Kegiatan menyasar beberapa lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang ilegal, di antaranya aliran Sungai Lubuk Larangan Desa Banjar Melayu, Desa Jambur Baru, dan Desa Sipogu di Kecamatan Batang Natal, serta Desa Pulau Padang (M3) dan Desa Perbatasan di Kecamatan Lingga Bayu.

Saat peninjauan tidak ditemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung, namun petugas mendapati sejumlah peralatan seperti box, mesin dompeng, serta tenda yang masih tertinggal di lokasi. Petugas langsung memusnahkannya dengan cara dibakar di tempat.

Komandan Kodim 0212/TS, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, S.E., M.M., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata TNI dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menekan dan memberantas aktivitas penambangan ilegal.

Dandim juga menuturkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pendekatan persuasif maupun penegakan aturan di lapangan.

Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara aparat TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam serta menekan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Dandim menegaskan, penertiban yang dilakukan bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga edukasi agar masyarakat beralih pada kegiatan ekonomi yang legal dan berkelanjutan.(M)

Artikel Kodim 0212/TS Gencarkan Sosialisasi dan Penertiban PETI di Mandailing Natal pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan ini diikuti oleh ASN se-Sumut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumut, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Sumut.

Pembacaan ikrar netralitas ASN dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta.

Fatoni menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan wujud komitmen nyata dari seluruh ASN untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang.

“Kita sudah mendengarkan deklarasi ASN secara bersama-sama. Melalui deklarasi ini sebagai wujud komitmen bersama bahwa ASN tetap profesional bertugas dalam kondisi apapun,” ucap Fatoni.

Ia menekankan bahwa ASN mempunyai hak pilih, namun tidak diperbolehkan melaksanakan politik praktis. Fatoni berharap deklarasi ini dapat menciptakan iklim kondusif di Sumatera Utara.

“Usai deklarasi ini kami mengingatkan maka kita semua agar ASN tetap netral tetapi kita semua harus bersama-sama mensukseskan pilkada, menjaga iklim kondusif dan juga kepada rekan-rekan media juga bersama-sama menjaga iklim kondusif agar Pilkada di Sumatera Utara itu aman, lancar, damai dan sukses,” jelas Fatoni.

Fatoni juga menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas ASN yang bersikap tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada. Sejak bulan Juli lalu, dirinya telah mengeluarkan Surat Edaran terkait netralitas ASN.

“Sejak 11 Juli, saya sudah mengeluarkan surat edaran netralitas ASN, kalau ada ASN terbukti tidak netral silakan laporkan, saya akan tindak tegas,” tegas Fatoni.

Fatoni mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga netralitas ASN.

“Begitu juga Bupati dan Walikota, dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu kita semua bersama-sama jaga netralitas ASN, iklim yang kondusif perlu kita jaga di lingkungan kita masing-masing, termasuk di dunia maya,” ucap Fatoni.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumut Brigjen Pol Rony Samtana menilai deklarasi ini sebagai terobosan Pj Gubernur untuk memastikan netralitas ASN Pemprov Sumut.

“Deklarasi ini salah satunya terobosan Pj Gubernur untuk memastikan netralitas ASN, ini akan menjadi sebuah legitimasi bahwa ASN sudah netral,” ujar Rony.

Deklarasi Netralitas ASN diikuti oleh ASN se- Sumut baik secara langsung maupun virtual melalui zoom meeting. Turut hadir pada kesempatan tersebut Pangdam I/Bukit Barisan Brigjen Mayjen TNI Mochamad Hasan, Kajati Sumut Idianto, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana, Kabinda Sumut Brigjen TNI Gema Repelita, Danlatamal I diwakili Asrena, Danlanud Soewondo diwakili Kepala Dinas Logistik Lanud Soewondo, Sekda Provinsi Sumut Arief Trinugroho dan Kepala OPD se-Pemprov Sumut.

Deklarasi ini menunjukkan komitmen kuat dari Pj Gubernur Sumut dalam menjaga netralitas ASN dan memastikan Pilkada berlangsung aman, lancar, dan sukses.

