“Alhamdulillah kemarin malam saya dapat bersilaturahmi dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim di Langkawi Malaysia,” kata Menhan Prabowo.

Pertemuan tersebut, menurut Perdana Menteri Malaysia membahas isu-isu penting yang menjadi kepentingan bersama termasuk hubungan bilateral kedua negara.

“Meski jadwal yang padat pada Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi (LIMA ’23), saya sempat ketemu Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam satu sesi ngobrol santai,” ujar Anwar Ibrahim.

“Semoga hubungan kedua negara sahabat ini terus terjalin erat dan erat,” lanjut Anwar Ibrahim.

Artikel Menhan Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim, Bicara Hubungan Bilateral dan Regional pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kita terus mendorong pengembangan wisata baru, sekaligus menggeliatkan sektor pariwisata.

Artikel Daftar 40 Desa Wisata di Sul-Sel Lolos 500 Besar Desa Wisata di Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Ketentuan ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada September 2022.

Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas juga telah meneken Surat Edaran Nomor 01/ Tahun2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas PPNPN dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan.

“Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” tulis Anas dalam surat edaran itu sebagaimana dikutip Kamis (5/1/2023).

Netralitas dalam kontestasi politik ini ditetapkan bagi PPNPN karena juga telah berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN). Ketentuan netralitas ASN tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Supaya netralitas itu terwujud, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas PPNPN. Upaya itu mulai dari sosialisasi asas netralitas hingga mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif.

Upaya selanjutnya adalah pengawasan terhadap PPNPN di instansi masing-masing dalam masa pemilihan umum. Upaya terakhir dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas atau mengenakan sanksi hukum terhadap PPNPN.

Sanksi dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN. Hasil penanganan pelanggaran asas netralitas disampaikan kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN.

“Perlu diketahui, adanya satgas itu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan,” ujar Anas.

Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran yang berlaku bagi ASN. “Tujuan surat ini adalah mewujudkan PPNPN yang netral dan profesional, serta terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas,” kata Anas.

Ia juga menekankan surat edaran ini diterbitkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan terhadap penanganan pelanggaran netralitas PPNPN.(Sumber CNBC Indonesia)

Artikel Jelang Pemilu, Ada Aturan Baru yang Ditetapkan Kepala BKN dan Ketua Bawaslu pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Mereka menuntut agar Menhub membayar ganti rugi sebesar Rp92,6 miliar dan menarik kebijakan tarif penyeberangan yang saat ini berlaku.

Di luar itu, gugatan juga meminta Menhub untuk membayar ganti rugi senilai Rp942,1 juta per hari selama proses gugatan sampai keputusan berkekuatan hukum tetap.

Terlihat di laman resmi SIPP PTUN Jakarta, gugatan tersebut atas nama Khoiri Soetomo (Ketua Umum Gapasdap) dan Aminuddin Rifai (Sekjen Gapasdap).

“Mewajibkan kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp92.629.249.084,” bunyi petitum gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tersebut.

Gugatan yang terdaftar di PTUN itu bernomor perkara 434/G/2022/PTUN.JKT dan terdaftar pada 12 Desember 2022.

Alasan Gugatan
Sebelumnya, pihak penggugat, Khoiri Soetomo mengungkap alasan utama di balik gugatan tersebut.

Alasannya adalah kebijakan tarif penyeberangan yang tidak sesuai dengan harapan pelaku usaha dan tidak memenuhi prosedur hukum.

Tarif penyeberangan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No.184/2022.

Keputusan itu merupakan beleid dari KM No.172/2022, yang juga mengatur soal penyesuaian tarif penyeberangan setelah penaikan harga BBM.

Menurut Khoiri, KM No.184/2022 tentang Perubahan Atas KM No.172/2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi Dan Lintas Antarnegara, tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak menyertakan aspirasi dari asosiasi, termasuk dari Gapasdap.

Sebaliknya, KM No.172/2022 yang ditarik oleh Kemenhub dinilai sudah menyertakan aspirasi dari seluruh stakeholders.

Sebab itu, Gapasdap meminta agar Kemenhub bisa mengembalikan acuan tarif penyeberangan ke KM No.172/2022 dalam gugatannya.

Sementara itu, alasan lainnya adalah penaikan tarif angkutan penyeberangan yang sama rata pada seluruh lintasan.

