Secara hukum, penyediaan fasilitas kesehatan adalah mandat absolut negara. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintah daerah menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak. Membiarkan ambulans laut rusak tanpa upaya perbaikan yang konkret adalah bentuk pembiaran (omission) yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas kesehatan. Rakyat Kabaena dipaksa “membayar untuk bertahan hidup” di tengah kekayaan sumber daya alam mereka yang dikeruk.

Tindakan diam dan lambannya Bupati serta Dinas Kesehatan Bombana bertentangan langsung dengan Asta Cita ke-4 dan ke-6 yang diusung Presiden Prabowo Subianto:

Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk kesehatan. Bagaimana SDM Kabaena bisa unggul jika akses medis dasar saja terhambat biaya transportasi yang mencekik?

Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membiarkan biaya rujukan semahal itu justru memiskinkan masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Pemerintah pusat bicara tentang lompatan menuju Indonesia Emas, namun di Bombana, kita justru mengalami kemunduran ke era pra-kemerdekaan dalam hal layanan mobilitas medis.

Klaim Darwin (Dinkes) mengenai peminjaman speedboat Dishub hanyalah solusi reaktif yang tidak menyentuh akar masalah. Rusaknya fasilitas membuktikan tidak adanya manajemen pemeliharaan aset (asset management) yang terencana. Anggaran daerah dikemanakan? Mengapa perawatan alat vital seperti ambulans laut tidak menjadi prioritas utama di tengah melimpahnya PAD dari sektor tambang dan alam Kabaena?

Sebagai putra daerah Bombana asli Kabaena Alfian Renaldy yang saat ini menjabat sebagai Sekertaris Wilayah Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sulawesi selatan mengutuk keras ketidakpedulian ini. Olehnya itu dia mendesak Bupati Bombana untuk segera melakukan langkah-langkah tegas tutupnya : 

Copot Kepala Dinas Kesehatan Bombana. Kegagalan mengelola ambulans laut selama bertahun-tahun adalah bukti ketidakmampuan manajerial yang fatal dan membahayakan nyawa rakyat.
Audit Alokasi Anggaran Kesehatan. Harus ada transparansi mengapa biaya operasional dan perawatan armada kesehatan di kepulauan bisa “menghilang” hingga fasilitas terbengkalai.
Hadirkan Solusi Permanen. Bukan sekadar pinjam-pakai aset dinas lain, tapi pengadaan dan jaminan biaya operasional penuh agar rakyat tidak lagi dipalak oleh keadaan saat sakit.

Jangan biarkan rakyat Kabaena terus “mati pelan-pelan” karena birokrasi yang bebal dan tata kelola yang korup secara sistemik. Pemerintah ada untuk melayani, bukan untuk membebani Rakyat dalam pelayanan. Jika urusan nyawa saja diabaikan, maka Pemerintah Kabupaten Bombana telah gagal menjalankan mandat moral dan hukumnya tutup Alfian dalam rilisnya.

Oleh: Alfian Renaldy (Tokoh Muda Bombana / Sekwil Tani Merdeka Indonesia DPW Sulsel)

Artikel Tragedi Kemanusiaan di Kabaena: Kegagalan Tata Kelola Kesehatan dan Pengkhianatan terhadap Asta Cita pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Seorang filsuf dan kritikus pendidikan berkebangsaan Brasil dalam satu bukunya yang berjudul “Pendidikan Kaum tertindas”—di bagian lain ia menyebutkan bahwa kenapa Colombus menemukan daratan Amerika; padahal jauh sebelumnya Colombus berlayar menuju kawasan Laut Amerika, daratan Amerika telah dihuni oleh bangsa Afroamerika yang telah bercocok tanam, beternak serta melaut. Alasan Freire mengkritik Colombus bahwa penemuan Daratan Amerika, hanya semata untuk menegasikan “Eropasentris” terhadap bangsa-bangsa lain. Lebih lanjut Freire menyebutkannya; bahwa ini awal kemunculan dari “Kolonialisme”

Maka dengan dasar itu pula, sehingga bangsa-bangsa Eropa pada abad ke 16 sampai 17 melancarkan teori dagang ke seluruh daratan bangsa-bangsa lain termasuk di Asia dengan motif ekonomi tetapi terselubung The Political Colonialism. Invasi bermula dari jalur rempah—Asia hingga ke Indonesia, terutama Maluku dalam hal ini. Praktek ekonomi monopoli dipraktekkan di kalangan rakyat Indonesia. Perkebunan, pertanian menjadi tujuan utama Eropa untuk mengambil keuntungan secara monopoli.

Kondisi demikian pada akhirnya membentuk “Parochial Culture” atau budaya manut, nurut, karena kekuatan ekonomi (finansial) yang dimiliki penjajah, sehingga secara tidak sadar, masyarakat lokal mau atau tidak mau karena demi uang dan kebutuhan ekonomi, akhirnya tunduk di kaki penjajah. Situasi ini tidak hanya pada kekuatan ekonomi, tetapi lama kelamaan kolonialisme penjajah juga mengerahkan militer bersenjata. dari sinilah kemudian penindasan, perampasan hak-hak masyarakat lokal terhadap perkebunan dan pertanian dan sektor lainnya.

Sang Ideologis

Isi Pidato Proklamasi oleh Soekarno
Saudara-saudara sekalian!

Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun!

Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami:

Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal mengenai pemeindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggaraan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945.
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta
Demikianlah saudara-saudara!
Kita sekarang telah merdeka!
Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita.
Mulai saat ini kita menyusun negara kita!
Negara merdeka, negara republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi.
Insyaa Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.

Menyimak dari piadto Soekarno (Presiden Pertama RI), memberi kesan bahwa tak cukup dengan semangat patriotisme untuk menuju cita-cita kemerdekaan, tetapi juga butuh keberanian yang maksimal untuk mengirimkan pesan kepada dunia luar tentang kemerdekaan Indonesia sebagai cita-cita yang abadi. Bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi ini—juga termaktub dalam pembukaan UUD 45 sebagai sumber dasar ideologi bernegara. Bahwa ideologi negara tidak selalu dimaknai sebagai arti filosofis saja tetapi ia merupakan kerangka dasar, paradigma, prinsip serta sikap suatu bangsa untuk meneguhkan eksistensinya sebagai suatu bangsa yang beradulat.

Dan memang tidak mudah menjadi suatu bangsa yang berdaulat dan merdeka—tak sebatas merdeka hanya mengusir penjajah dengan berbagai bentuk perlawanan dan pemberontakan, tetapi lebih penting dari itu kemerdekaan adalah principles and ideals yakni suatu sikap untuk memerdekakan diri dari berbagai hal; baik fiisik maupun pikiran. Bahwa kemudian konsep ideologi yang digelorakan Soekarno-Hatta menjadi goals bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional.

Kini, Indonesia
Mengutip kembali pidato Soekarno “Mengusir penjajah dari bumi pertiwi tentulah begitu mudah, tetapi kelak, kalian akan terjajah oleh bangsamu sendiri”—(kira-kira demikian makna pidato Soekarno). Meminjam pandangan Joseph Schumpeter (1883-1960) seorang ekonom Amerika-Austria dan paling berepngaruh di era abad 20, dan sempat menjabat sebagai menteri keuangan Austria tahun 1919—dan mempopulerkan istilah “Destruksi Kreatif”—namun Schumpeter pun pernah menulis satu karya monumental “Capitalism, Sosialisme and Democracy”, di bagian lain pada pemikirannnya tentang kapitalisme, bahwa siklus dalam negara demokrasi kapitalisme politik akan terus berputar (sirkulasi) pada kelompok tertentu, yang itu-itu saja (mereka pemilik modal)—yang akan membuntungi sistem sosial, ekonomi, hukum dan politik. Menurutnya peran kapitalisme dalam politik juga sangat berpengaruh menggerus prinsip-prinsip demokrasi.

Ekonomi monopolistik, penguasaan pasar, kendali hukum dan sistem politik—adalah instrumen yang akan mempengaruhi publik bahwa betapa kuatnya sistem kapitalisme. Sehingga berujung pada disparitas sosial dan ekonomi begitu tajam dan menganga dengan lebarnya. Ketimpangan terjadi karena peguasaan sumber-sumber daya alam, intervensi dunia perbankan, dan mereka juga mampu mengendalikan politisi dengan uang dan pasar.

Fenomena sebagaimana yang digambarkan Schumpeter—menjadi cerminan dunia sosial (Imago mundi), politik kapitalisme di demokrasi kontemporer nampak begitu jelas buktinya; politik transaksional, jual beli kasus, syarat pendidikan tidak lagi menjadi hal yang penting dalam proses politik, penegakan hukum yang timpang, munculnya political trial, hutang luar negeri yang semakin membengkak, korupsi serta kejahatan politik lainnya. Bagi Soekarno—ini adalah penjajahan di rumah sendiri. Sirkulasi kekuasaan semacam ini pada akhirnya begitu sulit untuk diputus, sebab “mereka saling sandera” sehingga penegakan hukum ditengarai banyak yang terselesaikan di bawah meja hijau yang gelap.

Sehingga menjadi Indonesia itu tidak mudah, demokrasi elektoral juga pada akhirnya bukan solusi terbaik untuk mewujudkan tatanan masyarakat egalitarian (persamaan) di dalam kehidupan warga negara. Karena kapitalis, menyebabkan tetap saja ada kelas-kelas dalam warga negara; kelas elit (borjuasi) dan kelas rakyat jelata. Padahal demokrasi adalah sistem yang memutus perbedaan-perbedaan sosial di antara struktur sosial masyarakat. Tetapi ketika jurang perbedaan itu masih menganga, maka kita (Indonesia) belum lah on the track menuju kemerdekaan yang sempurna sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa ini.

Oleh : Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Dosen, Peneliti, Penulis bUku, Kritikus sosial Politik dan penggiat Demokrasi

Artikel TIDAK MUDAH MENJADI INDONESIA pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Di lain sisi, Soekarno pun pernah berpidato dengan lantang; “Bahwa kita baru saja merdeka, lepas dari penjajah, tetapi kelak rakyatku akan dijajah oleh bangsanya sendiri” Soekarno dan Tan Malaka—pada dua dialog tersebut memaknai “kemerdekaan” itu bukan sebatas melepaskan diri dari penjajahan dan segala macam bentuk kolonialisme, tetapi kemerdekaan yang diharapkan adalah kemandirian, kedaulatan; kemandirian dan kedaulatan secara ekonomi dan politik, sehingga tidak terjadi ketimpangan di antara rakyat dengan penguasa demikian pula sebaliknya.

