Ketua GEMPAR DPC Lebak, H. Suryadi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan. Menurutnya, pihaknya membawa sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak pencopotan Kepala Puskesmas Maja dari jabatannya.

Adapun tuntutan yang diajukan GEMPAR antara lain:

1. Mendesak pencopotan Kepala Puskesmas Maja yang dinilai gagal menjalankan fungsi kepemimpinan dan pelayanan kesehatan secara profesional.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan manajemen Puskesmas Maja agar sesuai standar yang berlaku.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan permasalahan pelayanan kesehatan yang menjadi keluhan masyarakat.
4. Meminta pembenahan tata kelola pelayanan agar masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, ramah, dan berkeadilan.
5. Memberikan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan maupun standar pelayanan kesehatan.

“Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lebak, khususnya Puskesmas Maja, berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat,” ujar H. Suryadi.

Aksi tersebut direncanakan diikuti sekitar 100 orang dan akan dilaksanakan secara damai dengan menjaga ketertiban serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi ini.

GEMPAR berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. ( Deni)

Artikel GEMPAR Lebak Akan Gelar Aksi Damai di Dinas Kesehatan, Tuntut Pencopotan Kepala Puskesmas Maja pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pelaksanaan kegiatan di Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, pada Rabu (1/7/2026), menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan infrastruktur irigasi yang memadai.

Mantri Tani, Nisa, mengatakan Program P3-TGAI merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Menurutnya, jaringan irigasi yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas lahan dan kesejahteraan petani.

“Kami berharap pembangunan melalui Program P3-TGAI ini benar-benar mengutamakan kualitas pekerjaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh para petani. Irigasi yang baik akan menjadi penopang utama keberhasilan usaha tani dan peningkatan hasil panen,” ujar Nisa.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Asem Margaluyu, Heni Handayani, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis serta menghasilkan bangunan yang berkualitas.

“Program ini bukan hanya membangun saluran irigasi, tetapi juga membangun semangat gotong royong masyarakat. Kami terus memberikan pendampingan agar pekerjaan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” kata Heni.

Sementara itu, Ketua P3A Sinar Mulya, Rizky Agusto, menyampaikan bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara transparan dan mengutamakan kualitas agar hasilnya dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

“Kami berkomitmen menjaga kualitas pekerjaan karena saluran irigasi ini merupakan kebutuhan utama para petani. Dengan pembangunan yang baik, kami optimistis produktivitas pertanian akan meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik,” ujar Rizky.

Ketua Kelompok Tani Mitra Tani, Tomik, mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Program P3-TGAI. Ia menilai program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani terhadap infrastruktur irigasi yang layak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kepercayaan yang diberikan kepada Kelompok Tani Mitra Tani. Program ini sangat bermanfaat bagi para petani. Kami akan menjaga amanah ini dengan melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, mengutamakan mutu dan kualitas agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama oleh seluruh anggota kelompok tani maupun masyarakat sekitar,” tutur Tomik.

Salah seorang petani penerima manfaat, Saman, mengaku bersyukur atas pembangunan saluran irigasi tersebut. Menurutnya, keberadaan irigasi yang baik akan sangat membantu kebutuhan air untuk lahan pertanian.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, para pendamping, dan semua pihak yang telah memperjuangkan program ini. Dengan saluran irigasi yang lebih baik, kami berharap pasokan air ke sawah menjadi lancar, hasil panen meningkat, dan kehidupan petani menjadi lebih sejahtera,” ungkapnya.

Melalui Program P3-TGAI, diharapkan sistem irigasi pertanian di Desa Asem Margaluyu semakin optimal, distribusi air menjadi lebih merata, dan produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, P3A, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan nasional. ( Deni)

Artikel Poktan Mitra Tani Terima Program P3-TGAI di Lebak, Target Tingkatkan Produktivitas Pertanian Lewat Infrastruktur Irigasi Berkualitas pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Toga-toga kecil milik anak PAUD, sorban putih siswa MI yang fasih melantunkan ayat suci, hingga seragam rapi wisudawan SMK yang siap kerja, semua berbaur dalam satu momen: sungkeman. Satu per satu anak bersimpuh, memeluk orang tua dan gurunya. “Terima kasih sudah sabar ngajarin kami,” bisik seorang siswa MI ke gurunya, Sumarna, M.Pd, Kepala MI Nurul Husen.

Sumarna, M.Pd berpesan singkat, “Anak-anakku, kalian kami lepas bukan untuk pergi, tapi untuk terbang. Bawa nama Nurul Husen dan akhlak Al-Qur’an ke mana pun kalian melangkah.” Dari 38 siswa yang diwisuda hari ini, 5 siswa SMK bahkan sudah diterima kerja sebelum ijazah turun. Sementara Bapak Suarmin wali murid asal Kp. Bueuk, hanya bisa terisak, “Dulu anak saya masuk MI belum bisa ngaji. Sekarang dia yang ngajarin saya wudhu.”

