Peduli Bangsa

Ketika Indonesia Berhenti Bernafas

Geram — Sat, 31 Oct 2026 10:53:37 +0000

KETIKA INDONESIA BERHENTI BERNAFAS
Oleh: Saifuddin Al Mugh
Ada kematian yang tidak ditandai dengan tangisan. Tidak ada lonceng yang berbunyi, tidak ada bendera yang diturunkan setengah tiang, dan tidak ada pengumuman resmi dari istana. Kematian itu datang perlahan, menyelinap di antara pidato-pidato kenegaraan, upacara yang khidmat, dan janji-janji politik yang diulang dari satu musim kekuasaan ke musim berikutnya.
Begitulah sebuah republik mungkin kehilangan napasnya.
Indonesia bisa saja tetap berdiri. Gedung-gedung pemerintahan masih menjulang, parlemen tetap bersidang, para pejabat terus berbicara tentang masa depan, dan partai-partai politik tetap sibuk menghitung kemungkinan kekuasaan. Di jalan-jalan, kendaraan masih bergerak. Di pasar-pasar, transaksi tetap berlangsung. Di desa-desa, petani masih mencangkul tanah yang diwariskan leluhurnya.
Segalanya tampak normal.
Tetapi, benarkah sebuah bangsa masih hidup hanya karena aktivitasnya belum berhenti?
Bagaimana jika yang perlahan-lahan mati justru sesuatu yang tidak kasatmata: kepercayaan rakyat kepada negara, keyakinan bahwa hukum berlaku bagi semua orang, harapan bahwa kerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik, serta keberanian untuk mengatakan kebenaran tanpa rasa takut?
Barangkali, di situlah kita harus mulai bertanya: bagaimana jika suatu hari Indonesia berhenti bernapas, sementara kita semua masih sibuk merayakan kehidupannya?
Republik yang Masih Berdiri, tetapi Mulai Kehilangan Jiwa
Republik tidak dilahirkan semata-mata untuk menyediakan kursi bagi para penguasa. Ia lahir dari sebuah perlawanan panjang terhadap penghinaan manusia atas manusia lainnya.
Kemerdekaan Indonesia adalah pernyataan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Namun, kemerdekaan juga mengandung janji yang lebih mendalam: bahwa manusia Indonesia tidak lagi menjadi alat bagi kepentingan segelintir orang, tidak lagi diperlakukan sebagai angka statistik, dan tidak lagi dipaksa menerima ketidakadilan sebagai takdir.
Janji itu tertanam dalam Pembukaan UUD 1945. Negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pertanyaannya, seberapa jauh janji itu hidup dalam kenyataan?
Ketika warga harus berjuang keras untuk memperoleh pelayanan dasar, ketika masyarakat kecil merasa hukum begitu jauh dari jangkauan mereka, atau ketika kebijakan publik gagal mendengar suara orang-orang yang paling terdampak, kita berhadapan dengan persoalan yang melampaui administrasi pemerintahan.
Kita berhadapan dengan persoalan makna republik itu sendiri.
Sebab, sebuah negara dapat memiliki institusi yang lengkap, tetapi tetap menghadapi krisis kepercayaan. Ia dapat memiliki aturan yang banyak, tetapi kesulitan memastikan keadilan. Ia dapat menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala, tetapi tetap harus berjuang agar partisipasi politik tidak berhenti pada pencoblosan.
Republik kehilangan sebagian jiwanya ketika prosedur tetap berjalan, tetapi tujuan moralnya semakin sulit dirasakan oleh rakyat.
Kekuasaan dan Godaan untuk Melupakan Rakyat
Kekuasaan selalu membawa dua kemungkinan: menjadi sarana untuk mengabdi atau berubah menjadi alat untuk mempertahankan dirinya sendiri.
Pada mulanya, kekuasaan memperoleh legitimasi dari mandat rakyat. Namun, ketika kekuasaan semakin jauh dari pengawasan, ia dapat mulai menganggap kritik sebagai gangguan, perbedaan pendapat sebagai ancaman, dan kesetiaan politik sebagai ukuran utama untuk menentukan siapa yang layak didengar.
Di titik itu, republik menghadapi persoalan serius.
Bukan karena setiap penguasa pasti menyalahgunakan kewenangannya, melainkan karena tidak ada kekuasaan yang seharusnya dibiarkan bergantung hanya pada kebajikan orang yang menjalankannya.
Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang memiliki niat baik. Ia membutuhkan lembaga yang kuat, hukum yang dapat ditegakkan secara adil, parlemen yang menjalankan fungsi pengawasan, pers yang bebas, dan warga negara yang dapat menyampaikan keberatan tanpa kehilangan martabatnya.
Kita perlu mengingat satu hal: kekuasaan yang tidak suka diawasi akan selalu memiliki alasan untuk mengurangi pengawasan. Sebaliknya, kekuasaan yang memahami batas-batas konstitusionalnya akan menerima bahwa kritik merupakan bagian dari kehidupan republik.
Di sinilah kualitas seorang pemimpin dan ketahanan sebuah sistem politik harus dibedakan.
Pemimpin dapat berganti. Pemerintahan dapat berganti. Namun, republik harus tetap memiliki mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi milik pribadi, keluarga, kelompok ekonomi, ataupun kepentingan politik tertentu.
Ketika mekanisme itu melemah, persoalannya bukan lagi semata-mata siapa yang memerintah, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan.
