“Pertamax naik itu nggak bisa dibilang urusan orang kaya. Banyak sopir taksi online dan ojol yang kendaraannya keluaran baru, wajib isi Pertamax. Pendapatan mereka langsung kepotong,” tegas Moelyadi.

Dampak Kenaikan Pertamax di Jalan

Moelyadi menyebut, anggota Serikat Sopir Banten yang terdampak kenaikan harga Pertamax bukan sedikit:

– Taksi Online & Ojol: Kenaikan Rp300-Rp500 per liter berarti tambahan biaya Rp15 ribu-Rp25 ribu per hari. Dalam sebulan bisa hilang Rp450 ribu-Rp750 ribu dari pendapatan bersih.
– Angkot Peremajaan: Banyak angkot baru di Banten sudah pakai mesin injeksi yang disarankan menggunakan Pertamax. Sopir kejepit antara isi Pertamax atau risiko mesin rusak kalau paksa menggunakan Pertalite.
– Picu Kenaikan Tarif: Kalau biaya operasional naik terus, cepat atau lambat tarif transportasi ikut naik dan beban pindah ke penumpang.

Namun Moelyadi juga menekankan masalah yang lebih darurat: stok Pertalite dan Solar. “Pertamax naik kami masih bisa atur rit jalan. Tapi kalau Pertalite susah, Solar susah, sopir angkot dan truk bisa berhenti total. Itu yang harus dijaga pemerintah,” ujarnya.

Tuntutan Serikat Sopir Banten

Serikat Sopir Banten mengajukan tiga tuntutan utama:

1. Evaluasi Berkala Kenaikan BBM Non-Subsidi: Jangan tiap bulan naik tanpa penjelasan transparan ke publik soal komponen harga.
2. Jamin Stok Pertalite & Solar: Kenaikan Pertamax jangan sampai membuat BBM subsidi ikutan langka di SPBU. Distribusi jalur angkutan umum harus diprioritaskan.
3. Awasi SPBU Nakal: Banyak laporan SPBU sengaja menahan Pertalite agar warga terpaksa beli Pertamax. BPH Migas harus turun sidak.

“Silakan Pertamax naik kalau harga minyak dunia naik. Tapi tolong, hak rakyat atas Pertalite dan Solar jangan dikorbankan. Itu nyawa angkutan rakyat,” tutup Moelyadi.

Serikat Sopir Banten meminta BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga terbuka soal skema harga dan distribusi, agar tidak muncul gejolak di lapangan. Jika kelangkaan Pertalite dan Solar terus terjadi, Moelyadi tak menutup kemungkinan adanya aksi dari ribuan sopir di Banten.

Penulis: Deni

Artikel Ketua Serikat Sopir Banten: Kenaikan Pertamax Hantam Kantong Sopir Taksi Online hingga Angkot pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Menurut survei yang dilakukan oleh Hootsuite, review di komentar punya sebesar 38%, sebab pembaca komentar akan mengambil keputusan untuk membeli. Faktor ini menjadi peluang besar bagi para pengusaha online untuk memanfaatkan interaksi di media sosial dalam mendongkrak penjualan mereka. Salah satu upaya untuk memanfaatkan hal tersebut adalah dengan menggunakan layanan RajaKomen.

RajaKomen.com punya salah satu layanan untuk memberi komen yaitu Jasa Buzzer pada saat live di TikTok, Instagram, atau Shopee. Jika penonton sedang banyak, kemudian ada 20 orang saja yang ingin membeli produk, maka kemungkinan besar penonton lainnya akan membeli juga.

Dalam konteks penggunaan media sosial tiktok, Jasa Buzzer Tiktok sebagai alat pemasaran, peran komentar sangatlah penting. Komentar yang diberikan oleh pengguna media sosial lainnya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana produk benar-benar berguna dan bermanfaat bagi mereka. Dengan demikian, pengusaha online dapat menggunakan layanan RajaKomen untuk menciptakan kesan positif melalui komentar-komentar yang diberikan.