Jiwa nasionalisme dan revolusioner telah membentuk watak bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, gemar gotong royong, tepo seliro, punya kepedulian satu sama lain. Dengan watak inilah yang kemudian mendorong upaya bagaimana kemerdekaan itu bisa dicapai, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Dan itu menjadi landasan terkuat tegaknya bangsa ini hingga detik ini.

Namun setelah 80 tahun kemerdekaan itu, berbagai problematik sosial kemudian muncul dipermukaan di tengah indeks demokrasi “dalam ujian”—kenaikan pajak yang tinggi, korupsi di berbagai sektor pemerintah, BUMN dan kementerian, PHK massal, sulitnya lapangan kerja, rapuhnya penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, gizi serta berbagai isu sosial lainnya, yang kemudian membentuk puncak gunung es, yang bisa kapan saja bisa meleleh dan mencair.

Tragedi Agustus

Respon publik yang begitu tinggi terhadap kebijakan pemerintah dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya bukan hanya menjadi “puncak gunung es” tetapi juga menjadi “bara dalam sekam” bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagian pengamat dan analis melihat, kalau Prabowo dikelilingi oleh “Brutus” yang sekali-kali akan menikam dari belakang sebagaimana Julio Caesar di belati Brutus.

Sehingga kemarahan publik dimulai dari aksi demontarsi tanggal 25 Agustus 2025 sebagai warning bagi pemerintah. Tetapi kemudian respon publik itu ditentang oleh beberapa oknum anggota DPR dengan gaya “merendahkan rakyat” sehingga aksi demonstrasi pun terus berlanjut hingga tanggal 30 Agustus 2025—dan berujung rusuh dan penjarahan di berbagai tempat. Apalagi jatuhnya korban dari driver ojek online Affan Kurniawan yang dilindas mobil aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Tragedi ini kemudian menyulut kemarahan massa yang sulit dikendalikan.

Tragedi agustus merupakan efek dari bola salju dari kemarahan massa, presiden Prabowo tentu tahu dan paham bagaimana kemarahan itu terjadi, karena komunikasi publik yang buruk dari beberapa oknum elit politik yang melukai dan mencederai nurani rakyat. bagi Prabowo ini adalah momentum untuk melakukan evaluasi baik itu terkait soal kebijakan yang tidak pro rakyat, maupun kegagalan dari menteri-menterinya di dalam upaya melakukan mitigasi terhadap respon publik yang semakin tinggi.

Harapan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menekankan agar masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional. Kepala Negara menegaskan bahwa semua partai politik, baik yang berada di dalam koalisi maupun di luar pemerintahan, sepakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintahan yang dipimpinnya. Dan juga meminta kepada seluruh partai politik termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/08/2025).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menghormati aspirasi murni masyarakat yang disampaikan secara damai. Ia juga menegaskan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan dengan baik akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta DPR untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan berbagai kelompok sipil. Menurutnya, penyampaian aspirasi langsung kepada wakil rakyat akan membantu memperkuat jalur komunikasi politik.

Harapan Presiden Prabowo tersebut adalah bukti kepedulian, kesungguhan untuk terus membangun Indonesia tanpa kekerasan. Walau pada kenyataannya kekerasan itu muncul akibat “katarsis publik” yang sulit dikendalikan.

Resuffle kabinet adalah batin politik Prabowo

Pasca gejolak sosial “penjarahan dan kerusuhan” di berbagai kota di Indonesia, maka dengan hak prerogatif presiden dengan membaca situasi yang ada; akhirnya terjadilah pergeseran kekuasaan di tubuh kabinet merah putih. Ada lima menteri yang di resuffle diantaranya; Budi Gunawan (Menteri Koodinator Bidang Politik dan Keamanan), dicopot karena dianggap gagal di dalam melakukan mitigasi aksi, sehingga situasi politik dan keamanan sedikit goyang dan berujung rusuh. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang dianggap sebagai “bendahara negara” yang punya pengalaman sebagai menteri keuangan pun dicopot. Respon publik yang tinggi terhadap kebijakan pajak yang membuatnya diganti. Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pun dicopot, setelah respon publik terkait yang bersangkutan “main domino” dengan Azis Wellang pelaku pembalakan liar yang juga membersamai menteri kehutanan Raja Juli Antoni. Publik memandang bahwa ini adalah pelanggaran etika seorang pejabat publik.

Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) pun dicopot, asumsi publik karena begitu tingginya respon publik terkait kasus judi online yang telah meresahkan masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya. Bahkan dalam fakta persidangan pun nama Budi Arie disebut oleh terdakwa. Publik berharap ada kepastian hukum sekaligus penegakan hukum di dalam upaya memberantas judi online tersebut. bahkan termasuk Dito Ariotedjo (Menpora) pun dicopot—yang bukan hanya karena prestasi olah raga yang kian menurun, tetapi publik juga merespon dengan adanya dugaan korupsi dengan pengembalian dana sebesar 27 Milyar dari kasus yang menimpa mantan sekjen Partai Nasdem Joni Plate.

Sehingga dengan hak prerogatif seorang presiden dengan mempertimbangkan respon publik—maka Presiden Prabowo melakukan resuffle kabinet merah putih sebagai bentuk sebagai upaya keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Dan secara politis, resuffle kabinet itu adalah bukti kegagalan pembantu presiden menyikapi tuntutan publik (warga negara). Termasuk upaya membersihkan “Toxit” di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto sebelum menjadi endemi di tubuh kekuasaan.

jadi pada prinsipnya, resuffle kabinet adalah “suara senyap” dari batin politik Prabowo.