Pada KM No.184/2022, penaikan tarif sebesar 11,79 persen berlaku sama rata di total 23 lintasan penyeberangan.

Khoiri menilai penerapan secara sama rata di seluruh lintasan tidak efektif.

Pasalnya, kemampuan membayar (ability to pay) dan kemauan membayar (willingness to pay) di setiap daerah lintasan berbeda-beda.

Sedangkan, pada KM No.172/2022 mengatur penaikan tarif penyeberangan bervariasi di seluruh lintasan dan golongan.

Perubahan-perubahan secara mendadak itulah yang mendorong Gapasdap untuk melayangkan gugatan.( Sumber NESIATIMES.COM )

Artikel Menhub di Gugat Rp 92,6 M, Minta Ganti Rugi Rp 942 Juta Perhari, Oleh Pengusaha Top RI pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Penghargaan tersebut diterima Bupati ASA di Kantor Kementan RI didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sinjai, H. Burhanuddin, Selasa (23/8).

Kepala DPKH Sinjai, H. Burhanuddin, mengatakan penghargaan tersebut diberikan karena Pemkab Sinjai dibawah nahkoda Bupati ASA, telah berkomitmen menggratiskan iuran atau pembayaran program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) kepada peternak di Kabupaten Sinjai.

Penyiapan anggaran pembayaran asuransi ternak itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana, peternak tidak lagi mengeluarkan biaya untuk asuransi selama mengikuti program AUTS yang dikombinasikan dengan program Inseminasi Buatan (IB).

“Pak Bupati terima penghargaan dari Pak Mentan, terkait komitmen kita menggratiskan iuran AUTS peternak sapi,” kata H. Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, total iuran yang harus dibayar oleh setiap peternak jika mendaftar AUTS senilai Rp.200 ribu. Hanya saja Rp160 ribu telah disubsidi melalui APBN. Lalu, Rp.40 ribu ditanggung Pemkab Sinjai dengan syarat setiap sapi harus disuntikkan IB.

Dengan begitu, peternak tidak perlu lagi memikirkan iuran AUTS yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. “Program asuransi ini tidak lagi membebani peternak karena sudah digratiskan oleh pak Bupati. Rp.160 ribu oleh APBN dan Pemkab Sinjai menanggung Rp.40 ribu. Jadi betul-betul gratis,” jelasnya.

Oleh karena itu Mentan RI, SYL kata Burhanuddin mengarahkan agar program ini terus dilanjutkan. Sebab, sangat membantu peternak saat mengalami masalah dalam beternak sapi.

Jika sapi hilang akan diberikan biaya ganti senilai Rp7 juta. Sementara sapi mati akan diberikan Rp10 juta dari penyedia asuransi, yakni PT Jasindo.

Selain Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA), Mentan SYL juga memberikan penghargaan yang sama kepada Bupati Bantaeng, Ilhamsyah Azikin.

“Sinjai dan Bantaeng yang dapat penghargaan karena hanya dua Kabupaten ini yang menggratiskan AUTS,” jelasnya.

Artikel Bupati Sinjai Terima Penghargaan Dari Mentan SYL pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Hal ini disampaikan Andi Kartini saat mewakili Bupati Sinjai dalam kegiatan Gerakan Aksi Bersih Sampah dalam rangka Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2022 yang bertempat di Kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Ahad (27/03).

“Gerakan aksi bersih di kawasan Tongke-Tongke hari ini, bisa menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama-sama mengambil peran sesuai dengan latar belakang masing-masing guna mewujudkan Sinjai yang bersih menuju Indonesia bebas sampah,” ungkap Wabup.

Gerakan bersih sampah ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bidang Energi, Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan sarana dan prasarana persampahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai berupa gerobak sampah dan tempat sampah tematik.(tc)

Artikel WABUP SINJAI: Persoalan Sampah Harus Menjadi Perhatian Utama pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Pertanian itu sektor yang menyediakan pangan juga menjadi lapangan kerja yang terbuka sehingga petani sepanjang ia bekerja pasti menghasilkan uang. Pak Bupati tunjukkan Maret besok lahan ini panen dengan provitas minimal 5 kg per hektare , buat ini luar biasa, konsepsikan segera,”kata Mentan di kawasan pengembangan integrated farming (sistem pertanian terpadu) berbasis jagung Kelurahan Macanang, Kec.Majauleng, Kab. Wajo, Senin(7/2).

