Dalam sambutannya, Wagub Ingkong mengapresiasi kontribusi GKII yang tidak hanya berperan dalam pembinaan iman, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan sosial.

“GKII tidak hanya menjadi wadah pembinaan iman jemaat, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, rukun dan berdaya saing,” kata Ingkong.

Ia juga menyampaikan selamat kepada jajaran Badan Pengurus Pusat (BPP) GKII yang terpilih dalam Konferensi Nasional GKII Tahun 2026 di Makassar. Ingkong berpesan agar kepengurusan baru mampu memperkuat koordinasi pelayanan mulai dari tingkat pusat hingga jemaat, termasuk menjangkau wilayah pedalaman dan perbatasan di Kaltara.

“Saya berharap para pemimpin yang telah dipercaya mampu membangun sinergi yang baik antara pusat, wilayah, daerah hingga jemaat,” ujarnya.

Menurut Ingkong, pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga membutuhkan pembangunan mental dan spiritual masyarakat melalui kolaborasi dengan lembaga keagamaan. Ia mengajak seluruh jajaran GKII untuk menjaga kekompakan, memperkuat pelayanan, serta membangun keluarga Kristen yang kuat sebagai fondasi masyarakat harmonis.

“Melalui kolaborasi yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, serta membangun Kaltara yang maju, damai dan sejahtera,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Ingkong mengingatkan pentingnya menjaga sikap saling menghormati dalam setiap perbedaan pandangan demi memperkuat persatuan dan pelayanan gereja.( O)

Artikel Wagub Kaltara Buka Konferensi Wilayah GKII Kaltara Ke-4, Apresiasi Kontribusi dalam Membangun Masyarakat Harmonis pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wahyuni menyampaikan bahwa kehadiran pasar ikan higienis ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan. Ia mengungkapkan sektor perikanan Kaltara terus menunjukkan tren positif, dengan produksi perikanan tangkap meningkat dari 32.535 ton pada 2023 menjadi 36.867 ton di 2024, dan kembali naik pada 2025 sebesar 37.988 ton.

Selain itu, pasar ikan murah yang digelar menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sesuai kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara Tahun 2026. Masyarakat dapat memperoleh ikan segar dengan harga lebih terjangkau, yakni selisih sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram di bawah harga pasar.

Wahyuni menyebutkan tingginya minat masyarakat terlihat sejak pagi hari dengan berbagai komoditas ikan tersedia, mulai dari bandeng, bawal, kerapu, tongkol, tenggiri, hingga kepiting dan berbagai jenis ikan air tawar. Ia juga mengapresiasi keterlibatan UMKM dan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang turut meramaikan kegiatan dengan produk olahan perikanan.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membantu daya beli masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, serta mendukung keberlanjutan usaha nelayan. Pasar Ikan Higienis permanen ini beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WITA.  ( O)

Artikel Pemprov Kaltara Resmikan Pasar Ikan Higienis di Tarakan, Dorong Kesejahteraan dan Kendalikan Inflasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Evaluasi ini dipimpin Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, SE., M.Si., dengan melibatkan Inspektorat Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.

Rapat bertujuan mengidentifikasi kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi belum optimal. Pollymaart menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan mencari solusi bersama, dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.

Pihak UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan mengungkapkan bahwa belum optimalnya penerimaan retribusi disebabkan belum diterapkannya retribusi parkir berlangganan dan menginap, yang dipicu keterbatasan sumber daya manusia khususnya tenaga pengamanan. Inspektorat Kaltara juga menyoroti potensi besar retribusi yang belum digali dengan membandingkannya dengan pelabuhan lain.

Menanggapi hal tersebut, Bustan meminta agar segera dilakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Bapenda Kaltara memaparkan jenis retribusi yang dipungut, meliputi parkir kendaraan, tambat kapal, pas penumpang, bongkar muat, serta pemanfaatan aset, di samping penerapan pajak kendaraan di atas air sebagai inovasi pertama di Indonesia.

Terungkap juga masih adanya penyewa aset yang belum membayar karena keberatan terhadap tarif. Pollymaart menyampaikan bahwa penyewa dapat mengajukan permohonan penyesuaian tarif, namun jika tetap tidak membayar akan dikenakan langkah tegas.

Menutup rapat, Pollymaart mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam mengoptimalkan PAD demi kemajuan Kalimantan Utara.( O)

Artikel Pemprov Kaltara Evaluasi Retribusi Pelabuhan Tengkayu I Tarakan Guna Tingkatkan PAD pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Datu Iqro menjelaskan bahwa dana BOSP, yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke 108 satuan pendidikan di Kaltara (total Rp62,6 miliar), bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat. Pemprov Kaltara juga mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp20,4 miliar dari APBD kepada 112 sekolah.

Datu Iqro menekankan pentingnya pengelolaan dana BOSP yang baik, tertib, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di Kaltara. Ia berharap dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, dan pembelajaran yang inovatif. Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana BOSP agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan.

Rakor menghadirkan narasumber dari Dirjen Paud Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sudarno, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nur Indah Palupi, S.T.P., dan Tim Manajemen BOS Kaltara.( AT)

Artikel Kaltara Gelar Rakor dan Sosialisasi Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Acara dihadiri ratusan umat Buddha se-Kaltara, Ketua Komisi III DPRD Kaltara Jufri Budiman, S.Pd., Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., Yang Mulia Banthe Gunaseno Thera, unsur Forkopimda Kaltara, tokoh adat, dan agama.

Datu Iqro menyampaikan selamat memperingati Hari Tri Suci Waisak dan berharap peringatan ini dapat mengimplementasikan nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Ia mengapresiasi panitia yang telah menyukseskan acara tersebut.

