Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Presiden juga melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Usai pelantikan, Sudaryono menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola BGN yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem. Ia juga menekankan penerapan prinsip zero tolerance terhadap praktik korupsi dan penyimpangan agar setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu, pembentukan Universitas Republik Indonesia merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan pemimpin masa depan melalui penguatan ekosistem pendidikan, mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, hingga pengembangan Lembaga Administrasi Negara sebagai pusat pembinaan SDM di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Artikel Presiden Prabowo Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN dan Donny Ermawan sebagai Gubernur URI, Fokus Gizi dan Pembangunan SDM pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Kami meminta dengan tegas kepada Bapak Kapolda Banten beserta jajaran Ditreskrimum untuk tidak hanya menangkap para pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar dan menangkap aktor intelektual di balik penculikan saudara Uun,” ujar Belong dalam pernyataan persnya pada Minggu (19/07/2026).

Menurut Belong, tindakan main hakim sendiri dan perampasan kemerdekaan seseorang secara paksa tidak dapat ditoleransi di negara hukum. Ia menegaskan, jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh kritik atau pernyataan korban, maka penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang berlaku, bukan dengan intimidasi fisik.

Kronologi Singkat Kejadian

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (18/07/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Korban didatangi sekelompok orang di rumahnya di Kecamatan Cibadak, lalu dibawa secara paksa menggunakan kendaraan roda empat.

Selama dalam penguasaan para pelaku, korban diduga mengalami intimidasi, interogasi di bawah tekanan, hingga pengeroyokan yang menyebabkan luka lecet di bagian kepala dan anggota tubuh lainnya.

Peristiwa ini diduga kuat berkaitan dengan pesan kritik korban melalui WhatsApp kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Video interogasi korban dalam kondisi tertekan bahkan sempat beredar luas di media sosial.

Komitmen Kawal Sampai Tuntas

BPPKB Banten DPC Lebak menyatakan akan mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya aksi serupa di wilayah Banten.

“Kami tidak ingin ada lagi ruang untuk premanisme di Banten. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun aktornya, jika terbukti bersalah harus diproses,” pungkas Belong.(Deni)

Artikel BPPKB Banten Mendesak Polda Usut Tuntas Dugaan Penculikan-Pengeroyokan Aktivis Uun, Bongkar Aktor Intelektual pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Desakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pelaku di lapangan, tetapi juga agar penyidik mengungkap dan menindak pihak mana pun yang berdasarkan alat bukti yang sah terbukti berperan sebagai aktor intelektual, pemberi perintah, penggerak, maupun pihak yang turut serta dalam dugaan tindak pidana tersebut.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Apabila penyidikan menemukan adanya pihak yang merencanakan, memerintahkan, atau mengendalikan peristiwa tersebut, maka pihak tersebut harus dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Adit Wahyudin, S.H.

Menurutnya, dugaan penculikan dan penganiayaan merupakan perkara yang serius karena menyangkut hak atas rasa aman serta perlindungan terhadap setiap warga negara. Oleh karena itu, proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Peristiwa dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap Uun telah menjadi perhatian publik dan saat ini tengah dalam penanganan Polda Banten. Sejumlah pemberitaan juga menyebut adanya dukungan agar perkara tersebut diusut hingga tuntas, sementara pihak-pihak yang namanya dikaitkan dengan perkara telah memberikan bantahan dan meminta agar proses pembuktian diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Adit Wahyudin, S.H. mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal proses hukum secara objektif dan tidak membangun opini yang menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin kuat apabila seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk apabila terdapat aktor intelektual, diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tutupnya.(Deni)

Artikel Mantan Aktivis Mahasiswa Desak Polda Banten Usut Dugaan Penculikan-Penganiayaan Uun Hingga Tuntas pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan gratis dengan menyisir dusun-dusun di Desa Terasa agar seluruh masyarakat bisa memperoleh layanan kesehatan yang layak. Dalam pelaksanaannya, Kadiskes didampingi beberapa Kepala Bidang serta Kepala UPTD Puskesmas Tengalembang, yang juga memberikan arahan kepada petugas kesehatan dan langsung menanyakan keluhan masyarakat yang hadir.

Pelayanan kesehatan gratis ini menyasar kurang lebih 60 orang dari berbagai kelompok usia. Warga setempat yang datang antusias untuk memeriksa kondisi kesehatannya dapat mengakses berbagai jenis pemeriksaan, antara lain tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta pemeriksaan untuk penyakit lainnya baik yang sudah diderita maupun hanya menunjukkan gejala.