Artikel Jaga Kondusivitas Pilkada, Pj Gubernur Sumut Pimpin Deklarasi Netralitas ASN pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Para pemilik klinik menuding dr. Erizal memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dalam menjalankan program akreditasi.

Mereka mengaku bahwa dr. Erizal menawarkan lembaga akreditasi yang melibatkan dirinya dan istrinya dengan iming-iming hasil paripurna dan meminta biaya bervariasi mulai 7 juta sampai 10 juta di luar biaya akreditasi. Namun, setelah akreditasi, hasil yang didapatkan tidak paripurna.

“Setelah kami konfirmasi ke staff beliau bagian klinik inisial BN apakah akreditasi wajib hasil Paripurna? Ternyata peraturannya adalah wajib akreditasi tapi tidak wajib paripurna dan posisi Dinkes adalah hanya sebagai pendamping bukan penentu lembaga akreditasi mana yang kami pakai,” ujar salah seorang pemilik klinik yang enggan disebutkan namanya.

Mereka juga merasa diintimidasi oleh dr. Erizal yang mengancam akan mencabut hasil akreditasi dari lembaga lain jika mereka tidak menggunakan lembaga akreditasi yang ditawarkannya.

“Bahkan dia keras dan dzolim kepada klinik yang akreditasi tidak melalui lembaga dia dengan cara mancari cari kesalahan dan mengancam di grup klinik untuk mencabut hasil akreditasi dari lembaga lain. Makanya banyak kami lebih baik pakai lembaga dia agar lolos dari ancaman beliau,” tambah pemilik klinik lain.

dr. If, yang mengenal karakter Dr. Asri Ludin Tambunan, meyakini bahwa perbuatan dr. Erizal ini tidak dibenarkan dan merupakan akibat dari ketidakhadiran Dr. Asri di posisi Kepala Dinas.

“Perbuatan dia seperti ini karena dr.. Asriludin Tambunan sudah tidak menjabat kepala dinas lagi sehingga dia berani berbuat seperti ini,” kata dr. If.

Para pemilik klinik kini merasa bingung mengenai perlindungan dari Kadis PLT Khoirum yang baru, mengingat dr. Erizal semakin berani dalam melakukan negoisasi harga sejak Kadis baru menjabat.

Setelah dikonfirmasi melalui WA, dr. Erizal meminta nama klinik yang merasa dirugikan.

Dugaan pungli dan intimidasi yang dilakukan dr. Erizal ini perlu diselidiki dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Semoga Kadis PLT Khoirum dapat memberikan perlindungan bagi para pemilik klinik dan memastikan bahwa program akreditasi berjalan dengan adil dan transparan.(Rezky Zulianda)

Artikel Dugaan Pungli dan Intimidasi di Akreditasi Klinik di Deli Serdang, Oknum Kabid Yankes Diduga Manfaatkan Jabatan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Massa menuntut PJ Bupati Padang lawas Utara berlaku netral jelang pilkada Padang lawas Utara. Mereka menunjukkan bukti adanya dugaan pengarahan terhadap pegawai negeri dan pegawai honorer untuk mendukung salah satu calon bupati. Massa juga meminta PJ Bupati Paluta, Patuan Rahmad syukur Hasibuan, untuk tidak “cawe-cawe” dalam pilkada Paluta mendatang.

Selain itu, massa juga menunjukkan beberapa bukti adanya dugaan keterlibatan kepala desa dalam memadang baliho salah satu calon bupati yang notabene adik mantan bupati terdahulu. Bukti lain juga ditunjukkan massa setelah adanya dugaan mobil dinas Pemkab digunakan untuk keperluan kampanye salah satu calon bupati.

“PJ Bupati Padang lawas Utara jelas sudah mencederai demokrasi, karna diduga sudah melakukan cawe-cawe pada pilkada Padang lawas Utara, kami sudah memiliki bukti kuat dan sebagian sudah kami laporkan ke Bawaslu Padang lawas,” tegas Afri Harahap saat berorasi.

Setelah beberapa jam melakukan orasi, PJ Bupati Padang lawas Utara tidak kunjung menemui ribuan massa di depan pintu masuk kantor bupati. Hal ini membuat massa geram, sehingga memicu terjadinya kericuhan. Aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian tidak bisa dihindari. Massa juga membakar ban bekas di depan kantor bupati setelah sempat melihat PJ Bupati Padang lawas Utara diduga kabur keluar kantor bupati melalui pintu belakang.

