Ia menegaskan bahwa setiap program bantuan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan yang ketat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif dan harus sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur standar keamanan mutu dan gizi pangan.

“Jika benar terdapat dugaan makanan tidak layak konsumsi dalam program publik, maka hal ini harus segera ditindak lanjuti dengan investigasi terbuka, audit kualitas, dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana program,” ujar Adit Wahyudin, S.H.

Lebih lanjut, ia meminta agar pihak penyelenggara Program MBG SPPG di wilayah tersebut segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik serta membuka ruang pengawasan independen untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran standar pangan.

Adit juga menekankan bahwa apabila ditemukan unsur kelalaian yang berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aspek perlindungan konsumen dan keamanan pangan.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Program MBG SPPG yang berlokasi Pasir Garu Cibadak belum memberikan keterangan resmi terkait menu yang diduga tidak layak dikonsumsi.( Deni)

Artikel Kasus Menu MBG SPPG yang Diduga Tidak Layak Konsumsi, Adit Wahyudin Minta Investigasi Terbuka pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Mengusung tema “Konsolidasi Gerakan Mahasiswa Banten untuk Kepemimpinan dalam Mengawal Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Pembangunan Daerah”, kongres ini berfungsi sebagai ruang temu, gagasan, dan perjuangan bagi seluruh elemen mahasiswa untuk merumuskan arah gerak bersama. BEM menegaskan komitmen mahasiswa sebagai agen perubahan, agen kontrol sosial, dan agen intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Koordinator Pusat BEM Banten Bersatu Bagas Yulianto menyampaikan bahwa kongres ini bukan sekadar agenda rutin organisasi. “Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika sosial dan politik. Kita harus hadir sebagai penggerak, pengawal, dan penjaga nilai-nilai demokrasi serta keadilan sosial. Kongres ini adalah titik tolak untuk memperkuat kepemimpinan kolektif mahasiswa Banten yang progresif, responsif, dan berdampak,” ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan pandangan strategis terkait peran mahasiswa dalam sektor ketenagakerjaan. “Mahasiswa hari ini adalah pemimpin masa depan yang akan menentukan arah pembangunan nasional. Diperlukan kesiapan kompetensi, daya saing, serta kepedulian sosial agar mampu menjawab dinamika dunia kerja yang terus berkembang,” ungkapnya.

Anggota DPD RI, Ade Yuliasih, menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah. “Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam mengawal kebijakan publik. Sinergi antara mahasiswa dan lembaga perwakilan daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Kongres Ke-V ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis, arah gerakan yang terukur, serta kepemimpinan baru yang berintegritas. Dengan semangat “Mengabdi Tanpa Pamrih, Bergerak Tanpa Takut, Berdampak untuk Rakyat,” seluruh peserta diajak untuk meneguhkan nilai pengabdian dan komitmen bagi masyarakat.

BEM Banten Bersatu percaya bahwa melalui konsolidasi yang kuat dan visi yang jelas, mahasiswa Banten mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, keadilan sosial yang merata, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Deni)

Artikel BEM Banten Bersatu Buka Kongres Ke-V, Fokus Konsolidasi Gerakan untuk Kepemimpinan Masa Depan pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

“Salah satu warga yang tidak disebutkan namanya menyampaikan melalui WhatsApp, ‘Kami bukan menolak programnya, tapi kami menolak jika kualitasnya seperti ini. Karena menyangkut kesehatan anak-anak kami, menunya bau. Saya berharap program ini harus segera diperbaiki secara aktif supaya menu yang diberikan ke anak-anak kami sesuai standar, bergizi, dan higienis’.”

Pada pukul 17:00 WIB, warga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG, mulai dari proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan. Aktivis Himpunan Mahasiswa Cibadak (HIMACIDA) Saepul Rahman juga turut angkat suara, menilai persoalan ini merupakan bentuk kelalaian serius yang berpotensi merugikan generasi muda.

