Menurut Rifqi, pergantian kepemimpinan tidak boleh dipahami sebatas rotasi jabatan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan politik atas penyelenggaraan pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip good governance, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran.

“Program Makan Bergizi Gratis dibiayai oleh uang rakyat yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya bukan hanya persoalan administratif, tetapi berpotensi menjadi persoalan hukum yang menyangkut kerugian keuangan negara dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Rifqi pada Jumat (5/6/2026).

Rifqi menegaskan bahwa apabila dugaan korupsi dalam pengelolaan program MBG terbukti, aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak berhenti pada pelaku lapangan maupun pejabat tertentu semata. Menurutnya, dalam perspektif hukum pidana korupsi, yang harus dibuktikan bukan hanya siapa yang menandatangani kebijakan, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, mengendalikan kebijakan, memfasilitasi penyimpangan, maupun menikmati hasil kejahatan tersebut.

“Penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh aktor formal. Prinsip follow the money dan follow the asset harus menjadi pendekatan utama. Aparat penegak hukum harus menelusuri aliran dana, hubungan afiliasi yayasan, mitra pelaksana, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proyek yang dibiayai negara,” tegasnya.

Rifqi menjelaskan bahwa apabila ditemukan adanya upaya menyamarkan, memindahkan, atau menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi, penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Dalam banyak kasus korupsi besar, kejahatan pokok tidak berdiri sendiri. Hasil korupsi biasanya dialihkan melalui berbagai instrumen agar sulit dilacak. Karena itu, pendekatan TPPU menjadi penting agar negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mampu merampas kembali aset yang berasal dari tindak pidana,” katanya.

Lebih lanjut, Rifqi menilai dugaan adanya pengaturan mitra, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik percaloan dalam sistem verifikasi program harus menjadi perhatian serius. Sebab, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip transparansi, persaingan sehat, dan kesetaraan akses yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. “Dalam negara hukum, tidak boleh ada ruang bagi praktik ‘orang dalam’ yang mengalahkan mekanisme resmi. Jika benar terdapat pengaturan akses, penyalahgunaan jabatan, atau pemberian keuntungan kepada kelompok tertentu, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan publik,” ujarnya.

Sebagai organisasi mahasiswa hukum, DPN PERMAHI mendorong Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut perkara ini secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Menurut Rifqi, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari integritas tata kelola yang mengiringinya.

“Korupsi terhadap program yang ditujukan untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia memiliki dampak sosial yang jauh lebih serius dibandingkan korupsi biasa. Karena yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masa depan generasi bangsa. Oleh sebab itu, siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara tegas dan adil,” pungkas Rifqi.( R)

Artikel DPN PERMAHI Nilai Pergantian Pimpinan BGN Sebagai Koreksi Konstitusional untuk Program MBG pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dalam Konferensi Pers Badan Gizi Nasional yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6). Konferensi pers tersebut menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pelaksanaan program ke depan.

Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program, meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan.

Nanik menjelaskan bahwa penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah, mengingat masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dengan pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan sebagai agenda utama.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur. Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Artikel BGN Lakukan Efisiensi Anggaran, Perkuat Tata Kelola dan Tingkatkan Efektivitas Program MBG pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, hadir sebagai narasumber sekaligus dosen tamu untuk memberikan pandangan strategis kepada lebih dari 500 peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Kuliah umum ini menjadi ruang pembelajaran penting bagi para calon jaksa dalam memahami tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai hubungan erat antara supremasi hukum, pembangunan nasional, dan kepentingan geostrategis Indonesia di tengah dinamika global.

Dalam pemaparannya, Firman Jaya Daeli menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga tegaknya hukum, keadilan, serta stabilitas nasional. Menurutnya, institusi Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan bangsa dan menjaga kepentingan negara.

Ia menilai bahwa berbagai capaian yang diraih Kejaksaan RI saat ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H. Transformasi kelembagaan yang terus berjalan dinilai telah meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat peran Kejaksaan dalam sistem hukum nasional.

Firman juga memberikan apresiasi terhadap peran Badiklat Kejaksaan RI yang terus mendorong lahirnya sumber daya manusia penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Menurutnya, pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas institusi yang mampu menjawab tantangan masa depan. Perkembangan positif di lingkungan Badiklat juga dikaitkan dengan kepemimpinan Kepala Badiklat Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. yang dinilai berhasil mengakselerasi berbagai program pembinaan dan pengembangan kompetensi secara reformatif dan transformatif.