Mentan meminta Integrated Farming berbasis jagung menjadi kawasan pengembangan sistem usahatani jagung yang mengintegrasikan beberapa usaha tanaman lain seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang dikelola secara terpadu.

” Klasterkan lagi ini dengan baik. Jadi disini tanam komoditas horti mu, tanam jeruk, tanam kelapa, tanam pisang juga. Jadi jangan cuma tunggu jagunglah. Sambil kita tunggu panen jagung, pisangmu bisa panen, begitu dengan yang lain sehingga tidak ada bulan tanpa panen,”tegas Mentan.

Mentan mengatakan bahwa anggaran Pemerintah memiliki keterbatasan. Maka dari itu program integrated farming juga harus didukung dengan kebijakan KUR sektor pertanian, pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai off-taker.

“Saya yakin jika kita bergerak bersama Insya Allah apa yang kita targetkan bisa tercapai. Saya harap pola ini menjadi model untuk dikembangkan di berbagai daerah sehingga ketahanan pangan nasional didukung semua daerah dan terjadi peningkatan kesejahteraan petani secara holistik di seluruh wilayah Indonesia,”sebut Mentan.

Perlu diperhatikan beberapa syarat integrated farming, antara lain letak strategis, lahan clear and clean di lokasi eksisting atau lahan baru, dikelola oleh kelompok tani dan SDM yang aktif, diutamakan satu hamparan, dikembangkan sebagai demfarm show window teknologi, bisa dijadikan agro wisata.

“Jadi setelah ini segera lakukan pelatihan segera, lahan harus clear, pekerja juga harus clear jadi pengembangan ini tidak ada hambatan lagi. Sekali lagi Pak, Maret saya mau lihat bagaimana perkembangannya,”tutur Syahrul.

Bersamaa Bupati Wajo, Amran Mahmud menyampaikan pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis jagung Kab. Wajo seluas 400 hektare (ha) terdiri dari : 41 ha jagung siap panen, 73 ha jagung sudah tanam, 30 ha untuk pengembangan cabai, 21 ha untuk kacang hijau, 48 ha pisang, 15 ha mangga, 250 ekor sapi, 70.000 ekor ayam pedaging dan 20 titik embung.

“Pemerintah Wajo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Menteri Syahrul yang selalu menjadi inspirasi dan motivator yang tidak pernah menyerah untuk kerja, kerja dan kerja,”ucap Amran.

Pengembangan kawasan ini menjadi sinergi antara pemerintah, masyarakat dan seluruh stake holder untuk meningkatkan income masyarakat sehingga nilai ekonomi yang akan dinikmati masyarakat memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Wajo.

“Semua stakeholder kita libatkan menyatu, semua kelompok tani kita berdayakan, semua lahan yang kurang produktif kita produktifkan, semua sumber air kita manfaatkan sehingga upaya ini bisa kita jalankan maksimal,”ujarnya.

Dalam acara kunjungan ini, Mentan turut menyerahkan sejumlah bantuan berupa bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bibit cabai dan bibit jahe kepada petani dan kelompok tani.(red)

Artikel Usai Tanam, Mentan SYL Panen Jagung Perdana di Kawasan Pertanian Terpadu Wajo pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kedatangan Mentan SYL untuk meninjau program IP400 dalam rangka swasembada pangan di hamparan sawah Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Minggu 6 Februari 2022

IP400 merupakan program Kementerian Pertanian terkait cara tanam padi agar bisa panen sebanyak 4 kali dalam setahun.

Di tahun 2022 ini, Kabupaten Bulukumba sendiri mendapatkan program Pertanaman Padi IP400 yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan seluas 250 hektar.

Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf dalam sambutan menyampaikan selamat datang kepada Menteri Pertanian yang hadir bersama Sekjen dan para Dirjennya.

Kabupaten Bulukumba, kata Muchtar Ali Yusuf merupakan bagian dari kampung halaman Menteri Pertanian SYL karena dua periode pemimpin Sulawesi Selatan.

Selanjutnya dikatakan, berdasarkan data, nilai dan kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 sampai 2020, sektor ini memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB.

Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sulawesi Selatan tahun 2020 terjun bebas pada angka minus akibat pandemi Covid-19, namun Bulukumba masih berada di angka positif yakni 0,43 persen.

