Pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Dermaga Pelindo Makassar, Jalan Soekarno No.01, Kota Makassar, pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., dengan dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Forkopimda, dan pejabat utama Polda Sulsel.

Dalam keterangannya, Kapolda Sulsel menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian distribusi energi dan migas. “Polda Sulsel didukung oleh instansi terkait berkomitmen penuh menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk perintah Presiden dalam pengendalian migas, guna memastikan subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

Pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/228/II/2026/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 26 Februari 2026. Dari pengungkapan awal, petugas berhasil mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, serta 120 kiloliter (120.000 liter) BBM jenis biosolar.

Pada tahap awal penyidikan, penyidik menetapkan 7 orang tersangka yakni SD, AD, FA, ASY, SG, RN, dan MG. Empat di antaranya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu AD, FA, RN, dan MG. Seiring perkembangan kasus, jumlah laporan dan tersangka meningkat menjadi 37 laporan dengan 45 orang tersangka.

Selama penyidikan, pihak kepolisian berhasil menyita berbagai barang bukti, antara lain 1 unit kapal tanker, 2 unit kapal SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit mobil penumpang, 6 unit dump truck, 332 jerigen solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG 3 kg. Selain itu, diamankan juga 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polres jajaran Polda Sulsel.

Kerugian negara yang ditimbulkan setara dengan kebutuhan BBM untuk sekitar 205.611 kendaraan jika masing-masing mengisi rata-rata 50 liter. Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi tinggi kepada pihak kepolisian. “Ini merupakan pengungkapan yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sulsel dan jajaran Ditreskrimsus. Pemerintah Provinsi Sulsel juga akan memberikan penghargaan khusus kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengungkapan ini,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala BPH Migas juga memberikan apresiasi dan menyebut pengungkapan ini sebagai salah satu yang terbesar dalam penanganan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Indonesia.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti keseriusan Polda Sulsel dalam menindak tegas pelaku penyalahgunaan energi bersubsidi, serta menjaga agar distribusi BBM dan LPG benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Artikel Polda Sulsel Ungkap Kasus Besar Mafia BBM-LPG Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp69,9 Miliar pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Bupati Ratnawati mengaku baru mengetahui bahwa Kementerian Perdagangan juga mengatur sistem pergudangan dan regulasi terkait stok komoditas dari berbagai daerah. Namun, ia menyambut positif inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

“Alhamdulillah, hari ini saya dan beberapa kabupaten diundang oleh Kementerian Perdagangan bersama perusahaan-perusahaan BUMN yang menjadi mitranya. Kegiatan ini harus diapresiasi karena mengedukasi kita tentang bagaimana sesungguhnya regulasi pergudangan itu. Terus terang sebagai pribadi, saya baru tahu kalau ternyata Kementerian Perdagangan juga mengurusi gudang dan segala isinya, dari sisi ekspor hingga potensi stok yang berasal dari berbagai provinsi, termasuk kabupaten,” ujar Ratnawati usai mengikuti kegiatan.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif hingga ke tingkat akar rumput, terutama di kabupaten. Menurutnya, pemahaman yang menyeluruh menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan Sistem Resi Gudang bagi petani, pelaku usaha kecil, dan koperasi.

“Memberi pemahaman sampai ke akar rumput, terutama sampai di tingkat kabupaten untuk kepentingan pergudangan, tidak pernah salah. Hari ini saya selaku bupati baru tahu. Jadi sebagai pemerintah terbawah, saya mengapresiasi dan berharap ke depannya ada pendampingan-pendampingan pada kabupaten/kota dari berbagai aspek,” jelasnya.

Artikel Bupati Sinjai Ikuti Sosialisasi Sistem Resi Gudang di Makassar, Apresiasi Inisiatif Kementerian Perdagangan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam pernyataannya, Aidil menegaskan bahwa FANATIK akan menjadi wadah utama bagi aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang memiliki tekad kuat melawan praktik korupsi di berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak rakyat dan merusak pembangunan bangsa. Oleh karena itu, FANATIK harus hadir sebagai kekuatan moral dan sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan berintegritas.

Aidil menambahkan, di bawah kepemimpinannya, FANATIK akan mendorong langkah strategis seperti penguatan riset investigatif, advokasi hukum, dan aksi kontrol sosial yang aktif melibatkan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memegang tanggung jawab besar untuk menjaga integritas bangsa dan memastikan masa depan Indonesia tidak terus terbebani oleh praktik korupsi.

“FANATIK akan berada di garis terdepan dalam mengawasi penyimpangan anggaran, proyek pemerintah, dan kebijakan yang rawan merugikan rakyat,” tegas Aidil.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan aktivis, untuk bersatu dan memperkuat gerakan anti korupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Dengan kolaborasi dan tekad yang kuat, Aidil yakin FANATIK dapat menjadi kekuatan masyarakat sipil yang konsisten menuntut penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Artikel Aidil Aksa Putra Kabaena Siap Pimpin FANATIK, Wujudkan Gerakan Anti Korupsi Lebih Kuat pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Aksi tersebut direncanakan akan berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026, pukul 13.00 WITA di dua titik utama, yaitu Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kantor Satker Wilayah III BBPJN Sulawesi Selatan. Menurut jenderal lapangan, Muh. Gazhafar Al-Jihad, aksi ini sebagai respons terhadap hasil investigasi dan monitoring independen yang menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan serius yang berpotensi merugikan keuangan negara.