Kegiatan kuliah umum tersebut dipandu oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Badiklat Kejaksaan RI, Rini Hartatie, S.H., M.H., sebagai moderator. Dalam suasana yang interaktif dan akademis, para peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pentingnya membangun institusi Kejaksaan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap perkembangan hukum serta dinamika geopolitik global.

Melalui kegiatan ini, Badiklat Kejaksaan RI menegaskan komitmennya untuk terus mencetak jaksa-jaksa berkualitas yang tidak hanya menguasai aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga memiliki perspektif strategis dalam menjaga kedaulatan hukum dan mendukung cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang maju, adil, dan berdaya saing global. ( R)

Artikel Kejaksaan RI Gelar Kuliah Umum, Dorong Pemajuan Institusi dalam Konteks Supremasi Hukum dan Geostrategis pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Andi Herenal mengungkap persoalan nyata di lapangan, termasuk adanya dosen dengan penghasilan sekitar Rp450 ribu, yang sebelumnya juga telah diangkat dalam uji materi UU Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan perlunya standar kebijakan yang lebih adil serta menjamin kepastian kesejahteraan dosen.

FKDSI juga menyampaikan bahwa sekitar 244 dosen sedang menempuh studi doktoral melalui program beasiswa dan membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Menurut FKDSI, revisi UU Sisdiknas harus menjawab persoalan nyata seperti ketidakpastian status beasiswa, keterbatasan skema pendanaan, dan ketidaksinergian kebijakan antar-lembaga, bukan hanya sebatas perubahan administratif.

Komisi X DPR RI menyatakan akan menjadikan masukan FKDSI sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan revisi UU Sisdiknas yang masih dalam proses pembahasan. FKDSI menilai bahwa keberlanjutan studi doktoral merupakan investasi jangka panjang bagi pendidikan nasional yang perlu didukung kebijakan yang konsisten dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Artikel FKDSI Dorong Revisi UU Sisdiknas Akomodasi Kesejahteraan Dosen dan Kepastian Beasiswa pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Ketua Umum DPN PERMAHI, Azhar Siddiq, menegaskan bahwa PERMAHI harus mampu bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif terhadap tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai konstitusi dan keadilan sosial. Menurutnya, mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami teori dan regulasi, tetapi juga harus hadir memberikan solusi serta gagasan konstruktif bagi pembangunan hukum Indonesia.

“PERMAHI harus menjadi episentrum kepemimpinan hukum Indonesia dalam melahirkan generasi jurist progresif. Kader PERMAHI harus aktif membangun budaya intelektual, melakukan kajian strategis, edukasi hukum masyarakat, serta mengawal berbagai persoalan bangsa secara objektif dan berintegritas,” ujar Azhar.

Ia menambahkan bahwa tantangan hukum nasional saat ini semakin kompleks, mulai dari persoalan ketimpangan keadilan, maraknya tambang ilegal, hingga perlindungan terhadap masyarakat kecil dan kelompok termarginalkan. Karenanya, mahasiswa hukum harus memiliki keberanian moral dan kepekaan sosial.

“Mahasiswa hukum tidak boleh apatis. PERMAHI hadir untuk mengadvokasi masyarakat, memperkuat kesadaran hukum, dan memastikan hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Firman Jaya Daeli menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional melalui penguatan negara hukum dan sistem check and balance dalam demokrasi. Menurut Firman, penegakan hukum harus berjalan sejalan dengan nilai keadilan dan konstitusi agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.

“Negara hukum bukan hanya bicara tentang penegakan aturan, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Seluruh institusi negara harus kuat dan hadir dalam menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa supremasi hukum harus menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Siapapun pemimpinnya, seluruh elemen pemerintahan dan lembaga negara harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Karena hukum yang kuat akan melahirkan stabilitas nasional dan masa depan demokrasi yang sehat,” tambahnya.

