telah mencapai hampir 85 persen atau melampaui target nasional. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperluas manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kaltara. ( O)

Artikel Gubernur Kaltara Dorong Perusahaan Bantu Daftarkan Masyarakat ke JKN Melalui CSR pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Harapan ini mengemuka dalam audiensi antara Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6). Turut hadir Jagad Prayogo, S.T., M.M., Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan BPVP Bulungan.

Gubernur Zainal menilai pembangunan BPVP sebagai langkah penting untuk memastikan masyarakat lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan investasi, tetapi juga tentang kesiapan manusia yang akan menjadi pelaku utama pembangunan tersebut.

“Kita ingin putra-putri Kaltara memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Karena itu pembangunan BPVP harus dipercepat,” kata Zainal.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Kaltara telah menghibahkan lahan dan terus mengawal berbagai tahapan pembangunan agar berjalan sesuai rencana. Zainal berharap pekerjaan fisik dapat segera dimulai dan selesai tepat waktu sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, Jagad mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah daerah sejak awal proses pembangunan. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi BPVP.

Ia menjelaskan balai pelatihan tersebut nantinya akan menjadi tempat bagi para pencari kerja untuk meningkatkan kemampuan dan memperoleh keterampilan spesifik sebelum memasuki dunia industri.

“Para pencari kerja akan dilatih dan dibekali keterampilan yang dibutuhkan industri, sehingga mereka lebih siap saat melamar pekerjaan,” ujarnya.

Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai target, BPVP Bulungan diharapkan dapat rampung pada Agustus mendatang dan menjadi salah satu pusat pengembangan SDM unggulan di Kaltara. ( O)

Artikel Gubernur Kaltara Dorong Pembangunan BPVP Bulungan, Siapkan Tenaga Kerja Lokal Hadapi Peluang Investasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan irigasi Kalamisu serta irigasi Appareng I dan Appareng II. “Tadi kita telah melakukan pertemuan dengan Ibu Kadis PSDA terkait perencanaan pembangunan, yaitu yang pertama masalah percepatan pembangunan irigasi Kalamisu, dan irigasi Appareng, baik Irigasi Appareng I maupun Appareng II. Kedua irigasi ini sangat vital bagi produktivitas pertanian di Sinjai,” kata Andi Mahyanto.

Selain irigasi, Pemkab Sinjai juga mengusulkan pembangunan tiga unit embung yang tersebar di dua kecamatan, yakni dua unit di Kecamatan Tellulimpoe dan satu unit di Kecamatan Sinjai Barat. “Pembangunan embung telah kita siapkan di tiga lokasi… Embung-embung ini diharapkan dapat mendukung ketahanan air bagi lahan pertanian dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menurut Andi Mahyanto, usulan yang disampaikan mendapat respons positif dari Dinas PSDA Sulsel. Ia berharap perencanaan pembangunan irigasi yang telah dibahas dapat segera direalisasikan. “Alhamdulillah, Ibu Kadis menerima dengan baik… Insyaallah, dalam waktu dekat perencanaan pembangunan irigasi Kalamisu dan irigasi Appareng dapat segera dikerjakan di tahun ini,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Wabup juga menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan terkait perlunya pengerukan muara Sungai Tangka yang menjadi akses kapal nelayan menuju Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa. “Kami sampaikan tentang pengerukan muara Sungai Tangka… karena muara sudah semakin dangkal sehingga akses kapal nelayan menjadi sempit dan mengganggu aktivitas melaut,” tambahnya.

Pemkab Sinjai akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait agar berbagai program pembangunan infrastruktur sumber daya air tersebut dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani dan nelayan.

Artikel Wabup Sinjai Audiensi dengan Kadis PSDA Sulsel, Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Menurut Rifqi, pergantian kepemimpinan tidak boleh dipahami sebatas rotasi jabatan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan politik atas penyelenggaraan pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip good governance, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran.

“Program Makan Bergizi Gratis dibiayai oleh uang rakyat yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya bukan hanya persoalan administratif, tetapi berpotensi menjadi persoalan hukum yang menyangkut kerugian keuangan negara dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Rifqi pada Jumat (5/6/2026).