Parlemen dan Kesunyian yang Mengkhawatirkan
Parlemen seharusnya menjadi tempat ketika suara rakyat memperoleh bentuk politiknya. Di sanalah kebijakan diperdebatkan, anggaran diperiksa, dan pemerintah diminta mempertanggungjawabkan keputusan-keputusannya.
Namun, apa artinya parlemen jika perdebatan hanya menjadi ritual? Apa makna pengawasan jika pertanyaan kehilangan keberanian untuk menyentuh persoalan mendasar? Dan apa arti keterwakilan jika pengalaman hidup masyarakat tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam proses pengambilan keputusan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan vonis terhadap seluruh lembaga perwakilan. Ia adalah ukuran yang seharusnya digunakan untuk menilai fungsi demokrasi.
Parlemen tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Kerja sama antara keduanya diperlukan agar negara dapat berjalan. Tetapi kerja sama tidak boleh menghapus perbedaan fungsi, dan stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi akuntabilitas.
Sebab, ketika seluruh institusi terlalu nyaman berada dalam kesepahaman, ada kemungkinan kepentingan yang tidak terwakili justru semakin sulit menemukan tempat.
Rakyat tidak selalu membutuhkan wakil yang paling keras berbicara. Mereka membutuhkan wakil yang bersedia mendengar, bertanya, memeriksa, dan menolak ketika kebijakan bertentangan dengan kepentingan publik.
Parlemen yang hidup bukanlah parlemen yang selalu bertengkar. Ia adalah parlemen yang tidak kehilangan keberanian untuk menguji kekuasaan.
Ketika pengawasan berubah menjadi formalitas, demokrasi mungkin tetap memiliki suara, tetapi kehilangan pendengarannya.
Partai Politik dan Penyempitan Makna Demokrasi
Partai politik merupakan salah satu jembatan penting antara masyarakat dan negara. Melalui partai, aspirasi dihimpun, kepemimpinan dipersiapkan, dan program politik dipertandingkan.
Namun, demokrasi menghadapi tantangan ketika partai lebih sibuk mengelola kepentingan organisasinya daripada membangun hubungan yang bermakna dengan masyarakat.
Kaderisasi dapat kehilangan kedalaman jika jabatan politik lebih mudah diperoleh melalui kedekatan dan sumber daya daripada melalui integritas, kapasitas, serta pengabdian. Program dapat kehilangan makna jika hanya menjadi materi kampanye. Sementara itu, pemilih dapat diperlakukan sebagai sasaran mobilisasi yang dibutuhkan menjelang pemilu, tetapi dilupakan setelah kekuasaan terbentuk.
Masalahnya bukan keberadaan partai sebagai institusi. Masalahnya adalah bagaimana partai menjalankan mandat demokratisnya.
Jika biaya politik semakin tinggi dan sumber pembiayaan tidak transparan, masyarakat berhak mempertanyakan apakah kebijakan setelah pemilu benar-benar bebas dari kepentingan para penyandang dana. Jika pengambilan keputusan politik terlalu tertutup, publik berhak menuntut transparansi yang lebih kuat.
Demokrasi membutuhkan partai yang tidak sekadar mampu memenangkan pemilihan, tetapi juga mampu mendidik warga, melahirkan pemimpin, dan mempertanggungjawabkan keputusan politiknya.
Sebab, pemilu adalah pintu masuk demokrasi, bukan keseluruhan rumahnya.
Dan sebuah republik tidak akan bernapas lega apabila rakyat hanya dianggap penting pada hari pemungutan suara.
Hukum yang Kehilangan Kepercayaan
Di dalam negara hukum, keadilan tidak boleh ditentukan oleh besarnya kekayaan, tingginya jabatan, atau kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan.
Hukum harus menjadi batas bagi mereka yang memerintah sekaligus perlindungan bagi mereka yang diperintah.
Ketika masyarakat melihat adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap orang-orang yang berada dalam posisi sosial yang berbeda, kepercayaan terhadap hukum dapat terkikis. Ketika penegakan hukum tampak tidak konsisten, masyarakat dapat mulai meragukan apakah aturan benar-benar berlaku bagi semua orang.
Namun, kepercayaan terhadap hukum tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Ia harus diwujudkan melalui proses yang adil, lembaga yang independen, putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan akses terhadap keadilan yang tidak hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar.
Hukum yang dipercaya tidak berarti hukum yang selalu memenangkan keinginan masyarakat. Hukum terkadang harus mengambil keputusan yang tidak populer. Akan tetapi, keputusan itu harus lahir dari proses yang sah, alasan yang dapat diuji, serta perlakuan yang setara.
Jika hukum kehilangan kepercayaan, negara menghadapi bahaya yang tidak sederhana: warga dapat mulai memandang aturan bukan sebagai kesepakatan bersama, melainkan sebagai instrumen yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
Pada saat itulah, yang terancam bukan hanya kewibawaan lembaga penegak hukum, tetapi juga kesediaan masyarakat untuk mempercayai kehidupan bersama yang diatur oleh hukum.
Desa ruang kecil dan Rakyat yang Terlupakan