Pelantikan DPN PERMAHI 2026 turut dihadiri kader, alumni, akademisi, dan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi simbol konsolidasi nasional mahasiswa hukum dalam menyiapkan kader-kader kepemimpinan yang berintegritas, kritis, serta memiliki keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.( R)

Artikel DPN PERMAHI Resmi Dilantik, Azhar Siddiq: Jadikan Organisasi Episentrum Kepemimpinan Hukum Indonesia pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82-12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62-14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Defisit APBN akan dijaga pada kisaran 1,80-2,40 persen PDB.

Pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5-7,3 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditargetkan berada pada rentang Rp16.800-17.500/USD dan inflasi pada kisaran 1,5-3,5 persen.

Presiden meyakini bahwa dengan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada tahun 2029 harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ke rentang 6,0-6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,30-4,87 persen. Sementara itu, rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362-0,367.

Artikel Presiden Prabowo Paparkan Kebijakan Ekonomi 2027, Target Pertumbuhan 5,8-6,5 Persen pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Mengusung tema “Perkuat Sinergitas PERMAHI & Polri”, audiensi berlangsung dalam suasana hangat dengan dialog terbuka. Kedua pihak membahas berbagai persoalan penting yang menjadi perhatian publik, mulai dari penguatan literasi hukum, peran generasi muda dalam menjaga stabilitas sosial, hingga pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

PERMAHI menilai bahwa di tengah derasnya arus informasi dan tantangan sosial saat ini, komunikasi yang sehat antara mahasiswa dan Polri menjadi hal krusial untuk menciptakan suasana hukum yang lebih edukatif dan solutif. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Ketua Umum PERMAHI, Azhar Sidiq, menegaskan bahwa sinergi yang dibangun bersama Polri harus tetap berjalan dalam semangat independensi dan keberanian menyampaikan kritik yang membangun. “Sinergitas bukan berarti mahasiswa kehilangan daya kritisnya. Justru melalui hubungan yang baik ini, PERMAHI ingin memastikan bahwa kritik, masukan, dan kolaborasi dapat berjalan beriringan demi mendorong penegakan hukum yang lebih profesional, terbuka, dan berkeadilan,” tegasnya.

Menurut Azhar, hubungan baik antara mahasiswa hukum dan kepolisian perlu diarahkan pada langkah nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, PERMAHI mendorong adanya program bersama seperti edukasi hukum publik, diskusi kebangsaan, hingga kegiatan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda.

Audiensi ini menjadi sinyal positif bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan aparat penegak hukum masih terbuka luas. Dengan komunikasi yang sehat dan setara, diharapkan lahir berbagai kolaborasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan antara PERMAHI dan Polri dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif, transparan, dan dekat dengan Masyarakat. ( R)

Artikel PERMAHI Gelar Audiensi dengan Polri, Dorong Sinergitas untuk Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Azhar menilai tindakan ini merupakan kekerasan serius yang mencederai nilai kemanusiaan dan tidak boleh dibiarkan. Ia menegaskan peristiwa ini harus diusut secara transparan hingga ke dalang di baliknya.

“Peristiwa ini adalah tindakan kriminal yang mencederai nilai kemanusiaan dan demokrasi. Aparat penegak hukum harus segera menangkap pelaku di lapangan sekaligus mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut,” tegas Azhar.

Menurut Azhar, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan setiap warga negara, termasuk para aktivis. Serangan terhadap pembela HAM dapat menjadi ancaman serius terhadap ruang demokrasi di Indonesia. Ia juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan secara terbuka dan akuntabel, terutama dengan adanya pengawasan dari Komisi III DPR RI.

Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis malam (12 Maret 2026), setelah korban mengikuti kegiatan podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Korban dihampiri oleh orang tidak dikenal yang kemudian menyiramkan cairan berbahaya, menyebabkan luka bakar kimia sekitar 24 persen dan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

Azhar menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius negara untuk memastikan perlindungan terhadap para aktivis dan pembela HAM. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawal proses hukum agar kasus tersebut dapat diungkap secara terang benderang.

“PERMAHI mendorong aparat penegak hukum bertindak cepat, profesional, dan transparan agar pelaku serta pihak yang berada di balik aksi keji ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.

Artikel PERMAHI Desak Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan puluhan orang dan barang bukti berupa uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, juga terjaring OTT terkait dugaan praktik fee proyek.