Datu Iqro menjelaskan bahwa Waisak memperingati tiga peristiwa penting dalam hidup Buddha Gautama (kelahiran, pencerahan, dan wafat), yang menjadi dasar ajaran Buddha yang membawa kedamaian dan pencerahan. Ia mengajak umat Buddha di Kaltara untuk mengamalkan ajaran Buddha dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan moral.

Dengan tema “Kekuatan Moral Membangun Kemuliaan Bangsa”, Datu Iqro berharap peringatan Waisak dapat meningkatkan kesadaran diri, berpikir jernih, menjaga moralitas, dan berkontribusi pada perdamaian dan kemuliaan bangsa. Ia kembali mengucapkan selamat Hari Tri Suci Waisak kepada seluruh umat Buddha di Kaltara. ( AT)

Artikel Pemprov Kaltara Hadiri Peringatan Hari Tri Suci Waisak 2569 BE/2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo bertujuan memberikan dukungan spiritual kepada umat Katolik Kaltara. Ia menambahkan bahwa kehadiran Kardinal memiliki peran penting dalam Gereja Katolik Indonesia dan kunjungan ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan komunitas Katolik Kaltara dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Wagub berharap kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo dapat memotivasi TNI-Polri dan turut memberikan perhatian pada isu sosial dan kemanusiaan di Kaltara. Ia juga menekankan bahwa kunjungan ini akan memperkuat hubungan baik antara pemerintah daerah dan komunitas Katolik serta meningkatkan kerjasama di masa mendatang. Wagub mencatat Kardinal Suharyo dikenal karena menghormati perbedaan agama dan budaya serta mempromosikan toleransi antarumat beragama.

Penyambutan Kardinal Ignatius Suharyo turut dihadiri oleh Uskup Keuskupan Tanjung Selor, Mgr. Paulinus Yan Olla, Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto, Wakil Walikota Tarakan Ibnu Saud, petinggi TNI-Polri Kaltara, jajaran Kabinda Kaltara, dan tokoh agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltara. ( AT)

Artikel Wagub Kaltara Sambut Hangat Kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo ke Tarakan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si, mewakili Gubernur Kaltara. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap transformasi digital di sektor pemerintahan dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA dan SMK se-Kota Tarakan.

“Dengan adanya SPBE, kita dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara online, belajar dengan lebih efisien dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa,” ucap Iskandar.

Iskandar menekankan pentingnya literasi digital di era digital saat ini. “Teknologi telah mengubah cara kita belajar, bekerja dan berpartisipasi dalam masyarakat,” jelasnya.

Ia menjelaskan SPBE sebagai contoh nyata bagaimana teknologi dapat memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Iskandar mengajak para pelajar untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab agar dapat menjadi generasi yang cerdas, kompeten dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Sosialisasi literasi SPBE menghadirkan narasumber dari DKISP Kaltara, yaitu Deddy Harryadi, S.IKom (Kabid Aplikasi dan Informatika), Muhammad Nor Gusti, S.Ikom (Analis Berita), dan Jeki Ansari, S.Kom (Analis Tata Kelola Keamanan Siber). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Mustari, S.Pd., M.Pd, dan Kepala Sekolah SMA N 1 Tarakan Jasmin, S.Pd. ( AT)

Artikel Pemprov Kaltara Sosialisasikan Literasi SPBE kepada Pelajar SMA/SMK Tarakan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Wagub Ingkong menyinggung capaian predikat “Sedang” untuk LPPD tahun 2023 di Kaltara dan menekankan pentingnya perbaikan. Ia menjelaskan bahwa LPPD digunakan pemerintah pusat untuk evaluasi dan pembinaan pemerintah daerah, serta mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah. Wagub juga mengingatkan bahwa penghargaan SPM Award 2025 yang diraih Kaltara bukan tujuan utama, melainkan peningkatan pelayanan masyarakat.

SPM meliputi enam bidang layanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Wagub berharap Coaching Clinic ini dapat memberikan pemahaman yang sama kepada evaluator, sehingga proses evaluasi tidak hanya untuk peringkat, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Acara dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri, Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Kaltara.( AT)

Artikel Wagub Kaltara Buka Coaching Clinic Penguatan LPPD dan SPM, Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Bimtek ini yang diinisiasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltara. Ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis SPM untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, mengingat masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dan keterjangkauan pelayanan tersebut. Pembangunan berbasis SPM dinilai penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah daerah didorong untuk menggerakkan potensi sumber daya lokal, melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan. Pemprov Kaltara berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan. Datu Iqro juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara baru-baru ini menerima penghargaan SPM Award 2025 kategori Kinerja Terbaik Provinsi di Regional Kalimantan, namun menekankan bahwa tujuan utama penerapan SPM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan semata-mata untuk meraih penghargaan. ( AT)

Artikel Pemprov Kaltara Gelar Bimtek SPM 2025, Dorong Peningkatan Pelayanan Dasar Berbasis Sumber Daya Lokal pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menggerakkan olahraga masyarakat di Kaltara. Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung penuh kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga rekreasi. Gubernur berharap KORMI Kaltara di bawah kepemimpinan Achmad Djufrie dapat semakin maju, aktif, dan berdampak bagi masyarakat.

Ketua KORMI Kaltara terpilih, Achmad Djufrie, menyebutkan fokus ke depan antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi, mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan organisasi mitra, melestarikan olahraga tradisional, dan mengembangkan event olahraga yang kreatif dan inklusif. ( AT)

Artikel Gubernur Kaltara Hadiri Pelantikan Ketua KORMI Kaltara pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.