Barangkali kita terlalu sering membicarakan republik dari Jakarta.
Kita mengukur kemajuan melalui angka pertumbuhan, nilai investasi, proyek strategis, dan besarnya anggaran negara. Semua itu penting. Namun, kehidupan sebuah republik tidak dapat dipahami hanya dari ruang-ruang tempat angka-angka tersebut dibicarakan.
Republik juga hidup di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia hidup dalam keluarga petani yang menunggu hasil panen, nelayan yang menghadapi cuaca yang semakin sulit diprediksi, masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidupnya, dan warga perbatasan yang setiap hari merasakan arti nyata kehadiran atau ketidakhadiran negara.
Bagi sebagian warga, negara bukanlah pidato tentang masa depan. Negara adalah apakah jalan menuju sekolah dapat dilalui, apakah fasilitas kesehatan tersedia, apakah administrasi kependudukan dapat diurus tanpa kesulitan yang tidak semestinya, dan apakah tanah yang mereka tempati memiliki kepastian hukum.
Di desa, republik diuji melalui hal-hal yang sangat konkret.
Apakah dana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga? Apakah musyawarah desa memberi ruang bagi kelompok yang selama ini kurang terdengar? Apakah kepala desa dapat bekerja dengan dukungan yang memadai sekaligus berada dalam sistem pengawasan yang sehat? Apakah pembangunan memperkuat kemandirian masyarakat atau justru menambah ketergantungan mereka?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena desentralisasi bukan sekadar pemindahan urusan dari pusat ke daerah. Ia merupakan upaya mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang merasakan akibatnya.
Desa tidak boleh dipandang hanya sebagai penerima anggaran. Desa adalah ruang hidup, ruang kebudayaan, dan tempat masyarakat membangun kedaulatannya dalam kehidupan sehari-hari.
Jika republik ingin mengetahui apakah ia masih bernapas, dengarkanlah suara desa-desa yang paling jauh dari pusat kekuasaan.
Di sana, kita akan menemukan apakah pembangunan sungguh-sungguh menghadirkan martabat atau sekadar meninggalkan laporan administratif.
Ketika Rakyat Mulai Terbiasa dengan Kekecewaan
Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kemarahan rakyat: ketika kekecewaan menjadi kebiasaan.
Kemarahan masih mengandung harapan bahwa sesuatu dapat berubah. Orang yang marah masih merasa bahwa ada sesuatu yang layak diperjuangkan. Namun, ketika masyarakat mulai percaya bahwa suaranya tidak akan membawa perubahan, partisipasi dapat melemah dan sikap tidak peduli dapat tumbuh.
Sebagian orang mungkin menarik diri dari pembicaraan politik. Sebagian lainnya mungkin menganggap korupsi sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ada pula yang memilih diam karena merasa bahwa berbicara hanya akan menambah persoalan.
Kita tidak boleh serta-merta menafsirkan sikap diam sebagai persetujuan. Diam dapat lahir dari kelelahan, ketakutan, ketidakberdayaan, atau hilangnya keyakinan bahwa saluran aspirasi masih bekerja.
Di sinilah tanggung jawab negara menjadi penting.
Demokrasi tidak cukup hanya memberikan hak kepada warga untuk berbicara. Demokrasi harus menyediakan ruang agar suara tersebut dapat didengar, dipertimbangkan, dan dijawab secara bertanggung jawab.
Tidak semua tuntutan rakyat harus diterima. Tidak semua kritik otomatis benar. Namun, kritik harus dapat diuji tanpa menjadikan pengkritik sebagai musuh, dan aspirasi harus dapat dipertimbangkan tanpa melihat siapa yang menyampaikannya.
Republik membutuhkan warga yang kritis. Tetapi republik juga membutuhkan institusi yang bersedia dikritik.
Sebab, ketika warga berhenti percaya bahwa partisipasi mereka bermakna, demokrasi menghadapi risiko kehilangan salah satu sumber kehidupannya yang paling mendasar.
Apakah Indonesia Benar-Benar Akan Berhenti Bernapas?
Tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia pasti menuju kematian republik. Metafora ini bukan ramalan, melainkan peringatan dan undangan untuk memeriksa keadaan.
Bangsa yang besar tidak terbebas dari krisis. Demokrasi pun tidak pernah selesai hanya karena sebuah konstitusi telah disahkan atau pemilihan umum telah dilaksanakan.
Yang menentukan adalah kemampuan masyarakat dan lembaga negara untuk mengenali masalah, memperbaiki kesalahan, dan mempertahankan ruang bagi perubahan yang damai.
Indonesia memiliki modal penting: konstitusi, tradisi perjuangan kemerdekaan, keberagaman masyarakat, pengalaman menyelenggarakan pemilu, serta berbagai lembaga yang dapat digunakan untuk mengawasi kekuasaan. Modal tersebut tidak menjamin bahwa semua persoalan akan terselesaikan, tetapi menyediakan landasan untuk memperjuangkannya.
Yang diperlukan bukanlah keyakinan buta bahwa semuanya baik-baik saja. Yang diperlukan juga bukan keputusasaan yang menganggap semua upaya telah sia-sia.
Kita membutuhkan keberanian untuk melihat persoalan secara jernih.
