Evaluasi ini dipimpin Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, SE., M.Si., dengan melibatkan Inspektorat Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.

Rapat bertujuan mengidentifikasi kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi belum optimal. Pollymaart menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan mencari solusi bersama, dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.

Pihak UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan mengungkapkan bahwa belum optimalnya penerimaan retribusi disebabkan belum diterapkannya retribusi parkir berlangganan dan menginap, yang dipicu keterbatasan sumber daya manusia khususnya tenaga pengamanan. Inspektorat Kaltara juga menyoroti potensi besar retribusi yang belum digali dengan membandingkannya dengan pelabuhan lain.

Menanggapi hal tersebut, Bustan meminta agar segera dilakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Bapenda Kaltara memaparkan jenis retribusi yang dipungut, meliputi parkir kendaraan, tambat kapal, pas penumpang, bongkar muat, serta pemanfaatan aset, di samping penerapan pajak kendaraan di atas air sebagai inovasi pertama di Indonesia.

Terungkap juga masih adanya penyewa aset yang belum membayar karena keberatan terhadap tarif. Pollymaart menyampaikan bahwa penyewa dapat mengajukan permohonan penyesuaian tarif, namun jika tetap tidak membayar akan dikenakan langkah tegas.

Menutup rapat, Pollymaart mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam mengoptimalkan PAD demi kemajuan Kalimantan Utara.( O)

Artikel Pemprov Kaltara Evaluasi Retribusi Pelabuhan Tengkayu I Tarakan Guna Tingkatkan PAD pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Datu Iqro menjelaskan bahwa dana BOSP, yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke 108 satuan pendidikan di Kaltara (total Rp62,6 miliar), bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat. Pemprov Kaltara juga mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp20,4 miliar dari APBD kepada 112 sekolah.

Datu Iqro menekankan pentingnya pengelolaan dana BOSP yang baik, tertib, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di Kaltara. Ia berharap dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, dan pembelajaran yang inovatif. Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana BOSP agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan.

Rakor menghadirkan narasumber dari Dirjen Paud Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sudarno, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nur Indah Palupi, S.T.P., dan Tim Manajemen BOS Kaltara.( AT)

Artikel Kaltara Gelar Rakor dan Sosialisasi Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Acara dihadiri ratusan umat Buddha se-Kaltara, Ketua Komisi III DPRD Kaltara Jufri Budiman, S.Pd., Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., Yang Mulia Banthe Gunaseno Thera, unsur Forkopimda Kaltara, tokoh adat, dan agama.

Datu Iqro menyampaikan selamat memperingati Hari Tri Suci Waisak dan berharap peringatan ini dapat mengimplementasikan nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Ia mengapresiasi panitia yang telah menyukseskan acara tersebut.

Datu Iqro menjelaskan bahwa Waisak memperingati tiga peristiwa penting dalam hidup Buddha Gautama (kelahiran, pencerahan, dan wafat), yang menjadi dasar ajaran Buddha yang membawa kedamaian dan pencerahan. Ia mengajak umat Buddha di Kaltara untuk mengamalkan ajaran Buddha dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan moral.

Dengan tema “Kekuatan Moral Membangun Kemuliaan Bangsa”, Datu Iqro berharap peringatan Waisak dapat meningkatkan kesadaran diri, berpikir jernih, menjaga moralitas, dan berkontribusi pada perdamaian dan kemuliaan bangsa. Ia kembali mengucapkan selamat Hari Tri Suci Waisak kepada seluruh umat Buddha di Kaltara. ( AT)

Artikel Pemprov Kaltara Hadiri Peringatan Hari Tri Suci Waisak 2569 BE/2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo bertujuan memberikan dukungan spiritual kepada umat Katolik Kaltara. Ia menambahkan bahwa kehadiran Kardinal memiliki peran penting dalam Gereja Katolik Indonesia dan kunjungan ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan komunitas Katolik Kaltara dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Wagub berharap kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo dapat memotivasi TNI-Polri dan turut memberikan perhatian pada isu sosial dan kemanusiaan di Kaltara. Ia juga menekankan bahwa kunjungan ini akan memperkuat hubungan baik antara pemerintah daerah dan komunitas Katolik serta meningkatkan kerjasama di masa mendatang. Wagub mencatat Kardinal Suharyo dikenal karena menghormati perbedaan agama dan budaya serta mempromosikan toleransi antarumat beragama.