Suasana memanas dapat diredam setelah pihak kepolisian melakukan mediasi dengan massa untuk bertemu dengan perwakilan dari Pemkab Padang lawas Utara, dalam hal ini Kabag hukum. Dalam pertemuan antara Kabag hukum dengan massa, Kabag hukum berjanji apa yang menjadi tuntutan massa akan dilaporkan ke pimpinannya.

Sementara itu, jika tuntutan masyarakat tidak dipedulikan PJ Bupati Padang lawas Utara, massa mengancam akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak lagi. Mereka juga akan menyarati Mendagri agar PJ Bupati Padang lawas segera dicopot dari jabatannya di karnakan diduga tidak netral jelang pilkada Paluta.( Rezky Zulianda)

Artikel Ribuan Massa Demo di Kantor Bupati Paluta, Tuntut PJ Bupati dicopot dari Jabatan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Selain pengungkapan kasus dan tersangka yang mengalami peningkatan, jumlah barang bukti yang kita sita pada tahun ini sebanyak 4.726,29 gram sabu, ganja sebanyak 28.287,33 gram, dan pil ekstasi sebanyak 7.129 butir,” ungkap Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Thayeb, SH, Sik, melalui Kasat Narkoba Polres Batu Bara, AKP Fery Kusnadi, SH, MH, Polres Batu Bara.

Pengungkapan ini, kata Kasat Narkoba, merupakan wujud komitmen Polres Batubara dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pihaknya akan terus melakukan penggempuran terhadap sarang narkoba dan menindak para tersangka penyalahgunaan narkoba.

kasus Narkotika merupakan Atensi pimpinan Polri, tahun ini kita mengalami peningkatan dalam pengungkapan kasus. Terutama di zona merah yaitu daerah Simpang Gambus, Lima Puluh , Indrapura, Medang Deras Pangkalan Dodek dan Tanjung Tiram. Kita akan terus berantas sampai ke akar akarnya,” tegas mantan Kanit Reskrim Polsek Patumbak ini. (Rezky ZuliandZulian

Peningkatan pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Batu Bara menunjukkan keseriusan Polres Batubara dalam memberantas peredaran narkoba. Penggempuran terhadap sarang narkoba di zona merah diharapkan dapat menekan peredaran narkoba dan meningkatkan keamanan di wilayah tersebut.(Rezky Zulianda)

Artikel Penggempuran Sarang Narkoba di Zona Merah, Polres Batu Bara Berhasil Ungkap 202 Kasus Narkotika pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Saya ucapkan terima kasih, luar biasa kerjanya Pak Gub (Pj Gubernur Sumut Fatoni), Pak Gub tentu saja harus beradaptasi dengan dalam waktu singkat dengan urusan besar (PON),” kata Menko PMK.

Menko PMK memuji Fatoni yang telah melibatkan TNI-Polri dalam struktur kepengurusan PB PON XXI.

“Saya juga kagum keterlibatan unsur Forkopimda seperti TNI-Polri-Kejati-Danlanut-Dankosek-Dantamal-DPRD sangat maksimal,” singkat Menko PMK.

Dirinya juga telah melaporkan kesuksesan penyelenggaraan PON kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, termasuk beberapa kendala dan penyelesaiannya. Menurutnya, Presiden merespons dengan baik seluruh penyelenggaraan PON di Sumut.

“Tapi semuanya bagus Pak Gub, saya sampaikan jujur apa adanya, saya sampaikan ke Presiden,” ucap Menko PMK.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni juga memberikan cinderamata kepada Menko PMK Muhadjir Effendy berupa medali PON XXI Aceh-Sumut, yang terdiri dari medali emas, perak dan perunggu. Hal ini diberikan atas dukungan dari Menko PMK terhadap kesuksesan PON.

“Kami ucapkan terima kasih pelaksanaan PON atas dukungan dan bimbingan Bapak. Alhamdulillah secara umum berlangsung lancar dan penutupan Bapak berkenan hadir,” kata Fatoni.