Jika ada penyalahgunaan kekuasaan, perkuat mekanisme pertanggungjawaban. Jika pelayanan publik buruk, perbaiki sistem dan pastikan warga memperoleh pemulihan. Jika partai politik kehilangan kedekatan dengan masyarakat, buka ruang pembenahan kaderisasi dan pembiayaan politik. Jika hukum dipertanyakan, tegakkan prinsip independensi, kesetaraan, dan proses yang adil.
Jika pembangunan belum menjangkau masyarakat di wilayah terluar, tertinggal, dan perbatasan, jadikan pengalaman mereka sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan.
Menyelamatkan republik tidak selalu dimulai dengan peristiwa besar. Terkadang, ia dimulai dengan keputusan sederhana untuk tidak membiarkan kesalahan yang diketahui terus dianggap wajar.
Napas Terakhir atau Awal Kebangkitan?
Pada akhirnya, kita harus kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar: untuk siapa republik ini didirikan?
Apakah untuk memastikan bahwa kekuasaan terus berputar di antara mereka yang memiliki akses terhadapnya? Apakah untuk menjaga agar lembaga-lembaga negara tetap berdiri tanpa mempersoalkan apakah rakyat memperoleh manfaat dari keberadaannya?
Ataukah republik didirikan untuk sesuatu yang lebih luhur: membangun kehidupan bersama yang memungkinkan manusia hidup merdeka, setara dalam martabat, dan terlindungi oleh keadilan?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup ditemukan dalam buku sejarah. Ia harus ditemukan kembali dalam kebijakan, anggaran, keputusan hukum, perilaku pejabat, dan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Republik tidak dapat hidup hanya dari kenangan tentang para pendirinya. Ia harus terus diperbarui oleh generasi yang bersedia menjaga cita-cita kemerdekaan tanpa menutup mata terhadap kesalahan masa lalu maupun masa kini.
Barangkali, Indonesia tidak sedang menunggu seorang penyelamat tunggal. Ia membutuhkan institusi yang dapat dipercaya, pemimpin yang bersedia dibatasi oleh hukum, partai yang bertanggung jawab, parlemen yang menjalankan pengawasan, dan warga yang tetap memiliki ruang untuk menentukan arah kehidupan bersama.
Kita tidak perlu menunggu republik benar-benar kehilangan napasnya untuk mulai memperbaikinya.
Kita harus bertindak ketika kepercayaan mulai terkikis, ketika ketidakadilan mulai dianggap biasa, dan ketika suara rakyat mulai kehilangan tempatnya.
Sebab, kemerdekaan bukanlah jaminan bahwa republik akan selalu sehat. Kemerdekaan adalah kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk terus menjaganya.
Epilog: Jangan Biarkan Indonesia Menjadi Kenangan
Suatu hari, anak-anak kita mungkin akan bertanya tentang Indonesia yang pernah kita ceritakan kepada mereka.
Tentang bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dengan pengorbanan begitu besar. Tentang para pendiri republik yang menyatukan perbedaan dalam sebuah cita-cita bersama. Tentang janji bahwa negara akan melindungi rakyat dan menghadirkan keadilan sosial.
Apa yang akan kita jawab jika mereka bertanya mengapa janji itu tidak selalu menjadi kenyataan?
Apakah kita akan mengatakan bahwa kita tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Bahwa semuanya terlalu rumit untuk diperbaiki? Bahwa kekuasaan terlalu besar untuk diawasi dan ketidakadilan terlalu biasa untuk dilawan?
Ataukah kita dapat berkata bahwa kita pernah menyaksikan masalah-masalah itu, membicarakannya dengan jujur, dan berusaha memperbaikinya melalui jalan yang bermartabat?
Barangkali, itulah warisan terpenting yang dapat kita tinggalkan: bukan republik yang tanpa cacat, melainkan republik yang tidak pernah berhenti mengoreksi dirinya sendiri.
Republik yang berani mengakui kesalahan. Republik yang tidak takut mendengar kritik. Republik yang tidak membiarkan kemiskinan menjadi takdir, hukum menjadi alat, dan kekuasaan menjadi tujuan.
Sebab, Indonesia bukan sekadar tanah yang kita tempati. Ia adalah janji yang kita warisi, tanggung jawab yang kita pikul, dan masa depan yang kita serahkan kepada generasi berikutnya.
Jika suatu hari Indonesia berhenti bernapas, sejarah tidak hanya akan bertanya siapa yang merusaknya. Sejarah juga akan bertanya siapa yang mengetahui bahwa ia sedang sesak, tetapi memilih untuk diam.
Dan sebelum hari itu tiba, masih ada satu hal yang dapat kita lakukan: menjaga agar republik ini tetap menjadi rumah bagi manusia, bukan sekadar panggung bagi kekuasaan.
Karena Indonesia tidak seharusnya mati ketika benderanya masih berkibar. Ia harus terus hidup selama keadilan masih diperjuangkan, kemanusiaan masih dihormati, dan rakyatnya masih memiliki harapan.
Jangan biarkan Indonesia berhenti bernapas.
Jangan biarkan republik ini hanya hidup dalam pidato, sementara cita-cita kemerdekaannya perlahan-lahan menjadi kenangan.
Naskah esai politik-filosofis, di tulis dari jarak terdekat dengan kekuasaan hari ini.— Saifuddin Al Mughniy