Penyambutan Kardinal Ignatius Suharyo turut dihadiri oleh Uskup Keuskupan Tanjung Selor, Mgr. Paulinus Yan Olla, Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto, Wakil Walikota Tarakan Ibnu Saud, petinggi TNI-Polri Kaltara, jajaran Kabinda Kaltara, dan tokoh agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltara. ( AT)

Artikel Wagub Kaltara Sambut Hangat Kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo ke Tarakan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si, mewakili Gubernur Kaltara. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap transformasi digital di sektor pemerintahan dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA dan SMK se-Kota Tarakan.

“Dengan adanya SPBE, kita dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara online, belajar dengan lebih efisien dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa,” ucap Iskandar.

Iskandar menekankan pentingnya literasi digital di era digital saat ini. “Teknologi telah mengubah cara kita belajar, bekerja dan berpartisipasi dalam masyarakat,” jelasnya.

Ia menjelaskan SPBE sebagai contoh nyata bagaimana teknologi dapat memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Iskandar mengajak para pelajar untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab agar dapat menjadi generasi yang cerdas, kompeten dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Sosialisasi literasi SPBE menghadirkan narasumber dari DKISP Kaltara, yaitu Deddy Harryadi, S.IKom (Kabid Aplikasi dan Informatika), Muhammad Nor Gusti, S.Ikom (Analis Berita), dan Jeki Ansari, S.Kom (Analis Tata Kelola Keamanan Siber). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Mustari, S.Pd., M.Pd, dan Kepala Sekolah SMA N 1 Tarakan Jasmin, S.Pd. ( AT)

Artikel Pemprov Kaltara Sosialisasikan Literasi SPBE kepada Pelajar SMA/SMK Tarakan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wagub Ingkong menyinggung capaian predikat “Sedang” untuk LPPD tahun 2023 di Kaltara dan menekankan pentingnya perbaikan. Ia menjelaskan bahwa LPPD digunakan pemerintah pusat untuk evaluasi dan pembinaan pemerintah daerah, serta mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah. Wagub juga mengingatkan bahwa penghargaan SPM Award 2025 yang diraih Kaltara bukan tujuan utama, melainkan peningkatan pelayanan masyarakat.

SPM meliputi enam bidang layanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Wagub berharap Coaching Clinic ini dapat memberikan pemahaman yang sama kepada evaluator, sehingga proses evaluasi tidak hanya untuk peringkat, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Acara dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri, Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Kaltara.( AT)

Artikel Wagub Kaltara Buka Coaching Clinic Penguatan LPPD dan SPM, Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Bimtek ini yang diinisiasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltara. Ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis SPM untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, mengingat masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dan keterjangkauan pelayanan tersebut. Pembangunan berbasis SPM dinilai penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah daerah didorong untuk menggerakkan potensi sumber daya lokal, melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan. Pemprov Kaltara berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan. Datu Iqro juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara baru-baru ini menerima penghargaan SPM Award 2025 kategori Kinerja Terbaik Provinsi di Regional Kalimantan, namun menekankan bahwa tujuan utama penerapan SPM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan semata-mata untuk meraih penghargaan. ( AT)

Artikel Pemprov Kaltara Gelar Bimtek SPM 2025, Dorong Peningkatan Pelayanan Dasar Berbasis Sumber Daya Lokal pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menggerakkan olahraga masyarakat di Kaltara. Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung penuh kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga rekreasi. Gubernur berharap KORMI Kaltara di bawah kepemimpinan Achmad Djufrie dapat semakin maju, aktif, dan berdampak bagi masyarakat.