Oleh : Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Dosen, Peneliti, Penulis Buku, Analis sosial politik, Penggiat Demokrasi

Artikel “SUARA HATI” DARI BATIN POLITIK PRABOWO pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pernyataan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana mungkin masyarakat sudah menerima surat tagihan dengan nilai lebih tinggi, bahkan sebagian sudah membayar, sementara pemerintah daerah tetap menyebut tidak ada kenaikan.

Apalagi terdapat Surat Edaran Bupati tertanggal 30 Juni 2025 yang secara jelas menetapkan bahwa besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tahun 2025 minimal ditetapkan sebesar Rp20 ribu.

Kemudian Fakta di lapangan tidak bisa dibantah. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang beredar jelas menunjukkan angka lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Artinya, ada penyesuaian yang membuat masyarakat harus membayar lebih mahal. Dalam praktiknya, kenaikan ini sering terjadi akibat perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau penerapan kebijakan teknis lewat Peraturan Krepala Daerah.

Nahh.. dimana letak persoalannya: komunikasi publik yang lemah dan minimnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif. DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan tampak absen dalam menjelaskan kebijakan ini kepada rakyat.

Padahal, setiap kebijakan fiskal yang berdampak luas semestinya melibatkan DPRD, baik dalam pembahasan maupun dalam sosialisasi. Masyarakat akhirnya berada pada posisi yang serba sulit: terbebani, tidak mendapat penjelasan memadai, dan bahkan seolah-olah dipersalahkan karena “salah paham” soal kenaikan pajak.

Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/4528/SJ yang terbit 14 Agustus 2025 sesungguhnya lahir untuk mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membebani rakyat kecil dengan kebijakan pajak. Edaran itu jelas meminta kepala daerah menunda atau bahkan mencabut penyesuaian tarif yang memberatkan. Namun, di tingkat lokal, implementasi surat edaran ini apakah bisa di terapkan di kabupaten Sinjai yang seolah tidak berjalan selaras dengan kenyataan yang dialami masyarakat.

Maka pertanyaannya sederhana: apakah DPRD tidak mengetahui adanya kebijakan penyesuaian yang menambah beban masyarakat, ataukah tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah daerah? Jika DPRD tahu, mengapa tidak bersuara? Jika tidak tahu, maka fungsi pengawasan mereka patut dipertanyakan.

Rakyat berhak atas kejelasan. Jangan sampai pernyataan pejabat publik hanya menjadi tameng politik sementara masyarakat sudah lebih dulu mengeluarkan uang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pajak seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan sumber kebingungan dan kekecewaan.

Penulis : Safir Jurnalis pedulibangsa. co

Artikel Antara Kenaikan Pajak yang Disangkal dan Beban Masyarakat yang Nyata. pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Disisi lain ada suatu perusahaan, berpolemik antara pihak pengiriman produk dengan pihak produksi, hanya soal penetapan tanggal dan bulan pengiriman dan produksi yang keduanya memiliki argumen yang sama-sama masuk akal. Bila keduanya, terjebak pada kalah menang, tentu perusahaan tersebut akan collaps dan mengalami bencana keterpurukan. Demikian juga konflik Israel dengan Mesir yang mempertentangkan Semenanjung Sinai yang kemudian berunding di Camp David pada Oktober 1978. Kedua negara tersebut masing-masing punya alasan dan argumen yang kuat. Bagi Israel, yang telah menduduki Sinai sejak Perang Timur Tengah tahun 1967 menolak untuk mengembalikan wilayah itu satu inci pun. Usaha untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan kompromi masing-masing negara berbagi separoh wilayah Sinai, tidak menemukan jalan. Kedua belah pihak menolak.

Namun pada saat perundingan berlangsung di Camp David, ditemukanlah bukti-bukti kepentingan tersembunyi di balik ppertentangan kedua negara itu. Kepentingan Israel, memastikan bahwa batas-batas wilayah negaranya aman dari serangan udara dan darat dari Mesir. Sementara dipihak Mesir, kepentingannya adalah kekkuasaan; adalah meraih kembali kekuasaan atas tanah yang pada zaman dahulu menjadi wilayah Mesir. Setelah perundingan berlangsung berhari-hari yang diprakarsai Amerika Serikat, maka dicapailah kesepakatan kedua belah pihak. Israel setuju untuk mengembalikan Semenanjung Sinai, dengan gantinya Mesir bersedia memberikan jaminan untuk menjadikan Sinai sebagai wilayah demiliterisasi dan mengizinkan Israel untuk mendirikan basis pertahanan udaranya di sana. Dan hasil perundingan itu berlangsung secara efektif sejak tahun 1982.

Dari tiga hal tersebut di atas, dengan analisis resolusi konflik yang ada akan memberi arah dan petunjuk—bagaimana mediator, negosiator serta pemimpin di dalam mengambil peran strategis untuk menyelesaikan konflik. Bukan hanya sebatas narasi yang semiotik; tetapi tindakan yang nyata. Yaitu mempertemukan dua arus utama; penuntut dan yang dituntut.