Rifqi menegaskan bahwa apabila dugaan korupsi dalam pengelolaan program MBG terbukti, aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak berhenti pada pelaku lapangan maupun pejabat tertentu semata. Menurutnya, dalam perspektif hukum pidana korupsi, yang harus dibuktikan bukan hanya siapa yang menandatangani kebijakan, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, mengendalikan kebijakan, memfasilitasi penyimpangan, maupun menikmati hasil kejahatan tersebut.

“Penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh aktor formal. Prinsip follow the money dan follow the asset harus menjadi pendekatan utama. Aparat penegak hukum harus menelusuri aliran dana, hubungan afiliasi yayasan, mitra pelaksana, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proyek yang dibiayai negara,” tegasnya.

Rifqi menjelaskan bahwa apabila ditemukan adanya upaya menyamarkan, memindahkan, atau menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi, penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Dalam banyak kasus korupsi besar, kejahatan pokok tidak berdiri sendiri. Hasil korupsi biasanya dialihkan melalui berbagai instrumen agar sulit dilacak. Karena itu, pendekatan TPPU menjadi penting agar negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mampu merampas kembali aset yang berasal dari tindak pidana,” katanya.

Lebih lanjut, Rifqi menilai dugaan adanya pengaturan mitra, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik percaloan dalam sistem verifikasi program harus menjadi perhatian serius. Sebab, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip transparansi, persaingan sehat, dan kesetaraan akses yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. “Dalam negara hukum, tidak boleh ada ruang bagi praktik ‘orang dalam’ yang mengalahkan mekanisme resmi. Jika benar terdapat pengaturan akses, penyalahgunaan jabatan, atau pemberian keuntungan kepada kelompok tertentu, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan publik,” ujarnya.

Sebagai organisasi mahasiswa hukum, DPN PERMAHI mendorong Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut perkara ini secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Menurut Rifqi, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari integritas tata kelola yang mengiringinya.

“Korupsi terhadap program yang ditujukan untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia memiliki dampak sosial yang jauh lebih serius dibandingkan korupsi biasa. Karena yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masa depan generasi bangsa. Oleh sebab itu, siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara tegas dan adil,” pungkas Rifqi.( R)

Artikel DPN PERMAHI Nilai Pergantian Pimpinan BGN Sebagai Koreksi Konstitusional untuk Program MBG pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dalam Konferensi Pers Badan Gizi Nasional yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6). Konferensi pers tersebut menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pelaksanaan program ke depan.

Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program, meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan.

Nanik menjelaskan bahwa penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah, mengingat masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dengan pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan sebagai agenda utama.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur. Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Artikel BGN Lakukan Efisiensi Anggaran, Perkuat Tata Kelola dan Tingkatkan Efektivitas Program MBG pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Panen buncis menunjukkan keberhasilan petani dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui penerapan pola tanam berkelanjutan, di mana lahan dapat ditanami berbagai komoditas secara bergantian hingga lima kali dalam setahun.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Sinjai, H. Kamaruddin, menyebut Kelompok Tani Mitra Horti sebagai salah satu kelompok yang berhasil mengembangkan usaha hortikultura secara maksimal.

“Setelah panen tomat, mereka menanam buncis. Setelah itu ditanami jagung, kemudian kembali menanam tomat dan cabai. Jadi dalam satu tahun lahan tersebut bisa ditanami hingga lima kali,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan pola tanam yang terencana sehingga lahan tetap produktif sepanjang tahun. Produk hortikultura yang dihasilkan juga direncanakan akan menjadi salah satu pemasok kebutuhan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bupati Ratnawati Arif menyampaikan apresiasi terhadap semangat para petani yang terus mengembangkan sektor pertanian melalui berbagai inovasi. Menurutnya, keberhasilan yang ditunjukkan Kelompok Tani Mitra Horti menjadi bukti bahwa pertanian memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal dan mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.

Artikel Bupati Sinjai Panen Perdana Buncis Bersama Petani di Sinjai Barat, Apresiasi Inovasi Pola Tanam Berkelanjutan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Peninjauan didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3), Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Pontang. Terdapat empat titik lokasi yang ditinjau: area sawah terdampak banjir, jalan inspeksi, area bendungan kemayungan, dan sodetan irigasi swadaya warga.

