Peninjauan tersebut bukan sekadar kunjungan lapangan, melainkan upaya untuk melihat langsung kondisi akses yang selama ini menjadi urat nadi penghubung masyarakat di wilayah perbatasan. Bersama rombongan, Wagub Ingkong menyusuri ruas jalan milik PT. Adindo hingga ke titik yang dikenal memiliki medan paling berat.

Sepanjang perjalanan, kendaraan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat melanjutkan perjalanan. Medan yang sulit ini menjadi gambaran nyata tantangan yang setiap hari dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan menjangkau wilayah perbatasan.

Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai menjadi kunci untuk memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

Ingkong mengatakan bahwa hasil peninjauan lapangan akan menjadi dasar evaluasi pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan infrastruktur bersama pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, serta perusahaan yang berada di sekitar kawasan tersebut. “Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan,” ujarnya.

Ia berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan kedua provinsi. “Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat,” katanya.

Melalui peninjauan langsung di lapangan, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan konektivitas wilayah perbatasan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ( O)

Artikel Wagub Kaltara Menempuh Jalur Berat 9 Jam untuk Tinjau Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara, Target Percepat Perbaikan Infrastruktur pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang memimpin langsung kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda pada Selasa (30/6), menegaskan bahwa konektivitas jalan merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara.

Menurut Ingkong, keberadaan infrastruktur jalan yang mantap menjadi faktor penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Keberadaan ruas jalan merupakan urat nadi konektivitas antarprovinsi yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pengembangan kawasan perbatasan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan,” ujar Ingkong.

Ia menyampaikan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kepentingan bersama. Bagi Pemprov Kaltara, akses jalan menuju Kaltim merupakan salah satu prioritas dalam membuka keterisolasian wilayah pedalaman.

Ingkong juga mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltim yang terus mendukung penguatan kerja sama lintas daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memberikan manfaat besar dalam menjaga kelancaran konektivitas dan distribusi logistik antarwilayah.

Sebelumnya, komitmen kerja sama ini telah dituangkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara pada 7 Agustus 2025 di Swiss Belhotel Tarakan. Melalui kerja sama tersebut, pembangunan jalan perbatasan direncanakan menghubungkan Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim, sepanjang 120 kilometer dengan Kecamatan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kaltara, sepanjang 22 kilometer.

Pemprov Kaltara berharap sinergi yang terus terjalin dengan Pemprov Kaltim mampu mempercepat terwujudnya konektivitas yang andal, sehingga dapat membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan.( O)

Artikel Wagub Kaltara Kunjungi Kaltim, Bahas Sinergi Percepat Pembangunan Jalan Konektivitas Antarprovinsi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Sebanyak 484 jemaah berasal dari lima kabupaten/kota, yakni Nunukan 223 jemaah, Tarakan 186 jemaah, Bulungan 63 jemaah, Tana Tidung 7 jemaah, dan Malinau 2 jemaah. Para jemaah juga didampingi oleh 5 petugas haji dari Kaltara. Pemberangkatan terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter): Kloter 7 masuk asrama pada 5 Mei 2026 dan dijadwalkan berangkat ke Madinah pada 6 Mei 2026, sementara Kloter 8 masuk asrama pada 6 Mei 2026 dan berangkat ke Jeddah pada 7 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan momentum spiritual yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan dan kedisiplinan. Ia berpesan agar seluruh jemaah menjaga kondisi fisik serta mengikuti arahan petugas selama menjalankan ibadah. “Jaga kesehatan, tetap kompak, ikuti arahan petugas dan jalankan ibadah dengan khusyuk,” ujarnya. Zainal juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan ibadah untuk memperbanyak amal dan mempererat persaudaraan.

Momen pelepasan semakin hangat saat Zainal menyerahkan bantuan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan kepada petugas haji. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para jemaah bersama Ketua DPRD Kaltara, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltara, Staf Ahli Gubernur Kaltara, Kepala UPT Asrama Haji Balikpapan serta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kaltara.(O)

Artikel Pemprov Kaltara Resmi Melepas 484 Calon Jemaah Haji Tahun 2026 Melalui Embarkasi Balikpapan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Ajang ini merupakan apresiasi Komisi Informasi Kaltim terhadap badan publik yang berkomitmen mendorong keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Empat Pengadilan Agama meraih predikat Terbaik I, termasuk PA Bontang, PA Samarinda, PA Tenggarong, dan PA Balikpapan.

Hakim Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H., Panitera Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H., dan Sekretaris Dra. Rakhmiah, M.H., hadir mewakili PA Bontang. Ketua PA Bontang, Nor Hasanuddin, Lc., M.A., memberikan apresiasi kepada tim PPID atas kerja kerasnya.

Prestasi ini diraih PA Bontang melalui konsistensi dan peningkatan pelayanan informasi publik selama lima tahun terakhir, dengan capaian berturut-turut: Peringkat III (2021), Informatif (2022), Peringkat II (2023 dan 2024), dan Peringkat I (2025). Penghargaan ini menegaskan komitmen PA Bontang dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan informatif kepada masyarakat.(MA)

Artikel PA Bontang Raih Predikat Terbaik I Informatif Yudikatif di Ajang Keterbukaan Informasi Publik Kaltim 2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

DPW PPP Kaltim menganggap Agus Suparmanto adalah figur yang tepat dan mampu membawa kembali kejayaan PPP dan mengembalikan PPP ke Senayan.

Leny mengungkapkan kader PPP Kaltim juga menilai Agus Suparmanto memiliki talenta dalam menyatukan kepentingan politik umat dengan perjuangan kebangsaan.