Artikel Ketika Indonesia Berhenti Bernafas pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Peringati HUT ke-67, Pemuda Pancasila Sinjai Tegaskan Pentingnya Persatuan dan Pengabdian

Geram — Fri, 30 Oct 2026 03:50:15 +0000

SINJAI, PB — Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sinjai menegaskan tekadnya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan senantiasa memberikan manfaat nyata. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemuda Pancasila yang digelar secara sederhana namun penuh keakraban di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Sinjai, Jalan Bulu Manyurung, Perumahan BPS, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kamis (29/10/2026).

Mengusung tema “Pemuda Pancasila Menyongsong Indonesia Emas Bersama Masyarakat”, kegiatan ini dihadiri oleh dua mantan Ketua MPC Pemuda Pancasila Sinjai, Khair Syurkati dan Nasrullah Mustamin, Wakapolres Sinjai Kompol Sahabuddin, serta Kasat Reskrim Polres Sinjai AKP Adi Asrul. Turut hadir Kapolsek Sinjai Utara Ipda Sasmito, perwakilan Kejaksaan Negeri dan Kodim 1424 Sinjai, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Sinjai, Andi Adry Ismawan Putra, menyebut peringatan hari lahir organisasi ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat.

“Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Meski dirayakan secara sederhana, kami ingin membangkitkan semangat Pemuda Pancasila sesuai harapan para pendahulu,” ujar Adry.

Ia juga mengapresiasi kader yang terus aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, salah satunya anjangsana kepada warga kurang mampu dan lansia yang baru saja dilaksanakan. Menurutnya, kepedulian sederhana yang dilakukan dengan tulus justru lebih bermakna dan mempererat hubungan organisasi dengan masyarakat.

Sementara itu, mantan Ketua MPC Pemuda Pancasila Sinjai, Khair Syurkati, mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan.

“Berbeda pandangan itu hal biasa, tetapi kita harus tetap bersatu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik,” tegasnya.

Senada dengan itu, Nasrullah Mustamin menyebut perjalanan organisasi membutuhkan komitmen, kebersamaan, dan kedewasaan seluruh anggota. Perbedaan pilihan politik di antara kader, katanya, adalah dinamika yang harus disikapi secara bijak tanpa mengesampingkan persaudaraan dan tujuan bersama. Ia pun mendorong seluruh kader untuk tetap solid dan berperan aktif dalam memajukan Pemuda Pancasila di Kabupaten Sinjai.

Artikel Peringati HUT ke-67, Pemuda Pancasila Sinjai Tegaskan Pentingnya Persatuan dan Pengabdian pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Warga Tonrong Syukuri Peresmian Irigasi, Bupati Ratnawati Pastikan Pembangunan Jalan 2,5 Km

Geram — Thu, 29 Oct 2026 01:51:13 +0000

SINJAI , PB — Peresmian saluran irigasi perpipaan di Dusun Tonrong, Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, berlangsung penuh kehangatan dan rasa syukur, Kamis (29/10/2026). Ratusan warga menyambut kedatangan Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, di lokasi Kelompok Tani Sipakainga. Sebagai wujud syukur, masyarakat secara bersama-sama melaksanakan pemotongan satu ekor sapi.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian Sinjai Barat, Camat Sinjai Barat, Kepala Desa Terasa, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sinjai, serta puluhan penyuluh pertanian setempat.

Ketua Kelompok Tani Sipakainga, Syamsul, menyampaikan kebahagiaan masyarakat atas berfungsinya infrastruktur pertanian tersebut. Pemotongan sapi ini, katanya, adalah ungkapan syukur warga karena air kini mengalir lancar ke lahan persawahan mereka.

“Kami potong sapi atas dasar kesyukuran kami, karena air dari irigasi ini kini bisa kami nikmati untuk pengairan persawahan petani. Apalagi irigasi perpipaan ini sudah lama kami impikan. Kami memiliki sumber air yang besar dan lahan yang luas, dan kami siap menjemput program nasional Cetak Sawah Rakyat (CSR),” ungkap Syamsul.

Dalam sambutannya, Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menyambut gembira berfungsinya infrastruktur irigasi tersebut. Namun, ia juga menegaskan bahwa pembangunan jalan masih menjadi prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat Dusun Tonrong.

“Saya sengaja mengundang Kepala Dinas PUPR untuk melihat langsung kondisi jalan di wilayah ini. Pada tahun 2026, akan dibangun jalan sepanjang 2,5 kilometer di Desa Terasa. Silakan bermusyawarah di tingkat desa, tentukan ruas jalan mana yang disepakati bersama untuk diusulkan. Pengusulan melalui Musrenbang Desa adalah dasar utama pembangunan kami, baik di tingkat daerah maupun ke pemerintah pusat,” tegas Bupati Ratnawati.