Fikri Yasin menyampaikan bahwa tujuan utama tinjauan bersama ini adalah mengurai hambatan untuk mengembalikan fungsi optimal layanan sistem irigasi sekunder, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Aspirasi Warga
Kosam, Ketua Gapoktan Desa Sukajaya, mengungkapkan bahwa kondisi banjir membuat petani terancam gagal panen dan berharap perbaikan irigasi dapat dilaksanakan secepatnya.

Herry Lubis, Penyuluh Pertanian Pontang, menyampaikan bahwa permasalahan sawah yang terdampak banjir sudah terjadi selama 15 tahun dan belum ada perbaikan irigasi sekunder. Ia mengapresiasi program Bang Andra namun berharap persoalan banjir yang melanda sekitar 50 hektar area sawah di Sukajaya bisa segera teratasi agar petani menghindari kerugian jutaan rupiah dan hilangnya hasil panen hingga 300 ton per tahun.

Midian Wahyu, Kabid PJPA BBWSC3, menyatakan siap berkoordinasi untuk melakukan tindakan cepat pada titik-titik permasalahan yang telah dipetakan. Ia menjelaskan bahwa irigasi tersebut masuk dalam wilayah daerah irigasi Ciujung, Bendungan Pamarayan dengan manfaat irigasi sebesar 23 ribu hektar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sekaligus Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir MD, menyampaikan komitmen untuk mengoptimalkan lahan pertanian di Banten melalui dukungan anggaran sebesar Rp1,5 miliar dari program Bang Andra, dengan target membawa Provinsi Banten naik dari peringkat 8 nasional dalam produksi pangan.

Menutup rangkaian peninjauan, Fadli Afriadi mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan kanal pengaduan resmi jika menemui kendala pelayanan publik atau hambatan infrastruktur di kemudian hari.

Penulis: Deni

Artikel Ombudsman RI Tinjau Lapangan Kasus Banjir Persawahan di Pontang Serang, Dorong Perbaikan Irigasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Bupati Sinjai Dra. Hj. Ratnawati Arif, yang didampingi Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa, menyatakan bahwa kehadiran armada baru ini merupakan bukti komitmen Pemkab Sinjai dalam mendukung kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Kita ingin memastikan bahwa pelayanan pembayaran PKB dan opsennya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan Samsat keliling ini, warga tidak perlu jauh-jauh ke kantor Samsat Sinjai,” ujarnya.

Misi utama Samsat Keliling adalah menjangkau wilayah dari perkotaan hingga pelosok pedesaan yang selama ini sulit mengakses layanan administrasi. Sistem jemput bola ini diharapkan dapat memangkas waktu dan jarak bagi wajib pajak, mendorong tingkat kepatuhan membayar pajak, serta membuat proses pembayaran menjadi lebih dekat, cepat, dan transparan bagi seluruh warga Sinjai.

Artikel Bupati Sinjai Serahkan Mobil Samsat Keliling, Dorong Akses Mudah Pembayaran PKB pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, hadir sebagai narasumber sekaligus dosen tamu untuk memberikan pandangan strategis kepada lebih dari 500 peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Kuliah umum ini menjadi ruang pembelajaran penting bagi para calon jaksa dalam memahami tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai hubungan erat antara supremasi hukum, pembangunan nasional, dan kepentingan geostrategis Indonesia di tengah dinamika global.

Dalam pemaparannya, Firman Jaya Daeli menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga tegaknya hukum, keadilan, serta stabilitas nasional. Menurutnya, institusi Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan bangsa dan menjaga kepentingan negara.

Ia menilai bahwa berbagai capaian yang diraih Kejaksaan RI saat ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H. Transformasi kelembagaan yang terus berjalan dinilai telah meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat peran Kejaksaan dalam sistem hukum nasional.

Firman juga memberikan apresiasi terhadap peran Badiklat Kejaksaan RI yang terus mendorong lahirnya sumber daya manusia penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Menurutnya, pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas institusi yang mampu menjawab tantangan masa depan. Perkembangan positif di lingkungan Badiklat juga dikaitkan dengan kepemimpinan Kepala Badiklat Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. yang dinilai berhasil mengakselerasi berbagai program pembinaan dan pengembangan kompetensi secara reformatif dan transformatif.

Kegiatan kuliah umum tersebut dipandu oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Badiklat Kejaksaan RI, Rini Hartatie, S.H., M.H., sebagai moderator. Dalam suasana yang interaktif dan akademis, para peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pentingnya membangun institusi Kejaksaan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap perkembangan hukum serta dinamika geopolitik global.

