Kepala Desa Saukang, Waris, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa dalam menciptakan desa yang mandiri secara pangan dan berdaya secara ekonomi. “Pengelolaan ketahanan pangan tahun 2025 difokuskan pada BUMDes, sehingga pengelolaannya lebih terstruktur serta dapat memberikan hasil yang maksimal dan menghasilkan pendapatan asli desa,” ungkap Waris pada Rabu (07/04/2026).

Sebagai tahap awal, budidaya ayam petelur dilakukan di Dusun Manggotong dengan populasi sebanyak 500 ekor. Sejak mulai memproduksi pada bulan Januari 2026, program ini mampu menghasilkan sekitar 500 butir telur per hari. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, telur tersebut juga dipasarkan melalui dapur MBG, mendukung ketersediaan pangan bergizi yang terjangkau.

Melalui pendekatan berbasis kolaborasi dan efisiensi, diharapkan budidaya ayam petelur ini dapat memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling dasar serta mendorong roda perekonomian desa agar semakin meningkat ke depannya.

Artikel Desa Saukang Perkuat Kemandirian Pangan, BUMDes Produksi 500 Butir Telur per Hari pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari menghadirkan materi dasar penanggulangan bencana, teknik evakuasi, pertolongan pertama, serta manajemen keselamatan di lapangan. Para peserta juga mendapatkan praktik langsung untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan dalam kondisi nyata.

Ketua pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa tujuan pelatihan adalah menciptakan generasi muda yang tangguh, sigap, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. “Melalui pelatihan ini, kami ingin membentuk karakter pemuda yang tidak hanya peduli, tetapi juga memiliki kemampuan teknis dalam menghadapi situasi darurat,” ujarnya.

Materi yang diberikan meliputi Medical First Responder (MFR), Fire Rescue (FR), Vertical Rescue (VR), Snake Rescue (SR), dan Water Rescue (WR). Antusiasme peserta terlihat tinggi, menunjukkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana semakin meningkat.

Koordinator Forum Potensi SAR Banten, Taufik Hidayat, menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk pembentukan karakter dan wadah mempererat solidaritas antar pemuda. “Pelatihan ini merupakan upaya bersama untuk membentuk karakter yang mandiri, siap dan tangguh serta sebagai wadah untuk sinergi kolaborasi relawan dalam situasi darurat,” ujarnya.

Pimpinan Alfiyah Mubarokah Indonesia (AMI) H. Ade Badri juga menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi langkah awal menciptakan profesionalisme relawan. “Ke depan kita dorong PotSAR Banten untuk terus konsisten dalam menciptakan relawan yang tangguh melalui berbagai pelatihan,” katanya.

Kegiatan ini diselenggarakan dan didukung oleh berbagai lembaga relawan seperti AMI, PETUALANG, MDMC Banten, Fesbuk Banten News (FBN), IOF Pandeglang, serta pihak terkait seperti BASARNAS Banten, BPBD Banten, dan Damkar Banten.

PotSAR Banten berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing serta berkontribusi aktif dalam upaya penanggulangan bencana di masa mendatang. ( Deni)

Artikel PotSAR Banten Gelar Pelatihan Dasar SAR, Ratusan Pemuda Jabodetabek-Banten Ikut Berpartisipasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

PERMAHI menilai bahwa perkembangan ekonomi digital di sektor transportasi berbasis aplikasi memerlukan kerangka hukum yang adaptif dan berkeadilan. Relasi antara driver dan aplikator yang selama ini diposisikan sebagai kemitraan dinilai perlu disempurnakan agar mencerminkan prinsip kesetaraan dan proporsionalitas.

Ketua Umum PERMAHI, Azhar Sidiq, menekankan bahwa regulasi yang tepat akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum. “Kemitraan adalah konsep yang baik, namun dalam praktiknya perlu didukung oleh aturan yang mampu memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PERMAHI, Afghan Ababil, menyoroti pentingnya penguatan prinsip itikad baik dalam ekosistem platform digital. Menurutnya, transparansi kebijakan, kejelasan sistem, serta ruang komunikasi yang terbuka akan memperkuat kepercayaan antara driver dan aplikator.

