Kasus ini membuktikan bahwa korupsi di perguruan tinggi bukan lagi sekadar pelanggaran oknum. Ini adalah wujud kerusakan sistemik yang telah lama menggerogoti tata kelola pendidikan. Jika kampus sekelas UGM dan UI pun pernah terjerat kasus korupsi, bagaimana kita bisa berharap lembaga lain tetap bersih?

Komersialisasi Akademik: Pendidikan Berubah Jadi Bisnis

Menanggapi skandal tersebut, Tokoh Etika Publik sekaligus Aktivis Nasional, Wilson Lalengke, menyampaikan kritik tajam. Menurutnya, OTT terhadap Rektor Unsoed adalah bukti nyata pergeseran nilai dalam pengelolaan lembaga pendidikan nasional.

Wilson menyoroti empat persoalan mendasar yang mengakar di dunia akademik:

Pertama, pendidikan kini berubah menjadi entitas bisnis murni. Pengelolaan kampus semakin mengadopsi logika kapitalisme — menekan biaya seminimal mungkin demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Lembaga pendidikan tak lagi sebagai tempat menuntut ilmu, melainkan dijadikan “pabrik pencetak uang,” di mana nilai luhur keilmuan digantikan oleh transaksi material.

Kedua, menjamurnya pemburu rente dan budaya transaksional. Pergeseran paradigma ini melahirkan para oportunis yang berebut posisi strategis — mulai dari kepala sekolah, dekan, hingga rektor, termasuk gelar akademik seperti doktor dan profesor. Persaingan itu melahirkan budaya: jabatan dibeli dengan uang.

Ketiga, melahirkan pemimpin korup dan kebangkrutan moral. Akibat sistem yang rusak ini, muncul pemimpin-pemimpin yang korup di berbagai jenjang pendidikan. Bahkan gelar tertinggi sekalipun tak lagi menjamin integritas; banyak yang menyerah pada godaan korupsi demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat berebut jabatan.

Keempat, lahirnya “kurikulum korupsi” secara terselubung. Tanpa disadari, keteladanan buruk dari para pimpinan yang korup menjadi pelajaran nyata bagi seluruh sivitas akademika. Jika sistem ini tidak segera diperbaiki, kampus tak lain adalah pabrik pencetak koruptor baru.

“Jika rekrutmen pimpinan akademik didasari uang dan ambisi kekuasaan, maka nurani akan mati. Penangkapan profesor oleh KPK adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan transaksional membunuh jiwa pendidikan itu sendiri,” tegas Wilson Lalengke saat dihubungi wartawan, Jumat (21/8/2026).

Runtuhnya Mitos Kemurnian Akademik

Fenomena ini sejalan dengan pemikiran para filsuf dunia yang mengkritik komersialisasi ilmu pengetahuan. Theodor Adorno, dalam teorinya tentang Industri Budaya, mengingatkan bahaya ketika pendidikan diubah menjadi komoditas — nilai emansipatoris pendidikan akan hilang, digantikan struktur teknokratis yang hampa etika.

Sementara itu, Michel Foucault dalam konsep Kekuasaan/Pengetahuan menegaskan bahwa pengetahuan kerap disatukan dengan kepentingan kekuasaan. Ketika gelar dan jabatan akademik dikejar semata sebagai alat kekuasaan, maka kebenaran ilmiah pun tunduk pada kepentingan pragmatis.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip Immanuel Kant tentang Imperatif Kategoris: manusia dan integritas tak boleh dijadikan sekadar alat mencapai tujuan. Ketika seorang rektor memperjualbelikan wewenangnya, ia telah mengkhianati prinsip tertinggi etika dan kemanusiaan.

Wajib Ada Evaluasi Menyeluruh

Penangkapan Rektor Unsoed harus menjadi momentum perombakan total. Negara tak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap oknum, melainkan harus membongkar sistem rekrutmen pimpinan perguruan tinggi yang rentan intervensi politik dan kepentingan bisnis.

Pendidikan adalah benteng terakhir pembentukan karakter bangsa. Jika benteng itu dipimpin oleh mereka yang tak lagi memiliki nurani, masa depan peradaban bangsa berada dalam ancaman serius. Perlu pembenahan menyeluruh agar kampus kembali menjadi ruang lahirnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan. (TIM/Red)
—

Artikel Skandal Rektor Unsoed: Wilson Lalengke Peringatkan Kampus Berubah Menjadi Pabrik Koruptor pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Menurut Rifqi, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, keberadaan BGN menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Di bawah kepemimpinan Bapak Sudaryono, BGN menunjukkan komitmen membangun sistem pemenuhan gizi yang terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujar Rifqi.