FANATIK menyoroti sejumlah temuan, seperti pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, kerusakan jalan sebelum masa pemeliharaan, pelaksanaan pondasi agregat yang kurang maksimal, serta tidak dilakukannya uji teknis wajib seperti uji sand cone, test pit, dan uji CBR. Mereka juga menyoroti adanya keterlambatan proyek, lemahnya pengawasan dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas, dan terbitnya adendum kontrak yang diduga digunakan untuk menutupi keterlambatan tersebut.

“Temuan-temuan ini mengarah pada dugaan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan berpotensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek,” tegas Gazhafar.

Dalam aksi, massa membawa tuntutan agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera membuka penyelidikan dan penyidikan terhadap para pihak terkait, termasuk satker, PPK BBPJN, kontraktor, dan konsultan pengawas. Mereka juga meminta pertanggungjawaban dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan atas dugaan keterlambatan, lemahnya pengawasan, dan manipulasi kontrak.

FANATIK menegaskan bahwa aksi akan berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai aturan hukum. Tujuan utama adalah agar aparat penegak hukum bersikap tegas dan transparan dalam menyelidiki dugaan penyimpangan demi menjaga integritas pengelolaan keuangan negara dan memastikan penggunaan anggaran negara harus benar-benar akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Artikel Forum Aktivis Nasional Anti Korupsi (FANATIK) Berencana Gelar Aksi Damai Tuntut Penyidikan Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan di Makassar pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kartini mengungkapkan bahwa sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar yang disampaikan oleh Plt Ketua Partai Golkar Sulsel, Muhidin, Musda Sulsel dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Sebagai kader Golkar, ia menegaskan pentingnya mendukung dan menyukseskan acara tersebut, serta mendukung siapa pun yang nantinya terpilih dalam Musda.

Andi Kartini juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan persatuan dalam partai agar tetap kuat dan kompak demi kemajuan Partai Golkar di Sulawesi Selatan.( S)

Artikel Ketua DPD II Partai Golkar Sinjai, Andi Kartini Otting Siap Sukseskan Musda Golkar Sulsel Akhir Maret 2026 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Rencana aksi ini tercantum dalam surat pemberitahuan nomor 040/PA-PRI/MKS/III/2026 yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar dan Kasat Intel, sebagai bentuk penyampaian resmi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Proyek revitalisasi yang bersumber dari APBN 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp6,44 miliar tersebut diduga tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi teknis kontrak. Berdasarkan pemantauan lapangan, laporan masyarakat, dan pemberitaan media, PRI menemukan indikasi ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan fisik dan dokumen kontrak. Sorotan utama meliputi kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai standar mutu, pelapisan cat yang tidak memenuhi spesifikasi, serta kekurangan volume pekerjaan termasuk pada item meubelair.

PRI menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila pencairan anggaran tetap dilakukan tanpa verifikasi teknis dan audit menyeluruh.

Aksi unjuk rasa dijadwalkan pada Kamis, 5 Maret 2026, di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan estimasi peserta 50 orang. Selain unjuk rasa, PRI akan menyerahkan laporan resmi kepada Kejati Sulsel untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Direktur Eksekutif PRI, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Ia berharap aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan dalam menangani laporan tersebut serta melakukan penyelidikan objektif demi keadilan dan akuntabilitas.

Artikel PRI Makassar Rencanakan Aksi dan Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek Revitalisasi SMKN 1 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pernyataan ini disampaikan menyusul langkah penertiban Satgas PKH di sejumlah wilayah, yang mengungkap praktik pertambangan di kawasan hutan tanpa izin kehutanan dan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Alfian menyoroti kasus PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) yang beroperasi di Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin dan IPPKH. Aktivitas tersebut telah lama diprotes masyarakat karena berdampak pada kerusakan hutan, pencemaran wilayah pesisir, dan tergerusnya ruang hidup warga lokal.

Sebagai putra daerah asal Kepulauan Kabaena, Alfian menegaskan bahwa sikapnya bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan panggilan moral dan tanggung jawab terhadap tanah kelahiran.

Alfian berpendapat bahwa praktik pertambangan ilegal di kawasan hutan dapat dan harus diproses sebagai tindak pidana serius, dengan jerat hukum berlapis, meliputi:

– UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999)
– UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020)
– UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
– UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010)

Alfian menilai keberanian Presiden Prabowo Subianto membentuk dan memperkuat Satgas PKH harus dibuktikan dengan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa kompromi, terutama terhadap perusahaan besar yang memiliki kekuatan modal dan backing politik.