Penulis: Deni

Artikel Air Mata Bahagia Iringi Pelepasan 34 Siswa Yayasan Nurul Husen Cibadak pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam dokumen Legal Opinion yang disusunnya, Adit menjelaskan bahwa secara hukum dan konstitusional, program ini memiliki landasan yang kuat karena merupakan bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sah secara hukum dan konstitusional. Tujuannya sangat strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyoroti beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti efektivitas penggunaan anggaran negara, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan bahan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, pencegahan praktik KKN, serta perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan bergizi.

Sebagai alternatif penyempurnaan, Adit mengusulkan konsep “MBG Berbasis Ketahanan Pangan Keluarga” yang menggabungkan bantuan bahan pangan bergizi dengan sistem voucher atau kartu gizi digital. Model ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi karena seluruh transaksi dapat dilacak dan diaudit, sekaligus menekan biaya operasional serta mengurangi risiko masalah kesehatan akibat makanan yang tidak layak konsumsi.

Ia juga menekankan pentingnya memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasokan bahan pangan program, yang tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Adit mendorong adanya sistem audit terbuka dan pengawasan publik yang melibatkan lembaga pengawas negara, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media massa agar laporan penggunaan anggaran dapat dipublikasikan secara berkala.

“Melalui pengawasan yang kuat, transparansi yang lebih luas, dan sistem yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tujuan besar Program MBG diyakini dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya. ( Deni)

Artikel Pemerhati Hukum Sebut Program MBG Memiliki Tujuan Mulia, Perlu Evaluasi untuk Optimalisasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Klarifikasi tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung di Aula Multatuli, Kabupaten Lebak, pada 12 Juni 2006.

Dalam sambutannya, Asep Royani mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi kelancaran distribusi program di lapangan. Menurutnya, hambatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi dan terjadinya miskomunikasi antar pemangku kepentingan, khususnya antara pemerintah desa, pihak kecamatan, dan unsur pelaksana program.

“Kami menyadari masih terdapat beberapa hambatan dalam pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis. Setelah dilakukan evaluasi, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif di lapangan. Ke depan, hal ini akan menjadi perhatian serius untuk diperbaiki agar pelaksanaan program berjalan lebih profesional dan tepat sasaran,” ujar Asep.

Pada kesempatan tersebut, Asep juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila terdapat pernyataannya yang menimbulkan kesalahpahaman atau dianggap menyudutkan pihak tertentu.

“Saya selaku Korwil BGN Kabupaten Lebak menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pihak yang merasa tersinggung atau tersudutkan oleh pernyataan saya. Tidak ada niatan untuk menyalahkan siapa pun. Pernyataan yang saya sampaikan lebih ditujukan sebagai evaluasi internal terkait operasional dapur dan pelaksanaan program di lapangan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dalam penyampaiannya tidak pernah bermaksud menyinggung insan pers maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya, kritik dan masukan dari berbagai pihak justru menjadi bagian penting dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah tersebut.

“Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun. Semua pihak memiliki hak untuk memberikan koreksi demi kebaikan bersama. Program Makan Bergizi Gratis ini adalah program untuk masa depan anak-anak bangsa, sehingga diperlukan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar tujuan mencetak generasi emas Indonesia dapat terwujud,” tegasnya.

Sementara itu, Aktivis Lebak, Umaedi, S.Pd., yang hadir dalam kegiatan tersebut membenarkan bahwa pernyataan Asep Royani lebih banyak mengarah pada evaluasi internal pelaksanaan program dan bukan ditujukan kepada wartawan maupun LSM.

“Saya mengikuti langsung jalannya rapat. Apa yang disampaikan Korwil BGN lebih kepada evaluasi internal agar pelaksanaan program ke depan semakin baik. Saya melihat ada semangat keterbukaan, perbaikan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi di lapangan,” ujar Umaedi.

Menurutnya, sikap terbuka terhadap kritik serta keberanian untuk melakukan evaluasi merupakan langkah positif dalam memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut berlangsung dalam suasana penuh inspirasi, refleksi, dan semangat perbaikan. Para peserta yang hadir sepakat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaksana program, masyarakat, media, hingga organisasi sosial.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak sebagai fondasi menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Penulis: Deni

Artikel Korwil BGN Lebak Klaim Hambatan MBG Disebabkan Kurang Optimalnya Koordinasi, Minta Maaf atas Kesalahpahaman pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Peristiwa kecelakaan terjadi pada Minggu (8/6/2026) malam di ruas Jalan Nasional Baros, Kota Serang. Adit menyebut kondisi jalan yang gelap gulita karena PJU padam menjadi penyebab utama kecelakaan yang dialaminya.