“Ketua HIMACIDA menyebut bahwa kejadian ini merupakan ‘pengkhianatan terhadap gizi anak’, mengingat program MBG sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia,” ujar Rahman. Ia menambahkan, “Program ini seharusnya dikelola dengan baik sesuai juknis agar pemenuhan gizi yang dicita-citakan Presiden RI mampu terlaksana dengan baik. Sejak dibukanya dapur MBG, banyak aduan dari masyarakat sudah kami terima karena makanan yang diberikan tidak layak – itu sama saja dengan mengkhianati masa depan anak bangsa.”

HIMACIDA mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera melakukan audit terbuka terhadap pelaksanaan program MBG serta mengevaluasi satgas di tingkat kecamatan dan kabupaten yang dinilai lalai. Hingga saat berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur MBG belum memberikan keterangan resmi dan tidak ada di lokasi kejadian.

“Kami berharap masyarakat terus memantau dan melaporkan jika peristiwa ini berulang. HIMACIDA akan terus mengawal dan memantau proses ini, bila perlu sampai dapur tersebut ditutup,” tegas Rahman. (Deni)

Artikel Puluhan Warga Lebak Protes Dapur MBG, Tolak Kualitas Makanan yang Dinilai Tidak Layak pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Massa menyampaikan harapan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Aspirasi juga berkaitan dengan pernyataan Bupati Lebak yang dinilai memunculkan polemik, dengan harapan adanya klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka untuk menjaga kondusivitas dan keharmonisan daerah.

Koordinator aksi sekaligus Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Lebak, Ade Surnaga (King Naga), menyatakan bahwa kepala daerah diharapkan menjadi teladan dalam menjaga etika komunikasi publik dan memperkuat persatuan. “Kami berharap pemerintah daerah dapat terus menjaga etika dalam setiap pernyataan publik, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan perwakilan massa diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Selain terkait etika kepemimpinan, Alarm Lebak juga menyampaikan 10 poin tuntutan, antara lain:

– Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan secara merata
– Klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka serta komitmen menjaga etika publik
– Penataan kembali kebijakan relokasi pedagang Pasar Semi
– Penguatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek APBD
– Penegakan hukum terhadap penyimpangan anggaran
– Percepatan penyelesaian pematangan lahan Huntara Cigobang
– Penanganan persoalan tambang pasir di Desa Jayasari
– Penguatan nilai-nilai daerah sesuai semangat “Lebak Bertauhid”
– Peningkatan kesejahteraan penambang rakyat (gurandil)
– Peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan di RSUD Adjidarmo

Aliansi menegaskan bahwa seluruh aspirasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Deni)

Artikel Alarm Lebak Gelar Aksi di Depan DPRD, Sampaikan 10 Poin Tuntutan untuk Perbaikan Tata Kelola Daerah pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari menghadirkan materi dasar penanggulangan bencana, teknik evakuasi, pertolongan pertama, serta manajemen keselamatan di lapangan. Para peserta juga mendapatkan praktik langsung untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan dalam kondisi nyata.

Ketua pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa tujuan pelatihan adalah menciptakan generasi muda yang tangguh, sigap, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. “Melalui pelatihan ini, kami ingin membentuk karakter pemuda yang tidak hanya peduli, tetapi juga memiliki kemampuan teknis dalam menghadapi situasi darurat,” ujarnya.

Materi yang diberikan meliputi Medical First Responder (MFR), Fire Rescue (FR), Vertical Rescue (VR), Snake Rescue (SR), dan Water Rescue (WR). Antusiasme peserta terlihat tinggi, menunjukkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana semakin meningkat.

Koordinator Forum Potensi SAR Banten, Taufik Hidayat, menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk pembentukan karakter dan wadah mempererat solidaritas antar pemuda. “Pelatihan ini merupakan upaya bersama untuk membentuk karakter yang mandiri, siap dan tangguh serta sebagai wadah untuk sinergi kolaborasi relawan dalam situasi darurat,” ujarnya.

Pimpinan Alfiyah Mubarokah Indonesia (AMI) H. Ade Badri juga menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi langkah awal menciptakan profesionalisme relawan. “Ke depan kita dorong PotSAR Banten untuk terus konsisten dalam menciptakan relawan yang tangguh melalui berbagai pelatihan,” katanya.