Hal ini berlaku di postingan yang diiklankan. Komentar positif tentang produk bisa jadi salah satu strategi sukses iklan, hal ini pun bisa membuat postingan yang diiklankan terlihat lebih meyakinkan bagi banyak orang yang terkena iklan. Biasanya orang akan membaca komentar dari postingan yang diiklankan. Komentar negatif akan sangat merugikan, karena para pembaca bisa ragu untuk membeli.

Dalam era digital marketing yang semakin kompetitif, pengusaha online dituntut untuk berinovasi dalam upaya memasarkan produk mereka. Dengan memanfaatkan layanan RajaKomen, pengusaha online dapat lebih mudah membangun kepercayaan calon pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Hal ini akan membantu penjualan produk di media sosial menjadi lebih lancar dan efektif.

Artikel Raja Komen: Sosok yang Mendominasi Kolom Komentar di Media Sosial pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Menurut Muhammad Nur, kasus yang dipersoalkan ini membentang hingga 24 kilometer, sehingga tidak semudah itu langsung diberi sanksi hukum, apalagi pada saat izin itu dikeluarkan, belum ada persyaratan rekomtek seperti yang dipaksakan hari ini.

Ia menegaskan, perusahaan terkait juga tidak menutup diri untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun tidak bisa serta merta dihukum hanya karena persepsi negatif yang sengaja dibangkitkan pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Lebih jauh, Muhammad Nur menilai bahwa baik bupati maupun DPRK Aceh Barat tidak pernah melakukan upaya dialog maupun pemanggilan resmi untuk membahas penafsiran rekomtek tersebut. Seharusnya persoalan ini dikomunikasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Muhammad Nur juga menyoroti bahwa tidak ada satu pun perusahaan di Aceh Barat, baik tambang emas, batu bara, maupun galian batuan, pasir dsb, di sepanjang aliran Sungai Meureubo, Kaway XVI, hingga Pante Ceureumen yang punya rekomtek dari BWS, sehingga penertiban harus dilakukan secara adil.( AC)

Artikel Forbina Nilai DPRK dan Bupati Aceh Barat Terburu-buru Sikapi Persoalan Rekomtek pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Direktur FORBINA, Muhammad Nur, SH., menyatakan pihaknya menerima banyak laporan terkait ketidakselarasan dan disharmoni dalam tubuh BPMA dan menilai rotasi yang dilakukan tidak murni berdasarkan kebutuhan organisasi, melainkan mengandung aroma politis dan intervensi pihak luar.

FORBINA mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Kepala BPMA agar BPMA dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik sempit. FORBINA menekankan bahwa ketidakstabilan di tubuh BPMA dapat berdampak serius pada iklim investasi di sektor migas Aceh dan mengingatkan agar BPMA kembali pada tujuan awal pembentukannya. FORBINA akan terus memantau perkembangan ini dan tidak segan mengambil langkah lebih lanjut apabila pemerintah pusat tidak merespons persoalan serius ini.( A)

Artikel FORBINA Soroti Rotasi Jabatan di BPMA Aceh, Minta Menteri ESDM Evaluasi Kepala BPMA pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Beberapa negara Eropa, yang secara historis memiliki kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat, kini melihat pengakuan Palestina sebagai instrumen untuk memperkuat posisi Uni Eropa di panggung global dan untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. Kanada, misalnya, meskipun secara tradisional memiliki hubungan dekat dengan Israel, juga menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan diplomatiknya, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan pertimbangan multilateral.

Kegagalan proses perdamaian Israel-Palestina yang berkelanjutan juga menjadi katalisator penting. Putaran negosiasi yang berulang kali kandas, pembangunan permukiman Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan, dan ketidakmampuan komunitas internasional untuk secara efektif menekan kedua belah pihak untuk mematuhi resolusi PBB telah menimbulkan frustrasi yang meluas. Akibatnya, banyak negara Barat mulai melihat pengakuan kedaulatan Palestina sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga agar solusi dua negara tetap hidup dan untuk memberikan Palestina status diplomatik yang setara dalam upaya mencari penyelesaian yang adil. Pengakuan ini dipandang sebagai cara untuk memberikan Palestina posisi tawar yang lebih kuat dan untuk mendorong Israel agar lebih serius dalam negosiasi. Pergeseran sikap ini mencerminkan pengakuan yang semakin luas bahwa status quo tidak dapat dipertahankan dan bahwa langkah-langkah konkret diperlukan untuk memajukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina.