“Kunci dari angka positif ini oleh karena Bulukumba masih ditunjang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 38,86 persen,” ungkap Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba.

Artinya pertanian, kata Andi Utta merupakan sektor yang memiliki daya tahan dan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk terus bertumbuh jika pengelolaannya ditunjang infrastruktur dan sarana prasarana sebagaimana sektor pertanian di negara Asia lainnya seperti Thailand dan Vietnam yang menerapkan sistem pertanian moderen.

Pada kesempatan tersebut Andi Utta meminta program IP400 seluas 250 hektar untuk ditambah menjadi 500 hektar.

“Kami berharap program IP400 ini ditambah lagi menjadi 500 hektar di wilayah ini,” kata Andi Utta saat berbincang dengan SYL di tengah sawah yang kemudian diiyakan oleh Mentan SYL.

Lebih lanjut dijelaskan, potensi lahan untuk pengembangan komoditi jagung seluas 17.000 hektar dengan rata-rata panen setahun seluas 28.330 hektar dengan produktifitas 5,1 ton pipilan basah, sehingga produksi yang dihasilkan dalam setahun sebanyak 146.400 ton.

Lahan perkebunan dan hortikultura seluas 38.171 hektar dengan produksi cengkeh, kelapa, lada, pala, kakao, dan kopi.

“Khusus produk olahan kopi, Bulukumba sudah memiliki brand Kopi Kahayya yang kita harap bisa menjadi brand nasional sebagaimana Kopi Toraja,” terangnya

Sementara itu Mentan SYL di awal sambutannya menyampaikan, sebelum Andi Utta maju Pilkada, ia mengaku belum yakin Andi Utta mau maju untuk mengurus rakyat dan meninggalkan zona nyamannya sebagai pengusaha.

Kedua pasangan Bupati Andi Utta dan Wabup Andi Edy Manaf ini, kata SYL sudah dikenal sejak lama dan sudah dianggap sebagai adik.

Sehingga mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode ini berharap banyak kepada Andi Utta dan Andi Edy untuk bekerja membawa Bulukumba yang lebih baik dan lebih maju di Sulawesi Selatan dan Indonesia. SYL ingin melihat Bulukumba lebih maksimal dan Bupati –Wakil Bupati menjadi tempat dari tumpuan semangat perubahan itu.

“Oleh karena itu saya berharap kalian (Utta-Edy Manaf) nggak boleh tidak sukses di sini (Bulukumba),” ungkap SYL.

Lebih lanjut dikatakan, masuk tahun ketiga (masa jabatannya) pihaknya belum melakukan import beras.

“Di saat semua orang bilang kalau kau tidak impor satu setengah juta ton, maka tunggu ada kelaparan dan Pak mantan akan menyusahkan rakyat, tapi ternyata enggak,”

“Saya yakinkan kita bahwa kita punya 9 juta ton dan Maret ini kita akan panen raya 17.000.000 ton yang kita makan adalah 15.000.000 ton dan saya lagi mempersiapkan makanan rakyat itu 2 tahun,” imbuhnya lagi.

SYL meminta jangan minder jadi petani. Menurutnya menjadi petani itu keren.

“Jangan selalu beranggapan petani itu rakyat kecil dan rakyat miskin. Salah itu,” tukasnya.

Pada kesempatan tersebut, SYL meminta untuk mempersiapkan data dan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Pertanian. Pihaknya, kata SYL akan melakukan analisis dan verifikasi terkait program yang ditawarkan.(red)

Artikel Kunker ke Bulukumba Mentan SYL Punya Harapan Besar ke Utta-Edy Manaf pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Gerdal OPT dilaksanakan secara ramah lingkungan dengan menggunakan Agens Pengendali Hayati (APH) dan Gernang DPI dan dilakukan oleh petani, petugas popt dan TNI dan dilaksanakan dengan normalisasi saluran irigasi dalam rangka antisipasi dan mitigasi banjir serta menggerakkan Brigade La Nina.

Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta sekaligus sebagai bentuk bimtek Propaktani.

Direktur Perlindungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Takdir Mulyadi mengatakan antisipasi banjir melalui kegiatan perbaikan saluran. “Disamping itu petani kita ajarkan bagaimana mengintrepetasi data-data yang ada sehingga dapat terlaksana dengan benar prpses pengamanan produksi,” kata Takdir.