Setelah diperiksa dan menyampaikan keluhan kepada dokter yang bertugas, masyarakat mendapatkan resep obat sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui UPTD Puskesmas Tengalembang ini mendapat respon positif dan apresiasi dari tokoh pemuda setempat. “Iya saya bersyukur dan Terima Kasih kepada Pemkab Sinjai atas kegiatan yang dilaksanakan hari ini melalui UPTD Puskesmas Tengalembang. Masyarakat bisa mendapat langsung pelayanan kesehatan, bukan masyarakat berkunjung tetapi masyarakat yang dikunjungi,” ujar Syamsul.

Ia juga mengapresiasi tenaga kesehatan dan pihak Dinas Kesehatan Sinjai. “Saya mengapresiasi tenaga kesehatan terutama Pejabat Dinas Kesehatan Sinjai karena mau berjuang bersama anggota untuk sampai di daerah kami demi melayani masyarakat, meskipun harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 7 kilometer dari Laha-Laha, Tonrong hingga tembus Turungan Baji setelah kembali,” tambahnya.( S)

Artikel Kadiskes Sinjai Laksanakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Daerah Terpencil Dusun Tonrong, Dapat Respon Positif pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam kunjungan tersebut, Kadis DPKH didampingi beberapa staf dari Bidang Produksi dan Bidang Puskeswan. Di lokasi, ia disambut oleh seluruh petugas Puskeswan Sinjai Barat, baik dari para medik maupun inseminator.

Dalam kesempatan itu, Syamsul Alam menyampaikan beberapa arahan penting bagi seluruh petugas. “Iya semua petugas baik paramedik maupun inseminator harus standby di wilayah masing-masing,” ujarnya, menekankan pentingnya kesiapan agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

Selain itu, ia juga berharap agar para petugas rutin melakukan pertemuan secara berkala. “Saya berharap bahwa di Puskeswan ini teman-teman juga harus hadir minimal dua kali atau satu kali dalam sebulan pertemuan di sini bersama teman-teman,” katanya.

Syamsul menjelaskan bahwa karakteristik pelayanan di sektor peternakan mengharuskan aparatur untuk aktif mendatangi masyarakat. “Karena yang kita layani rata-rata ternak besar jadi kita yang datangi apakah itu pelayanan keswan ataupun inseminasi,” lanjutnya.( S)

Artikel Kadis DPKH Sinjai, Syamsul Alam Kunjungi Puskeswan Sinjai Barat, Tekankan Kesiapan Petugas dan Kunjungan Aktif ke Masyarakat pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam sambutan yang disampaikan, pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan, arahan, masukan, dan perhatian yang diberikan. Nasihat yang disampaikan menjadi bekal berharga untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkarakter.

Pada kesempatan tersebut, pihak sekolah juga menyampaikan permohonan maaf karena Kepala Sekolah belum dapat menyambut secara langsung mengingat kondisi kesehatan yang kurang baik. Penyambutan dan pendampingan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Arifin, S.Pd.

Mewakili seluruh dewan guru dan tenaga kependidikan, Arifin menyampaikan bahwa seluruh arahan, saran, dan masukan dari Kadisdik akan ditindak lanjuti sebagai komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas satuan pendidikan demi memberikan layanan terbaik kepada peserta didik.

Pihak sekolah berharap sinergi yang terjalin semakin kuat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing.

Artikel Kunjungan Kadisdik Sinjai Pantau MPLS di SMPN 21, Diharapkan Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Apa yang disampaikan oleh King Naga dalam beberapa media terkait adanya penahanan pasien karena belum membayar biaya pelayanan adalah statement yang ngawur dan tidak mendasar, oleh karenanya saya meminta King Naga untuk mempelajari lagi apa yang sebenarnya terjadi serta jangan asal bicara yang tidak sesuai fakta,” ucap Acep Saepudin dalam keterangannya.

Menurutnya, fakta yang sebenarnya adalah pasien tersebut bukanlah pasien umum melainkan pasien BPJS. Sebelum masuk ke RS Kartini, pasien tersebut menunggak iuran BPJS sekitar 7 tahun dan telah membayar tunggakannya. Setelah masuk ke rumah sakit dan dilakukan pengecekan, ternyata pihak BPJS mengeluarkan denda yang harus dibayarkan oleh pasien kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3.354.300,-.

“Pihak RS Kartini sudah menjelaskan hal tersebut kepada pihak keluarga pasien dan mereka sudah mengerti, makanya kami bingung dengan statement King Naga di beberapa media apakah itu mewakili keluarga pasien atau mewakili siapa?” tandasnya.

