SiNJAI_PB— Sejumlah petani di Kabupaten Sinjai mulai mengeluh tidak bisa mendapat pupuk, padahal mereka sudah terdaftar di RDKK, namun ketika mereka hendak membeli pupuk pada pengecer, mereka tidak dapat dilayani dengan alasan tidak terdata.
“Hal ini sangat meresahkan kami karena jagung yang telah kami tanam telah mengalami keterlambatan pemupukan, sehingga kelihatan dari tingkat pertumbuhannya yang semakin menampakkan gejala gagal panen,”ungkap Hasbi petani dari Dusun Barang Desa Lamatti Riattang Kec. Bulupoddo Hasbi dan Sukri.
“Namun bagi petani, hal itu di luar kendali mereka, dan seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab pengelola aplikasi untuk pemenuhan kebutuhan petani akan pupuk, dan ini harusnya difasilitasi dengan sigap, jangan malah membiarkan petani dalam ancaman gagal panen hanya karena persoalan sistem yang dikembangkan dan dikendalikan oleh pihak berwenang”Jelas Sukri.
Karena kalau kami para petani tetap tidak bisa mengakses kebutuhan pupuk, selain kami akan mengalami gagal panen terhadap tanaman yang ada sekarang ini, kami pun terancam akan gagal tanam di musim tanam 2024, sebab apalah artinya kami melakukan penanaman jika hanya akan menuai kegagalan lantaran tidak bisa mendapatkan pupuk, Terangnya.
“Saya berharap pemerintah daerah berkenan hadir memberikan solusi atas permasalahan ini, bukan lantas ikut pasrah dan berlindung dari kelemahan sistem atau aplikasi, karena kalau ini terjadi, petani bisa berkurang produksi dan bisa berdampak gagal panen lalu kemudian juga mengalami , bagaimana nasib kami yang sudah menggantung sumber pencaharian pada hasil pertanian”Sambung Hasbi.
Bukankah Pemerintah sudah menambah stok pupuk bersubsidi dan telah mempermudah akses petani untuk memperolehnya, lalu kenapa kami harus tetap kesulitan untuk mendapatkannya, semoga kondisi ini tidak akan semakin memperburuk tingkat inflasi di daerah dan tidak menjadi potensi pertambahan angka kemiskinan ekstrim akibat penurunan produksi dan terancam gagal panen.
Di temui pada Rabu (24/01/2024), Kadis Pertanian Kabupaten Sinjai, H. Kamaruddin mengakui adanya sejumlah petani yang RDKKnya tertolak oleh sistem aplikasi pada saat dilakukan penginputan karena data tidak valid, dan menurutnya aplikasi RDKK terkoneksi dengan aplikasi Kependudukan dan Simlutan di perkirakan sekitar 1000 petani tertolak di aplikasi.(A)