Skenario jika Palestina merdeka dan berhasil mencapai kemerdekaan yang diakui secara luas, maka pertanyaan fundamental muncul mengenai bentuk negara yang akan terbentuk; apakah solusi dua negara (negara Palestina yang merdeka berdampingan dengan negara Israel) atau satu negara (baik itu negara Palestina yang mencakup seluruh wilayah historis, atau sebuah negara dwibangsa yang mencakup kedua populasi dalam satu entitas politik). Solusi dua negara telah lama menjadi kerangka kerja yang didukung oleh sebagian besar komunitas internasional, termasuk PBB dan banyak negara Barat. Dalam skenario ini, negara Palestina akan berdaulat di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama atau terbagi, dan Israel akan eksis sebagai negara Yahudi yang aman.

Pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara-negara Barat, terutama jika disertai dengan dukungan untuk batas-batas yang dinegosiasikan berdasarkan garis 1967, akan menjadi langkah krusial menuju realisasi solusi ini.Namun, hambatan utama terhadap solusi dua negara meliputi perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, status Yerusalem, keamanan Israel, hak kembali pengungsi Palestina, dan perbatasan yang aman dan diakui.

Di sisi lain, muncul pula diskusi mengenai solusi satu negara. Skenario ini dapat terwujud dalam dua bentuk utama: Pertama, negara Palestina yang mencakup seluruh wilayah historis Palestina, yang berarti pembubaran negara Israel. Skenario ini sangat ditentang oleh Israel dan banyak sekutunya, karena dianggap mengancam keberadaan negara Yahudi. Kedua, negara dwibangsa di mana seluruh wilayah Palestina-Israel menjadi satu negara kesatuan dengan hak yang sama bagi semua warga negara, baik Yahudi maupun Palestina. Skenario ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk masalah identitas nasional, segregasi historis, dan potensi ketidakstabilan politik serta sosial jika tidak dikelola dengan baik (Academic debates on the one-state solution, 2022).

Pandangan mengenai prospek masing-masing skenario sangat bervariasi. Sebagian besar analis berpendapat bahwa solusi dua negara, meskipun semakin sulit dicapai, tetap menjadi opsi yang paling realistis dan didukung secara internasional untuk menghindari konflik yang lebih luas dan krisis kemanusiaan yang lebih parah. Namun, kegagalan terus-menerus dalam mencapai solusi dua negara juga membuat solusi satu negara menjadi opsi yang semakin banyak dibicarakan, meskipun secara praktis sangat sulit diimplementasikan.

Pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara-negara Barat, jika terjadi secara luas, dapat memberikan dorongan moral dan diplomatik yang signifikan bagi Palestina, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel untuk kembali ke meja perundingan dengan niat baik. Namun, pengakuan itu sendiri tidak akan menyelesaikan konflik, ia hanya akan mengubah lanskap politik dan diplomasi di mana negosiasi harus terus dilanjutkan. Tantangan terbesar tetap ada pada kemauan politik kedua belah pihak dan kemampuan komunitas internasional untuk memfasilitasi kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Pentingnya pembebasan dan kemerdekaan penuh Palestina, pengakuan kedaulatan oleh negara-negara Barat adalah langkah progresif yang sangat krusial. Langkah ini tidak hanya memberikan legitimasi diplomatik yang lebih besar kepada Palestina, tetapi juga dapat menjadi katalisator untuk negosiasi yang lebih bermakna dan adil. Dukungan internasional yang lebih luas, diantaranya Indonesia seperti partisipasi aktif masyarakat sipil dalam aksi-aksi damai untuk Palestina, yang dijadwalkan minggu tanggal 3 Agustus 2025 di Monas Jakarta, menunjukkan bagaimana dukungan publik dan aspirasi massa dapat memengaruhi agenda kebijakan luar negeri sebuah negara. Posisi Indonesia yang secara konsisten menyerukan aksi “Bela Palestina” dan mendukung perjuangan Palestina di forum global mencerminkan bagaimana kebijakan luar negeri sebuah negara tidak hanya dibentuk oleh kalkulasi realis semata, tetapi juga oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, solidaritas, dan aspirasi konstitusional untuk berkontribusi pada perdamaian dunia.

