Tarakan, Kaltara , PB – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan evaluasi terhadap penerimaan retribusi jasa kepelabuhanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Tengkayu I Tarakan pada Selasa (31/3) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Evaluasi ini dipimpin Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, SE., M.Si., dengan melibatkan Inspektorat Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.
Rapat bertujuan mengidentifikasi kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi belum optimal. Pollymaart menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan mencari solusi bersama, dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.
Pihak UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan mengungkapkan bahwa belum optimalnya penerimaan retribusi disebabkan belum diterapkannya retribusi parkir berlangganan dan menginap, yang dipicu keterbatasan sumber daya manusia khususnya tenaga pengamanan. Inspektorat Kaltara juga menyoroti potensi besar retribusi yang belum digali dengan membandingkannya dengan pelabuhan lain.
Menanggapi hal tersebut, Bustan meminta agar segera dilakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Bapenda Kaltara memaparkan jenis retribusi yang dipungut, meliputi parkir kendaraan, tambat kapal, pas penumpang, bongkar muat, serta pemanfaatan aset, di samping penerapan pajak kendaraan di atas air sebagai inovasi pertama di Indonesia.
Terungkap juga masih adanya penyewa aset yang belum membayar karena keberatan terhadap tarif. Pollymaart menyampaikan bahwa penyewa dapat mengajukan permohonan penyesuaian tarif, namun jika tetap tidak membayar akan dikenakan langkah tegas.
Menutup rapat, Pollymaart mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam mengoptimalkan PAD demi kemajuan Kalimantan Utara.( O)
