Sinjai Geram: Penyataan PMD Sinjai Membingungkan

SINJAI_PeduliBangsa-, Terkait pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Sinjai tentang instruksi Mendagri bernomor 141/0012/BPD tanggal 5 Januari 2021 malah dibuat bingung Presidium LSM Sinjai Geram.

” Saya malah bingung karena Instruksi Mendagri tersebut hanya menginstruksikan melakukan pembatasan jumlah pemilih paling banyak 500 DPT. Demikian halnya dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 yang merupakan aturan penyesuaian untuk dijadikan kerangka acuan bagi daerah yang hendak melaksanakan pilkades di masa pandemi Covid-19, jadi sekali lagi bukan penundaan,” jelas Presidium LSM Sinjai Geram, Awaluddin Adil.

Ditambahkan awal, hal itu diperkuat dengan pernyataan pejabat PMD itu sendiri yang menurutnya merupakan instruksi mendagri yang menyatakan bahwa jika Pemda belum melakukan persiapan sebagaimana yang disebutkan dalam edaran tersebut, termasuk kesiapan anggaran maka dapat melakukan penundaan Pilkades.

Dengan kata dapat yang disebutkan dalam instruksi itu, jika ingin dilakukan tentunya harus ada proses dan mekanisme yang harus dilakukan secara teknis guna melegalkan penundaannya, tidak sekedar membesar-besarkan ketidakcukupan anggaran sebagai alasan,” ungkapnya.

Lanjutnya, proses penundaan pilkades sudah diatur dalam undang-undang, ini yang tidak jalan sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan ataupun penundaan pemilihan kepala desa. Ini pemerintahan yang mempunyai aturan untuk dipedomani dan ditaati dalam setiap penyelenggaraan fungsi pemerintahan itu sendiri.

Dan kalaupun terjadi sesuatu yang sifatnya membutuhkan penyesuaian yang belum diatur dalam perundang-undangan yang ada. Maka surat edaran dari pejabat yang berwenang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum. Ini yang selama ini tidak dilakukan oleh Dinas PMD ketika merasa terkendala dengan keterbatasan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD,

Karena seharusnya saat turunnya edaran Mendagri tersebut, Dinas PMD semestinya mengajukan pertimbangan penetapan penundaan. Jangan tinggal diam, karena tahapan pilkades dalam permendagri tidak berubah, khususnya tahapan awal yang dimulai dari 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, namun karena ini tumpul maka akibatnya pasti mandul,” kuncinya.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Sinjai akhirnya mengklarifikasi pernyataan LSM Sinjai Geram soal proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sinjai.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sinjai melalui Kepala Seksi pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Aniwati Amir mengungkapkan dalam Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan Permendagri 112 tahun 2014 menjelaskan tata cara pelaksanaan Pilkades dimasa pandemi namun dengan keluarnya Permendagri tersebut diikuti dengan instruksi mendagri nomor 141/0012/BPD tanggal 5 Januari 2021 yang meminta pemerintah daerah agar dalam melaksanakan Pilkades melakukan pembatasan jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 500 DPT.

” Dalam instruksi mendagri tersebut menyampaikan bahwa jika Pemda belum melakukan persiapan sebagaimana yang disebutkan dalam edaran termasuk kesiapan anggaran maka dapat melakukan penundaan Pilkades,”ucapnya