Ia juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat infrastruktur pertanian yang telah dibangun, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Dengan fasilitas yang telah ada sekarang, mari kita jaga bersama dan rawat bersama, agar pemanfaatannya bisa dinikmati secara berkelanjutan,” harap Bupati Ratnawati Arif.

Artikel Warga Tonrong Syukuri Peresmian Irigasi, Bupati Ratnawati Pastikan Pembangunan Jalan 2,5 Km pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

DPK Tani Merdeka Sinjai Barat Dilantik, Kopi Tani Merdeka Resmi Diluncurkan

Geram — Wed, 28 Oct 2026 16:30:27 +0000

SINJAI , PB — Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Sinjai Barat resmi dilantik pada Rabu (28/10/2026). Acara berlangsung di Warkop Tani Merdeka, Desa Bonto Salama, Kabupaten Sinjai.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sinjai, Muh Arfin, memimpin prosesi pelantikan. Dalam sambutannya, ia menegaskan momen ini sebagai langkah strategis memperkuat kehadiran organisasi di tingkat kecamatan.

“Pelantikan ini diharapkan memperkuat peran organisasi dalam mendorong inovasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sinjai,” ujar Arfin.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sinjai. Menurut Arfin, dalam dua tahun kepemimpinannya, Bupati telah memperjuangkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan sarana irigasi dan menghadirkan pabrik porang di Sinjai guna meningkatkan pendapatan petani.

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan para petani untuk menjaga ketahanan pangan serta mengembangkan potensi pertanian daerah.

“Kehadiran Tani Merdeka sebagai organisasi yang fokus pada pemberdayaan petani memiliki peran strategis untuk mendorong kemajuan pertanian, inovasi, serta kesejahteraan petani di Kabupaten Sinjai,” ungkap Ratnawati.

Selain pelantikan pengurus, kegiatan juga ditandai dengan peluncuran Kopi Tani Merdeka — sebuah ruang yang diharapkan menjadi pusat diskusi, pertukaran gagasan, dan membangun kolaborasi antar-petani.

Tak hanya itu, dilakukan juga penanaman porang sebagai simbol dimulainya pengembangan komoditas unggulan tersebut. Sebelumnya, Tani Merdeka Sinjai telah menyiapkan lahan percontohan budidaya porang organik seluas dua hektare. Program ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Turut mendampingi Bupati dalam acara tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sinjai, H. Kamaruddin, Kepala Bappeda Sinjai, Haerani Dahlan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai, H. Andi Mandasini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sinjai, Dr. Mansyur, Camat Sinjai Barat, serta para pengurus DPDTani Merdeka Indonesia Kabupaten Sinjai.

Artikel DPK Tani Merdeka Sinjai Barat Dilantik, Kopi Tani Merdeka Resmi Diluncurkan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

PLN dan Yayasan Peduli Bangsa Sinjai Kembangkan Kampung Energi Mandiri Saukang, Raih Penghargaan Silver CSR & PDB Awards 2026

Geram — Tue, 27 Oct 2026 10:41:26 +0000

MAKASSAR — Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk “Kampung Energi Mandiri Saukang”, yang dikembangkan oleh PT PLN (Persero) bersama Yayasan Peduli Bangsa (YPB) Sinjai, pemerintah daerah, dan masyarakat, sukses meraih penghargaan kategori Silver dalam ajang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF).

Mengintegrasikan Peternakan, Energi, dan Pertanian

Program ini menghadirkan integrasi tiga sektor sekaligus — peternakan, energi, dan pertanian — melalui pemanfaatan limbah ternak yang diubah menjadi sumber energi biogas. PLN telah membangun jaringan instalasi biogas yang menyalurkan energi bersih hasil pengolahan limbah langsung ke 10 rumah tangga di Desa Saukang. Pembangunan fisik ini dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengoperasikan serta merawat instalasi secara mandiri.

Bio-Slurry Dioptimalkan untuk Pertanian Organik

Program ini tidak hanya berhenti pada penyediaan energi bersih, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi sirkular secara menyeluruh. Ketua Yayasan Peduli Bangsa Sinjai, Awaluddin Adil, menjelaskan bahwa ke depan ampas hasil pengolahan biogas atau bio-slurry akan diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tinggi, seperti pupuk organik padat, pupuk organik cair (POC), dan media tanam.

“Dalam skema ini, kotoran ternak diolah terlebih dahulu menjadi biogas untuk kebutuhan energi bersih rumah tangga. Selanjutnya, bio-slurry yang dihasilkan diproses menjadi pupuk organik dan media tanam. Langkah ini memberikan nilai tambah yang nyata serta berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus menggerakkan pertanian organik yang berkelanjutan,” ujar Awaluddin Adil.