Spiral Kekerasan dalam bernegara

Sekilas pandangan Dom Helder Camara dalam bukunya “Spiral Kekerasan” bahwa kekerasan adalah sikap, dorongan bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan satu tindakan bila ruang privat seseorang atau kelompok itu terganggu. Terganggu dengan; cemoohan, hinaan, perlakuan tidak adil, bahkan karena kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Bila kekerasan dipantik dengan kekerasan; maka akan berujung pada kemarahan, pengrusakan, penjarahan serta sikap brutalisme menjadi barbar, dan itu sulit dikendalikan.

Oleh Neera Chandoke dalam bukunya “The State and Civil Society” Exploration in Political Theory, 1985, memandang; bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial, dan dominasi kekuasaan politik berkecendrungan memunculkan benturan antara negara dengan masyarakat sipil. Ketimpangan ekonomi ini telah kita kenal dengan berbagai argumen Marxian; di mana alat-alat produksi didominasi kelompok borjuasi yang bersumber dari kekuasaan. Legitimasi kekuasaan atas penguasaan produksi menyebabkan kendali ekonomi di satu tangan atau pada kelompok tertentu. Dan pada akhirnya ini pula yang meletupkan benturan kaum proletar (buruh) dengan kaum borjuasi (majikan atau pemilik modal); itu karena ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.

Bagi Chandoke; benturan negara dengan masyarakat sipil, bukan hanya semata ketimpangan ekonomi sosial. Tetapi karena juga faktor dominasi politik dan kekuasaan yang dimiliki pemerintah dan anggota parlemen. Chandoke lebih lanjut menganalisis, bahwa ketimpangan itu merupakan “Ajang pertarungan negara dengan masyarakat sipil” (Neera Chandoke, hal, 313). Pada fase-fase itu konflik negara dengan masyarakat sipil menuai kerumitan yang tajam. Arogansi negara dalam hal ini penyelenggara negara, terhadap masyarakat sipil, terabaikan karena; tuntutan masyarakat sipil atas dominasi politik dan kekuasaan, minimal dihentikan atau dikurangi—terutama dalam praktek kekuasaan, penegakan hukum, penguasaan atas sumber-sumber negara yang monopolistik. Disparitas ini yang menjadi sentar pemicu konflik-konflik sosial itu terjadi.

Disisi lain dua teoritikus; Nicos Poulanzas dan Claus Offe, menunjukkan bahwa perjuangan sosial dalam masyarakat membatasi negara. Poulanzas; menitikberatkan pada pada aspek konflik sosial yang disebabkan oleh negara yang tidak dapat mengambil peran banyak, sehingga membiarkan gesekan; antara kelas ekonomi dengan kelas sosial atau yang lebih familiar adalah kelas borjuasi dengan proletar (pekerja)—sebagaimana pandangan Marxsian. Tetapi pandangan Claus Offe, melihat pada aspek yang lain bahwa kerengganan relasi antara kkekuasaan ekonomi dan politik menjadi sebab kekacauan-kekacauan di tengah masyarakat. Lebih lanjut Offe menyatakan; bahwa negara sebagai subsistem ekonomi yang cendrung memfasilitasi ekonomi kapitalisme sebagai agen penguasaan produksi. tetapi dipihak yang lain negara juga membutuhkan loyalitas dari massa (rakyat), demi memperbaiki dan sekaligus mempertahankan fungsi-fungsi primer bagi negara yakni; pemenuhan kebutuhan, keadilan, rasa aman, penegakan hukum, serta menciptakan stabilitas ekonomi politik yang seimbang.

Dalam perspektif tersebut di atas, dapat dipahami; bahwa konflik negara dengan masyarakat sipil—sangat disebabkan oleh disparitas atas sosial ekonomi, serta dominasi kekuasaan dan politik yang begitu curam. Termasuk karena ketimpangan pendapatan antara pejabat negara dengan kelas masyarakat sipil.

Vox Populi Vox Dei

Dalam transisi demokrasi menurut David Easton (1981) “The Political System”, menyarankan meninggalkan konseptualisasi seputar perdebatan tentang negara, sebab menurutnya negara telah menciptakan kekacau-balauan dalam relasi antara negara dengan masyarakat sipil. Sementara John Hoffman (1988), mengatakan; bahwa negaralah yang harus menjadi sentra dari berbagai teori politik, demikian pula pada peran-peran politiknya. Peran politiknya yang dimaksud adalah; eksekutif (pemerintah), legislatif (anggota DPR/Parlemen), yudikatif (lembaga penegakan hukum)—yang semuanya memungkinkan terwujudnya relasi yang bukan hanya kepada antarlembaga tetapi juga relasi dengan masyarakat sipil (publik atau rakyat). Kesenjangan relasi ini cendrung dipandang sebagai dua pihak yang berbeda; pemerintah dengan yang diperintah (penguasa dengan yang dikuasai) atau penindas atau yang ditindas.