PRI menegaskan bahwa hasil kerja Satgas PKH tidak boleh berhenti pada penyegelan lokasi, tetapi harus dilanjutkan dengan audit menyeluruh, pemulihan kerugian negara, pencabutan izin, penyitaan aset, dan pemidanaan direksi serta pengendali korporasi.

Artikel PRI Desak Satgas PKH Berantas Mafia Tambang, Soroti Kasus PT TMS di Kabaena pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, menilai pemerintah tidak boleh membiarkan ruang abu-abu yang membuka celah tumbuhnya praktik prostitusi liar di kawasan permukiman. Menurutnya, penggunaan label wisma sebagai kedok aktivitas ilegal merupakan bentuk pembiaran yang bertentangan dengan aturan ketertiban umum.

Farid menjelaskan, kewajiban pemerintah daerah dalam menertibkan usaha ilegal telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Wisma yang terbukti tidak mengantongi izin dapat dihentikan operasionalnya, disegel, hingga diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring). Jika ditemukan indikasi kuat adanya praktik prostitusi, aparat pemerintah daerah juga dapat berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak unsur pidananya.

PUKAT Sulsel turut menyoroti dugaan modus operandi prostitusi yang memanfaatkan aplikasi pesan instan untuk menawarkan jasa, kemudian menggunakan wisma sebagai lokasi pertemuan.

Farid menilai penyalahgunaan fungsi bangunan wisma di kawasan permukiman berpotensi memicu kejahatan lain dan meminta Pemkot Makassar memperketat pengawasan terhadap usaha akomodasi skala kecil.

PUKAT Sulsel juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap wisma ilegal dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendesak Wali Kota Makassar, Camat Biringkanaya, hingga Lurah Daya untuk segera berkoordinasi melakukan penertiban.( F)

Artikel PUKAT Sulsel Desak Pemkot Makassar Tindak Tegas Dugaan Prostitusi Terselubung di Wisma Jalan Sanragan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

PRI menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas LKPD Kota Parepare Tahun Anggaran 2024, yang mencatat kelebihan pembayaran tunjangan sebesar Rp1.444.122.000. Hingga pertengahan 2025, sisa Rp1.389.586.700 belum dipulihkan ke kas daerah.

Direktur Eksekutif PRI, Muhhammad Abduh Azizul Gaffar, menilai lambannya pemulihan keuangan daerah ini menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas dan kepastian hukum. Ia menekankan bahwa temuan BPK bersifat final dan wajib ditindaklanjuti.

Menurut PRI, persoalan ini bukan sekadar kekeliruan administratif. BPK menyatakan penetapan besaran tunjangan DPRD Parepare tidak sesuai standar kewajaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007. Tunjangan perumahan dan transportasi yang diterima anggota DPRD Parepare melampaui hasil penilaian harga pasar oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sehingga memicu kelebihan pembayaran.

PRI berpendapat bahwa jika temuan ini tidak segera dituntaskan, berpotensi menjadi masalah hukum yang lebih serius, mengingat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan setiap kerugian daerah untuk dipulihkan.

“Kami menyiapkan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini sebagai mekanisme kontrol warga negara. Ini bukan tekanan politik, melainkan pengingat konstitusional bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan,” kata Abduh.

PRI mengancam akan mengepung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan jika tidak ada langkah konkret berupa pemulihan penuh ke kas daerah dan kejelasan penanganan hukum atas temuan BPK.

PRI menegaskan bahwa seluruh pengawalan akan dilakukan secara damai, terbuka, dan sesuai hukum, sebagai partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Artikel PRI Ancam Demo Besar-besaran, Desak Kajati Sulsel Usut Tunjangan DPRD Parepare pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Audiensi ini bertujuan mengoordinasikan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan EXPO Riset yang menjadi ajang unjuk karya dan inovasi siswa-siswi DAFI School Makassar, khususnya dalam bidang riset, sains, dan teknologi berbasis pendidikan Islam terpadu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan H. Iqbal Najamuddin,S.E menyambut baik rencana kegiatan tersebut. Ia menilai EXPO Riset DAFI School merupakan langkah strategis dalam mendorong budaya literasi, penelitian, dan inovasi di kalangan pelajar sejak dini.

Perwakilan SIT Darul Fikri Makassar Ustadz Alwi menyampaikan bahwa EXPO Riset DAFI School 2026 dirancang sebagai wadah bagi siswa untuk mempresentasikan hasil riset, proyek ilmiah, dan inovasi kreatif yang telah mereka kembangkan selama proses pembelajaran.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai aspek teknis, mulai dari waktu pelaksanaan, konsep kegiatan, hingga keterlibatan sekolah-sekolah lain dan stakeholder pendidikan di Sulsel.

EXPO Riset DAFI School 2026 direncanakan akan menjadi agenda pendidikan bergengsi yang menghadirkan karya-karya unggulan siswa, seminar pendidikan, serta pameran inovasi yang mendukung penguatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.(F)

Artikel SIT Darul Fikri Audiensi dengan Kadisdik Sulsel, Bahas EXPO Riset DAFI School 2026 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.