Acep menegaskan bahwa tuduhan tersebut berisi fitnah dan pencemaran nama baik terhadap RS Kartini karena semua yang dituduhkan tidak benar. “Untuk itu, kami meminta kepada Saudara Dedi Surnaga alias King Naga untuk segera meminta maaf dan mengklarifikasi berita-berita hoax tersebut,” pungkasnya.
( Deni)

Artikel Kuasa Hukum RS Kartini: Tuduhan King Naga Soal Penahanan Pasien Tak Berdasar, Disebut Statement Ngawur pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Mushola tersebut selama ini menjadi pusat kegiatan ibadah warga Kp. Talun. Namun karena termakan usia, kondisi bangunan sudah keropos, atap bocor, dan tiang-tiangnya mulai lapuk sehingga dikhawatirkan membahayakan jamaah. Melihat kondisi tersebut, warga bersama pengurus RW/RT akhirnya sepakat untuk membongkar mushola lama dengan rencana membangun mushola baru yang lebih layak dan representatif di atas tanah yang sama.

Pembangunan mushola baru ini sepenuhnya dibiayai dari hasil iuran dan patungan warga Kp. Talun, murni swadaya masyarakat. “Kami warga Talun kompak untuk membongkar mushola ini karena bangunannya sudah lama dan keropos. Kalau dipaksakan dipakai juga berbahaya. InsyaAllah setelah ini kita bangun lagi dengan swadaya masyarakat. Ini bentuk kepedulian dan cinta kita terhadap tempat ibadah,” ujar Igoy, Humas warga Kp. Talun sekaligus anggota Ormas BPPKB Banten DPAC Cibadak.

Kegiatan gotong royong dimulai sejak pagi hari dengan kehadiran Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, para pemuda, hingga ibu-ibu. Suasana kekompakan dan canda tawa mewarnai proses pembongkaran. Igoy mengaku bangga bisa ikut serta dan menilai kegiatan seperti ini adalah bukti bahwa nilai gotong royong di masyarakat masih sangat kuat.

Warga berharap pembangunan mushola baru dapat segera dimulai dan berjalan lancar. Mushola baru nanti diharapkan tidak hanya untuk sholat 5 waktu, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, mengaji anak-anak, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Ketua RT kp.Talun berharap, ada bantuan bentuk partisipasi baik dari pemerintah Desa dan para donatur supaya pembangunan mushola di kp kami cepet beres, dan sekaligus mohon doa dan dukungan dari semua pihak. Semoga pembangunan ini lancar dan mushola baru bisa segera digunakan untuk ibadah,” ucapnya.

“Semangat gotong royong warga Kp. Talun ini menjadi contoh bahwa dengan kebersamaan, segala keterbatasan bisa diatasi demi kepentingan bersama,” tambahnya.( Deni)

Artikel Warga Kampung Talun Lebak Bongkar Mushola Lama Secara Gotong Royong, Akan Bangun yang Lebih Layak pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam pernyataannya kepada media, Arman mengatakan Gusti Riadi bukan warga Desa Ululere dan tidak pernah tercatat sebagai penduduk desa tersebut. “Tidak ada warga atas nama Gusti Riadi, itu cuma mengaku-ngaku saja, tapi bukan warga Ululere,” ujar Arman. Ia juga menyampaikan bahwa hasil verifikasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa tidak menemukan riwayat tanah adat maupun tanah ulayat di kawasan Seba-seba.

Gusti: Persoalannya Bukan Status Penduduk
Menanggapi hal tersebut, Gusti Riadi membantah pernah mengaku sebagai warga Desa Ululere. Ia menegaskan dirinya hadir sebagai pihak yang memperjuangkan hak ahli waris almarhum Raja Abdurabbie melalui jalur LASAFI. “Saya tidak pernah mengaku sebagai warga Desa Ululere. Kehadiran saya semata-mata untuk memperjuangkan hak ahli waris almarhum Raja Abdurabbie melalui jalur LASAFI berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki,” katanya.

Menurut Gusti, inti persoalan bukan mengenai status administrasi kependudukan, melainkan keberadaan dokumen-dokumen negara yang memuat riwayat tanah adat Kerajaan Bungku.

Dokumen Resmi dari 1941 hingga 2025
Gusti menyebut perjuangannya didasarkan pada sejumlah dokumen resmi, di antaranya:

1. Arsip administrasi Pemerintah Hindia Belanda tahun 1941 mengenai Kerajaan Bungku;
2. Surat Keterangan Tanah Leluhur Desa Ululere Nomor 121/26/50.15.05/XII/2012;
3. Surat Keterangan Tanah Leluhur Desa Mahalona Tahun 2013;
4. Surat Keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali Tahun 2015;
5. Surat Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2022;
6. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.2/061/Ro.Huk tertanggal 10 Februari 2025 mengenai penyelesaian permasalahan pertanahan ahli waris almarhum Raja Abdurabbie.

