Sinjai, PB - Muh. Arifin Hks dari Sinjai Geram (Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat) mendesak Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Sinjai untuk menghentikan aktivitas penimbunan lahan oleh PT. Mitra Konjac Indonesia di lokasi rencana pembangunan pabrik porang dan rumput laut.
Aktivitas penimbunan lahan ini dinilai telah melanggar aturan karena belum adanya dokumen perizinan...
Sinjai, PB - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kabupaten Sinjai melaksanakan bakti sosial di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, pada Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini meliputi aksi bersih-bersih Masjid Jabal Nur, pemberian santunan kepada lansia, dan penyaluran paket sembako kepada keluarga kurang mampu.
Ketua KPPG DPD Partai Golkar Sinjai, Andi Rusmiati Rustham, menjelaskan bahwa bakti sosial ini merupakan rangkaian...
Sinjai, PB – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sinjai resmi memerintahkan PT. Mitra Konjac Indonesia untuk menghentikan kegiatan penimbunan/pematangan lahan di lokasi rencana pembangunan pabrik Porang di Kelurahan Lappa melalui surat bernomor 980/12.63/DLHK tertanggal 26 Juni 2025. Penghentian ini karena PT. Mitra Konjac Indonesia belum memiliki dokumen perizinan lingkungan sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021.
Kepala DLHK...
Tanjung Selor, PB – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengapresiasi pengabdian Amiek Mulandari, SH, MH, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltara. Amiek menjabat sebagai Kajati pertama Kaltara sejak 16 Agustus 2024 dan telah bertugas selama 313 hari.
Gubernur Zainal menyebut Amiek telah memberikan warisan kelembagaan dan moral yang penting bagi Kaltara. ...
Tanjung Selor, PB – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 96,70 dan predikat “AA” (Istimewa) pada tahun 2024. Penjabat (Pj.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2025 di Gedung Gadis.
Bustan mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bentuk konsistensi dan komitmen Kaltara dalam...
Tanjung Selor, Kaltara, 30 Juni 2025 – Penjabat (Pj.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., memimpin apel peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025 di Lapangan Agatis. Bustan menekankan pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dengan tema "Dari Keluarga Untuk Indonesia Maju," Bustan menjelaskan bahwa keluarga yang kuat...
Tanjung Selor, PB – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menggelar Rapat Staf bersama pejabat dan kepala OPD Pemprov Kaltara. Rapat tersebut merupakan evaluasi kinerja semester I tahun 2025.
Gubernur Zainal menyampaikan beberapa poin penting, antara lain terkait pengelolaan dan peningkatan APBD. Ia...
Sinjai , PB – Muhsafir, pemuda dan politisi muda Sinjai, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pertambangan emas oleh PT Trinusa Resources di Kecamatan Sinjai Barat. Rencana eksploitasi tambang seluas 11.462 hektare di empat kecamatan (Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan Bulupoddo), termasuk kawasan hutan lindung dan hulu sungai, dianggap sebagai ancaman serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat...
Sinjai , PB – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sinjai mendukung investasi industri pengolahan porang dan rumput laut di Kabupaten Sinjai, namun dengan catatan tidak melanggar aturan dan memenuhi seluruh dokumen persyaratan. Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PAN, Arifuddin Cake, dalam rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.
Arifuddin meminta pemerintah...
Sinjai, PB – Sejumlah OPD teknis di Sinjai diduga mengabaikan hasil kesepakatan rapat gabungan komisi DPRD terkait aktivitas penimbunan lahan oleh PT Newstar Konjac Nusantara. Aktivitas penimbunan tetap berlanjut meskipun di tengah teriakan publik meminta penghentian sementara hingga semua syarat dan ketentuan terpenuhi.
Muh. Arifin Hks mantan anggota DPRD priode 2009 - 2014 menyesalkan ketidakpatuhan OPD teknis...