Ia menekankan pendekatan BGN tidak hanya berfokus pada penyaluran makanan bergizi, tetapi juga membangun ekosistem yang melibatkan pemerintah daerah, dunia pendidikan, petani, nelayan, peternak, koperasi, hingga pelaku UMKM. Model kolaborasi ini diyakini memberikan manfaat ganda: meningkatkan kualitas gizi sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Ketika kebutuhan pangan dipenuhi dari produk lokal, manfaatnya tidak hanya dirasakan peserta didik, tetapi juga petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM. Program ini memiliki efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Rifqi menegaskan keberhasilan Program MBG memerlukan pengawasan ketat, transparansi, serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, dan dunia usaha menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sebagai organisasi kepemudaan, GARINDRA menyatakan siap mendukung upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, pola hidup sehat, serta kesadaran publik akan pentingnya investasi kualitas sumber daya manusia.

“Kami yakin pembangunan manusia adalah investasi terbaik bagi masa depan Indonesia. GARINDRA siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda,” tambahnya.

Di akhir pernyataan, Rifqi berharap BGN terus memperkuat inovasi, tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor agar Program Makan Bergizi Gratis memberi manfaat yang semakin luas.

“Semangat kolaborasi yang dibangun BGN di bawah kepemimpinan Bapak Sudaryono menjadi modal penting mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Dengan gotong royong seluruh elemen bangsa, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin kuat dan terarah,” tutup Rifqi.

Artikel Kepemimpinan Sudaryono di BGN Dipuji, GARINDRA: MBG Beri Dampak Ganda bagi Rakyat pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Presiden juga melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Usai pelantikan, Sudaryono menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola BGN yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem. Ia juga menekankan penerapan prinsip zero tolerance terhadap praktik korupsi dan penyimpangan agar setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu, pembentukan Universitas Republik Indonesia merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan pemimpin masa depan melalui penguatan ekosistem pendidikan, mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, hingga pengembangan Lembaga Administrasi Negara sebagai pusat pembinaan SDM di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Artikel Presiden Prabowo Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN dan Donny Ermawan sebagai Gubernur URI, Fokus Gizi dan Pembangunan SDM pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Aksi ini menjadi bentuk dukungan nyata para relawan terhadap program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden.

Neni, Koordinator SPPG Desa Tambakbaya, menjadi perwakilan dalam menyampaikan orasi. Ia menegaskan bahwa program MBG telah memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat desa.

“Kami relawan SPPG sangat mendukung penuh program Bapak Presiden. Dengan adanya program MBG, kami merasa sangat terbantu. Bukan hanya bisa membantu membiayai anak sekolah, tetapi keberadaan SPPG juga ikut menggerakkan ekonomi warga,” ujar Neni di sela-sela aksi.

Lebih lanjut Neni menjelaskan, program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah. Di tingkat desa, program ini juga membuka rantai ekonomi baru. Mulai dari petani, peternak, hingga UMKM lokal menjadi bagian dari penyedia bahan pangan untuk SPPG.

“Kami merasakan langsung manfaatnya. Ekonomi keluarga jadi lebih baik karena ada peluang kerja dan pasar baru dari program ini,” tambahnya.

Para relawan berharap pemerintah terus konsisten dan memperluas jangkauan program MBG agar semakin banyak desa yang merasakan manfaatnya.

Aksi damai berlangsung tertib hingga selesai. Para peserta membubarkan diri dengan damai sambil membawa harapan besar agar program pro-rakyat seperti MBG dapat terus ditingkatkan dan dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa.
(Deni)

Artikel Puluhan Relawan SPPG Desa Tambakbaya Gelar Aksi Damai di Jakarta, Dukung Program MBG Presiden pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dua kategori penghargaan yang diraih adalah Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region. Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., pada malam puncak acara di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6 Juli).

Anugerah Adinata Syariah diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama CNN Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah nasional terus menunjukkan perkembangan positif. “Tercatat sektor keuangan syariah memiliki kinerja tahunan yang kuat. Total aset keuangan syariah tumbuh 10,6 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen,” ujarnya.

Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa hingga Maret 2026, total aset keuangan syariah mencapai Rp10.542 triliun. Capaian ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan rasio aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 52 persen, lebih tinggi dari target 45,38 persen.

Ia berharap Anugerah Adinata Syariah tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga mampu mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh daerah.

Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini menjadi bukti konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029. Ke depan, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat berbagai program strategis, di antaranya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.( O)

Artikel Kaltara Raih Dua Penghargaan di Anugerah Adinata Syariah 2026, Pengakuan atas Komitmen Pengembangan Ekonomi Syariah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan ini secara khusus dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina FKDSI, Brigjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. Muh. Elia Wasono Mastoko, S.H., M.M., Adv., yang memberikan dukungan dan arahan kepada seluruh calon pengurus dalam membangun organisasi yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi wadah pemersatu dosen Indonesia.

Silaturahmi Kebangsaan dipimpin oleh Ketua Umum DPP FKDSI, Andi Herenal Daeng Toto (Dosen Universitas Dipa Makassar) didampingi Sekretaris Jenderal, Prof. Esti Handayani Hardi (Guru Besar Universitas Mulawarman). Dalam kesempatan tersebut disampaikan perkembangan pembentukan organisasi, persiapan pelantikan, serta agenda Rapat Kerja Nasional yang akan menjadi tonggak awal perjalanan FKDSI.

Susunan dewan FKDSI telah terbentuk dengan komposisi sebagai berikut:

– Ketua Dewan Pembina: Brigjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. Muh. Elia Wasono Mastoko, S.H., M.M., Adv.
– Ketua Dewan Penasihat: Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.Sc. (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)
– Ketua Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusliwa Somantri (Mantan Rektor Universitas Indonesia)
– Ketua Dewan Pakar: Prof. Nyarwi Ahmad, Ph.D. (Guru Besar Universitas Gadjah Mada)
– Ketua Majelis Kehormatan dan Etik: Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si. (Rektor Institut STIAMI, Senator DPD RI 2019-2024, Mantan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta)

Kehadiran para tokoh nasional dan akademisi tersebut menjadi modal penting bagi FKDSI dalam membangun organisasi yang kredibel dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, peserta berdiskusi mengenai arah pengembangan organisasi, penguatan kolaborasi antardosen, serta penyusunan program-program strategis yang akan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional mendatang.

Pelantikan DPP FKDSI dan Rakernas diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional bagi para dosen Indonesia. Dengan semangat persatuan, profesionalisme, integritas, dan kolaborasi, FKDSI berkomitmen menjadi rumah besar bagi dosen Indonesia sekaligus mitra strategis dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. ( R)

Artikel FKDSI Gelar Silaturahmi Kebangsaan, Siap Laksanakan Pelantikan DPP dan Rakernas pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara Provinsi Kaltara dan Republik Seychelles, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan negara-negara sahabat. Selain memenuhi undangan resmi dari Pemerintah Seychelles, Gubernur Zainal juga memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan potensi investasi Kaltara kepada sejumlah perwakilan kedutaan besar dari kawasan Timur Tengah.

Delegasi yang hadir berasal dari berbagai negara, antara lain Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, dan Yaman. Dalam kesempatan itu, Zainal memaparkan berbagai peluang investasi di Kaltara, mulai dari sektor sumber daya alam, industri, hingga pengembangan kawasan strategis yang tengah berkembang.

“Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Di hadapan para duta besar Timur Tengah, kami paparkan langsung potensi investasi yang dimiliki Kaltara,” ujar Zainal.

Ia berharap forum tersebut dapat memperluas jejaring kerja sama internasional sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi di Bumi Benuanta. “Hubungan dengan Seychelles sudah berjalan baik, dan malam ini kita perluas jangkauannya agar para perwakilan negara sahabat melirik Kaltara sebagai mitra investasi strategis,” tambahnya.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap terjalin kerja sama yang lebih erat, tidak hanya dengan Seychelles, tetapi juga dengan negara-negara Timur Tengah di berbagai sektor strategis yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Artikel Gubernur Kaltara Jajaki Kerja Sama Internasional di Jakarta, Paparkan Potensi Investasi Hadapan Delegasi Seychelles dan Negara Timur Tengah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Komitmen itu ditunjukkan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur Nikoil Group, Mehrdad H. Mirarab, di Kantor Pusat Nikoil Indonesia, Jakarta, Jumat (26/6).

Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kaltara, termasuk rencana pembangunan jalur kereta api (railway) sebagai infrastruktur pendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Gubernur Zainal, pembangunan jalur kereta api diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Kalimantan Utara memberikan dampak nyata bagi produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalur kereta api ini akan menjadi urat nadi baru yang meningkatkan perputaran ekonomi kita secara signifikan,” ujar Zainal.

Selain pembangunan infrastruktur, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan hilirisasi industri yang sejalan dengan fokus usaha Nikoil Group di bidang teknologi industri dan energi hijau.

Melalui program hilirisasi, berbagai komoditas unggulan Kaltara diharapkan dapat diolah di dalam daerah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Presiden Direktur Nikoil Group, Mehrdad H. Mirarab, menyambut baik peluang kerja sama tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan kajian lebih lanjut sebagai dasar realisasi investasi di Kaltara.

Pemprov Kaltara berharap penjajakan ini menjadi langkah awal terjalinnya kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Benuanta. ( O)

Artikel Gubernur Kaltara Jajaki Kerja Sama dengan Nikoil Group, Bahas Pembangunan Kereta Api dan Hilirisasi Industri pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Ketua Dekranasda Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., memilih bergerak lebih awal. Bersama Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., ia menemui Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Jakarta, Kamis (25/6), guna membuka akses dukungan dan pembinaan bagi pelaku usaha daerah.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan program pembinaan dan dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM di Kaltara.

Rahmawati menilai kehadiran Sekolah Garuda tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya ekosistem ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal.

Karena itu, Dekranasda Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan lembaga berskala besar, baik dari sisi kualitas maupun kapasitas produksi.

Saat ini, Dekranasda tengah melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap berbagai klaster usaha yang berpotensi menjadi pemasok kebutuhan Sekolah Garuda.

Kebutuhan seperti seragam batik khas Kaltara, atribut sekolah, hingga cenderamata resmi diharapkan dapat dipenuhi oleh pengrajin dan pelaku usaha lokal binaan Dekranasda.

“Pelaku usaha kecil terus didorong untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dan menjaga konsistensi produk agar mampu memenuhi kuantitas serta kualitas yang dibutuhkan instansi skala besar,” ujar Rahmawati.

Selain sektor kerajinan, Dekranasda juga mendorong UMKM pangan olahan untuk masuk ke dalam rantai pasok konsumsi dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di Kaltara.

Menurut Rahmawati, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui motivasi, tetapi harus didukung dengan akses permodalan, pendampingan usaha, sertifikasi produk, serta perluasan pasar.

Ia memastikan pendampingan kepada UMKM dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kurasi produk, sertifikasi halal, hingga kemudahan akses kemitraan dengan berbagai lembaga.

“Saya tidak ingin pengrajin dan pelaku UMKM kita minder. Kehadiran Sekolah Garuda ini adalah peluang besar, dan kami akan terus mendorong serta memfasilitasi mereka agar produknya naik kelas,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Zainal menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kaltara melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan UMKM dan industri kreatif daerah.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Dekranasda dan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sehingga menjadi pelaku utama dalam berbagai peluang ekonomi yang tumbuh di daerah. ( O)

Artikel Dekranasda Kaltara Siapkan UMKM Manfaatkan Peluang Hadirnya Sekolah Garuda pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tersebut bertujuan memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan bandara internasional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.

Dalam arahannya, AHY menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor kebandarudaraan di Indonesia.

“Kita harus memastikan bahwa tata kelola ekosistem bandara internasional semakin kuat, efisien dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional,” ujar AHY.

Bagi Kaltara yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara, penguatan sektor kebandarudaraan dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung distribusi logistik.

Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas bandara juga diharapkan dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya di daerah pedalaman dan wilayah yang sulit dijangkau.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyatakan kesiapan untuk mengintegrasikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pengembangan ekosistem kebandarudaraan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui penguatan konektivitas udara, Kaltara diharapkan semakin mampu menarik investasi, memperluas peluang ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang didukung akses transportasi yang aman, nyaman dan berkualitas.( O)

Artikel Gubernur Kaltara Ikuti Rakor Tingkat Menteri Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.