“Saya mengalami sendiri bagaimana bahayanya Jalan Nasional Baros saat malam hari. Tidak ada satu pun lampu PJU yang menyala di titik lokasi kecelakaan. Ini jelas kelalaian,” tegas Adit Wahyudin, S.H., pada Senin (9/6/2026).

Adit mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 ayat 1, yang mewajibkan penyelenggara jalan segera memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan, termasuk sarana pelengkap jalan seperti PJU. Ia juga menyebutkan Pasal 273 UU LLAJ yang menyatakan ada sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau tidak memperbaiki jalan rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam somasi yang akan dilayangkan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Banten selaku pengelola Jalan Nasional Baros, Adit menuntut pertanggungjawaban materiil atas kerusakan kendaraan dan biaya pengobatan. Selain itu, ia juga mendesak agar dilakukan audit total PJU di sepanjang Jalan Nasional Baros.

“Ini bukan soal ganti rugi untuk saya pribadi saja. Sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi Jalan Baros yang gelap dan rawan kecelakaan. Jangan sampai jatuh korban lagi,” ujarnya.

Adit memberi waktu 14 hari kepada pihak terkait untuk merespons somasinya. Jika tidak diindahkan, ia memastikan akan menempuh jalur hukum perdata maupun pidana.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BBPJN Banten belum memberikan keterangan resmi terkait rencana somasi tersebut. ( Deni)

Artikel Pemerhati Hukum Banten Korban Kecelakaan Akibat PJU Padam, Akan Layangkan Somasi ke Penyelenggara Jalan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kabel penyangga yang mulai rusak, lantai yang rapuh dan berlubang, serta konstruksi yang sudah termakan usia membuat setiap penyeberang harus mempertaruhkan nyawa. Kondisi ini terasa ironis di tengah gencarnya slogan pembangunan infrastruktur yang sering digaungkan pemerintah, yang bagi warga Sangkanwangi hanya terdengar dalam pidato dan terpampang di baliho.

M. Juhri, tokoh yang menyuarakan persoalan ini, menegaskan pemerintah tidak boleh lagi mengabaikan kondisi jembatan yang menjadi urat nadi kehidupan warga. “Setiap hari anak-anak sekolah harus melintas di atas jembatan yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Orang tua selalu waswas, warga pun takut, namun sampai hari ini belum terlihat langkah nyata yang menjawab keresahan kami,” ujarnya.

Menurutnya, jembatan itu bukan sekadar penghubung antar dua kampung, melainkan akses utama untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan seluruh aktivitas sosial masyarakat. Ketika jembatan rusak parah, seluruh roda kehidupan warga pun ikut terganggu.

Warga pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. “Apakah harus menunggu ada korban jatuh hanyut ke sungai terlebih dahulu baru pemerintah mau bergerak? Apakah nyawa rakyat kecil harus menjadi harga yang dibayar demi mendapatkan perhatian?” tegas Juhri dengan nada kecewa.

Kondisi ini menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Lebak. Di saat berbagai proyek berjalan di daerah lain, warga Sangkanwangi masih berjuang mendapatkan hak dasar berupa akses penyeberangan yang aman.

Masyarakat mendesak Bupati Lebak, DPRD Kabupaten Lebak, hingga Pemerintah Provinsi Banten untuk segera turun langsung ke lokasi dan tidak hanya mengandalkan laporan di atas meja. “Jangan tunggu tragedi, jangan tunggu ada korban berjatuhan. Jika pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat, buktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji dan wacana belaka,” tambah M. Juhri.

Kini warga hanya menunggu kepastian apakah pemerintah akan segera bertindak, atau kembali membiarkan “Jembatan Maut” Sangkanwangi terus menjadi saksi bisu kelalaian yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa. (Deni)

Artikel Jembatan Gantung di Lebak Disebut “Jembatan Maut”, Warga Desak Pemerintah Bertindak Sebelum Ada Korban pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Peninjauan didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3), Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Pontang. Terdapat empat titik lokasi yang ditinjau: area sawah terdampak banjir, jalan inspeksi, area bendungan kemayungan, dan sodetan irigasi swadaya warga.

Fikri Yasin menyampaikan bahwa tujuan utama tinjauan bersama ini adalah mengurai hambatan untuk mengembalikan fungsi optimal layanan sistem irigasi sekunder, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Aspirasi Warga
Kosam, Ketua Gapoktan Desa Sukajaya, mengungkapkan bahwa kondisi banjir membuat petani terancam gagal panen dan berharap perbaikan irigasi dapat dilaksanakan secepatnya.