Lebih lanjut Takdir mengungkapkan rasa senangnya dengan hadirnya para POPT, petani serta TNI dalam upaya menyiapkan kegiatan antisipasi OPT khususnya. “Disini yang berkembang adalah penggunaan Paenibacillus yaitu bahan yg dihasilkan laboratorium kita yang mana di Subang ini dan bisa mencover 100 ha,” terangnya.

“Disini dilakukan budidaya tanaman sehat, penggunaan benih tahan penyakit
Inpari 32, aplikasi pupuk hayati sebagai seed treatment, penggunaan pembenah tanah untuk menyehatkan tanah,” lanjut Takdir.

Di dalam konsep ini dengan meminimalkan penggunaan pupuk kimia kemudian perbanyak pupuk hayati dan organik. “Kami yakin petani dibawah bimbingan POPT bisa memberdayaan supaya petani membuat sendiri bahan pupuk organi, pupuk hayati, pestisida biologi dan pestisida hayati. Dan ini sangat efektif sekali,” tambah Takdir.

Selanjutnya Takdir berharap partisipasi semua pihak, petani, dinas, TNI dengan sigap melaksanakan dengan baik. ” Terima kasih TNI yang ikut mendampingi kegiatan pengamanan potensi hasil dan semoga gerakan ini bisa masif dilaksanakan,” harapnya

Terpisah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan agar semua memahani bahwa masalah pupuk dan pestisida naik bukan hanya di Indonesia
Dibanding sebelum covid, saat ini naik dua kali lipat. “Kita diajarkan menggunakan pupuk kimia sebagai alternatif terakhir, kondisi pupuk mahal harus bisa kita siasati, kita ada kesempatan segera beralih menggunakan pupuk hayati organik,” kata Suwandi.

“Gunakan agen hayati bio pestisida pengelolaan PHT yang ramah lingkungan dan lebih efisien sehingga keberlanjutan lahan tetap terjaga sustainabilitasnya,” tambah Suwandi.

Suwandi mengarahkan bahwa setiap provinsi dan kabupaten melakukan mapping daerah rawan sehingga gerdal sesuai target mapping. “Tolong daerah yang sering banjir serta kekeringan, dan wilayah endemis OPT menjadi perhatian khusus untuk ditangani terpadu dengan gerakan ini,” jelasnya.

Suwandi minta masing-masing Dinas mereplikasi hal positif ini. “Silahkan daerah lain ikuti karena ini terbososan baru. Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk selaku sigap dan tanggap mengamankan produksi pertanian demi tercapainya pertanian yang maju ,mandiri dan modern,” tandasnya.

Di lokasi Gerdal, Kepala Dinas Kabupaten Subang Nenden Setyowati mengakui daerah ini memang rawan banjir. “Alhamdulillah tahun ini tidak terjadi seperti tahun 2020, Ke depan targetnya khusus yang zona merah menjadi tidak merah lagi. Karena disini selain banjir juga ada OPT terutama saat akan musim kemarau,” terang Nenden.

Wilayah Subang tahun ini juga mendapat program IP 400 seluas 1.000 ha. “Kedepan insya Allah lebih luas, IP 400 nya. Begitu juga dengan BTS, hari ini 100 ha mudah-mudahanan dengan adanya pilot project ini bisa berhasil dan menjadi contoh untuk lahan lain di Subang,” terangnya.

Sementara itu petugas POPT Kikin mengungkapkan luas BTS di Subang 1.000 ha, khusus di Tanjungrasa 100 ha yang saat ini dilakukan gerdal Paenibacillus. Kikin mengungkapkan daerah ini menggunakan Paenibacillus pasalnya daerah kronis endemis BLB dan Blas. “Dengan Paeniibacillus dan ditunjang varietas tahan blas bisa mengamankan produksi ” jelasnya

“Kalau diadakan pengendalian ini untuk menekan perkembangan, tetapi kalau gerakan preentif seperti ini bisa seminimal mungkin serangan tidak terjadi,” tambah Kikin.

