JAKARTA , PB – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dalam Konferensi Pers Badan Gizi Nasional yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6). Konferensi pers tersebut menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pelaksanaan program ke depan.
Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program, meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi.
Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan.
Nanik menjelaskan bahwa penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah, mengingat masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dengan pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan sebagai agenda utama.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur. Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