Artikel PLN dan Yayasan Peduli Bangsa Sinjai Kembangkan Kampung Energi Mandiri Saukang, Raih Penghargaan Silver CSR & PDB Awards 2026 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Bhabinkamtibmas Saukang Perkenalkan Tagline Baru “Polisi Bersama Masyarakat”

Geram — Mon, 26 Oct 2026 14:28:21 +0000

SINJAI, PB — Bhabinkamtibmas Desa Saukang, Aipda H. Ahmad, melaksanakan silaturahmi bersama tokoh masyarakat di wilayah binaannya, Kecamatan Sinjai Timur, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini digelar untuk mempererat hubungan kemitraan serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian memperkenalkan tagline baru, “Polisi Bersama Masyarakat”, sebagai bentuk penguatan arah pengabdian dan pelayanan Polri.

Silaturahmi dilakukan dengan mendatangi dua tokoh masyarakat setempat, yakni Aktivis LSM Yayasan Peduli Bangsa Sinjai, Awaluddin Adil, di Dusun Bakae, serta Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sinjai, Muh. Arfin.

Aipda H. Ahmad menyampaikan pesan Kamtibmas dan mengajak masyarakat berperan aktif mencegah potensi tindak kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, serta konflik sosial. Selain itu, warga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran lahan pada musim kemarau dengan tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan.

Kunjungan tersebut mendapat apresiasi dari Awaluddin Adil. Ia menegaskan kesiapannya mendukung langkah kepolisian, khususnya dalam memberantas peredaran narkoba.

”Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, melainkan semangat yang harus diwujudkan dalam tugas sehari-hari. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Awaluddin.

Artikel Bhabinkamtibmas Saukang Perkenalkan Tagline Baru “Polisi Bersama Masyarakat” pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Jelang Musda Golkar Sinjai, IAS Beri Sinyal Dukung Andi Rusmiati Rustham

Geram — Mon, 26 Oct 2026 11:52:37 +0000

SINJAI , PB — Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai semakin terasa. Nama Andi Rusmiati Rustham, yang akrab disapa Andi Ceceng atau ARR, kini menjadi salah satu figur yang paling diperbincangkan dalam bursa calon ketua Golkar Sinjai.

Pertemuan antara ARR dengan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), yang berlangsung di kediaman IAS di Makassar, Sabtu (24/10/2026), menjadi sorotan utama di kalangan kader. Komunikasi yang terjalin dinilai sebagai sinyal kuat sekaligus bagian dari konsolidasi internal partai menjelang Musda.

Kedekatan dan dukungan yang terlihat dari pertemuan tersebut dipandang kader berpotensi menjadi faktor penentu arah kepemimpinan Golkar Sinjai ke depan. Sejumlah kader berharap proses Musda mendatang dapat berjalan dengan mengedepankan semangat persatuan, soliditas, dan kepentingan bersama untuk terus membesarkan partai di daerah.

Musda mendatang pun dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat konsolidasi, merawat kebersamaan antar-kader, serta menyusun strategi politik yang matang menghadapi berbagai agenda strategis ke depan.

Hingga saat ini, nama ARR menjadi salah satu yang patut diperhitungkan dalam bursa kepemimpinan Golkar Sinjai. Meski demikian, keputusan akhir tetap akan diambil melalui mekanisme Musda dan proses organisasi partai yang berlaku. ( S)

Artikel Jelang Musda Golkar Sinjai, IAS Beri Sinyal Dukung Andi Rusmiati Rustham pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Resmi Ditahan, Terjerat Dugaan Korupsi dan Pemerasan Rp1,1 Miliar

Geram — Mon, 26 Oct 2026 11:45:30 +0000

MAKASSAR , PB — Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, resmi ditahan di Rutan Polda Sulawesi Selatan pada Senin (26/10/2026). Penahanan ini dilakukan setelah Koordinasi dan Pengawasan Teknis Penindakan Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, pemerasan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan kerugian mencapai Rp1,1 miliar.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara pungutan liar di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa yang sebelumnya telah menjerat mantan Kepala Dinas Perkimtan, Abdullah Sirajuddin.

Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik mengungkap empat modus yang diduga digunakan:

1. Memeras pengurusan Persetujuan Kesesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui penyetoran uang yang diserahkan lewat sopir pribadi;
2. Meminta pengadaan satu unit mobil Toyota HiAce dengan alasan pembukaan gerai Indomaret;
3. Meminta diskon hingga 70 persen untuk pembelian satu unit rumah di Royal Spring sebagai syarat penerbitan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
4. Meminta dana sponsor kegiatan Beautiful Malino senilai Rp100 juta kepada pihak Indomaret.

Selain Sitti Husniah Talenrang, turut ditahan orang kepercayaannya yang berinisial HA. Keduanya kini berada di Rutan Polda Sulsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Artikel Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Resmi Ditahan, Terjerat Dugaan Korupsi dan Pemerasan Rp1,1 Miliar pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wabup Sinjai Hadiri Pelantikan DPD I Golkar Sulsel: Perkuat Sinergi Demi Akselerasi Pembangunan Daerah

Geram — Sun, 25 Oct 2026 11:29:13 +0000

MAKASSAR , PB — Wakil Bupati Sinjai, A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H., menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Selatan masa bakti 2026–2030, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (25/10/2026). Kehadiran A. Mahyanto menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk terus membangun sinergi dan kerja sama yang erat dengan seluruh elemen masyarakat maupun organisasi politik di daerah.