Kemerdekaan Palestina bukanlah sekadar aspirasi, melainkan hak yang harus dihormati dan diwujudkan demi terciptanya perdamaian yang langgeng di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Kepentingan nasional dan kalkulasi strategis yang digariskan oleh realisme politik mendominasi hubungan internasional, norma-norma yang berkembang dan tekanan dari aktor-aktor non-negara dalam siklus kebijakan publik mendorong pergeseran pada keadilan dan pengakuan HAM.

Penulis : Chairunnisa (Akademisi)

Artikel PENGAKUAN NEGARA BARAT TERHADAP PALESTINA pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Rizal menyatakan bahwa dugaan penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2024 melibatkan kegiatan fiktif dan laporan pertanggungjawaban yang direkayasa.

“Saya datang dengan membawa bukti-bukti otentik. Ada dugaan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, bahkan beberapa kegiatan diduga kuat sama sekali tidak terlaksana (fiktif),” ungkap Rizal usai pemeriksaan.

Ia menyebut Ahmad Saleh telah menyalahgunakan kepercayaan dan menjadikan Dana Desa sebagai ‘ladang basah’.

“Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi pola kerja sistematis dan terencana. Fakta di lapangan menunjukkan dugaan banyak kegiatan hanya ada di atas kertas, tapi dananya diduga kuat telah dicairkan tidak sesuai peruntukan,” tambah Rizal.

Rizal menegaskan bahwa laporannya merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel, serta upaya membela hak masyarakat. Ia khawatir praktek ini menjadi preseden buruk bagi desa lain. Dukungan dari tokoh masyarakat setempat semakin memperkuat desakan agar kasus ini diusut tuntas.

Artikel Pelapor Dugaan Penyelewengan Dana Desa Simpang Koje Serahkan Bukti ke Polres Madina pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Oleh : Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Dosen, Peneliti, Penulis Buku, Kritkus sosial dan politik, Penggiat Demokrasi, Pendiri Indonesian Corner
Ius summa ius humaniora
Keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri,
Bukan mengadili tetapi bagaimana menemukan keadilan.

Artikel KETIKA “TUHAN” DIBUNUH pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kampanye politik dan propaganda “janji-janji politik” telah dimenangkan, mimbar, umbul-umbul, gegap gempita (yang mulai hening), kaos-kaos, baliho, spanduk, bansos—semuanya pernah menjadi pelaku dalam politik sekaligus menjadi saksinya. namun kesaksian itu kemudian menjelma menjadi “amarah” dan kritik, karena elit dan pemimpin mulai berpura-pura jujur dalam bahasa, walau gesturnya mulai diragukan. Janji politik mulai ditagih di tengah kondisi sosio-ekonomi yang semakin hari semakin memprihatinkan. Angka PHK yang menembus 42.543 orang dalam kurun waktu satu semester ini. Angka pengangguran yang sangat tinggi, lapangan kerja yang minim, dan meningkatnya perilaku dan angka korupsi—dan ironisnya lemahnya penegakan hukum. Deretan problem ini menjadi sebab distrust (ketidakpercayaan) investor dan negara lain terhadap Indonesia. Ketidakpastian hukum menyebabkan sikap apriori bagi investor dan negara-negara lain untuk menanamkan modalnya.

Janji politik 19 juta lapangan kerja yang hingga saat belum tertunaikan, sementara angka pengangguran (bonus demografi) justru semakin meningkat. Kasus korupsi; Pertamina yang menembus 1 kuadriliun, Kasus Timah 300 Trilyun, dan beberapa kasus lainnya dalam lingkaran korupsi yang merugikan negara. Sehingga dituntut penegakan hukum yang lebih profesional dan adil, tidak tebang pilih. Namun yang terjadi adalah penegakan hukum yang belum dapat memberikan angin segar bagi kultur hukum, masih terkesan tebang pilih dan cendrung politis.