Kemudian terkait pelaksanaan PON XXI, Fatoni mengungkapkan bahwa animo masyarakat sangatlah besar dan berlangsung sukses. Bahkan selama pertandingan PON XXI berlangsung pun selalu dipenuhi penonton di dalam venue.

“Ukurannya kalau penonton nggak ngerusak berarti puas, dan kemarin sampai akhir acara clossing ceremony PON itu sampai lampu dimatikan pelan pelan baru para penonton/pengunjung meninggalkan stadion, kalau ngak, nggak bubar-bubar (penonton), karena pencahayaan dikurangi, baru keluar pelan-pelan,” ungkap Fatoni.

Berkat pelaksanaan PON XXI di wilayah Sumut juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar. Bahkan melalui PON XXI juga dapat mempromosikan berbagai ciri khas daerah Sumut.

“Kita juga bisa menunjukkan Sumut yang sebenarnya, termasuk masyarakat tamu jadi banyak yang tahu bika ambon itu dari Medan, semua bawa oleh-oleh itu,” kata Fatoni.

Turut hadir pada kesempatan tersebut selain Pj Gubsu A Fatoni, Ketua harian PB PON Wilayah Sumut Baharuddin Siagian, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Effendy Pohan yang juga sekretaris umum PB PON, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus kepala bidang humas publikasi, informasi dan teknologi, dan Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Dedi Jaminsyah Putra ketua bidang Komsumsi. (Rizky Zulianda)

Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, termasuk Forkopimda. Apresiasi dari Menko PMK merupakan bukti kesuksesan PON dan kerja keras Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni, dalam memimpin penyelenggaraan event nasional ini.( Rezky Zulianda)

Artikel Menko PMK Apresiasi Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Saya ucapkan terima kasih kepada APDESI Deli Serdang yang telah mendaulat saya sebagai Ketua Dewan Pakar. Saya berharap dapat berkontribusi dengan pemikiran yang mendorong para Kades bergerak seirama dengan program-program pemerintah Kabupaten Deli Serdang,” ujar Asri Ludin Tambunan usai menghadiri Pelantikan DPC APDESI Deli Serdang di Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah (P3UD), Tanjung Morawa, Kamis (19/9).

Asri menegaskan, sesuai arahan Pj. Bupati Deli Serdang, Ir. Wiriya Alrahman, pemerintah desa harus fokus pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai Ketua Dewan Pakar, ia berkomitmen memberikan masukan strategis kepada Kades untuk mengakselerasi pembangunan di masing-masing desa.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada pengurus DPC APDESI Deli Serdang yang baru. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Ketua DPC APDESI Deli Serdang, Muhammad Kariman, menyampaikan bahwa APDESI menjadi wadah bagi seluruh kepala desa untuk saling bertukar pikiran dalam membangun desa dan menyelesaikan permasalahan yang ada. “Mari kita satukan visi dan misi demi pembangunan desa yang merata, serta menjaga hubungan harmonis antaranggota,” ujarnya.

Pj. Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, menekankan pentingnya peran Kades sebagai penggerak pemerintahan desa. Ia berharap APDESI dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan terus mendukung anggotanya dalam menjalankan tugas sesuai perundang-undangan.

“Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tutupnya.(Rezky Zulianda)

Artikel Siap Dukung Kemajuan Desa, Asri Ludin Tambunan Didapuk Jadi Ketua Dewan Pakar APDESI Deli Serdang pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dengan tambahan emas ini, Kaltara sementara mengumpulkan total 8 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Kemenangan di lapangan panahan Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, itu didapat setelah mengalahkan Sumatera Utara (Sumut) di final dengan skor 6-2.

Trio srikandi Kaltara tampil gemilang di babak sebelumnya. Pada perempat final, mereka menang telak atas Yogyakarta dengan skor 6-2, kemudian di semifinal mengatasi perlawanan sengit dari Jawa Tengah dengan skor tipis 5-4. Di final, mereka menunjukkan performa maksimal dan sukses mengalahkan Sumut.