Pelantikan pengurus baru tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, yang melaksanakan amanah dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam acara tersebut, Andi Ilham Arief Sirajuddin secara resmi dilantik menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan periode 2026–2030, setelah terpilih melalui proses Musyawarah Daerah (Musda) XI yang berjalan demokratis.

Acara pelantikan ini berlangsung sangat megah dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di tingkat nasional. Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (P2MI) Mukhtarudin. Kehadiran para menteri ini menegaskan dukungan pusat terhadap kepengurusan baru Golkar di Sulawesi Selatan sekaligus komitmen pemerintah pusat dalam memperhatikan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

Wakil Bupati Sinjai, A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan harapan besar atas terbentuknya kepengurusan baru DPD I Golkar Sulsel. Menurutnya, Partai Golkar merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki jangkauan luas hingga ke tingkat akar rumput, sehingga peran aktif partai sangat dibutuhkan untuk menyukseskan berbagai program pembangunan, khususnya di Kabupaten Sinjai.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Partai Golkar semakin diperkuat ke depannya. Pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik yang memiliki basis massa yang besar, khususnya di Sulawesi Selatan,” ungkap Wabup A. Mahyanto usai mengikuti rangkaian acara pelantikan.

Ia menambahkan, kepengurusan baru Golkar Sulsel diharapkan dapat terus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kini menjadi fokus utama pembangunan nasional maupun daerah. Dukungan dari berbagai pihak dinilai sangat penting agar pelaku usaha di daerah, termasuk di Sinjai, semakin tumbuh dan berkembang.

Pelantikan pengurus DPD I Golkar Sulsel ini berlangsung istimewa karena sekaligus dirangkaikan dengan perayaan HUT ke-62 Partai Golkar. Berbagai kegiatan positif digelar dalam rangkaian acara tersebut, di antaranya aksi donor darah sebagai wujud kepedulian sosial, gebyar UMKM yang menampilkan 50 stan produk unggulan dari pelaku usaha yang berasal dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, penyaluran santunan kepada anak yatim dan kelompok kurang mampu, serta pesta rakyat yang dimeriahkan oleh penampilan seniman dan artis ternama dari ibu kota.

Kehadiran Wakil Bupati Sinjai dalam acara ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan pihak penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi maupun jajaran pimpinan partai. Hal ini bertujuan agar berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sinjai dapat terus tersampaikan dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan ke depannya.

Artikel Wabup Sinjai Hadiri Pelantikan DPD I Golkar Sulsel: Perkuat Sinergi Demi Akselerasi Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Semarak Sumpah Pemuda, Bupati Ratnawati Lepas Jalan Santai KNPI Sinjai di Sinjai Youth Fest 2026

Geram — Sun, 25 Oct 2026 11:15:37 +0000

SINJAI, PB — Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, secara resmi melepas peserta jalan santai yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sinjai, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026. Kegiatan berlangsung di Lapangan Nasional (Lapnas) Sinjai, Minggu (25/10/2026) pagi, dan diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan.

Jalan santai ini menjadi bagian utama dari rangkaian Sinjai Youth Fest 2026 dengan tema “Pemuda Bersatu, Sinjai Maju”. Rute perjalanan peserta membentang dari Jalan Persatuan Raya, menuju Jalan Bulu Salaka dan Jalan Bung Tomo. Di kawasan Pasar Sentral bagian atas, Bupati bersama peserta melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan bertajuk World Cleanup Day. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Dr. Hamka sebelum kembali ke titik akhir di Lapnas.

Tak sekadar olahraga, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi donor darah sebagai wujud kepedulian sosial pemuda terhadap masyarakat.

Kepedulian & Kolaborasi Pemuda

Ketua KNPI Kabupaten Sinjai, Andi Ikramullah, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi pemuda bersama berbagai pihak untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Selain jalan santai, aksi bersih lingkungan, dan donor darah, kami juga merencanakan Temu Pemuda yang akan melibatkan seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda se-Kabupaten Sinjai,” ujarnya.

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Tiga rangkaian kegiatan, alhamdulillah, berjalan sukses. Kita patut mengapresiasi ketua panitia dan seluruh jajaran KNPI,” ucapnya.

Bupati menegaskan kebersamaan adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. “Segala sesuatu yang dilakukan bersama, insya Allah akan berjalan baik. Apalagi jika yang memotori adalah pemuda—semangatnya tak pernah surut,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pengundian kupon berhadiah menarik, di antaranya paket umrah, sepeda, kulkas, mesin cuci, kompor gas, televisi, serta hadiah hiburan lainnya.

Turut hadir unsur Forkopimda dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Sinjai. Semangat “Pemuda Bersatu, Sinjai Maju” diharapkan semakin memperkuat persatuan dan mendorong peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

Artikel Semarak Sumpah Pemuda, Bupati Ratnawati Lepas Jalan Santai KNPI Sinjai di Sinjai Youth Fest 2026 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.