Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Presiden juga melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Usai pelantikan, Sudaryono menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola BGN yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem. Ia juga menekankan penerapan prinsip zero tolerance terhadap praktik korupsi dan penyimpangan agar setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu, pembentukan Universitas Republik Indonesia merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan pemimpin masa depan melalui penguatan ekosistem pendidikan, mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, hingga pengembangan Lembaga Administrasi Negara sebagai pusat pembinaan SDM di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Artikel Presiden Prabowo Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN dan Donny Ermawan sebagai Gubernur URI, Fokus Gizi dan Pembangunan SDM pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Aksi ini menjadi bentuk dukungan nyata para relawan terhadap program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden.

Neni, Koordinator SPPG Desa Tambakbaya, menjadi perwakilan dalam menyampaikan orasi. Ia menegaskan bahwa program MBG telah memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat desa.

“Kami relawan SPPG sangat mendukung penuh program Bapak Presiden. Dengan adanya program MBG, kami merasa sangat terbantu. Bukan hanya bisa membantu membiayai anak sekolah, tetapi keberadaan SPPG juga ikut menggerakkan ekonomi warga,” ujar Neni di sela-sela aksi.

Lebih lanjut Neni menjelaskan, program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah. Di tingkat desa, program ini juga membuka rantai ekonomi baru. Mulai dari petani, peternak, hingga UMKM lokal menjadi bagian dari penyedia bahan pangan untuk SPPG.

“Kami merasakan langsung manfaatnya. Ekonomi keluarga jadi lebih baik karena ada peluang kerja dan pasar baru dari program ini,” tambahnya.

Para relawan berharap pemerintah terus konsisten dan memperluas jangkauan program MBG agar semakin banyak desa yang merasakan manfaatnya.

Aksi damai berlangsung tertib hingga selesai. Para peserta membubarkan diri dengan damai sambil membawa harapan besar agar program pro-rakyat seperti MBG dapat terus ditingkatkan dan dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa.
(Deni)

Artikel Puluhan Relawan SPPG Desa Tambakbaya Gelar Aksi Damai di Jakarta, Dukung Program MBG Presiden pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dua kategori penghargaan yang diraih adalah Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region. Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., pada malam puncak acara di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6 Juli).

Anugerah Adinata Syariah diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama CNN Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah nasional terus menunjukkan perkembangan positif. “Tercatat sektor keuangan syariah memiliki kinerja tahunan yang kuat. Total aset keuangan syariah tumbuh 10,6 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen,” ujarnya.

Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa hingga Maret 2026, total aset keuangan syariah mencapai Rp10.542 triliun. Capaian ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan rasio aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 52 persen, lebih tinggi dari target 45,38 persen.

Ia berharap Anugerah Adinata Syariah tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga mampu mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh daerah.

Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini menjadi bukti konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029. Ke depan, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat berbagai program strategis, di antaranya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.( O)

Artikel Kaltara Raih Dua Penghargaan di Anugerah Adinata Syariah 2026, Pengakuan atas Komitmen Pengembangan Ekonomi Syariah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kegiatan ini secara khusus dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina FKDSI, Brigjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. Muh. Elia Wasono Mastoko, S.H., M.M., Adv., yang memberikan dukungan dan arahan kepada seluruh calon pengurus dalam membangun organisasi yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi wadah pemersatu dosen Indonesia.

Silaturahmi Kebangsaan dipimpin oleh Ketua Umum DPP FKDSI, Andi Herenal Daeng Toto (Dosen Universitas Dipa Makassar) didampingi Sekretaris Jenderal, Prof. Esti Handayani Hardi (Guru Besar Universitas Mulawarman). Dalam kesempatan tersebut disampaikan perkembangan pembentukan organisasi, persiapan pelantikan, serta agenda Rapat Kerja Nasional yang akan menjadi tonggak awal perjalanan FKDSI.

Susunan dewan FKDSI telah terbentuk dengan komposisi sebagai berikut:

– Ketua Dewan Pembina: Brigjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. Muh. Elia Wasono Mastoko, S.H., M.M., Adv.
– Ketua Dewan Penasihat: Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.Sc. (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)
– Ketua Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusliwa Somantri (Mantan Rektor Universitas Indonesia)
– Ketua Dewan Pakar: Prof. Nyarwi Ahmad, Ph.D. (Guru Besar Universitas Gadjah Mada)
– Ketua Majelis Kehormatan dan Etik: Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si. (Rektor Institut STIAMI, Senator DPD RI 2019-2024, Mantan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta)

Kehadiran para tokoh nasional dan akademisi tersebut menjadi modal penting bagi FKDSI dalam membangun organisasi yang kredibel dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, peserta berdiskusi mengenai arah pengembangan organisasi, penguatan kolaborasi antardosen, serta penyusunan program-program strategis yang akan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional mendatang.

