Kemudian berapa hari kemudian, Andi Muhammad Idnan membeberkan pada media hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukannya, dimana terdapat penurunan angka menjadi 55.098 jiwa.

Sementara itu, sebagai pembanding, Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai menyebut angka kemiskinan di Sinjai per Maret 2023 sebesar 21.014 jiwa, sehingga pasca verval masih terdapat selisih sebesar  34.084 jiwa.

Hal ini diungkapkan direktur Sinjai Geram, Awaluddin Adil saat ditemui di pelataran Kantor Bupati Sinjai, Senin (18/12/2023).

Menurut Awaluddin, besaran dan akurasi data ini menjadi sangat penting artinya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sinjai yang menjadi salah satu dari 8 (delapan) program prioritas Pj Bupati SInjai, TR Fahsul Falah.

“Karena hanya dengan data yang akurat dapat menentukan kebijakan dan langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Pj Bupati dalam mengentaskan kemiskinan. Sebaliknya dengan sandungan ketidakpastian data, akan menjadi pelecut kegagalan”Jelasnya.

“Oleh karenanya Pj Bupati Sinjai sudah seharusnya bersikap lebih tegas dan terbuka dalam memastikan akurasi data kemiskinan, serta dapat lebih konsisten pada komitmen penerapan kebijakan strategis dan langkah-langkah taktis percepatan pengentasan kemiskinan”Harap Awaluddin.

Kita tentu berharap untuk tidak larut terlalu lama dengan perbedaan data tersebut, pulbaket yang diinginkan oleh Pj Bupati mungkin sudah lebih dari cukup, sehingga saatnya untuk segera melakukan rekonsiliasi data dengan mendudukkan bersama antara BPS dan Dinas Sosial serta pihak terkait lainnya.

Lanjut Awal menuturkan, jangan karena perbedaan data tersebut membuat langkah pemerintah daerah menjadi terhenti atau sekadar melaksanakan aksi-aksi seremoni berbalut upaya pengentasan kemiskinan yang justru tidak produktif.

“Karena apabila hal ini tetap dibiarkan, maka hampir dapat dipastikan jika pada akhirnya Pj Bupati hanya akan menyuguhkan kesuksesan semu jika tidak ingin dinyatakan sebagai kegagalan dalam mewujudkan program prioritasnya termasuk 7 agenda program prioritas lainnya” Pungkasnya

Artikel Data Kemiskinan di Sinjai Naik Pesat  pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Membeli material pasir,sirtu,tanah urug dan batu gunung di tambang ilegal itu sudah merupakan tindakan pidana, sama halnya dengan membeli barang curian atau bisa disebut penadah.

Saat di temui di Baruga Dare Baca Bakae Saukang Awaluddin Adil yang juga presidium Sinjai Geram menjelaskan adanya aktivitas penambangan Galian C diduga ilegal di wilayah Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, Rabu (02/11/22)

“Tidak hanya pelaku tambang galian C tanpa izin atau izinnya sudah tidak berlaku lagi bisa dipidana, tapi para penadah yang membeli hasil galian C ini sudah pasti barang yang dihasilkan juga ilegal. Sesuai dengan pasal 480 KUHP, barang yang dibeli atau disewa dari hasil kejahatan itu dapat dipidana. Nah itulah katagori dari penadah,”ungkapnya

Jika ada indikasi suatu proyek pembangunan menggunakan material dari penambangan galian C ilegal, maka kontraktornya dapat dipidana.

Awal menerangkan,”perorangan ataupun perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah haruslah menggunakan material tambang galian C yang legal atau memiliki izin resmi”tuturnya

Mengacu pada pasal 480 KUHP, ancaman hukuman bagi penadah itu bisa 4 tahun kurungan penjara, penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Pada pasal 158 pada UU nomor 3 tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tetang Minerba itu bisa menjerat pelaku penambangan tanpa izin resmi oleh badan usaha yang berbadan hukum ataupun perorangan.Sepanjang aktivitas penambangan itu tidak memiliki izin resmi, maka itu ilegal,”ujar Awal

Untuk itu Sinjai geram mendesak Pihak POLDA Sulawesi Selatan dan POLRES Sinjai untuk memproses pidana semua tambang yang ilegal dan izin tambang yang sudah habis masa berlakunya yang masih beraktifitas di Kabupaten Sinjai dan kontraktor yang mengerjakan proyek memakai material galian c ilegal untuk di proses, dan mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan untuk turun melakukan pemantauan di sinjai.

Artikel Sinjai Geram Soroti Tambang Ilegal di Sinjai pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pasalnya, proyek pembangunan jalan (hotmix) yang menelan anggaran milyaran dan baru beberapa minggu usai dikerjakan tersebut, telah mengalami kerusakan.

Presidium Sinjai Geram, Awaluddin Adil mengatakan, proyek pembangunan jalan oleh Pemda Sinjai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan menggunakan dana pinjaman daerah itu, dikerja asal-asalan dan diduga tidak sesuai RAB.

“Majunya suatu daerah tak lepas dari pembangunan infrastruktur. Namun kalau dikerja tanpa memikirkan kualitas dan hanya mengejar untung, fee, persen, dan semacamnya, jelas sama saja boong, merugikan rakyat. Apalagi dana itu adalah utang daerah,” tegasnya, Kamis (26/11/2020).

Kuat dugaan Awal, anggaran pembangunan yang dilakukan PT. Cipta Bahagia Utama bersama Dinas PUPR Sinjai tersebut, sarat dikorupsi.

“Kami sudah turun di lokasi melihat langsung faktanya. Tak hanya jalan yang telah dihotmix mengalami kerusakan, akan tetapi pembangunan talud yang di subkon pihak rekanan, juga tampak ambruk karena diguyur hujan meski beberapa jam. Itu menandakan bahwa kualitas kerja jauh dari harapan,” terang awal.

“Untuk itu, kami mendesak dan meminta Bupati meninjau langsung pekerjaan yang amburadul ini,” sambungnya.

Senada diungkapkan salah satu aktivis Kopel, Ahmad Tang. Dia menilai, pembangunan infrastruktur yang menggunakan utang Pemda Sinjai itu hanya pencitraan saja. “Pencitraan, tapi utang. Hasil pekerjaan tidak berkualitas, sehingga warga kecewa,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Sinjai yang dikonfirmasi melalui Plt. Kabid Bina Marga A. Najamuddin selaku PPK mengaku, belum bisa memberikan klarifikasi kepada media terkait kerusakan dari proyek pembangunan jalan yang dimaksud. “Nanti, saya cek ke lokasi dulu,” singkatnya via telepon WA.

Sementara pihak kontraktor yang coba dihubungi via telepon, juga mengatakan hal yang sama. “Belum bisa berkomentar karena belum saya lihat kondisinya,” jawabnya dengan enteng.

Sekedar diketahui, mega proyek pembangunan/perbaikan jalan berupa hotmix di Kecamatan Sinjai Borong dan termasuk hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai ini, menggunakan dana pinjaman Pemda Sinjai ke Pemerintah Pusat sebesar Rp.185 Milyar. Selain jalan, juga ada pembangunan jembatan. (Fkr/Oc)

Artikel SINJAI GERAM Sorot Proyek “Utang” Rp.185 M Pemda Sinjai, Diduga Sarat Korupsi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.