Melalui kegiatan ini, Badiklat Kejaksaan RI menegaskan komitmennya untuk terus mencetak jaksa-jaksa berkualitas yang tidak hanya menguasai aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga memiliki perspektif strategis dalam menjaga kedaulatan hukum dan mendukung cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang maju, adil, dan berdaya saing global. ( R)

Artikel Kejaksaan RI Gelar Kuliah Umum, Dorong Pemajuan Institusi dalam Konteks Supremasi Hukum dan Geostrategis pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dan memicu sorotan tajam sejumlah pihak. Warga menilai bahwa double job atau rangkap jabatan yang dilakukan oknum Sekdes tersebut berpotensi tinggi merugikan keuangan negara dan rawan korupsi.

Sejumlah warga menyebutkan bahwa berdasarkan aturan regulasi, seseorang dilarang melakukan double job atau memperoleh dua kali penghasilan resmi yang bersumber dari keuangan negara. “Adil Halomoan sudah jadi sekdes beberapa tahun ini, namun terlihat masih rakus jadi guru sertifikasi yang kedua profesi itu mendapatkan penghasilan yang bersumber dari keuangan negara APBN,” ucap seorang warga bermarga Batubara yang tidak ingin disebutkan namanya kepada wartawan pada Selasa (02/06).

Menurut pria paruh baya tersebut, selain dinilai congok, rangkap jabatan Adil Halomoan berpeluang menimbulkan konflik kepentingan. “Bagaimana mungkin seorang sekdes bisa fokus dan memanajemen waktu sedangkan dia juga adalah guru sertifikasi. Pantas saja Desa Malintang gak karu-karuan jadinya,” ungkapnya.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa alangkah lebih baik Adil Halomoan melepaskan salah satu profesinya. “Dia harus memilih salah satu jabatannya sekdes atau guru sertifikasi serta mengundurkan diri salah satu jabatannya dan memberikan peluang tersebut kepada ahlinya ketimbang menjadi masalah krusial di kemudian hari, termasuk indikasi temuan dari BPK yang berpotensi pengembalian uang ke kas negara atau dijerat dengan hukum pidana,” jelasnya.

Sumber lain bermarga Matondang yang ditemui media menyebut bahwa tindakan Sekdes itu terkesan disengaja untuk pamer arogansi dan unjuk kekuatan di mata warga. “Kami tidak mempersoalkan orang mencari nafkah, tapi kalau sudah menjadi perangkat desa dengan gaji tetap dari pemerintah, apalagi merangkap sebagai guru sertifikasi yang bersumber dari anggaran pemerintah di instansi lain. Hal ini jelas tidak adil dan melanggar aturan,” jelas pria paruh baya tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait dugaan rangkap jabatan melalui WhatsApp, Sekdes Malintang Adil Halomoan memilih bungkam dan enggan merespon meskipun pesan telah dibaca. Sementara itu, Pj Kades Malintang Amran ketika dikonfirmasi menyebutkan akan segera menjawab pertanyaan pers. “Nanti saya jawab setelah jumpa dengan sekdes ya,” tulis Amran.

Hingga berita ini diterbitkan, jawaban konfirmasi dari pihak terkait belum kunjung diterima. Pers akan terus melakukan konfirmasi untuk mendapatkan informasi yang sehat dan berimbang sesuai kaedah jurnalistik. Dalam pemberitaan lanjutan, pers akan meminta keterangan resmi dari pihak terkait lainnya seperti Camat Malintang, Kepala MTs GUPPI Malintang, Kepala Sekolah Muhammadiyah Gunung Tua, Kadis PMD Kab Madina, Pj Sekda Kab Madina, Kakan Kemenag Madina, Inspektorat Madina, Kapolres Madina, serta Perwakilan BPK Sumut untuk mendalami kasus ini secara objektif dan proporsional, khususnya terkait pasal larangan rangkap jabatan Sekdes sesuai aturan hukum yang berlaku.

(Magrifatulloh)

Artikel Dugaan Rangkap Jabatan Sekdes Malintang Kab Mandailing Natal Mencuat, Warga Khawatir Merugikan Keuangan Negara pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.