“Ke depan, diperlukan pengaturan yang mendorong transparansi, kepastian pendapatan yang layak, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang adil dan mudah diakses,” jelasnya.

PERMAHI juga melihat bahwa keberadaan RUU ini memiliki dimensi konstitusional, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan kepastian hukum. Pengakuan terhadap driver sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi digital dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja di sektor informal.

Melalui partisipasi dalam RDPU ini, PERMAHI mendorong DPR RI untuk mempertimbangkan secara matang pembentukan RUU Profesi Driver Online. PERMAHI berharap regulasi yang dihasilkan dapat menjadi pijakan bagi pembangunan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan, humanis, dan berorientasi pada keadilan sosial. ( R)

Artikel PERMAHI Dorong RUU Profesi Driver Online, Nilai Perlu Kerangka Hukum Adaptif dan Berkeadilan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Evaluasi ini dipimpin Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, SE., M.Si., dengan melibatkan Inspektorat Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.

Rapat bertujuan mengidentifikasi kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi belum optimal. Pollymaart menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan mencari solusi bersama, dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.

Pihak UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan mengungkapkan bahwa belum optimalnya penerimaan retribusi disebabkan belum diterapkannya retribusi parkir berlangganan dan menginap, yang dipicu keterbatasan sumber daya manusia khususnya tenaga pengamanan. Inspektorat Kaltara juga menyoroti potensi besar retribusi yang belum digali dengan membandingkannya dengan pelabuhan lain.

Menanggapi hal tersebut, Bustan meminta agar segera dilakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Bapenda Kaltara memaparkan jenis retribusi yang dipungut, meliputi parkir kendaraan, tambat kapal, pas penumpang, bongkar muat, serta pemanfaatan aset, di samping penerapan pajak kendaraan di atas air sebagai inovasi pertama di Indonesia.

Terungkap juga masih adanya penyewa aset yang belum membayar karena keberatan terhadap tarif. Pollymaart menyampaikan bahwa penyewa dapat mengajukan permohonan penyesuaian tarif, namun jika tetap tidak membayar akan dikenakan langkah tegas.

Menutup rapat, Pollymaart mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam mengoptimalkan PAD demi kemajuan Kalimantan Utara.( O)

Artikel Pemprov Kaltara Evaluasi Retribusi Pelabuhan Tengkayu I Tarakan Guna Tingkatkan PAD pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam pidatonya, Bupati menyebut Wakil Bupati Lebak sebagai “mantan narapidana”, yang dinilai memicu polemik dan menjadi perhatian publik. Koordinator ALARM, Arwan, menyatakan bahwa respons ini merupakan akumulasi keresahan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah saat ini.

“Ini bukan hanya soal pernyataan kemarin, tapi juga bentuk kekecewaan masyarakat atas berbagai persoalan di Lebak yang dinilai belum terselesaikan,” ujar Arwan kepada wartawan.

ALARM berencana menggelar aksi unjuk rasa skala besar pada Rabu (8/4/2026) di depan Kantor Pemda Lebak, yang diperkirakan akan diikuti sekitar 10 ribu massa dari berbagai elemen masyarakat. Aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan mendorong evaluasi terhadap kepemimpinan daerah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib,” katanya. ALARM juga berencana membuka donasi publik untuk mendukung kebutuhan logistik peserta.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi maupun polemik yang berkembang. Situasi di sekitar Kantor Pemda Lebak tetap kondusif, meski isu ini terus menjadi perbincangan masyarakat.( Deni)

Artikel ALARM Lebak Gugat Pernyataan Bupati soal Wakil Bupati, Rencanakan Aksi Besar 8 April pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur terkait, antara lain Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, unsur Forkopimcam Sinjai Tengah, pendamping desa, pengawas koperasi, seluruh anggota KDMP, dan unsur masyarakat lainnya.