Kasus Tom Lembong (4,5 tahun), dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP) 3,5 tahun, yang hingga saat ini masih memunculkan berbagai friksi dari publik, akademisi, pakar hukum, pakar politik, akademisi, aktivis, terkait vonis yang dijatuhkan kepada keduanya. Dalam persidangan hingga tuntutan oleh hakim itu dilakukan keduanya tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan mereka bersalah. Prinsip hukum pidana “Incrminalibus Probantiones Luce Esse Clariores”—(bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya), terkesan terabaikan, justru yang muncul adalah “apologi hukum” lalu menafikkan “logika hukum”, sehingga berbagai dalil-dalil hukum terbantahkan oleh dalih “yang penting tersangka, yang penting bersalah, yang penting dipenjara.” Dari sini kita bisa merasakan dan menyaksikan, kalau sekelas Tom lembong dan Hasto Kristiyanto yang kedunaya memiliki pengaruh politik yang kuat dapat dijerat hukum tanpa bukti-bukti yang kuat, maka bagaimana dengan masyarakat (bukan siapa-siapa), tidak memiliki kekuatan politik—bisa saja ditangkap, dihukum, dipenjara tanpa bukti-bukti. Hukum itu harus bekerja hitam-putih (salah benar) tetapi dengan prasyarat dengan bukti-bukti yang kuat terhadapnya. Namun ketika penegakan hukum hanya memakai “alibi dan apologi”—maka itu sangat politis.

Sejarah hukum adalah sejarah tentang kemanusiaan, sejarah tentang perdamaian, sejarah tentang kebenaran dan keadilan—bila sejarah hukum tidak lahir dari frame ini, maka dunia akan secara terus menerus dikendalikan oleh prinsip anhumanity-Homo Homini Lupus (manusia akan menjadi pemangsa bagi manusia lainnya)—hukum rimba pun akan tegak, yang kuat akan semakin kuat, dan yang lemah akan terus mengalami penindasan. Dan kebenaran hanya dimiliki oleh mereka yang berkuasa. Dan kalau hal ini menjadi piranti dalam ber-kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ini ancaman serius bagi kemanusiaan dan marwah hukum terancam.

Tujuan hukum secara filosofis adalah sebagai pagar bagi manusia—agar tercipta rasa aman, rasa adil di tengah kehidupan sosial, politik, ekonomi, lingkungan. Tetapi bila hukum dikendalikan secara politik (kekuasaan)—maka hukum akan ditegakkan bukan karena kebenaran dan keadilan, tetapi ditegakkan karena target “menghukum”, tentu ini tidak sehat dalam kultur hukum terutama dalam penegakan hukum.

Terlepas dari kausu hukum akhir-akhir ini yang masih tebang pilih (beberapa elit politik yang disebut namanya dalam fakta-fakta persidangan, nyaris tidak tersentuh hukum)—dari sini publik menilai kalau penegak hukum bekerja atas pesanan (by order), dan kecendrungan penguasa melindungi kolega politiknya yang terindikasi tersangkut masalah hukum. Lagi-lagi politik sandera menjadi alasan terkuat, bagaimana hukum masih tebang pilih (tajam ke lawan, tumpul ke kawan). Akhirnya “Tuhan pun” tergadaikan di dalam kultur dan perilaku penegakan hukum di negara yang notabene negara hukum (rechstaat). Jubah kemuliaan berlumur darah ketidak-adilan, dan nurani pun terkubur dalam semsta yang paling dalam, dan manusia pun berada dalam ancaman yang serius.

Ancaman kedaulatan
Pada tahun 1945, dua kota di Jepang; Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh sekutu—dua kota ini luluh lantah, hancur lebur. Tetapi fenomena kehancuran dua kota tersebut tidak menjadikan bangsa matahari terbit ini, lalu terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi, justru dengan kondisi demikian bangsa Jepang bangkit dengan jati diri, identitas, integritas nya sebagai bangsa Jepang. Jepang bangkit dengan identitasnya, sebagai negara berdaulat, Jepang terus bangkit menjadi negara maju di dunia hingga saat ini tanpa harus menyerahkan hak-hak kedaulatan warga negaranya kepada bangsa lain—termasuk koloninya.