Ketua KORMI Kaltara terpilih, Achmad Djufrie, menyebutkan fokus ke depan antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi, mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan organisasi mitra, melestarikan olahraga tradisional, dan mengembangkan event olahraga yang kreatif dan inklusif. ( AT)

Artikel Gubernur Kaltara Hadiri Pelantikan Ketua KORMI Kaltara pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wagub Ingkong, mewakili Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengapresiasi inisiatif DPW Apkasindo Kaltara yang menggagas workshop ini. “Workshop ini momentum penting untuk memperkuat kelembagaan petani dan mendorong kemitraan yang menguntungkan semua pihak,” kata Wagub Ingkong.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan perusahaan besar perkebunan sawit untuk menciptakan kemitraan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Sektor kelapa sawit menjadi tulang punggung Kaltara, dengan luas areal tanam 39.466,5 hektar dan produksi 75.739 ton (data BPS 2023). Kontribusi subsektor kelapa sawit terhadap PDRB Kaltara tahun 2022 mencapai Rp3,9 triliun.

Namun, petani sawit menghadapi tantangan seperti ketimpangan posisi tawar, keterbatasan akses teknologi dan pembiayaan, serta pola kemitraan yang belum optimal. Wagub Ingkong mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hilirisasi, seperti pabrik pengolahan kelapa sawit. Saat ini Kaltara memiliki 20 pabrik, namun kapasitasnya masih belum memadai.

Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan petani, dan mendukung peran Apkasindo. Target kontribusi sektor kelapa sawit terhadap PAD tahun 2024 sebesar Rp56,35 miliar harus dicapai dengan kerja sama semua pihak.

Wagub Ingkong juga meluncurkan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat petani sawit di Kaltara. Workshop dihadiri Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Dirjen Perkebunan, Ardi Praptono, S.P., M.Agr., Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Dirjen Perkebunan, Haris Darmawan, S.E., M.Sc. (daring), Direktur BPDPKS Kemenkeu RI, Normansyah Hidayat Syahruddin, M.Eng.Sc, Ph.D., Ketua DPP Apkasindo, Dr. Gulat ME Manurung, MP.C.IMA, Plt. Ketua DPW Apkasindo Kaltara, Muh. Khoiruddin, S.HI, perusahaan mitra, akademisi, dan Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara. ( AT )

Artikel Pemprov Kaltara Dorong Kemajuan Sektor Perkebunan Sawit, Luncurkan Koperasi Merah Putih pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Alhamdulillah rumah singgah kita sudah realisasikan, mulai hari ini masyarakat yang secara finansial keluarga kurang mampu untuk menginap di hotel atau penginapan bisa ditampung di rumah singgah,”katanya.

Gubernur mengatakan renovasi Rumah Singgah sudah lama digagas dan direncanakan, walaupun sempat terkendala dengan anggaran akhirnya bisa terealisasi dan dimanfaatkan untuk masyarakat.

Rumah Singgah ini berjarak kurang lebih 40 meter dari RSUD dr. H. Jusuf SK, mudah diakses siapa pun dan memiliki 7 kamar yang bisa digunakan oleh pasien dan keluarga yang berobat.

Ia mengharapkan Rumah Singgah tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin kepada yang membutuhkan tempat tinggal selama keluarganya di rujuk berobat di RSUD dr. H. Jusuf SK bisa dijaga dan dikelolah dengan baik.

Oleh karena itu Gubernur meminta kepada RSUD Dr. H. Jusuf SK. agar segera menunjuk pengelolah Rumah Singgah sehingga bisa membantu masyarakat yang dirujuk berobat kesini bisa menggunakannya.

Rumah Singgah diperuntukan Pasien Kelas 3. Agar bisa ditampung di rumah singgag tersebut agar tetap untuk melapor ke pengelola. Selain itu juga disediakan fasilitas lainnya seperti kompor, dispenser, dan beras tanpa dipungut biaya.

“Rumah Singgah ini kami buat untuk seluruh masyarakat Kalimantan Utara yang betul – betul bisa dimanfaatkan dan membutuhkan tempat tinggal selama keluarga dirujuk di RSUD dr. H. Jusuf SK,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, H. Usman, SKM.,M. Kes., Plt. Direktur RSUD dr. Jusuf SK. dr. Budy Aziz B. Sp. PK.(O)

Artikel Gubernur Kalimantan Utara Resmikan RSUD dr. H. Jusuf SK pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.