Pelantikan DPP FKDSI dan Rakernas diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional bagi para dosen Indonesia. Dengan semangat persatuan, profesionalisme, integritas, dan kolaborasi, FKDSI berkomitmen menjadi rumah besar bagi dosen Indonesia sekaligus mitra strategis dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. ( R)

Artikel FKDSI Gelar Silaturahmi Kebangsaan, Siap Laksanakan Pelantikan DPP dan Rakernas pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara Provinsi Kaltara dan Republik Seychelles, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan negara-negara sahabat. Selain memenuhi undangan resmi dari Pemerintah Seychelles, Gubernur Zainal juga memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan potensi investasi Kaltara kepada sejumlah perwakilan kedutaan besar dari kawasan Timur Tengah.

Delegasi yang hadir berasal dari berbagai negara, antara lain Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, dan Yaman. Dalam kesempatan itu, Zainal memaparkan berbagai peluang investasi di Kaltara, mulai dari sektor sumber daya alam, industri, hingga pengembangan kawasan strategis yang tengah berkembang.

“Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Di hadapan para duta besar Timur Tengah, kami paparkan langsung potensi investasi yang dimiliki Kaltara,” ujar Zainal.

Ia berharap forum tersebut dapat memperluas jejaring kerja sama internasional sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi di Bumi Benuanta. “Hubungan dengan Seychelles sudah berjalan baik, dan malam ini kita perluas jangkauannya agar para perwakilan negara sahabat melirik Kaltara sebagai mitra investasi strategis,” tambahnya.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap terjalin kerja sama yang lebih erat, tidak hanya dengan Seychelles, tetapi juga dengan negara-negara Timur Tengah di berbagai sektor strategis yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Artikel Gubernur Kaltara Jajaki Kerja Sama Internasional di Jakarta, Paparkan Potensi Investasi Hadapan Delegasi Seychelles dan Negara Timur Tengah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Komitmen itu ditunjukkan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur Nikoil Group, Mehrdad H. Mirarab, di Kantor Pusat Nikoil Indonesia, Jakarta, Jumat (26/6).

Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kaltara, termasuk rencana pembangunan jalur kereta api (railway) sebagai infrastruktur pendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Gubernur Zainal, pembangunan jalur kereta api diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Kalimantan Utara memberikan dampak nyata bagi produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalur kereta api ini akan menjadi urat nadi baru yang meningkatkan perputaran ekonomi kita secara signifikan,” ujar Zainal.

Selain pembangunan infrastruktur, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan hilirisasi industri yang sejalan dengan fokus usaha Nikoil Group di bidang teknologi industri dan energi hijau.

Melalui program hilirisasi, berbagai komoditas unggulan Kaltara diharapkan dapat diolah di dalam daerah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Presiden Direktur Nikoil Group, Mehrdad H. Mirarab, menyambut baik peluang kerja sama tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan kajian lebih lanjut sebagai dasar realisasi investasi di Kaltara.

Pemprov Kaltara berharap penjajakan ini menjadi langkah awal terjalinnya kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Benuanta. ( O)

Artikel Gubernur Kaltara Jajaki Kerja Sama dengan Nikoil Group, Bahas Pembangunan Kereta Api dan Hilirisasi Industri pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Ketua Dekranasda Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., memilih bergerak lebih awal. Bersama Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., ia menemui Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Jakarta, Kamis (25/6), guna membuka akses dukungan dan pembinaan bagi pelaku usaha daerah.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan program pembinaan dan dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM di Kaltara.

Rahmawati menilai kehadiran Sekolah Garuda tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya ekosistem ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal.

Karena itu, Dekranasda Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan lembaga berskala besar, baik dari sisi kualitas maupun kapasitas produksi.

Saat ini, Dekranasda tengah melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap berbagai klaster usaha yang berpotensi menjadi pemasok kebutuhan Sekolah Garuda.