“Alhamdulillah, syukur sekali bisa mendapatkan medali emas,” ucap Dzakira Aulia Putri, salah satu atlet dari trio srikandi. Baginya, kunci kemenangan adalah menikmati permainan tanpa tekanan.

Hal yang sama juga dirasakan saudara kembarnya, Dzakiya Amalia Putri, yang berterima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Ketua Perpani Kaltara, Steve, yang telah mendukung mereka sejak pelatihan di Jogja.

Manajer tim panahan Kaltara, Muhammad Taufiq Khusyairi, juga bersyukur atas pencapaian ini.

“Kami sangat puas dengan hasil ini. Tim beregu putri telah menunjukkan performa terbaik di momen penting ini,” ujarnya singkat.

Atlet Marathon Kaltara Masuk 5 Besar:

Sementara itu, dari cabang atletik, Kaltara masih belum bisa menambah medali. Indah Yuniarti yang turun di nomor marathon 42 kilometer putri, hanya mampu finis di urutan kelima. Meski belum membawa medali, ia dinilai cukup baik karena masuk 5 besar dari 30 pelari.

“Alhamdulillah, melihat performa Indah, kami cukup puas, meski belum dapat medali,” ungkap Andi Basri, Sekretaris Umum PASI Kaltara.

Andi juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi atletnya, salah satunya minimnya fasilitas latihan, khususnya trek tartan untuk marathon di Kaltara.

“Kami berharap ke depan pemerintah bisa menyediakan fasilitas latihan yang lebih memadai, agar atlet bisa tampil maksimal,” harapnya.

Kemenangan di cabor panahan menjadi bukti keseriusan atlet Kaltara dalam meraih prestasi di PON XXI Aceh-Sumut. Dukungan dan fasilitas latihan yang memadai diharapkan bisa semakin meningkatkan prestasi atlet Kaltara di masa mendatang.

Artikel Kaltara Raih Emas di Cabor Panahan PON XXI, Trio Srikandi Taklukkan Sumut di Final pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Sidang perdana yang digelar di ruang sidang Chandra, Kamis (19/9/2024) pagi, diwarnai dengan kekecewaan tim penasehat hukum Rosmaida Sitompul karena Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai sebagai termohon mangkir. Kejari Binjai meminta PN Binjai menunda persidangan selama 2 minggu ke depan.

Namun, Fadel Pardamean Batee, SH., M.H., selaku Hakim Ketua Prapid, menolak permintaan Kejari Binjai dan hanya menunda persidangan 6 hari ke depan, sehingga sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 25 September 2024.

Eka Putra Zakran, SH., MH., selaku Penasehat Hukum Pemohon, didampingi rekannya Abdul Basir, SH., Tuseno, SH., Rahmat Sakti S. Pane, SH., mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kejari Binjai.

“Mestinya mereka lebih siap dari pada kita, orang mereka yang me-BAP, dan memeriksa. Makanya tadi kita keberatan dengan penundaan 2 minggu. Hakim bijaksana tadi hanya ditunda 4 hari kerja. Jadi kita sidang perdana pembacaan permohonan atau gugatan nanti di tanggal 25,” ucap Eka Putra Zakran dengan nada kecewa.

Epza menjelaskan bahwa sidang Prapid seharusnya dilakukan secara cepat dengan jangka waktu 7 hari kerja, namun ketidakhadiran Kejari Binjai membuat persidangan terhambat dan putusan tertunda.

“Prapid inikan menguji bersalah atau tidak bersalah, dengan penundaan-penundaan sidang seperti inikan klien kami dirugikan karena dia semakin lama didalam tahanan. Jadi Kejari harus siap lah diperiksa oleh hakim, karena kami juga telah siap,” katanya.

Epza juga menjelaskan bahwa Prapid yang mereka ajukan merupakan gugatan atas penahanan yang dilakukan oleh Kejari Binjai terhadap Rosmaida Sitompul.+ Penahanan itu dinilai cacat hukum karena Rosmaida Sitompul yang merupakan saksi pada kasus dugaan tindak pidana korupsi saat memberikan keterangan sebagai saksi, Kamis (29/8/2024) lalu, dilakukan penahanan oleh Kejari Binjai.