Kegiatan ini diselenggarakan dan didukung oleh berbagai lembaga relawan seperti AMI, PETUALANG, MDMC Banten, Fesbuk Banten News (FBN), IOF Pandeglang, serta pihak terkait seperti BASARNAS Banten, BPBD Banten, dan Damkar Banten.

PotSAR Banten berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing serta berkontribusi aktif dalam upaya penanggulangan bencana di masa mendatang. ( Deni)

Artikel PotSAR Banten Gelar Pelatihan Dasar SAR, Ratusan Pemuda Jabodetabek-Banten Ikut Berpartisipasi pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam pidatonya, Bupati menyebut Wakil Bupati Lebak sebagai “mantan narapidana”, yang dinilai memicu polemik dan menjadi perhatian publik. Koordinator ALARM, Arwan, menyatakan bahwa respons ini merupakan akumulasi keresahan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah saat ini.

“Ini bukan hanya soal pernyataan kemarin, tapi juga bentuk kekecewaan masyarakat atas berbagai persoalan di Lebak yang dinilai belum terselesaikan,” ujar Arwan kepada wartawan.

ALARM berencana menggelar aksi unjuk rasa skala besar pada Rabu (8/4/2026) di depan Kantor Pemda Lebak, yang diperkirakan akan diikuti sekitar 10 ribu massa dari berbagai elemen masyarakat. Aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan mendorong evaluasi terhadap kepemimpinan daerah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib,” katanya. ALARM juga berencana membuka donasi publik untuk mendukung kebutuhan logistik peserta.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi maupun polemik yang berkembang. Situasi di sekitar Kantor Pemda Lebak tetap kondusif, meski isu ini terus menjadi perbincangan masyarakat.( Deni)

Artikel ALARM Lebak Gugat Pernyataan Bupati soal Wakil Bupati, Rencanakan Aksi Besar 8 April pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Atas dasar hal tersebut, Moch Ojat Sudrajat S dan Zulpikar yang menjadi peserta seleksi mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 27 Maret 2026 dan telah diregister dengan Nomor Perkara: 111/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 30 Maret 2026.

“Kami resmi menggugat pansel rekrutmen anggota KI pusat ke PTUN,” ujar Moch Ojat Sudrajat kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan PERMA 6 Tahun 2018, dirinya dan Zulpikar telah melakukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat keberatan Administrasi tertanggal 3 Maret 2026 kepada Ketua Pansel. Namun, meskipun surat tersebut diterima pada tanggal 4 Maret 2026, hingga 10 hari kerja tidak mendapatkan tanggapan.

“Sehingga Kami mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, tahapan ini diatur dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” cetusnya.

Ojat menyampaikan bahwa sejak pengumuman pembukaan seleksi pada akhir Desember 2025, pihaknya telah mempertanyakan perbedaan tahapan seleksi dengan yang pernah dialami saat mengikuti Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2023.

Diketahui Ojat dan Zulpikar saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Ketua.

Menurut Ojat, pelaksanaan proses seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi di seluruh Indonesia diatur dengan PERKI (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi. Ia menambahkan bahwa ketika mengikuti seleksi di Provinsi Banten, serta di Provinsi Riau dan DKI Jakarta sebelumnya, panselnya mengikuti tata cara sesuai dengan PERKI tersebut.

Ojat dan Zulpikar menyampaikan bahwa jadwal sidang pertama masih menunggu informasi dari PTUN Jakarta.( Deni)

Artikel Peserta Seleksi Anggota KI Pusat Gugat PANSEL ke PTUN Jakarta pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Puluhan warga turut berpartisipasi, termasuk tokoh masyarakat, pemuda setempat, dan perangkat lingkungan. Mereka bekerja sama membersihkan jalan, menguruk lubang, hingga memasang paving block. Dalam waktu beberapa jam, jalan yang sebelumnya rusak dan berlubang berhasil diperbaiki, kini terlihat lebih rapi dan aman untuk dilalui.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama dan gotong royong warga, jalan lingkungan kami kini lebih baik dan lancar. Kami sangat berterima kasih kepada semua warga yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ujar Rohedi, selaku Ketua RT setempat.

