Lebak, PB – Seorang kades berinisial (D) diduga bertindak kasar terhadap warganya sendiri di kantor desa Cisanggu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, pada Sabtu, 2 November 2024, pukul 15:10 WIB.
Wawan, selaku warga dan korban kekerasan, mengatakan bahwa ia hanya menanyakan masalah instruktur pembangunan jalan yang sedang dikerjakan di desa tersebut.
“Iya, saya cuma nanya masalah instruktur pembangunan jalan yang saat ini dikerjakan di karenakan kenapa harus di kampung lain dulu sedangkan kampung kita juga masih banyak yang perlu diperbaiki atau diperhatikan,” ungkap Wawan.
Wawan menjelaskan bahwa kades memberikan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Hal ini mengakibatkan terjadinya adu mulut dan Wawan diduga dicekik oleh kades. Banyak saksi mata yang melihat kejadian tersebut tetapi bungkam.
Wawan juga menyinggung kekurangan transparansi dalam pembangunan jalan tersebut. Tidak adanya papan informasi atau papan anggaran yang dipasang membuat masyarakat tidak tahu asal usul proyek tersebut.
“Dalam pembangunan ini pun tidak ada papan informasi atau papan anggaran yang di pasang dari mana nya pembangunan tersebut sehingga masyarakat atau warga pun berhak tahu asal usul proyek tersebut,” tambahnya.
Wawan menyatakan keprihatinannya terhadap perilaku kades yang bertindak kasar terhadap warganya sendiri. Ia berharap agar pegawai pemerintahan desa bisa terbuka mengenai program-program desa dan transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Sangat disayangkan seorang pemimpin desa bisa mencontohkan bersikap kasar ke warganya sendiri. Saya berharap kepada pegawai pemerintahan Desa agar bisa terbuka mengenai program-program desa dan transparan,” ujarnya.
Wawan juga menyerukan kepada pemerintah pusat, kecamatan, KPK, dan Kejaksaan untuk turun ke lapangan dan melakukan suwifing di setiap desa agar tidak ada lagi oknum-oknum desa yang nakal.
“Dan juga kepada pemerintahan pusat. maupun itu Kecamatan. KPK. Kejaksaan. bisa turun ke lapangan mau dan lakukan shuwifing di setiap-tiap Desa Agar tidak ada lagi Oknum-oknum Desa yang nakal,” pungkasnya.
Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap perilaku dan kepemimpinan para kades. Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa juga merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan menjamin keadilan bagi masyarakat.(MJ)