“Penahanan ini dalam analisa hukum kami merupakan maladministrasi dan melangkahi prosedur, karena beliau (Rosmaida Sitompul – red) dipanggil sebagai saksi telah kooperatif memberikan keterangan-keterangan kemudian oleh Jaksa di tahan,” ujarnya.

Kasus yang menyeret nama Rosmaida Sitompul merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Belanja Jasa Konsultasi di Dinas Pendidikan Kota Binjai sebesar Rp.713.005.000. Dana tersebut merupakan anggaran pada 2 proyek yang dikerjakan oleh Satriya Prabowo dengan memakai perusahaan CV. GAMMA`91 CONSULTAN.

Pekerjaan tersebut telah selesai namun ditemukan dugaan tindak pidana korupsi sebesar kurang lebih 180.000.000, sehingga pihak Kejari Binjai memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Rosmaida Sitompul.

Epza menjelaskan bahwa antara Rosmaida Sitompul dengan Satriya Prabowo sudah ada Akta Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurusan Direksi CV.GAMMA 91 CONSULTAN.

“Sudah ada akte perjanjian yang diketahui oleh Notaris, mereka membuat perjanjian di bulan Februari sedangkan pekerjaan di bulan Maret 2021. Satriya Prabowo meminjam perusahaan CV.GAMMA 91 CONSULTAN kepada Rosmaida Sitompul untuk mengerjakan kedua proyek tersebut. Jadi artinya, Ibu Rosmaida Sitompul tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut, karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Satriya Prabowo. Jadi menurut hukum pidana, Satriya Prabowo lah yang sepenuhnya bertanggungjawab pada temuan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata Epza.

Epza berharap hakim tegak lurus pada kebenaran dan tidak tergiring ke intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

“Kami berharap sebagai 4 pilar penegak hukum, Polisi, Jaksa dan hakim tegak luruslah, kalau benar katakan benar dan objektif, kalau salah ya salah. Kalau nanti Kejari Binjai salah dalam menetapkan ini sebagai penyidik, mereka harus menerima dan hakim memutus untuk membebaskan klien kami. Jangan nanti tergiring atau diintervensi dan lain sebagainya, karena hakim.(Rezky Zulianda)

Artikel Sidang Praperadilan Rosmaida Sitompul di PN Binjai, Kejari Binjai Mangkir pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Rahmat Shah juga menegaskan komitmen FORKI Sumut untuk menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan pengalaman terbaik bagi para atlet karate dari seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya kepada awak media PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 wilayah Sumut, usai acara pembukaan cabor karate di Gedung Serbaguna UNIMED, Senin (16/9/2024).

“Sejak ditetapkan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 bersama Provinsi Aceh, cabor karate kebetulan dipertandingkan di Sumut. Kami Pengprov FORKI Sumut sudah melakukan berbagai persiapan, baik itu membentuk kepanitiaan dan membuat tim karate Sumut yang dapat diandalkan, untuk mencapai target meraih 2 medali emas,” sebutnya.

Rahmat Shah juga menekankan pentingnya kejujuran bagi para wasit dan juri dalam memimpin pertandingan.

“Berikanlah penilaian yang sejujur-jujurnya. Berikanlah penilaian yang baik jika karateka itu tampil baik dengan realistis, jangan ada pilih kasih atau apapun namanya itu di pelaksanaan PON ini,” tegasnya.

FORKI Sumut menurunkan 18 karateka, yaitu 9 putra dan 9 putri, yang dilatih oleh 4 pelatih. Mereka siap memberikan penampilan terbaik dan berjuang untuk mengharumkan nama Sumatera Utara di PON XXI.

“Kita hanya menargetkan dua medali emas di PON 2024 ini. Mudah-mudahan, dengan semangat tinggi yang dimiliki 18 karateka Sumut yang tampil bisa melebihi target. Kami sangat mengharapkan dukungan dan doa dari masyarakat dan insan karate yang ada di Sumut, agar anak anak Sumut ini memberikan prestasi terbaik dengan memperoleh medali emas lebih dari dua,” pungkasnya.( Rezky Zulianda)

Artikel FORKI Sumut Targetkan 2 Medali Emas di Cabor Karate PON XXI pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.