Rohedi menambahkan bahwa gotong royong merupakan nilai budaya yang harus dilestarikan. “Dengan kerja sama dan gotong royong, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja sama serta memperkuat kekompakan dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Warga berharap semangat gotong royong seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi wilayah lain. ( Deni)

Artikel Perbaiki Jalan Sendiri, Warga Dusun Pasir Pogor Tunjukkan Nilai Budaya Gotong Royong pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Dalam kesempatan tersebut hadir Camat Cibadak APIP Saepudin, Sekretaris Camat Cibadak Dedi, perwakilan Kopolsek Cibadak, Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibadak Iyap, Kepala Desa Bojongleles Eman, Ketua BPD Ade Solih, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, para ketua RW, serta seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna Kancil Mas.

PLT Camat Cibadak APIP Saepudin menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas keberhasilan acara tersebut. “Kegiatan ini bisa terlaksana sukses tak lain atas kerja sama antara seluruh anggota Karang Taruna dengan masyarakat. Saya mendukung dan mengapresiasi gagasan anak muda ini sebagai wujud kepedulian untuk berkarya dan berbuat baik bagi masyarakat. Kedepan, saya harapkan Karang Taruna Bojongleles semakin kompak dan bersatu untuk mendukung pembangunan Kabupaten Lebak,” ujarnya.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibadak Iyap mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Bojongleles yang telah mendukung acara ini. Ia juga menyampaikan bahwa semalam telah menyelesaikan masalah pengunduran diri Ketua Karang Taruna Bojong Cae. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Abdul Azis yang sebagai PLT telah menunjukkan pergerakan langsung ke masyarakat. Semoga ia bisa dilanjutkan sebagai ketua definitif agar bisa mengembangkan Karang Taruna di desa ini. Saya juga menitipkan agar Karang Taruna mendapatkan dukungan motivasi dari seluruh pihak agar semakin maju dan berpotensi,” tambahnya.

Sementara itu, PLT Ketua Karang Taruna Kancil Mas Bojongleles Abdul Azis mengungkapkan rasa bangga karena acara yang diselenggarakan secara mendadak bisa berjalan lancar. “Suksesnya acara ini berkat kerja sama seluruh anggota dan pengurus Karang Taruna beserta masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan masyarakat yang telah memberikan kontribusi, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda,” pungkasnya.
(Deni)

Artikel Karang Taruna Kancil Mas Bojongleles Gelar Halal Bihalal, Bagikan Santunan untuk 70 Anak Yatim pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.

Acara berlangsung di Masjid Al-Barokah RT/RW 12/05 Desa Cisangu, dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuda, anak-anak yatim piatu, serta janda tua. Dalam kesempatan tersebut, disajikan hidangan berbuka puasa yang lezat dan meriah, selain diberikan santunan berupa paket sembako dan uang tunai kepada penerima manfaat.

Bucek, selaku Ketua Pemuda yang menjadi penyelenggara, menyampaikan harapannya agar acara ini dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi anak-anak yatim piatu serta janda tua, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. “Alhamdulillah kegiatan ini kami adakan rutin setiap tahun. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia dan seluruh pemuda yang telah berpartisipasi dalam acara ini,” ujarnya kepada awak media. Ia menambahkan, “Kami berharap kebaikan dan kepedulian ini dapat menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kita semua.”

A Yani, sebagai tokoh masyarakat, juga mengucapkan terima kasih kepada Bucek dan seluruh panitia serta pemuda yang telah membantu kelancaran acara. “Terima kasih telah menggerakkan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini terus menerus dilaksanakan setiap tahun karena sudah menjadi rutinitas yang bermanfaat,” tambahnya.

Acara ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berbagi dan berbuat baik, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah. (Deni)

Artikel Kampung Bueuk Desa Cisangu Gelar Bukber Tahunan, Berbagi Santunan untuk Yatim dan Janda Tua pertama kali tampil pada Peduli Bangsa.