Menurutnya, seluruh dokumen tersebut telah diterbitkan jauh sebelum Arman menjabat sebagai Kepala Desa Ululere. “Kalau sekarang dikatakan tidak pernah ada sejarah tanah adat, silakan tanyakan kepada kepala desa terdahulu yang menerbitkan dokumen itu. Tanyakan juga kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan arsip negara yang menyimpan dokumen sejak tahun 1941. Dokumen-dokumen itu ada jauh sebelum Pak Arman lahir, apalagi menjadi Kepala Desa,” ujar Gusti.

Ia menambahkan bahwa apabila terdapat perbedaan pandangan, keabsahan dokumen seharusnya diuji melalui mekanisme hukum, penelitian sejarah, dan pembuktian administrasi, bukan hanya melalui pernyataan di ruang publik.

Balasan Somasi PT Vale Soroti Bahodopi
Perbedaan administrasi juga muncul dalam surat balasan somasi PT Vale Indonesia Tbk Nomor 01214/CEO-J/VI/2026 tertanggal 24 Juni 2026 yang ditandatangani Presiden Direktur Bernardus Irmanto bersama Direktur Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer Budiawansyah. Dalam surat tersebut, PT Vale menyatakan seluruh kegiatan operasional perusahaan telah memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menolak dalil-dalil dalam somasi.

Namun, menurut Gusti, surat itu beberapa kali menyebut objek yang dipersoalkan berada di Bahodopi, sementara dokumen Pemerintah Desa Ululere, Pemerintah Desa Mahalona, Pemerintah Kabupaten Morowali, hingga surat Gubernur Sulawesi Tengah secara konsisten menyebut lokasi tersebut berada di Seba-seba, Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur. Menurutnya, perbedaan penyebutan lokasi tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian administrasi dan hukum.

Dua Pertanyaan Terbuka
Gusti juga mengajukan dua pertanyaan kepada Pemerintah Desa Ululere. Pertama, apakah Pemerintah Desa Ululere mengakui keberadaan masyarakat adat Kerajaan Bungku di wilayah Desa Ululere. Kedua, bagaimana sikap resmi pemerintah desa terhadap penyebutan kawasan Seba-seba yang dikaitkan dengan Bahodopi. “Apakah Pak Kades Arman mengakui keberadaan masyarakat adat Kerajaan Bungku atau tidak? Kalau tidak, apa dasar hukumnya? Dan apakah pemerintah desa rela jika wilayah Ululere disebut sebagai bagian dari Bahodopi? Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Landasan Konstitusi
Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Minta Verifikasi Terbuka
Gusti menegaskan dirinya tidak meminta publik menerima begitu saja seluruh dokumen yang dimiliki. Ia justru meminta dilakukan verifikasi secara independen oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), akademisi, sejarawan, dan aparat penegak hukum. “Biarkan dokumen, arsip pemerintahan, fakta sejarah, dan ketentuan hukum yang berbicara. Jangan pendapat mengalahkan arsip negara. Kalau memang ada perbedaan, mari diuji secara objektif agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Ululere maupun PT Vale Indonesia Tbk belum memberikan tanggapan lanjutan terhadap perbedaan antara pernyataan Kepala Desa Ululere dan berbagai dokumen pemerintahan yang dijadikan dasar oleh pihak Gusti Riadi.

Berita ini memuat pernyataan para pihak yang telah disampaikan ke ruang publik. Apabila terdapat penjelasan atau klarifikasi tambahan dari Pemerintah Desa Ululere maupun PT Vale Indonesia Tbk, redaksi membuka ruang pemberitaan lanjutan sesuai prinsip keberimbangan. ( S)

Artikel Polemik Tanah Adat Kerajaan Bungku di Morowali: Kades Sebut Tak Ada Sejarah, Gusti Riadi Tunjukkan Dokumen Resmi 1941-2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara H. Sapi’i, S.T., M.A.P., secara resmi membuka festival dengan pemukulan gong. Kegiatan ini akan berlangsung selama 12 hari, mulai dari 9 hingga 20 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Sapi’i menyampaikan apresiasi kepada panitia, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), komunitas, sponsor, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. “Semangat gotong royong inilah yang menjadi modal penting dalam membangun Kalimantan Utara yang semakin maju, makmur dan terus tumbuh berkelanjutan,” kata Sapi’i.

Ia menjelaskan Festival Rakyat tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM. Menurutnya, kehadiran pasar UMKM diharapkan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, transportasi hingga jasa, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari infrastruktur, tetapi juga dari tumbuhnya masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Melalui festival ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha terus meningkatkan kualitas produk, berinovasi, serta memanfaatkan teknologi agar mampu bersaing dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Di akhir kegiatan, Sapi’i berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat terus terjaga sehingga mampu mendorong terwujudnya Kaltara yang mandiri, maju dan berdaya saing. ( O)

Artikel Festival Rakyat Kaltara 2026 Dibuka, Dorong Pertumbuhan UMKM dan Perekonomian Daerah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.