Izin Prinsip Lambat Terbit, Ini Kata Dinas PMPTSP Sinjai

Sinjai, Pedulibangsa.co — Izin Prinsip untuk pembangunan perumahan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sinjai mengalami keterlambatan, sehingga beberapa pengusaha yang telah lama bermohon merasa bingung dan mengaku kesulitan.

Hal itu mengemuka saat Dinas PMPTSP Sinjai mengadakan Sosialisasi Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di ruang kerja Kepala Dinas PMPTSP Sinjai, yang dihadiri perwakilan Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Pengusaha Perumahan, Selasa (5/1/2021).

“Permohonan telah kami lengkapi dan sodorkan sesuai syarat dan prosedur. Upaya apa lagi yang harus kami lakukan agar Izin Prinsip tersebut terbit?,” tanya Direktur PT Permata Putra Group, Andi Adri, sembari mengaku bahwa pengusulannya telah masuk tahun lalu dan kini masuk di tahun kedua.

Pengembang Cluster D’Jeffa Bumi Permata Sinjai (BPS) Residence ini kemudian menaruh harapan kepada Kepala Dinas PMPTSP, sekiranya secepatnya mengeluarkan izin agar pembangunan perumahan miliknya bisa segera dilakukan tanpa menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita ingin turut berinvestasi di daerah ini. Tentunya ada kemudahan dalam perizinan, sebagaimana diketahui sudah ada beberapa user mendaftar di perumahan kami,” bebernya.

Sementara Kepala Bagian Perizinan Dinas PMPTSP Sinjai, Budiyono mengaku telah berupaya menjembatani kelanjutan penerbitan Izin Prinsip seperti yang diharapkan pemohon, termasuk rencana pendirian yang telah disikapi dengan instansi terkait.

“Di tahun 2020 ada 7 permohon Izin Prinsip yang masuk, 4 diantaranya perumahan. Itu sudah kami upayakan dan rapatkan beberapa kali. Kemudian telah diajukan kepada Kepala Daerah dan saat ini sisa menunggu disetujui atau ditandatangani,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Dinas PMPTSP bersama pihak dinas terkait yang hadir memberikan gambaran dan masukan kepada pengusaha tentang hal-hal yang menjadi persyaratan dalam penerbitan izin, seperti IMB dan lainnya. (AA)