Kebutuhan seperti seragam batik khas Kaltara, atribut sekolah, hingga cenderamata resmi diharapkan dapat dipenuhi oleh pengrajin dan pelaku usaha lokal binaan Dekranasda.

“Pelaku usaha kecil terus didorong untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dan menjaga konsistensi produk agar mampu memenuhi kuantitas serta kualitas yang dibutuhkan instansi skala besar,” ujar Rahmawati.

Selain sektor kerajinan, Dekranasda juga mendorong UMKM pangan olahan untuk masuk ke dalam rantai pasok konsumsi dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di Kaltara.

Menurut Rahmawati, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui motivasi, tetapi harus didukung dengan akses permodalan, pendampingan usaha, sertifikasi produk, serta perluasan pasar.

Ia memastikan pendampingan kepada UMKM dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kurasi produk, sertifikasi halal, hingga kemudahan akses kemitraan dengan berbagai lembaga.

“Saya tidak ingin pengrajin dan pelaku UMKM kita minder. Kehadiran Sekolah Garuda ini adalah peluang besar, dan kami akan terus mendorong serta memfasilitasi mereka agar produknya naik kelas,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Zainal menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kaltara melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan UMKM dan industri kreatif daerah.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Dekranasda dan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sehingga menjadi pelaku utama dalam berbagai peluang ekonomi yang tumbuh di daerah. ( O)

Artikel Dekranasda Kaltara Siapkan UMKM Manfaatkan Peluang Hadirnya Sekolah Garuda pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tersebut bertujuan memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan bandara internasional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.

Dalam arahannya, AHY menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor kebandarudaraan di Indonesia.

“Kita harus memastikan bahwa tata kelola ekosistem bandara internasional semakin kuat, efisien dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional,” ujar AHY.

Bagi Kaltara yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara, penguatan sektor kebandarudaraan dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung distribusi logistik.

Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas bandara juga diharapkan dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya di daerah pedalaman dan wilayah yang sulit dijangkau.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyatakan kesiapan untuk mengintegrasikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pengembangan ekosistem kebandarudaraan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui penguatan konektivitas udara, Kaltara diharapkan semakin mampu menarik investasi, memperluas peluang ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang didukung akses transportasi yang aman, nyaman dan berkualitas.( O)

Artikel Gubernur Kaltara Ikuti Rakor Tingkat Menteri Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meresmikan total 1.151 kilometer jalan daerah di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pencapaian swasembada pangan dan energi nasional.

Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan agar seluruh daerah memiliki akses yang memadai dan tidak tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur transportasi.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Jalan yang baik akan memperkuat perekonomian dan mendukung ketahanan nasional,” ujar Presiden.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah mendukung pelaksanaan program pembangunan jalan daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Keikutsertaan Gubernur Zainal dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap program pembangunan infrastruktur nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.( O)

Artikel Gubernur Kaltara Hadiri Peresmian Jalan Daerah Inpres 2025, Dukung Pemerataan Pembangunan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dukungan tersebut disampaikan saat Gubernur Zainal mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, pada Selasa (23/6).

Gubernur Zainal menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan investasi besar yang masuk ke Kaltara mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. “Saya mendukung penuh inovasi SINERGI Kaltara ini. Kita harus bergerak cepat dan melakukan intervensi kebijakan agar masyarakat Kalimantan Utara tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri di tengah besarnya investasi yang masuk,” kata Zainal.

Ia menilai SINERGI Kaltara menjadi langkah strategis untuk memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri yang akan berkembang di Kawasan Industri Tanah Kuning. “Program ini adalah jembatan emas yang akan mempertemukan kebutuhan industri besar dengan produk-produk unggulan UMKM lokal kita,” lanjutnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Zainal menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memperkuat program tersebut melalui regulasi yang mendukung penggunaan produk lokal. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mendorong pengelola kawasan industri untuk memprioritaskan produk lokal yang telah memenuhi standar kualitas dan kebutuhan industri.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kawasan industri, dan pelaku UMKM, diharapkan hilirisasi industri di Kaltara tidak hanya menghadirkan nilai investasi yang besar, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SINERGI Kaltara menjadi salah satu upaya strategis Pemprov Kaltara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung lebih inklusif dengan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok industri global.( O)

Artikel Gubernur Kaltara Dukung Inovasi SINERGI Kaltara, Jembatani UMKM Lokal dengan Industri PSN Kawasan Tanah Kuning pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.