Daftar Kepala Daerah yang Terseret Korupsi Pasca Pelantikan 2025:

1. Syamsul Auliya Rachman – Bupati Kabupaten Cilacap (OTT 13 Maret 2026, dugaan suap proyek daerah)
2. Muhammad Fikri Thobari – Bupati Kabupaten Rejang Lebong (OTT Maret 2026, dugaan fee proyek)
3. Abdul Wahid – Gubernur Provinsi Riau (dugaan pemerasan terhadap pejabat dinas)
4. Fadia Arafiq – Bupati Kabupaten Pekalongan (dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa)
5. Ade Kuswara Kunang – Bupati Kabupaten Bekasi (dugaan suap dan ijon proyek)
6. Sudewo – Bupati Kabupaten Pati (dugaan suap dan jual beli jabatan)
7. Sugiri Sancoko – Bupati Kabupaten Ponorogo (dugaan suap proyek RSUD)
8. Ardito Wijaya – Bupati Kabupaten Lampung Tengah (dugaan gratifikasi proyek pembangunan)
9. Maidi – Wali Kota Kota Madiun (dugaan suap proyek dan dana CSR)
10. Abdul Azis – Bupati Kabupaten Kolaka Timur (dugaan suap proyek RSUD)

Menanggapi hal ini, aktivis lingkungan asal Sinjai, Dzoel SB, menilai OTT ini menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Ia mempertanyakan kapan giliran Sulawesi Selatan diperiksa secara serius, mengingat banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran dan proyek pemerintah yang belum ditindaklanjuti.

Dzoel menyinggung dua laporan dugaan korupsi di Sulawesi Selatan yang telah masuk ke KPK, yakni dari Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan (LMP Sulsel) dan Komunitas Anti Korupsi Indonesia (KATIK). Ia berharap pemberantasan korupsi tidak berhenti pada perkara-perkara kecil, tetapi juga menyentuh dugaan korupsi besar yang menyangkut dana publik.

“Kami berharap KPK tidak hanya mengawasi hal-hal kecil seperti warung makan seperti di Sinjai, tetapi juga menindak dugaan korupsi besar yang terjadi di daerah,” ujar Dzoel. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat: “Keadilan tak boleh berhenti di pintu air. Ia harus mengalir sampai menara terakhir.”

Artikel KPK OTT Bupati Cilacap, Daftar Kepala Daerah Terseret Korupsi Bertambah, Aktivis Sinjai: Kapan Giliran Sulsel? pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Fadli menjelaskan bahwa metode penilaian Ombudsman telah mengalami transformasi. Kalau sebelumnya penilaian berfokus pada kepatuhan terhadap standar pelayanan dan zonasi penilaian, kini penilaian lebih mengedepankan aspek kualitas layanan dan tingkat kepercayaan masyarakat, dan hasilnya dituangkan dalam Opini Ombudsman RI. Opini ini biasanya diberikan kepada Menteri, Kepala Lembaga, serta Kepala Daerah. Sedangkan untuk tingkat OPD/UPTD, hanya diberikan nilai pada aspek Kualitas Pelayanan.

Pada tahun 2025, Ombudsman Banten hanya menilai satu Polres di lingkungan Polda Metro Jaya, yaitu Polres Metro Tangerang Kota. Fadli menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut, khususnya terkait inovasi yang dilakukan, seperti penerapan layanan digital dan peningkatan penanganan pengaduan.

Irwasda Polda Metro Jaya, SS Tama, menyambut baik hasil penilaian dan berkomitmen mempelajari masukan dari Ombudsman dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk melalui inovasi digital dan perbaikan berkelanjutan, demi tercapainya pelayanan yang berkualitas dan terpercaya.

Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jakarta Raya, yang menyerahkan hasil penilaian Tahun 2025 juga kepada Polres Metro Jakarta Utara, Bekasi, Jakarta Barat, Depok, dan Jakarta Pusat.

Fadli menegaskan bahwa maladministrasi harus dihindari oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik dan mendukung program zero tolerance terhadap maladministrasi yang dicanangkan oleh Kepala Polda Metro Jaya dan jajarannya. Ia menutup dengan harapan agar sinergi antara Kepolisian dan Ombudsman mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.( Deni)

Artikel Ombudsman Banten Berikan Predikat “Sangat Baik” kepada Polres Metro Tangerang Kota di Tahun 2025 pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.