Praktek transisi demokrasi juga pada akhirnya tidak memberikan jaminan akan kualitas demokrasi di masyarakat. The political decay—sebagai sarana perang antar geng politik, kini menjadi fenomena dalam politik kontemporer. Situasi demikian, tidak menyebabkan kondusifitas demokrasi dan politik akan semakin baik, malah justru indeks demokrasi semakin menurun. Belum lagi the political trial (pengadilan politik) atas berbagai kasus hukum yang dipolitisir sedemikian rupa, sehingga salah benar bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum, justru dominasi politik cendrung tersembunyi di balik itu.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia saat ini, di tengah usia 300 hari lebih pemerintahan Prabowo Subianto—begitu banyak hal-hal yang terungkap di permukaan; korupsi yang menggila, penegakan hukum yang tebang pilih, kriminalisasi hukum, hutang luar negeri yang menggunung, kenaikan pajak dan royalti, efesiensi hanya omong kosong. Bahkan kenaikan gaji anggota DPR yang di luar batas tanpa harus mempertimbangkan standar kehidupan rakyatnya. Ini adalah bentuk bencana atas hilangnya sense of crisis dan rasa empaty dalam pemerintahan saat ini.

Sebuah refleksi; dari joget-joget di istana, joget-joget di gedung parlemen, oknum anggota DPR yang nantangin rakyat, sampai dengan kata-kata yang tak sepantasnya keluar dari mulut seorang anggota DPR yang mengatakan; kalau yang mau membubarkan DPR itu manusia tertolol sedunia, bahkan ada yang membandingkan dirinya (anggota DPR) dengan istilah rakyat jelata. Kesemuanya ini adalah bara dalam sekam. Sehingga publik merespon dengan cara demonstran 28 Agustus 2025, yang berujung kematian seorang driver Ojol (Affan Kurniawan) yang dilindas mobil Baracuda Brimob. Fenomena ini kemudian menciptakan kemarahan rakyat yang sulit dikendalikan, dan itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk aksi solidaritas.

Hedonisme anggota DPR di tengah sulitnya ekonomi rakyat—juga menjadi asbab pemicu terjadinya kemarahan. Representasi politik rakyat bagi anggota DPR belumlah dipahami secara substansial, sehingga kadang mereka setelah terpilih tidak lagi mewakili rakyat yang memilihnya. Sehingga ada pameo; sebelum jadi anggota DPR mengemis minta suara ke rakyat. Giliran terpilih, mengemis ke negara minta fasilitas semuanya dipenuhi, jadi simpulannya di gedung DPR itu dipenuhi pengemis. Ada proses kesadaran yang hilang bagi mereka yang telah dipilih oleh rakyat.

Karena itu, insiden, kerusuhan ini harus diakhiri dengan cara pemerintah harus merespon dengan tindakan atas tuntutan rakyat yang berkembang. Pemerintah tidak sebatas bernarasi ada pihak ini dan itu di balik tragedi ini, dalang ini dalang itu—penanganan ini bukan sebatas rethoris-semiotik yang bersifat the moral forces tetapi juga perlu the political forces. Insiden tersebut adalah bukti vox populi vox dei, bahwa kemarahan rakyat adalah merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Sehingga pemerintahan Prabowo Subianto diminta merespon tuntutan rakyat, paling tidak membersihkan “brutus-brutus” dalam kabinet merah putih, mencopot para penegak hukum yang masih mempermainkan hukum dan keadilan. Ruh reformasi 98 harus dikembalikan sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Governance), bersih dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), merasionalisasikan gaji dan tunjangan elit, pejabat negara, anggota DPR dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat yang semakin terpuruk. Kalau hal ini dilakukan oleh Prabowo Subianto—maka trust publik terhadap pemerintah semakin kuat dengan dukungan rakyat. Tetapi bila hal itu tidak dilakukan, justru akan melemahkan posisi Prabowo Subianto—dan kekhawatiran terjadi delegitimasi kekuasaan.

Sebab itu, rakyat menunggu tangan besi Prabowo Subianto untuk menciptakan kondusivitas bernegara dengan dukungan rakyat. Semoga bisa dilakukan demi kepentingan rakyat. *****

Note “Elit, pejabat, anggota DPR hanya dipilih 5 tahun sekali, dan bisa diganti kapan saja, tetapi posisi rakyat tidak pernah tergantikan”

Referensi :

Al Mughniy, Saifuddin, 2007, Pembangkangan Civil Society, Kalam Nusantara, Jakarta

Chandoke, Neera, 1995, The State and Civil Society (Benturan negara dengan masyarakat sipil), Penerbit, Institut Tafsir Wacaba, Yogyakarta.

Polanyi, Karl, 1944, The Great Transformation; The Political and Social Origins of Our Time. Boston, Amerika Serikat. Cetakan pertama edisi Indonesia, 2003, Transformasi Besar; Asal usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pruitt, DeanG, Jeffrey Z. Rubin, 1986, Social Conflict, (Teori Konflik Sosial), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Singh, Rajendra, 2010, Social Movement, Old and New; A Post Modernist Critique, Resist Book, Sleman, Yogyakarta.

Oleh : Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Dosen, Peneliti, Penulis buku, Kritikus sosial politik, Penggiat demokrasi

Artikel RELASI NEGARA DENGAN MASYARAKAT SIPIL pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Rp50 juta per bulan untuk sekadar tempat tidur? Hebat sekali wakil rakyat kita—mungkin mereka pikir tunjangan itu bukan uang rakyat, melainkan hak turunan dari nenek moyang, yang diwariskan agar mereka bisa terus merasa lebih tinggi dari rakyat yang dipanggilnya “wakil”.
atau ….
Mungkin alasan rumah dinas ditolak karena terlalu “seram”: bukan hantunya, tapi bayangan rakyat miskin yang menempel di dindingnya, jadi lebih aman kalau pindah ke kantong pribadi Rp50 juta per bulan—setidaknya di sana hantunya bisa ia taklukkan.