Ketua KDMP Desa Saotanre, Amran., S.Kep, menyampaikan bahwa RAT menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi anggota dalam pembangunan ekonomi desa.

“RAT ini merupakan agenda wajib dalam struktur organisasi koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota, sekaligus menjadi forum strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja ke depan,” ujarnya.

Kepala Desa Saotanre, A. Sulaeman, S.Sos., selaku pengawas KDMP, menyampaikan dukungan penuh dan berharap koperasi dapat menjadi contoh yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dan komitmen seluruh anggota untuk membangun koperasi yang profesional dan berdaya saing.

“Melalui RAT ini, diharapkan seluruh program yang telah berjalan dapat dievaluasi secara menyeluruh, serta melahirkan keputusan-keputusan strategis demi kemajuan koperasi di masa yang akan datang,” pungkasnya.( S)

Artikel KDMP Desa Saotanre Gelar RAT Perdana Tahun 2025, Bahas Rencana Kerja 2026 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Koordinator lapangan aksi, Rivaldi, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat atas kondisi BBM yang semakin sulit didapatkan. “Kelangkaan BBM ini sangat dirasakan masyarakat, terutama kalangan kecil. Kami minta pemerintah segera mengambil langkah konkret, bukan hanya janji,” ujarnya dalam orasi. Massa juga membawa sejumlah spanduk yang menyampaikan tuntutan, antara lain stabilisasi pasokan BBM dan evaluasi kinerja aparat terkait.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Sinjai, Supardi, menyindir kinerja anggota DPRD Sinjai, menilai bahwa wakil rakyat belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. “Kalau tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, lebih baik mundur. Kelangkaan BBM ini berdampak besar, hampir semua sektor terdampak,” tegasnya. Ia juga menyinggung dugaan adanya praktik penimbunan BBM yang memperparah kondisi di lapangan.

Anggota DPRD Sinjai yang menerima massa mengakui adanya antrean panjang di sejumlah SPBU dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa serta mendorong keterbukaan informasi terkait stok BBM.

Setelah berorasi di DPRD, massa bergerak ke Polres Sinjai untuk menyampaikan tuntutan lanjutan terkait dugaan penimbunan BBM dan mendesak agar segera dilakukan penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Sinjai, Iptu Adi Asrul, yang menemui massa, menyampaikan bahwa ketersediaan BBM di Sinjai sebenarnya tidak mengalami kelangkaan. “Yang terjadi di lapangan lebih kepada panic buying dari masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengawasan ketat di SPBU, termasuk melarang pengisian BBM menggunakan jerigen tanpa rekomendasi resmi. Polisi juga sedang melakukan pengecekan terkait rekomendasi pengisian jerigen dan menelusuri pihak yang mengeluarkannya. Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan massa membubarkan diri setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka.

Artikel Mahasiswa HMI MPO Sinjai Gelar Aksi, Protes Kelangkaan BBM dan Dugaan Penimbunan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Menanggapi hal ini, Wahdi Ansya, aktivis mahasiswa sekaligus warga Tellulimpoe, menekankan bahwa jika Polres Sinjai tidak segera menindaklanjuti kasus ini, ia akan membawa persoalan ini ke Polda Sulawesi Selatan agar mendapat perhatian serius.

“Sudah terlalu lama masyarakat Tellulimpoe hidup dalam ketakutan kehilangan ternak mereka. Jika dalam waktu dekat tidak ada pengungkapan nyata dari Polres Sinjai, saya pastikan akan menindaklanjuti kasus ini ke Polda Sulsel agar keadilan ditegakkan,” tegas Wahdi Ansya.

Wahdi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam dan berencana turun secara besar-besaran bersama warga di depan Polres Sinjai jika kasus penculikan sapi ini tetap tidak diungkap.

