Wakil Ketua DPRD Sinjai Hadiri Konsultasi Publik Perubahan RPJMD

Sinjai, Pedulibangsa.co — Wakil Ketua I DPRD Sinjai, Sabir menghadiri pelaksanaan Konsultasi Publik Perubahan RPJMD 2018-2023, berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Senin (22/3/2021).

Hadir Wakil Bupati Sinjai, Hj. A.Kartini Ottong, sekaligus membuka kegiatan tersebut, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan dari rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri No 86 tahun 2017 yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan daerah khususnya dokumen RPJMD agar dapat menyesuaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah dan kondisi terkini yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

“Terdapat beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD ini, yaitu adanya perubahan kebijakan pemerintah,serta terjadinya situasi dan kondisi aktual yang menyebabkan tidak tercapainya terget yang telah ditetapkan pada saat RPJMD ini ditetapkan pada tahun 2019 lalu” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa RPJMD tersebut juga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan yang diakibatkan kondisi aktual, terutama dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 beserta dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Proses perubahan RPJMD ini masih akan melewati beberapa tahapan, baik proses teknokratik maupun proses politik di DPRD yang tentunya diharapkan dapat terlaksana sesuai jadwal. Saya berharap di akhir bln april 2021 nanti sesuai proses dan tahapan itu dapat diselesaikan sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah” tambahnya.

Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan terhadap rancangan awal yang telah dilakukan rekalkulasi terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Turut hadir, para Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat serta pemangku kepentingan seperti akademisi, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta forum anak. (Fkr)