Herry Lubis, Penyuluh Pertanian Pontang, menyampaikan bahwa permasalahan sawah yang terdampak banjir sudah terjadi selama 15 tahun dan belum ada perbaikan irigasi sekunder. Ia mengapresiasi program Bang Andra namun berharap persoalan banjir yang melanda sekitar 50 hektar area sawah di Sukajaya bisa segera teratasi agar petani menghindari kerugian jutaan rupiah dan hilangnya hasil panen hingga 300 ton per tahun.

Midian Wahyu, Kabid PJPA BBWSC3, menyatakan siap berkoordinasi untuk melakukan tindakan cepat pada titik-titik permasalahan yang telah dipetakan. Ia menjelaskan bahwa irigasi tersebut masuk dalam wilayah daerah irigasi Ciujung, Bendungan Pamarayan dengan manfaat irigasi sebesar 23 ribu hektar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sekaligus Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir MD, menyampaikan komitmen untuk mengoptimalkan lahan pertanian di Banten melalui dukungan anggaran sebesar Rp1,5 miliar dari program Bang Andra, dengan target membawa Provinsi Banten naik dari peringkat 8 nasional dalam produksi pangan.

Menutup rangkaian peninjauan, Fadli Afriadi mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan kanal pengaduan resmi jika menemui kendala pelayanan publik atau hambatan infrastruktur di kemudian hari.

Penulis: Deni

Artikel Ombudsman RI Tinjau Lapangan Kasus Banjir Persawahan di Pontang Serang, Dorong Perbaikan Irigasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pembangunan IPAL menjadi bagian penting dalam mendukung operasional dapur MBG agar berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Selain fokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, SPPG Tungku juga menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan limbah secara profesional dan berkelanjutan.

Investor sekaligus Mitra SPPG Tungku, H. Dadan, mengatakan bahwa pemasangan IPAL merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menciptakan pelayanan publik yang sehat serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional SPPG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjaga kualitas lingkungan. IPAL ini menjadi simbol keseriusan kami dalam membangun sistem pelayanan yang modern, higienis, dan berkelanjutan,” ujar H. Dadan.

Menurutnya, program MBG bukan sekadar kegiatan penyediaan makanan, melainkan bagian dari investasi sosial untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan produktif di masa depan.

“Pembangunan sumber daya manusia dimulai dari pemenuhan gizi yang baik. Karena itu, pengelolaan dapur dan sanitasi harus dilakukan secara profesional agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Accounting SPPG Tungku, Nasrul Wahid, menuturkan bahwa penerapan sistem pengolahan limbah menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola operasional yang tertib, sehat, dan sesuai standar.

“Kami terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk sistem sanitasi dan pengelolaan limbah. Dengan adanya IPAL, kami berharap operasional dapur MBG semakin optimal serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman, baik bagi pekerja maupun lingkungan masyarakat sekitar,” kata Nasrul Wahid.

Ia juga menegaskan bahwa Yayasan Amanah Cinta Indonesia berkomitmen menghadirkan tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial.

Pemasangan IPAL tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah relawan dan masyarakat sekitar karena dinilai menjadi langkah positif dalam menjaga kebersihan lingkungan di kawasan operasional SPPG Tungku.

Dengan terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana, SPPG MBG Tungku diharapkan mampu menjadi contoh pelayanan pemenuhan gizi yang tidak hanya mengedepankan kualitas makanan, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan lingkungan dan keberlanjutan sosial. ( Deni)

Artikel SPPG MBG Tungku Lebak Pasang IPAL, Komitmen Pelayanan Sehat dan Ramah Lingkungan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Kejadian itu diketahui setelah korban menyadari uang yang disimpan di rumahnya hilang dalam jumlah besar. Setelah dilakukan pengecekan, ART panggilan yang selama ini bekerja di rumah korban juga tidak dapat dihubungi.

Dewi Rosmawati mengaku kaget dan kecewa atas kejadian tersebut. Menurutnya, selama ini ia telah memberikan kepercayaan kepada pelaku untuk membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari.

“Saya sangat terpukul atas kejadian ini. Saya berharap saudari R bisa segera ditemukan dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Dewi Rosmawati saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026).

Korban berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara baik dan uang miliknya bisa kembali. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima pekerja rumah tangga, terutama yang belum memiliki identitas maupun rekomendasi yang jelas.

Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekitar karena nilai kerugian yang cukup besar. Hingga kini, pihak keluarga korban masih berupaya melakukan pencarian dan mengumpulkan informasi terkait keberadaan pelaku.

Apabila tidak ada itikad baik, korban mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis: Deni

Artikel ART Diduga Bawa Kabur Uang Milik Majikan Sebesar Rp40 Juta di Cilegon, Korban Berharap Ada Itikad Baik pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.