“Kami tidak meminta istimewa, kami hanya ingin keadilan dan rasa aman bagi warga Tellulimpoe. Jika aparat penegak hukum di Sinjai masih menutup mata, maka warga akan bersatu menuntut pengungkapan kasus ini secara terang-benderang,” lanjut Wahdi Ansya.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola penculikan sapi yang tidak hanya sekadar pencurian, tetapi juga dugaan praktik pemerasan terhadap warga korban. Dalam beberapa laporan, warga yang menolak memberikan uang justru kehilangan ternak mereka, membuat masyarakat di Dusun Tippulue, Desa Lembang Lohe, dan Desa Saotengah semakin resah.

Wahdi Ansya menekankan bahwa jika aparat tidak segera menindak, warga Tellulimpoe siap melakukan aksi kolektif untuk menuntut keadilan agar kasus ini tidak terus berulang dan rasa aman warga dapat kembali.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat kepolisian dapat segera mengambil langkah tegas, menelusuri pelaku hingga ke akar permasalahan, dan memastikan bahwa keamanan ternak serta hak warga dapat dijaga dengan serius.(I)

Artikel Kasus Penculikan Sapi di Tellulimpoe Belum Ungkap, Aktivis Ancam Aksi dan Lapor ke Polda Sulsel pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Atas dasar hal tersebut, Moch Ojat Sudrajat S dan Zulpikar yang menjadi peserta seleksi mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 27 Maret 2026 dan telah diregister dengan Nomor Perkara: 111/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 30 Maret 2026.

“Kami resmi menggugat pansel rekrutmen anggota KI pusat ke PTUN,” ujar Moch Ojat Sudrajat kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan PERMA 6 Tahun 2018, dirinya dan Zulpikar telah melakukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat keberatan Administrasi tertanggal 3 Maret 2026 kepada Ketua Pansel. Namun, meskipun surat tersebut diterima pada tanggal 4 Maret 2026, hingga 10 hari kerja tidak mendapatkan tanggapan.

“Sehingga Kami mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, tahapan ini diatur dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” cetusnya.

Ojat menyampaikan bahwa sejak pengumuman pembukaan seleksi pada akhir Desember 2025, pihaknya telah mempertanyakan perbedaan tahapan seleksi dengan yang pernah dialami saat mengikuti Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2023.

Diketahui Ojat dan Zulpikar saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Ketua.

Menurut Ojat, pelaksanaan proses seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi di seluruh Indonesia diatur dengan PERKI (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi. Ia menambahkan bahwa ketika mengikuti seleksi di Provinsi Banten, serta di Provinsi Riau dan DKI Jakarta sebelumnya, panselnya mengikuti tata cara sesuai dengan PERKI tersebut.

Ojat dan Zulpikar menyampaikan bahwa jadwal sidang pertama masih menunggu informasi dari PTUN Jakarta.( Deni)

Artikel Peserta Seleksi Anggota KI Pusat Gugat PANSEL ke PTUN Jakarta pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Puluhan warga turut berpartisipasi, termasuk tokoh masyarakat, pemuda setempat, dan perangkat lingkungan. Mereka bekerja sama membersihkan jalan, menguruk lubang, hingga memasang paving block. Dalam waktu beberapa jam, jalan yang sebelumnya rusak dan berlubang berhasil diperbaiki, kini terlihat lebih rapi dan aman untuk dilalui.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama dan gotong royong warga, jalan lingkungan kami kini lebih baik dan lancar. Kami sangat berterima kasih kepada semua warga yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ujar Rohedi, selaku Ketua RT setempat.

Rohedi menambahkan bahwa gotong royong merupakan nilai budaya yang harus dilestarikan. “Dengan kerja sama dan gotong royong, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja sama serta memperkuat kekompakan dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Warga berharap semangat gotong royong seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi wilayah lain. ( Deni)

Artikel Perbaiki Jalan Sendiri, Warga Dusun Pasir Pogor Tunjukkan Nilai Budaya Gotong Royong pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.