DPRD Sinjai Setujui Perda Perubahan RPJMD 2018-2023

Sinjai, Pedulibangsa.co — DPRD Kabupaten Sinjai menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2018-2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu disetujui Anggota DPRD Sinjai dalam Rapat Paripurna yang digelar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (7/6/2021).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sinjai, Lukman H Arsal didampingi Wakil Ketua I Sabir, Wakil Ketua II Mappahakkang, Ketua Bapemperda A. Zainal Iskandar, dan Kepala Bappeda Irwan Suaib.

A. Zainal Iskandar menyampaikan, fungsi legislatif yakni merancang, menyusun, dan menetapkan sebuah Perda, baik itu Perda dari pemerintah atau inisiatif DPRD itu sendiri.

Sementara salah satu Ranperda yang sedang dibahas yakni Perda RPJMD sebagai usulan Pemerintah Daerah yakni perubahan RPJMD.

Tujuan perubahan RPJMD karena adanya pertimbangan sudah tidak sesuai regulasi yang muncul diantaranya perubahan adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan beberapa asumsi dalam RPJMD lama sudah tidak sesuai.

Olehnya itu, Pemkab Sinjai mengajukan perubahan tersebut untuk dilakukan.

Dikatakan, dalam perjalanan proses perubahan RPJMD, Bapemperda dan Pemkab sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan studi banding dalam mencari dan menemukan referensi perubahan RPJMD yang telah disepakati antara pemerintah dengan Bapemperda.

“Alhamdulillah beberapa kali kita melakukan pertemuan dan studi banding dalam mencari dan menemukan referensi dan sekarang ini sudah ada rangkuman perubahan yang telah kita sepakati antara Pemkab dengan Bapemperda DPRD,” ungkapnya.

Sementara Irwan Suaib mengaku, terkait perubahan yang mendasari adanya perubahan RPJMD yakni adanya regulasi yang mengalami perubahan dengan kondisi pandemi Covid-19, kemudian dari evaluasi kinerja yang setiap tahun kinerja dari Pemkab dilakukan evaluasi baik dari anggota DPRD maupun Pemerintah Pusat.

“Alasan kita mengalami perubahan RPJMD ini karena kondisi perekonomian yang bukan hanya Sinjai yang mengalami, tetapi seluruh dunia mengalami perubahan tersebut, terutama di sektor jasa, sehingga memang kita harus mengurangi proyeksi baik pendapatan dari PAD maupun pendapatan bantuan dari pusat” katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri para Anggota DPRD Sinjai, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. (AA)