Pembuatan Paenibacillus cukup mudah dengan 6 kg kentang bisa untuk 20 liter larutan. Ditambah 200 gram gula dan isolat 4 tube dalam waktu 15 hari bisa diaplikasikan. Per hektar perlu 2,5 liter atau 5 cc per liter air. Adapun penggunaannya sebaiknya dilaksanakan sejak perendaman benih, di persemaian dan masa pertanaman 3 kali yakni usia 12, 24 dan 48 hari. “Seminggu kemudian gerakan ini kita amati lg, jika ada gejala maka kita ulangi lagi,” tambah Kikin

Di tempat yang sama Dandim Subang Letkol czi Irsad Wilyarto, mengutarakan rasa bangganya bisa ikut mendukung gerakan ini. ” Hari ini kita lakukan gerakan pengendalian hama. Kita tau bahwa di Subang sebagai lumbung pangan di Jabar, namun kita juga tahu saat ini sedang ada pengembangan kawasan indsutri ” kata Irsad.

“Saya mengimbau karena kita sebagai lumbung pangan maka kita harus tetap menjaga dan melakukan inovasi dan kreativitas bahwa pangan harus tetap terjaga karena pangan adalah unsur yang penting untuk menjaga eksistensi negara kita,” pintanya.

“Intinya kami dari Kodim Subang selalu support kegiatan yang dpt meningkatkan panen yang selama ini sudah ada,” tambahnya

Sebagai pejabat pemangu wilayah di Kecamatan Patokbeusi, Camat Heri Sopandi pun menyambut baik kegiatan di
Kecamatan wilayahnya, dengan adanya gagasan kementan dan TNI bantuan untuk pertanian. Ia sepakat bahwa Subang sebagai Kabupaten yang berkembang bagaimana caranya petani bisa tingkatkan provitas sehingga pertanian berkembang.

“Oleh karena itu pertanian dengan gagasan sekarang bisa meningkat lebih tinggi sehingga petani cukup antusias melanjutkan pertaniannya,” pungkas Heri.

Artikel Antisipasi Perubahan Iklim, Kementan Lakukan Gerdal OPT Ramah Lingkungan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Capaian penyaluran KUR kementan selama 2021 sangatlah besar, dimana tahun 2021 telah dinikmati oleh 7,5 juta debitur dan permintaannya terus meningkat,” ujar Menko Airlangga yang juga sekaligus Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa, 18 Januari 2022.

Sebelumnya, Menko mengapresiasi penyaluran KUR pertanian yang digulirkan Kementerian Pertanian selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, fasilitas KUR mampu memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, selama ini layanan KUR mampu membuat banyak petani kembali menghidupkan usaha taninya.

“KUR juga berdampak besar terhadap pengembangan usaha peternakan terintegrasi, pengembangan industri rumput laut, padat karya pertanian dan perikanan, kartu tani pupuk bersubsidi, pengendalian alih fungsi lahan dan pengembangan korporasi petani,” katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terimakasih atas perhatian Menko Perekonomian terhadap jalanya program KUR Pertanian yang bergulir selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam mendukung upaya peningkatan pangan nasional.

“Kami menyadari keterbatasan anggaran pemerintah, tidak akan mampu sepenuhnya membiayai sektor pertanian. Karenanya capaian KUR yang sangat baik ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak HIMBARA, petani dan kepada semua pihak yang mendukung jalanya Pertanian maju, mandiri dan modern,” terang SYL.

SYL menegaskan Kementan akan terus memacu sektor pertanian agar kesejahteraan petani tercapai, dengan membantu permodalan usaha tani dan mampu bertahan ditengah badai pandemi covid 19.

Sebagai informasi, Serapan realisasi KUR di sektor pertanian pada tahun 2021 telah mencapai Rp. 85,62 triliun atau 122,31 % dari target Rp. 70 Triliun dengan 2,6 juta debitur. Tingginya realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tidak terlepas dari inovasi dan kebijakan KUR sektor pertanian yang dilakukan Kementan seperti meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan.

Kemudian pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (cluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat (offtaker). Serta relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR.

Tahun 2022 pemerintah telah menaikkan plafon KUR menjadi Rp. 373,17 triliun. Untuk itu Menko Airlangga berharap bahwa UMKM dapat termotivasi dan KUR bisa disalurkan dengan baik.

“Saya ucapkan selamat dan juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan Saya harap pelaksanaan KUR pada tahun 2022 akan menjadi lebih baik lagi dari pada tahun 2021, “ ungkapnya.

Artikel Capaian Penyaluran KUR Tertinggi 2021, Menko Airlangga Berikan Penghargaan Kepada Mentan SYL pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.