Ketua DPW PPP Kalimantan Timur Gamalis mengatakan pihaknya siap memperjuangkan Agus Suparmanto menang di muktamar demi perubahan PPP kedepan.

Kesepakatan DPW dan sepuluh DPC PPP Kalimantan Timur memberi dukungan kepada Agus Suparmanto, setelah adanya Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II DPW PPP Kaltim yang digelar di Hotel Grand Jamrud, Kota Samarinda. (MJ)

Artikel DPW PPP Kaltim Deklarasikan Dukungan Agus Suparmanto Sebagai Calon Ketua Umum PPP pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Penetapan tersangkah ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah DBON senilai Rp100 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.

Tim penyidik sebelumnya telah melakukan penggeledahan di Kantor Dispora Kaltim pada 26 Mei 2025 dan mengamankan sejumlah dokumen penting dan perangkat elektronik yang kini telah disita sebagai barang bukti.

Kasus ini bermula dari pembentukan Lembaga DBON Kaltim dan penyaluran dana hibah tersebut kepada delapan lembaga atau badan olahraga di Kaltim dan dalam praktiknya diduga kuat terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam proses penyaluran maupun pengelolaan dana tersebut.

Hingga kini, Kejati Kaltim masih terus mendalami peran masing-masing pihak dalam kasus ini.(MJ)

Artikel Kadispora Kaltim Ditetapkan Tersangka dan Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah DBON pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bengalon AKP Asriadi, S.H., M.H. ini bertujuan untuk mendengar langsung dari masyarakat, terutama teman-teman komunitas motor, mengenai kondisi di lapangan dan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelayanan kepolisian, khususnya terkait keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Kapolsek Bengalon juga menambahkan bahwa komunitas SKR yang beranggotakan lintas profesi dan latar belakang, termasuk aparat kepolisian, menjadi contoh nyata persaudaraan tanpa sekat dan bisa memberi dampak positif bagi masyarakat.

Ketua SKR Sangatta, Udinsyah, berharap agar kegiatan semacam ini rutin dilakukan agar polisi dan komunitas motor terus bersinergi untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menjaga keselamatan bersama.

Ketua SKR Bengalon, Citra, memberikan apresiasi kepada Polsek Bengalon atas dukungan dan pembinaan yang konsisten dan berkomitmen menjadi contoh yang baik di jalan.

Kegiatan Jumat Curhat ini diharapkan mampu mempererat hubungan polisi dengan masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya tertib berlalu lintas demi terciptanya suasana yang aman dan nyaman di Bengalon.( MA)

Artikel Polsek Bengalon Gelar Jumat Curhat Bersama Komunitas Motor SKR, Bahas Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wagub Seno Aji menyampaikan ucapan selamat datang dan mengapresiasi kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran peserta PKDN di Samarinda merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk berbagi pengalaman, memperkuat jejaring, dan membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Polri.

Ia menambahkan, tema kegiatan PKDN tahun ini yakni Mewujudkan Digital Leadership dan Kolaborasi Guna Menegakkan Supremasi Hukum di Kaltim sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini, terlebih Kalimantan Timur tengah mempersiapkan diri sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengajak untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai contoh daerah yang aman, tertib, dan siap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.(MA)

Artikel Wagub Kaltim Terima Kunjungan Peserta PKDN Sespimti Polri Bahas Penguatan Kepemimpinan Digital pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, H. Arfan, S.E., M.Si, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perangkat desa, kecamatan, serta instansi terkait di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (26/8/2025).

Masyarakat menghendaki pembangunan jalan tetap pada jalur eksisting karena lebih strategis, melintasi permukiman, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan tidak membutuhkan pembebasan lahan.

Camat Sangkulirang bersama Kepala Desa Tepian Terap dan Kepala Desa Pelawan menegaskan dukungan warga terhadap jalur lama.

Perwakilan Dinas PUPR Kaltim, Muhran, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan survei lapangan dan memasukkan jalur eksisting dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) (DED) dengan sedikit penyesuaian.

Pemerintah desa dan masyarakat berkomitmen tidak akan ada tuntutan ganti rugi atas lahan maupun tanaman terdampak.

Rapat dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim lainnya dan perwakilan Bappeda Kutim yang menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan.

Rapat ditutup dengan kesimpulan bahwa jalur eksisting akan dipertahankan tanpa tuntutan ganti rugi. Pembangunan Jalan Nibung–Pelawan diharapkan segera terealisasi demi kesejahteraan rakyat. ( A)

Artikel DPRD Kaltim Pastikan Pembangunan Jalan Sungai Nibung-Simpang KM 46 Biatan Akomodir Aspirasi Masyarakat pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Perencanaan belum matang. Jadi kami tunda dulu. Kalau dipaksakan malah nanti jadi masalah,” ucap Neni Moernaeni.

Sebagai pengganti flyover, Pemkot Bontang akan membangun polder untuk meminimalisir luapan air laut saat pasang. OPD teknis diminta untuk menyelesaikan kajian polder pada APBD Perubahan 2025.

“Polder jadi solusi. Makanya saya perintahkan OPD untuk kejar kajiannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemkot Bontang merencanakan pembangunan peningkatan jalan di pintu masuk kampung di atas air dengan biaya Rp200 miliar. Keputusan penundaan proyek flyover telah disetujui dalam paripurna bersama DPRD Bontang.

“Sudah kami paripurnakan tadi malam. Jadi yang berjalan hanya mega proyek Revitalisasi Waduk Kanaan,” ungkapnya.(MJ)

Artikel Pemkot Bontang Batalkan Pembangunan Flyover Bontang Kuala, Beralih ke Pembangunan Polder pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.