Dan di tahun yang sama 1945 Indonesia memproklamirkan menjadi bangsa dan negara merdeka di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta. Kemerdekaan sebagai tanda mengakhiri penjajahan, penindasan, kolonialisme, dan penemuan eksisitensi bangsa Indonesia. Dari sejarah bangsa ini, dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga saat ini—justru saat-saat ini fatsoen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami patahan yang cukup memprihatinkan. Fatsoen itu adalah berbentuk budaya korupsi, dan yang lebih parah lagi adalah data-data pribadi warga negara diserahkan kepada bangsa lain dalam hal ini Amerika Serikat sebagai parsyarat kesepakatan dagang antara Indonesia-Amerika Serikat.

Konsensus politik ekonomi Indonesia-Amerika Serikat dengan cara bertukar data pribadi warga negara adalah konsensus yang melanggar kode etik tata bernegara—yang seharusnya negara bertugas menjaga hak-hak pribadi warga negaranya, bukan lalu dijadikan parasyarat dagang antarnegara. dan ini sudah menyalahi hukum Hak Asasi Manusia yakni menyangkut data pribadi setiap orang (warga negara) yang harus dilindungi oleh negara. Dan hal ini sudah menjadi kejahatan politik dan kejahatan kemanusiaan negara (The political Crime and Humanity) terhadap warga negaranya.

Sehingga dari sini kita kembali bertanya, KITA INI BANGSA APA

Oleh : Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Dosen, peneliti, Penulis buku, Penggiat Demokrasi dan sosial politik, Founder Indonesian Corner

Artikel KITA INI BANGSA APA pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, didampingi oleh Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, Ketua TP. PKK Sinjai Rozalina A. Mahyanto, serta para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD terkait, memantau langsung jalannya lomba dari Gedung Command Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai.

Kepala Desa Saotengnga, Andi Mappima Noma, dan Lurah Biringere, A. Mudzil Djalil, tampil memukau dalam memaparkan inovasi dan keunggulan wilayah masing-masing. Mereka memanfaatkan waktu 20 menit untuk pemaparan dan 25 menit untuk sesi tanya jawab dengan sangat optimal.

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menyatakan kepuasannya atas penampilan kedua perwakilan tersebut.

“Penampilan Kades Saotengnga dan Lurah Biringere yang sangat memukau menjadi optimisme bagi jajaran Pemda dapat mengantar Kabupaten Sinjai menjadi wilayah yang terkenal akan ketahanan pangannya, swasembada, UMKM, serta pengelolaan sistem pemerintahan di Desa dan Kelurahan, hingga program yang sarat akan inovasi bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati Ratnawati.

Beliau optimis Desa Saotengnga dan Kelurahan Biringere mampu meraih hasil maksimal dan keluar sebagai juara di tingkat Provinsi, bahkan berpotensi menjadi perwakilan ke tingkat Regional. Prestasi ini diharapkan dapat membawa nama baik Sinjai dan menjadi inspirasi bagi desa dan kelurahan lain untuk terus berinovasi.

Artikel Desa Saotengnga dan Kelurahan Biringere Sinjai Tampil Memukau di Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulsel pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam forum tersebut, dibahas kerjasama pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lintas batas. Wagub Ingkong, mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menjelaskan pentingnya PLBN sebagai pintu gerbang perbatasan dan perannya dalam meningkatkan hubungan bilateral serta kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Ia berharap pemerintah Malaysia segera membangun pos lintas batas di Sarawak agar terhubung dengan PLBN Kaltara (Long Nawang, Pulau Sebatik, Labang, dan Long Midang).

Forum diskusi juga membahas kerjasama sosial budaya, pendidikan, dan pelestarian budaya untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat di wilayah perbatasan. Wagub Ingkong menekankan pentingnya memperkuat kerjasama perbatasan untuk meningkatkan keamanan.

Pemerintah Sarawak mengapresiasi kunjungan Wagub Kaltara dan akan melakukan kunjungan balasan ke wilayah perbatasan. Wagub Ingkong dan rombongan juga turut mengikuti rangkaian acara Gawai Dayak sebagai momentum promosi budaya dan mempererat hubungan antar masyarakat Dayak di Indonesia dan Malaysia.

Artikel Wagub Kaltara Hadiri Gawai Dayak Sarawak, Bahas Kerjasama Perbatasan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.