Sementara rakyat? Mereka menatap angka itu dengan mata melotot—apakah aset negara yang kosong itu bakal diapakan? Apakah dilelang, dijual, disulap jadi mall mini, atau dijadikan dekorasi publik? Jawaban sederhana seperti itu sepertinya terlalu primitif bagi logika parlemen: yang penting uang tunai Rp50 juta masuk kantong.

Pilihan anggota DPR sangat jelas dan rasional menurut logika mereka: siapa yang mau repot tinggal di rumah dinas, lengkap dengan tetangga cerewet dan birokrasi kusut, jika bisa menerima Rp50 juta langsung ke rekening setiap bulan? Rumah dinas hanyalah formalitas, alamat administratif, atau monumen sejarah yang bisa diabaikan. Sementara uang tunai? Itu adalah kenyataan yang bisa langsung dipegang, dihitung, dan dipamerkan di WhatsApp atau Instagram.

Rakyat pun bisa belajar banyak dari fenomena ini. Misalnya: Bagaimana menukar fasilitas publik menjadi keuntungan pribadi dengan mudah. Bagaimana “mengubah” rumah negara menjadi bonus tunai yang masuk kantong. Bagaimana tetap tersenyum di ruang sidang sementara saldo bank bertambah.

Ironi terbesar? DPR seharusnya mewakili rakyat, menjaga aset negara, dan memastikan fasilitas publik dimanfaatkan secara adil. Faktanya, anggota DPR menikmati aset negara layaknya pesta pribadi: rumah kosong? Tidak masalah. Tunai Rp50 juta? Silakan nikmati. Sementara rakyat? Mereka hanya bisa menatap dari jauh, seperti melihat kastil mewah di negeri dongeng yang tak pernah bisa mereka masuki.

Fenomena ini mengukuhkan satu kesimpulan pahit: demokrasi di Indonesia kadang lebih mirip pasar saham daripada forum publik. Rakyat adalah penonton yang membayar tiket melalui pajak; wakil rakyat adalah investor utama yang menukar aset negara menjadi saldo pribadi. Aspirasi rakyat hanyalah dekorasi panggung, sedangkan tunjangan legislator adalah bintang utama.

Jika kita bandingkan, rumah dinas yang kosong bisa menjadi simbol kesederhanaan, tapi kantong DPR penuh adalah simbol ketimpangan. Rakyat belajar sabar, menahan harga sembako dan listrik yang naik. Wakil rakyat belajar kaya, menandatangani daftar hadir sambil menikmati fasilitas yang dibayar oleh rakyat. Demokrasi? Kadang terasa seperti sirkus, di mana rakyat membayar tiket, menonton pertunjukan mewah, sementara aktor utama menikmati pesta di balik layar.

Dan di sinilah ironi mencapai puncaknya: 50 juta bukan sekadar angka, tetapi mantra sakti bagi wakil rakyat. Dengan tunjangan itu, mereka bisa membeli beras untuk satu RT, listrik untuk gedung perkantoran, dan masih menyisakan untuk liburan ke luar negeri. Sementara rakyat? Mereka tetap menghitung setiap rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah negara kosong, kantong DPR penuh, dan demokrasi menjadi panggung komedi tragis.

Penulis : Hernan Kajang

Artikel RUMAH DINAS DPR KOSONG, PINDAH KE KANTONG ANGGOTA RP. 50 JUTA/BULAN pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Konsep ini menjelaskan bagaimana elit lokal mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan batas administratif, institusional, bahkan informasi, antara pemerintah pusat dan daerah. Mereka tidak hanya memerintah, tetapi juga mengisolasi wilayah kekuasaan mereka dari intervensi luar—terutama dari aktor-aktor nasional yang bisa menjadi ancaman terhadap hegemoni lokal.

Melalui kontrol atas birokrasi, lembaga hukum, partai lokal, hingga media daerah, para penguasa lokal mampu membangun semacam “benteng politik” yang tidak mudah ditembus. Bahkan ketika pusat sudah berganti rezim dan membuka kran demokrasi, daerah bisa tetap stagnan—dikuasai oleh dinasti, patronase, dan praktik politik eksklusif.

Antara Pusat dan Daerah: Siapa Lebih Demokratis?

Kita sering membayangkan bahwa ancaman terhadap demokrasi datang dari pusat. Namun, pengalaman negara-negara demokratis federal seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Meksiko menunjukkan sebaliknya. Di negara-negara ini, pemerintah pusat telah lama demokratis, sementara beberapa negara bagian atau provinsi masih dikuasai oleh elit yang represif, eksklusif, dan antikritik.

Di AS, pada masa segregasi rasial, negara-negara bagian selatan menutup akses pemilih kulit hitam dengan cara-cara legal, dan ini berlangsung cukup lama meski pemerintah federal telah menjamin hak-hak sipil. Di Argentina dan Meksiko, reformasi nasional kerap terbentur oleh kekuatan politik lokal yang kuat, termasuk partai dominan yang menancapkan kuku kekuasaan melalui patronase.

Fenomena ini bisa dengan mudah kita temui di Indonesia. Beberapa kepala daerah memiliki pengaruh yang begitu kuat hingga tak tersentuh hukum, dan berulang kali terpilih melalui pemilu yang formalnya demokratis namun sesungguhnya tidak kompetitif. Bahkan, banyak di antaranya membangun dinasti politik yang menjadikan demokrasi lokal hanya sekadar prosedur, bukan substansi.

Membuka Batas, Menasionalisasi Konflik

Jika kekuasaan lokal tertutup dari tekanan luar, bagaimana demokratisasi bisa terjadi? Gibson menyarankan satu strategi: nasionalisasi konflik lokal. Artinya, masalah-masalah lokal tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam batas administratifnya. Harus ada upaya untuk mengangkatnya ke tingkat nasional—melalui media, peradilan nasional, partai politik nasional, dan advokasi publik.

Ketika konflik atau ketimpangan di daerah berhasil menjadi perhatian publik nasional, maka batas kekuasaan lokal akan terbuka. Tekanan dari luar bisa masuk, dan dengan itu peluang perubahan pun terbentuk. Ini yang terjadi, misalnya, ketika media nasional mengangkat kasus-kasus korupsi kepala daerah atau ketika keputusan Mahkamah Agung membatalkan peraturan daerah yang diskriminatif.

Demokrasi Harus Seragam

Demokrasi tidak bisa hanya dinikmati oleh sebagian warga negara yang tinggal di pusat kekuasaan. Demokrasi harus seragam, tidak peduli seseorang tinggal di Jakarta, Sumba, atau Jayapura. Ketika ada daerah yang masih dikuasai oleh kekuatan otoriter, maka demokrasi kita sebenarnya belum tuntas.

Desentralisasi seharusnya menjadi kendaraan untuk memperkuat partisipasi rakyat, bukan menjadi ruang aman bagi para elit lokal untuk bersembunyi dari akuntabilitas. Pemerintah pusat, partai politik, media, dan masyarakat sipil harus lebih peka terhadap gejala otoritarianisme lokal ini.

Menjaga demokrasi berarti juga menjaga wilayah-wilayahnya dari regresi politik. Sebab jika tidak, yang kita punya bukanlah negara demokrasi, tapi negara demokrasi setengah matang—yang di dalamnya bercokol “raja-raja kecil” yang tak pernah dipilih secara adil, tapi terus menang

Penulis : Chairunnisa
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional.

Artikel Otoritarianisme Lokal Dalam Demokrasi : Wajah Gelap Desentralisasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Suatu strategi tidak bersifat universal. la sangat tergantung pada realitas hidup yang sedang dihadapi. Karena itu, strategi harus bersifat terbuka terhadap segala kemungkinan perubahan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah.

Berkaitan dengan strategi dakwah Islam, diperlukan pengenalan yang tepat dan akurat terhadap realitas hidup manusia yang secara aktual berlangsung dalam kehidupan dan mungkin realitas hidup antara satu masyarakat dengan masyarakat lain berbeda. Di sini, juru dakwah dituntut memahami situasi dan kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan, baik secarakultural maupun sosial-keagamaan.

Terlepas dari itu, permasalahan dakwah di majelis ilmu masih seringkali terjadi, tidak sedikit da’i yang gagal dalam menyampaikan dakwahnya kepada mad’u dikarenakan strategi yang kurang baik. Gagal yang saya maksud disini bukan dengan da’i yang tidak menyampaikan semua materi atau da’i berhenti bercerita ditengah berjalannya dakwah, melainkan tidak tersampaikannya apa yang menjadi pokok bahasan yang ingin disampaikan oleh da’i ini sendiri, entah mungkin karena mad’u yang kurang paham dengan materinya atau karena cara penyampaian da’i yg tdk bisa dipahami oleh mad’u. Hal ini tentu saja bisa diatasi dengan membuat perencanaan yang matang sebelum berdakwah.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini berdakwah tidak lagi hanya dalam diskusi atau forum tertentu, dakwah juga bisa dilakukan dengan cara modern. Munculnya media baru atau Media online tentu saja bisa memudahkan siapapun untuk berdakwah, lebih dari itu, dengan media online atau media sosial, dakwah yang disampaikan akan lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan berdakwah di masjid atau di majelis ilmu lainnya.

Terlepas dari mudahnya berdakwa di media sosial, ada beberapa kendala yang tentunya dihadapi para pendakwah ini, salah satunya orang orang tidak selalu suka dengan tulisan panjang bertele tele. Dakwah dengan tulisan yang panjang seperti ini kurang menarik bagi para pengguna media sosial, oleh karena itu, para da’i harus pintar pintar membuat strategi untuk berdakwah di media sosial.

Berdakwah di media sosial bisa dilakukan dengan membuat konten video yang menarik di beberapa platform media seperti misalnya di Instagram, para da’i bisa membuat konten dengan durasi singkat tapi tetap bisa menyampaikan isi dakwah, seperti video pendek tentang bagaimana haramnya perzinahan, atau mungkin tentang sedekah dan lain sebagainya dan tentu saja dengan video yang menarik.

Salah satu fitur yang bisa di manfaatkan untuk membuat video dakwah singkat di Instagram adalah Reels, disini para da’i bisa berkreasi dengan membuat ceramah yang menarik.

Tidak hanya di Instagram, tiktok juga menjadi salah satu media untuk mengincar anak-anak muda zaman sekarang. Selain membuat konten berupa video, kita juga bisa menulis quote islami di Instagram atau mungkin Facebook.

Penulis: Surianti
Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIM Sinjai

Tulisan tanggung jawab penuh penulis!

Artikel Strategi Dakwah di Media Sosial pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.